Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI AMBON
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibuat undangan rapat pembentukan tim pengarah, tim manajemen perubahan dan tim kerja, rapat telah dilaksanakan dan tim telah dibentuk dengan SK Tim Pengarah Nomor : KEP-001/Q.1.10/Cr.5/03/2021 tanggal 01 Maret 2021. SK Tim Manajemen Perubahan Nomor : KEP-002/Q,1,10/Cr,5/03/2021 tanggal 03 Maret 2021. SK Tim Kerja Nomor : KEP- 003/Q.1.10/Cr.5/03/2021 tanggal 05 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Prosedur dan mekanisme dilakukan dengan jelas melalui rapat dan dibahas kemudian disepakati dan dibentuk Tim
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Telah dibuat Dokumen Rencana Kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dalam bentuk Dokumen Rencana Aksi dan telah dicetak.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Telah dibuat dokumen rencana kerja (kegiatan) disusun dengan memperhatikan prinsip SMART. Dengan output kegiatan berupa 6 (enam) Area Perubahan yaitu : (1).Manajemen perubahan, (2) Penataan tata Laksana, (3).Penataan sistem Manajemen Sumber daya manusia,(4).Penguatan Akuntabilitas Kinerja,(5).Penguatan Pengawasan,(6).Penguatan Pelayanan publik.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Pembangunan WBK/WBBM telah disosialisasikan secara langsung (spanduk, TV Pelayanan pada PTSP, Upacara Pencanangan dan Briefing) maupun melalui media online seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube dan Website Kejari Ambon
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai rencana yakni antara lain pembangunan pola pikir SDM pegawai Kejaksaan, serta program-program unggulan pada setiap bidang
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
adanya laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit di masing-masing WBK/WBBM yang melibatkan pimpinan dalam pengambilan keputusannya. Notulen dan daftar hadir monev terlampir
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
semua catatan /rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit WBK/WBBM telah ditindak lanjuti (adanya pembentukan agen perubahan)
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan telah memberikan teladan yang nyata dengan cara datang tepat waktu dan mengisi absen dan juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ambon.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah diterbitkan Surat Keputusan Kajari Ambon Nomor : KEP-004/ Q.1.10/04/2021 tentang Penunjukan Agen Perubahan Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Kejaksaan Negeri Ambon.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan seperti laporan petugas piket pada pagi dan sore hari, kegiatan rohani dan jasmani dll
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh anggota organisasi telah terlibat dalam pembangunan Zona Integritas yakni dimulai dengan menandatangani pakta integritas menuju WBK/WBBM dilanjutkan dengan konsistensi dalam pelaksananaan program-program, monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP tetap mengacu pada tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kejaksaan pada bidang kerja serta telah dibuat dan dilaksanakan SOP dengan adanya peningkatan efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaannya. Seperti pada bidang intel yang SOP Nasionalnya berjangka waktu 7 hari menindaklanjuti suatu laporan maka pada Kejaksaan Negeri Ambon hanya 3 Hari saja.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Semua SOP pada bidang kerja telah dilaksanakan sesuai SOP nasional dengan adanya peningkatan efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaannya. Seperti pada bidang intel yang SOP Nasionalnya berjangka waktu 7 hari menindaklanjuti suatu laporan maka pada Kejaksaan Negeri Ambon hanya 3 Hari saja. pada bidang Pidana Umum Seperti Pelayanan Tilang, terdapat peningkatan pelayanan berdasarkan SOP yakni dalam hal pengurusan tilang hanya membutuhkan waktu 5 menit saja.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP antara lain : SOP PTSP, SOP Penerimaan Pengaduan Masyarakat, SOP Pelayanan Hukum Gratis, SOP Ijin Besuk, SOP WBS dll
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Sistem pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi berupa data pegawai (SIMKARI). Surat perintah (P-16 / P-16A), Sprin Lid dan sprin dik CMS), dan SIPEDE serta penginovasian penginformasian melalui media online Kejaksaan Negeri Ambon yakni Website Kejaksaan Negeri Ambon.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi yakni melalui SIMKARI, CMS KEJAKSAAN, SIPEDE dan Website Kejaksaan Negeri Ambon.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Kejaksaan Negeri Ambon telah memberikan pelayanan kepada publik dengan inovasi penggunaan teknologi informasi berupa pelayanan secara online (pelayanan masyarakat, pengumuman tilang, pengaduan masyarakat, layanan pengembelaian barang bukti, izin besuk online dll)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada masyarakat melalui Notulen Monitoring Evaluasi dan Daftar hadir rapat monitoring dan evaluasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Keterbukaan Informasi kebijakan publik telah diterapkan untuk pegawai maupun juga oleh masyarakat secara langsung maupun melalui media online. Secara langsung melalui adanya fasilitas Neon Box dan melalui media online melalui facebook, instagram, twitter dan website yang telah di update secara berkala oleh petugas
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan di triwulan pertama
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu pada peta jabatan. Seperti apabila beban kerja lebih besar daripada pegawai maka dilakukan mutasi internal pada Kejaksaan Negeri Ambon dan adanya usulan jabatan eselon V
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Semua penempatan pegawai berdasarkan hasil rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai dan telah disusun per jabatan. Seperti adanya serfikat Bendahara yang harus dimiliki oleh pegawai yang akan menjabat sebagai Bendahara. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai juga dilakukan, yakni melalui pengikutsertaan pegawai CPNS dalam diklat TAK
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekruitment telah dilaksanakan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Dilakukan mutasi pegawai antar jabatan untuk pengembangan karier pegawai seperti adanya mutasi internal pada Kejaksaan Negeri Ambon.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan, seperti jabatan Bendahara yang harus diisi oleh pegawai yang mempunyai Sertifikasi Bendahara.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Training Need Analiysis untuk pengembangan kompetensi telah dilakukan, diantaranya pengiriman pegawai CPNS untuk mengikuti Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Teknis Administrasi Kejasaan (TAK) sebagai standar menjadi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai seperti pengiriman pegawai CPNS untuk mengikuti Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Teknis Administrasi Kejasaan (TAK) sebagai standar menjadi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
telah dilakukan assesment kepada pegawai sesuai tugas dan jabatannya
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh Pegawai di Unit Kerja Kejaksaan Negeri Ambon telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Unit kerja Kejaksaan Negeri Ambon melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai melalui pengikutsertaan pada kegiatan-kegiatan In House Training secara virtual, Sharing Knowledge Online secara virtual , Expose dan dinamika kelompok.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja Kejaksaan Negeri Ambon serta perjanjian kinerja selaras dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan Indikator Kinerja Individu (IKU) Nasional untuk kemudian dimodifikasi menjadi lebih Efektif dan Efisien dalam bidang kerja masing-masing
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik yakni pertahun.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kejaksaan Negeri Ambon telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
pimpinan terlibat secara langsung saat penyususunan rencana kerja dan lakip. Termuat dalam notulen penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja seperti Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) termuat dalam notulen Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala melalui Laporan Bulanan Kejaksaan Negeri Ambon.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan berupa rencana strategis, rencana penetapan kinerja dan lakip
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
seluruh dokumen perencanaan renstra dan lakip telah berorientasi hasil pelaksanaannya.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Ambon telah memiliki IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Seluruh IKU telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
unit kerja menyusun laporan tepat waktu contohnya LapBul
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja seperti melalui Lapbul.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Kejari Ambon telah melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja melalu pengiriman pegawai CPNS mengikuti diklat TAK
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten dibuktikan dengan adanya sertifikasi yang dimiliki. Seperti Sertifikat Bendahara
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
public campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan melalui pemasangan spanduk di depan gedung kantor Kejari, running text pada pintu kantor dan melalui website Kejari Ambon
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejaksaan Negeri Ambon telah membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
unit kerja telah melakukan penilaian resiko atas seluruh pelaksanaan kebijkan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja dan juga membuat inovasi terkait kegiatan unit kerja. Contohnya penempatan Safety Box/Loker untuk menitipkan barang bagi tamu yang berkunjung, CCTV disetiap ruangan, dan metal detector di pintu masuk
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait melalui rapat monev
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja yakni dengan menggunakan media online seperti website Kejaksaan Negeri Ambon dan juga pos pelayanan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat secara rutin untuk menjaga keefektifitasan dan efisiensi dari penindaklanjutan pengaduan masyarakat. Seperti inspeksi umum dan pemantauan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System telah di isosialisasikan kepada seluruh internal pegawai
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja yakni melalui Website kejari-ambon.kejaksaan.go.id
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan secara rutin
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada seluruh tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/ diinternalisasikan ke seluruh layanan melalui rapat monitoring dan evaluasi bersama para kasi, kasubagbin dan pemeriksa dan rapat paripurna
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan keseluruh layanan melalui pembuatan SOP Penanganan Benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti dengan pembuatan SOP Penanganan Benturan Kepentingan dan Peta Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja dan muatan lokal / bahasa dan budaya lokal yang dituangkan dalam SOP.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan telah disosialisasikan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Kejari Ambon menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik Kejari Ambon
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejari Ambon melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
sosilisasi telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima secara langsung maupun online dan pelatihan budaya prima berupa pelatihan 3S (senyum, salam, sapa) telah dilaksanakan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi pelayanan dapat diakses melalui website Kejari Ambon, Papan pengumuman dan Banner-banner pelayanan
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada dan belum diimplementasikan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu melalui PTSP.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat melalui website Kejaksaan Negeri Ambon
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada PTSP dilakukan secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui website Kejari Ambon
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan