Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI MALUKU TENGAH
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-SK Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Nomor : Kep-18 /Q.1.11/03/2021 tanggal 05 Maret 2021 tentang Tim Penguatan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Tahun 2021.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Undangan Rapat, Notulen Rapat, Daftar Hadir dan Dokumentasi, Nota Dinas.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Dokumen Rencana Kerja, Laporan Sosialisasi, Daftar Hadir, Dokumentasi Kegiatan.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Website Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Facebook, Twitter, dan Instagram.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
-Laporan Kegiatan dalam Rencana Kerja dan Capaian, Laporan Monitoring dan Evaluasi Tim Internal, Tindak Lanjut Laporan Monitoring dan Evaluasi Tim Internal.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Laporan Evaluasi, Daftar Hadir, Dokumentasi.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-Unit kerja telah melakukan Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah berperan sebagai Role Model sesuai SK Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah No. KEP-16/Q.1.11/03/2021 tanggal 05 Maret 2021.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-SK Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Nomor : Kep-17/Q.1.11/03/2021 tanggal 05 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Telah dilakukan dan diterapkan budaya kerja oleh unit kerja
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
-Seluruh Anggota unit kerja telah terlibat dalam pembangunan Zona Integritas, Dokumentasi.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Nomor 01/SOP/KN.Malukutengah/PTSP/2021 tanggal 05 April 2021 tentang PTSP; - Nomor 02/SOP/KN.Malukutengah/SET/2021 tanggal 05 April 2021 tentang PENGELOLAAN SURAT MASUK DAN BERKAS PERKARA; - Nomor 03/SOP/KN.Malukutengah/SET/2021 tanggal 05 April 2021 tentang PENGELOLAAN SURAT KELUAR; - Nomor 04/SOP/KN.Maluku TengahPTSP/2021 tanggal 05 April 2021 tentang IZIN MENGUNJUNGI TAHANAN; - Nomor 05/SOP/KN.Malukutengah/PTSP/2021 tanggal 05 April 2021 tentang PELAYANAN TILANG; - Nomor 06/SOP/KN.Malukutengah/PTSP/2021 tanggal 05 April 2021 tentang PENGEMBALIAN BARANG BUKTI; - Nomor 07/SOP/KN.Malukutengah/PTSP/2021 tanggal 05 April 2021 tentang PELAYANAN PENGAMANAN PROYEK STRATEGIS.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Dokumentasi layar TV PTSP, dokumentasi SOP pelayanan pada tiap bidang.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- notulen dan rapat dokumentasi monitoring dan evaluasi SOP, namun belum ditindaklanjuti.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Penggunaan aplikasi SIMKARI, CMS, dan inovasi pemberian informasi melalui website dan media sosial.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Pemanfaatan teknologi informasi dalam operasionalisasi manajemen SDM melalui penggunaan aplikasi SIMKARI, CMS, dan inovasi pemberian informasi melalui website dan media sosial.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pelayananan terhadap publik dengan menggunakan teknologi informasi dengan menggunakan buku tamu elektronik, penayangan informasi maupun SOP pelayanan tiap bidang pada layar TV PTSP, dan website serta sarana media sosial.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Notulen monitoring evaluasi, daftar hadir, dan dokumentasi rapat monitoring evaluasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Keterbukaan informasi publik dapat diperoleh secara langsung melalui layar TV PTSP, Banner, dan
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi namun belum ditindaklanjuti.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Peta jabatan Kejaksaan Negeri Maluku Tengah
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- sebagian besar penempatan pegawai pada masing- masing unit kerja / bidang telah mengacu pada kebutuhan pegawai sesuai dengan SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas).
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Notulen Monitoring evaluasi dan dokumentasi kegiatan.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
SK Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-193/C.4/03/2021tanggal 05 Maret 2021. tentang pengangkatan dalam jabatan struktural pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
SK Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-193/C.4/03/2021tanggal 05 Maret 2021. tentang pengangkatan dalam jabatan struktural pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
sudah dilakukannya monitoring evaluasi.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Diklat TAK CPNS.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerj apegawai yang seuai dengan kebutuhan pegawai.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Surat usulan pegawai untuk pengisian jabatan yang kosong.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
unit kerja mengajukan usulan bagi para pegawai untuk dapat mengikuti diklat.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
turut sertanya pegawai dalam pelatihan yang merupakan upaya pengembangan kompetensi untuk mendapatkan berbagai sertifikasi.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
monitoring evaluasi dilakukan secara berkala terhadap perbaikan kinerja pegawai
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
B
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Mengikuti acuan SOP nasional yang diimplementasikan sesuai kebutuhan pada masing-masing bidang.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Dilakukan pengukuran kinerja individu secara tahunan.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Pemberian reward dan punishment.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Buku jurnal pengawasan melekat (WASKAT).
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
pemutakhiran data secara berkala melalui aplikasi SIMKARI.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dokumentasi rapat penyusunan perencanaan, daftar hadir, dan notulen rapat.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dokumen perjanjian kinerja, dokumentasi rapat penyusunan perjanjian kinerja, daftar hadir, dan notulen rapat.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Laporan bulanan Kejaksaan Negeri Maluku Tengah.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Dokumen Rencana kerja Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Tahun 2021.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
berorientasi pada hasil pelaksanaan.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Negeri Maluku Tengah (IKU).
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
penggunaan aplikasi E-Monev bapenas, TEPRA, dan SMART keuangan.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan bulanan setiap awal bulan berjalan.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan Bulanan (LAPBUL).
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Surat Perintah, in house training operator pengelola website kejaksaan Negeri Maluku Tengah
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
dokumentasi pelatihan operator pengelola website
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- spanduk, banner, sosial media dan website Kejaksaan Negeri Maluku Tengah terkait anti korupsi.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- SK Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Tangkapan Layar CCTV pada seluruh area kantor, Dokumentasi monitoring CCTV.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
-
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Layanan pengaduan masyarakat pada website Kejaksaan Negeri Maluku Tengah
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Hasil Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengaduan Masyarakat, Dokumentasi Laporan Tindak Lanjut pengaduan masyarakat.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Laporan Tindak Lanjut pengaduan masyarakat.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Sosialisasi WBS kepada para pegawai Kejari Maluku Tengah, Dokumentasi Sosialisasi WBS.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
dokumentasi.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Undangan rapat, Notulen Rapat, Dokumentasi, Absensi.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Lapbul tentang penerimaan gratifikasi.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- SOP dan Peta benturan kepentingan.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Undangan Rapat Identifikasi/ Penataan Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama, Dokumen Sosialisasi, SOP Penanganan dan Penyelesaian benturan kepentingan, Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
laporan kegiatan benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Notulen Rapat, Absensi Rapat, Dokumentasi.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
laporan tindak lanjut monev penanganan benturan kepentingan.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Nomor 01/SOP/KN.Malukutengah/PTSP/2021 tanggal 05 April 2021 tentang PTSP; - Nomor 02/SOP/KN.Malukutengah/SET/2021 tanggal 05 April 2021 tentang PENGELOLAAN SURAT MASUK DAN BERKAS PERKARA; - Nomor 03/SOP/KN.Malukutengah/SET/2021 tanggal 05 April 2021 tentang PENGELOLAAN SURAT KELUAR; - Nomor 04/SOP/KN.Maluku TengahPTSP/2021 tanggal 05 April 2021 tentang IZIN MENGUNJUNGI TAHANAN; - Nomor 05/SOP/KN.Malukutengah/PTSP/2021 tanggal 05 April 2021 tentang PELAYANAN TILANG; - Nomor 06/SOP/KN.Malukutengah/PTSP/2021 tanggal 05 April 2021 tentang PENGEMBALIAN BARANG BUKTI; - Nomor 07/SOP/KN.Malukutengah/PTSP/2021 tanggal 05 April 2021 tentang PELAYANAN PENGAMANAN PROYEK STRATEGIS
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Maklumat Pelayanan, Membuat Alur Pelayanan di Area Pelayanan, Pengumuman Jam Pelayanan, Pengumuman tarif/biaya layanan.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Nomor 07/SOP/KN.Malukutengah/PTSP/2021 tanggal 05 April 2021 tentang PELAYANAN PENGAMANAN PROYEK STRATEGIS
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Inovasi Pelayanan, Foto Rapat, Absensi Rapat..
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Surat Keputusan Kajari Maluku Tengah tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Tahun 2021, Sosialisasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Lingkungan Kejaksaan RI 2021, Dokumentasi Sosialisasi melalui Vicon Zoom Meeting, Dokumentasi Petugas Pelayanan diberikan bekal pengetahuan tentang standar Pelayanan Prima, Duta Pelayanan Prima, Dokumentasi Pelatihan kepada Petugas Pelayanan tentang etika pelayanan (senyum, sapa, salam), Dokumentasi Pelayanan prima melalui media sosial, sharing knowledge dengan pihak BRI, dokumentasi dan notulen kegiatan.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Tangkapan layar sosialisasi SOP Pelayanan dan standar pelayanan melalui berbagai media sosial, Tangkapan layar sosialisasi pelayanan prima melalui media sosial.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Hasil Survey Tingkat Kepuasaan Masyarakat terhadap pelayanan di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Teguran apabila layanan tidak sesuai standar dan pemberian souvenir bagi masyarakat yang tidak menerima layanan sesuai standar.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Foto layanan dipusatkan di PTSP sehingga akses publik ke area kerja pegawai dibatasi, Foto area PTSP yang nyaman bagi publik, Foto terdapat media informasi tentang jenis layanan, Foto tersedianya ruang tunggu yang nyaman, toilet yang bersih, hiburan TV, dispenser air minum, ruang laktasi, ruang merokok, ruang pojok baca, taman integritas, tersedianya sarana bagi kaum disabilitas.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
Foto Inovasi Pelayanan, Notulen Rapat , Foto Rapat, Absensi Rapat Monitoring dan Evaluasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Terdapat Sarana Survey Kepuasan Publik pada website Kejaksaan Negeri Maluku Tengah melalui aplikasi SIAP (Sistem Informasi Andalan PTSP).
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Notulen Rapat Monev terhadap Pelayanan Kepuasan Masyarakat , , Notulen Rapat Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Survey, Foto Rapat, Absensi Rapat.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan