Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI NGADA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK No KEP-01/N.3.18/Cr.1/03/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan Tim dilakukan dengan melibatkan seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Ngada sehingga seluruh pegawai dapat memberi masukan dan saran mengenai Pembentukan Tim Kerja tersebut. Melalui rapat Pembentukan Tim Kerja tersebut diperoleh hasil pejabat struktural yang berkompeten dibidangnya untuk membangun Zona Integritas Kejaksaan Negeri Ngada Menuju WBK/WBBM
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Memiliki Dokumen Rencana Keja pembangunan Zona Integritas menuju WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
setiap target yang disusun dalam Dokumen Rencana Kerja mengacu pada Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan instansi pemerintah sebagaiman dirubah dengan permenpan RB No 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas permenpan RB No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dilingkungan pemerintah
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
telah dilakukan sosialisasi melalui akun - akun media sosial kejaksaan negeri ngada
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
terdapat monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
terdapat laporan hasil monitoring dan evaluasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan sebagai Role Model dalam Pembanguna Zona Integritas pada Kejaksaan Negeri Ngada. Terdapat Dokumen Hasil Wawancara kepada pimpinan
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
telah ditetapkan agen perubahan pada kejaksaan negeri ngada dengan SK No. KEP-04/N.3.18/WBK-WBBM/03/2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
telah dilakukan upaya untuk membangun pola pikir dan budaya kerja diligkungan Kejaksaan Negeri Ngada seperti : 1. membersihkan area Kantor Kejaksaan Negeri Ngada untuk memberikan rasa nyaman pada saat bekerja 2. Wall Of Quotes menghiasi beberapa bagian dinding Kejaksaan Negeri Ngadar yang bertujuan untuk mengingatkan para pegawai untuk selalu bekerja secara profesional dan tetap menjaga integritasnya.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
1. telah ditandatangani komitmen bersama. 2. telah dilakukan penandatanganan paktaintegritas oleh seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Ngada
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP yang ada telah mengacu pada peta proses bisnis dan telah dilakukan penambahan serta perbaikan dan peningkatan dengan layanan yang ada sekarang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Segala bentuk pelayanan dan kegiatan pelayanan pada Kejaksaan Negeri Ngada sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah disusun, di evaluasi dan ditetapkan yang ada pada masing-masing bidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Seluruh SOP telah dievaluasi sesuai dengan pelayanan baru di Kejaksaan Negeri Ngada diantaranya SOP Bidang Pembinaan, SOP Penanganan Perkara Bidang Tindak Pidana Umum, SOP Pelayanan PTSP, SOP Pengamanan Kantor, SOP Penerimaan Laporan Pengaduan Bidang Intelijen, SOP Kenaikan Pangkat Berkala, SOP Pengawalan Tahanan. SOP Pelayanan Pengembalian Barang Bukti, SOP Penyerahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi, SOP Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perdata dan TUN.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Ngada memilik sistem pengukuran kinerja terpusat dengan memanfaat Tehknologi Informasi yang disebut dengan SIPEDE (Sistem Persuratan Dan Disposisi Elektronik) dan CMS (Case Management System) yang terpusat dengan Kejaksaan RI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksan Negeri Ngada telah menggunakan Daskrimti Simkari kepegawaian sebagai sarana tekhnologi informasi yang terpusat dengan kejaksaan RI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Beberapa Pelayanan Publik telah menggunakan perkembangan Teknologi Informasi sehingga pelayanan di Kejaksaan Negeri Ngada lebih efektif dan efisien diantaranya adalah LAYANG NGADA (Layanan Tilang Kejari Ngada), JAGA LARON (Jaksa Mengawasi Anggaran dan Laporan Pengaduan Online), PELANTUN ONLINE (Pelayanan Hukum dan Tata Usaha Negara Online) yang ada dan tertera di Website Kejari Ngada dan Juga bisa melalui nomer telpon via Whatsapp.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Terdapat laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Ngada telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses Website Kejaksaan Negeri Ngada untuk dapat mengetahui layanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Ngada. Selain aktif memberikan informasi melalui website, Kejaksaan Negeri Ngada juga aktif memberikan informasi publik melalui sarana media sosial, diantaranya : 1. Instagram (@kejaksaan_negeringada) 2. Facebook (Kejaksaan Negeri Ngada) 3. Youtube (Kejaksaan Negeri Ngada
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejaksaan Negeri Ngada selalu melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada analisis beban kerja untuk masing masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun oleh masing masing bidang
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
kejaksaan negeri ngada sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
kejaksaan negeri ngada telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
selain mengikuti pola mutasi yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, kejaksaan negeri ngada juga melakukan asseessment yang bertujuan untuk menilai kompetensi dan minat calon pegawai, sehingga nantinya pimpinan dapat mengarahkan calon pegawai tersebut ke bidang yang sesuai dengan kompetensinya.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan, guna memperbaiki pola mutasi internal kedepannya
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
kejaksaan negeri ngada telah melakukan analisa kebutuhan pelatihan pegawai untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
pengembangan kompetensi pegawai pada kejaksaan negeri ngada dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
kesenjangan kompetensi pegawai dengan grade kompetensi yang ditetapkan kurang dari 25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
seluruh pegawai pada kejaksaan negeri ngada memiliki kesempatan / hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
kejaksaan negeri ngada melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawainya melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, training, dan monitoring
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
kejaksaan negeri ngada telah melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja per triwulan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
masing masing pegawai membuat indikator kinerja individu / sasaran kinerja pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
sasaran kinerja pegawai (SKP) dibuat dengan memperhatikan SKP atasan langsungnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
pengukuran kinerja individu pasa kejaksaan negeri ngada dilakukan secara bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
hasil penilaian kinerja individu dijadikan sebagai dasar pemberian reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
aturan disiplin pada kejaksaan negeri ngada telah diterapkan, selain itu kejaksaan negeri ngada telah melakukan kebijakan untuk menegakkan aturan disiplin yaitu pemberian reward dan punishment
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
pemutakhiran dan sistem kepegawaian pada aplikasi simkari yang dimutakhirkan secara rutin / berkala
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
pimpinan satker terlibat langsung dalam proses manajemen kinerja, memberikan arahan, menetapkan target dan menentukan strategi (menyusun RENSTRA)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
pimpinan satker memimpin langsung rapat, memberikan arahan tentang target kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja yang disaksikan oleh seluruh pegawai dan honorer
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang diinput kedalam aplikasi E-monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan mulai dari RENSTRA, RENJA, dan penetapan kinerja , bahkan untuk penetapan kinerja dibuat suatu perjanjian kinerja untuk seluruh pegawai dilingkungan kejaksaan negeri ngada
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
seluruh dokumen perencanaan yang disusun telah berorientasi hasil (adanya perjanjian kinerja)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
kejaksaan negeri ngada telah memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik kejaksaan negeri ngada
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
seluruh indikator kinerja telah mencerminkan prinsip SMART (specific,measurable,agreeable,realistic,time-bonded continously improved)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
kejaksaan negeri ngada telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
seluruh pelaoran kinerja pada kejaksaan negeri ngada telahnmemberikan iformasi tentang kinerja pegawai
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
kejaksaan negeri ngada berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten dibidangnya
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Pengendalian gratifikasi yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri Ngada, telah dilakukan beberapa upaya diantaranya : 1.CCTV Terintegrasi di area KantorKejaksaan Negeri Ngada Setiap sudut Kantor Kejaksaan Negeri Ngada dilengkapi dengan CCTV untuk memudahkan Pimpinan melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas yang terjadi di KantorKejaksaan Negeri Ngada 2. Public Campaign, Peningkatan Jumlah Banner, Ruang Khusus Penerimaan Tamu, dan Kotak Saran Keempat upaya ini merupakan salah satu dari upaya preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ngada untuk menghindari terjadinya Gratifikasi 3. Ruang Khusus Laktasi untuk ibu menyusui
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Kejaksaan Negeri Ngada telah melakukan pengendalian Gratifikasi dan mengimplementasikan yaitu dengan cara: - Pemasangan SSCV yang ditempatkan ditempat yang strategis dan ter-coneck dengan ruang Kajari. -dibuatnya group whatsapp Kejaksaan Negeri Ngada yang digunakan oleh kajari dan seluruh pegawai -Whatsapp center Kejari Ngada -Penerapan Whistle Blowing System (WBS) sesuai SOP.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Kejaksaan Negeri Ngada membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan satuan kerja dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian sesuai dengan karakteristik
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Kejaksaan Negeri Ngada telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Kejaksaan Negeri Ngada telah melakukan beberapa upaya pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan dengan seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Kejaksaan Negeri Ngada juga membuat inovasi untuk kebijakan pengaduan masyarakat, diantaranya : 1. Pengaduan Masyarakat Melalui Surat 2. Pengaduan Masyarakat melalui Media elektronik melalui website, media sosial dan aplikasi perpesanan instan (email)
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Kepala Kejaksaan Negeri Ngada secara rutin setiap bulan sekali melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan pengaduan.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Hasil monitoring dan evaluasi akan disampaikan kepada masing-masing bidang terkait untuk selanjutnya ditindak lanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Kejaksaan Negeri Ngada telah menerapkan Whistle Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Kejaksaan Negeri Ngada menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Kejaksaan Negeri Ngada melakukan Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-telah dilakukan tindak lanjut terhadap Whistle Blowing System
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Kejaksaan Negeri Ngada telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Penanganan Benturan Kepentingan telah di sosialisasikan ke seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Ngada
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Ngada dievaluasi secara berkala oleh unit kerja
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Kejaksaan Negeri Ngada memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik satuan kerja.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Kejaksaan Negeri Ngada telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan, serta berinovasi sesuai dengan karateristik Kejaksaan Negeri Ngada serta pemasangan Maklumat Pelayanan pada PTSP
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Ngada dilakukan dengan menjunjung tinggi SOP yang sudah ditetapkan oleh satuan kerja, serta telah berinovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Kejaksaan Negeri Ngada melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang ada
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-pada setiap kesempatan Kepala Kejaksaan Negeri Ngada menginstruksikan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Ngada, baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk selalu menerapkan budaya pelayanan PRIMA.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Seluruh masyarakat dapat mengakses seluruh informasi pelayanan pada sosial media (Instagram @kejaksaan Negeri Ngada, Facebook Kejaksaan Negeri Ngada, Youtube Kejaksaan Negeri Ngada. Selain secara online informasi layanan juga dapat diakses melalui komputer layar sentuh, dan banner yang tersedia diarea Kantor Kejaksaan Negeri Ngada
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Terdapat sanksi bagi pegawai serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan. Kompensasi berupa snack dan minuman yang telah disediakan di ruang PTSP Kejaksaan Negeri Ngada
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Pada Kejaksaan Negeri Ngada terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi , yakni : - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejaksaan Negeri Ngada telah memiliki inovasi pelayanan yaitu : - REBA ; Rela Antar Barang Bukti - Pelayanan Terpadu Satu Aplikasi (PTSA) - Whatsapp Center Pembinaan - Whatsapp Center Intel - Whatsapp Center Pidum - Whatsapp Center Pidsus - Aspirasi masyarakat - Daftar Sidang - Pemasangan banner one way berupa informasi layanan,,quotes,zona integritas,larangan suap/ pungli,gratifikasi dan anti korupsi ) - Call Center dan Pengambilan Barang Bukti - Info Update Kepegawaian secara digital - Jaksa Menyapa Live Streaming facebook - Jaksa Masuk Sekolah Online - Penerimaan tersangka dan barang bukti (tahap II) secara online - Sidang Online - Delivery barang bukti via ekspedisi
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Ngada dilakukan secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui media Papan Pengumuman / Layar Informasi di PTSP
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Hasil survei kepuasan akan ditindaklanjuti, sebagai bahan untuk memperbaiki layanan yang ada di Kejaksaan Negeri Ngada
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan