Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI MALUKU
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK Tim Kerja Nomor : KEP-009/Q.1/Cr.5/01/2021 Tanggal 28 Januari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
(1) Undangan Rapat (2) Notulen Rapat (3). Daftar Hadir dan Dokumentasi (4) Nota Dinas
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
(1) Dokumen Rencana Kerja (2) Laporan Sosialisasi (3) Daftar Hadir (4) Dokumen Kegiatan
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
(1) Website Kejaksaan Tinggi Maluku ( 2) Facebook ( 3) Instragram (4) (Twiter) (5) Youtube
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
1. Laporan Kegiatan dalam Rencana Kerja dan Capaian 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Tim Internal 3. Tindak Lanjut Laporan Monitoring dan Evaluasi Tim Internal
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
(1) Laporan Evaluasi (2) Daftar Hadir (3) Notulen (4) Dokumentasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Unit kerja telah melakukan Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku berperan sebagai Role Model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor :KEP-008/Q.1/Cr.5/01/2021 Tanggal 28 Januari 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dilakukan dan ditarapkan budaya kerja oleh unit kerja
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Unit kerja telah melakukan yel-yel dengan moto : Katong Jujur Maluku Makmur Kejati Maluku Pasti Bisa
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Laporan tindak lanjut SOP dan tindak lanjut pelaksanaan SOP dari Kejaksaan Agung RI
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Semua SOP pada Bidang kerja masing-masing telah dilaksanakan sesuai Juklak Juknis
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Laporan hasil evaluasi penerapan SPO secara berkala terus dilakukan perbaikan untuk lebih ditingkatkan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Pelaporan hasil kinerja melalui E-Monev SMART, SISMONTEPRA dan E-Monev Bappenas
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Semua unit sudah memiliki Sistem pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi data Kepegawaian melalui aplikasi SIMKARI, serta perkembangan perkara melalui Aplikasi CMS
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Sudah meberikan pelayanan melalui Face Book dan Website Kejaksaan Tinggi Maluku
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Laporan hasil monitoring dan evaluasi oleh unit kerja melalui rapat Staf AA dan rapat staf BB
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor : KEP- 28/Q.1/05 tanggal 28 Mei 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan PPID
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Laporan Hasil Monev Pelaksanaan PPID
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Peta Jabatan dan Dokumen rencana kebutuhan pegawai yang memuat beban pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada (spesifikasi pegawai)
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Unit kerja telah membuat Usulan Penambahan Pegawai Baru
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Laporan Monev terhadap penempatan pegawai rekrutmen baru untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi yang telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja 4. peta jabatan struktural dan fungsional
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
1. SK Mutasi Eselon V dan 2. SK Mutasi Pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Mutasi pegawai antar jabatan telah dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Laporan Monev Mutasi internal antara sub bagian
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
. Pola Usulan Pegawai (2) Usulan Pegawai Mengikuti Diklat
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Rencana Pengembangan kompetensi pegawai yaitu disesuaikan dengan kebutuhan jabatan yang ada pada Kejaksaan Tinggi Maluku
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Pola Usulan Pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Unit kerja melakukan Usulan Pegawai Untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Pengembangan kompetensi kepada pegawai melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Evaluasi terhadap kegiatan pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja melalui evaluasi bersama tim kerja secara rutin setiap bulan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Sudah melakukan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
sudah memiliki Ukuran Kinerja Individu
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
sudah melakukan Lapbul Pengukuran Kinerja Individu
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Reward Diberikan Kepada Pegawai Teladan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
sudah melakukan 1. Buku Jurnal Pengawasan Melekat (Waskat) 2. Laporan Bulanan Buku Induk Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. Banner dan Buku Kode Etik Jaksa
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Laporan Pemutakhiran Data Kepegawaian di SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Unit Kerja telah menyusun perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku memantau langsung dalam pencapaian kinerja secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja, SMART, Laporan Kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
DIPA dengan prinsip anggaran berbasis kinerja
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Tinggi Maluku
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Seluruh indikator kinerja telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Pengisian data capaian kinerja di E-monev sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
E-monev menyajikan data yang memadai tentang pencapaian kinerja Kejaksaan Tinggi Maluku secara periodik
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Pelatihan dan bimbinagnteknis untuk para operator dan adanya penilaian kinerja tentang tingkat kepatuhan pengisian e-Monev bagi seluruh satuan kerja diwilayah hukum Kejaksaan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Perencanaan, pengisian data, dan evaluasi pencapaian kinerja dilakukan oleh tim di bawah koordinator subbagian Perencanaan Kejaksaan Tinggi Maluku
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Unit kerja telah melakukan publik campign dengan pemasangan Benner yang ditaruh pada tempat umum dan mudah dilihat tentang anti gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Unit kerja telah diimplementasikan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku tentang Unit Pengendalian Gratifikasi dan Laporan Penanganan Pelaporan Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditarapkan, yaitu dilakukan inspeksi umum dan khusus serta insperki pemantauan
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ditarapkan pada unit kerja diindentifikasi dan penilaian resiko pada seluruh bidang di Kejaksaan Tinggi Maluku
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Pengendalian atas resiko-resiko yang telah diidentifikasi oleh tim pengendalian maturitas SPIP
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPIP telah diinformasikan pada saat apel pagi dan sore pada Kejaksaan Tinggi Maluku
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
SK Tim Pelayanan Pengaduan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   6
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   4
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   4
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat telah dibuat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Laporan hasil Evaluasi telah dibuat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
SK Jaksa Agung RI tentang pembentukan UPP ditingkat Kejati
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Terkait Pelaksanaan Whistle Blowing system yang sesuai dengan karakteristik melalui website Kejati Maluku
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Telah melakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang dilakukan secara triwulan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Penerapan Whistle Blowing System telah ditindak lanjuti oleh unit kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Laporan Identifikasi Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
1. Laporan Identifikasika benturan kepentingan dalam tusi (2) Laporan monev benturan kepentingan (3) sosialisasi benturan kepentingan keseluruh unit kerja
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
unit kerja telah mengimplementasikan penenganan benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Laporan monev benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Laporan Tindak Lanjuti Hasil Evaluasi Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kebijakan Standart Pelayanan dan Inovasi Pelayanan Tamu
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Dokumentasi Sosialisasi dan Publikasi Standar Pelayanan dan Inovasi Pelayanan Tamu
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SPO Standar Pelayanan dan Inovasi Pelayanan Tamu
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Dokumentasi Pelatihan Pelayanan Prima kepada duta
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
Telah melaksanakan Pelatihan pada petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi pelayanan dapat diakses melalui 1. Facebook 2. Instragram 3. Website Kejaksaan Tinggi Maluku 4. Radio
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Penerima reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompetensi kepada penerimaan bila tidak sesuai standar dan telah diimplementasikan pada unit kerja
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Pelayanan sudah dilakukan secara terpadu melalui Aplikasi Si Beta Maluku
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Penerima reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompetensi kepada penerimaan bila tidak sesuai standar dan telah diimplementasikan pada unit kerja
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Scenshoot aplikasi survei kepuasan pelayanan dari aplikasi bersatu survei di website sinori
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media antara lain : (1) Papan Pengumuman (2) Face Book (3) Website Kejati Maluku (4) radio
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Hasil surve kepuasan masyarakat telah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan