Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BURU
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK Tim ZI Nomor : KEP - 018 /Q.1.14/Cr.5/03/2021 tentang Pembentukan Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Buru Tnggal 12 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
kegiatan Rapat, dokumentasi Rapat, Notulen Rapat, Daftar Hadir Rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
SK Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nomor : KEP - 020 /Q.1.14/Cr.5/03/2021 tentang Pengarah Reformasi Birorasi Kejaksaan Ngegeri Buru tanggal 12 Maret 2021, Notulen Rapat, Daftar hadir, Dokumentasi
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
B
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Screenshot akun Instagram, Akun Facebook dan Website Kejaksaan Negeri Buru
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
SK Tim Manajemen perubahan evaluasi reformasi birokrasi Nomor : KEP - 019 /Q.1.14/Cr.5/03/2021 tentang Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi tanggal 12 Maret 2021, Notulen Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Daftar Hadir Monev, Notulen Rapat , Dokumentasi Monitoring Evaluasi Pembangunan ZI
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Laporan tindak lanjut rekomendasi, Dokumentasi rekomendasi hasil monev dan evaluasi, hasil rekomendasi monev, notulen monev, notulen rapat rekomendasi hasil monev.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Absensi rapat pimpinan sebagai role model, dokumentasi pimpinan berperan sebagai role model, notulen pemimpin sebagai role model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
SK pembentukan agen perubahan nomor : KEP - 021 /Q.1.10/03/2021 Memutuskan Sdri. Syon Sabban dan Sdr. Raden Dimas Ferdiansyah. Dokumentasi Rapat Agen Perubahan, Rencana Tindak Agen Perubahan, Monev Rencana Tindak Agen Perubahan, Foto Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dokumentasi pembangunan budaya kerja dan pola pikir (giat apel pagi, sharing knowledge, pemanfaatan IT oleh pegawai, Quotes kata-kata bijak)
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Apel pembangunan ZI, absensi apel pembangunan ZI
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Dokumentasi dan notulen rapat evaluasi SOP masing - masing bidang (Pembinaan, Datun, Pidsus, Pidum, Intel)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP Pembinaan, SOP Pidsus, SOP Pidum, SOP Datun, SOP Intelijen
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Laporan hasil evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Dokumentasi kinerja pegawai Kejaksaan Negeri Buru dengan pemanfaatan IT (CMS, Simkari, E-Tilang, Pelayanan Hukum Elektronik di Website, Ruang Sidang Online, Aplikasi Sipede Perencanaan, Screenshoots E-Buku Tamu, E - Layanan Masyarakat, Screenshoots media sosial)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Dokumentasi penataan arsip dan ruang IT, foto layar monitor TV ruang tunggu tamu
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
foto layar monitor TV ruang tunggu tamu
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Laporan rapat evaluasi pemanfaatan IT, Screenshot CMS dan DRP simkari inovasi IT
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
SK : KEP-027/Q.1.14/Cr.1/04/2021 tanggal 05 April 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi di Lingkungan Kejakaan Negeri Buru, Screenshoots media sosial
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Notulen Rapat Monev Pelaksanaan Keterbukaan Inormasi Publik, Daftar Hadir, Dokumentasi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
dokumen usulan kebutuhan pegawai,Peta Jabatan dan analisa beban kerja ,
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
dokumen terkait kebutuhan pegawai , dokumen usulan kebutuhan pegawai,laporan usulan kebutuhan pegawai , dokumen SPMT
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
dokumen pegawai diklat , dokumen laporan monev terhadap pegawai diklat
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
dokumen mutasi internal (hasil evaluasi), dokumen surat usulan mutasi internal satker , dokumen usulan mutasi promosi
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
dokumen surat usulan mutasi internal satker , dokumen usulan mutasi promosi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Laporan hasil evaluasi, dokumen mutasi internal (hasil evaluasi)
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
Tidak
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
penilaian perilaku kerja buku biru, dokumen repapitulasi capaian SKP bulanan triwulan
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Pendidikan dan Pelatihan, dokumen repapitulasi capaian SKP bulanan triwulan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
dokumen laporan monev terhadap pegawai diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
dokuemn buku harian, sharing knowladge
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Monitoring dan Evaluasi Pegawai, dokumen laporan monev terhadap pegawai diklat
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dokumen SKP & DP3, Dokumen perjanjian kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Kegiatan Rapat, dokumentasi Rapat, Notulen Rapat, Daftar Hadir Rapat
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Buku Biru, JURNAL
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Dokumentasi reward pegawai teladan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Dokumen laoporan absensi pegawai dan laporan penegak aturan,survey kepuasan publik, buku harian
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Dokumentasi Kepegawaian Aplikasi Simkari
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Notulensi renja, renstra dan IKU, Dokumentasi penyusunan rapat renja, renstra dan IKU, Daftar hadir.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Notulensi renja, renstra dan IKU, Dokumentasi penyusunan rapat renja, renstra dan IKU, Daftar hadir.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Berita Acara Monev Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Kejari Buru Bulan April 2021, Daftar Hadr Rapat, Dokumentasi Monev Capaian Kinerja Kejaksaan Negeri Buru.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Renja Kejaksaan Negeri Buru Tahun 2021, Renstra Kejaksaan Negeri Bru Tahun 2020 - 2024
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumentasi dan Notulen Rapat Penyusunan Renja, Renstra dan IKU
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
IKU Kejaksaan Negeri Buru 2021
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
IKU Kejaksaan Negeri Buru 2021
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja Pelaksanaan Tupoksi Kejaksaan Negeri Buru Tahun 2020 Tanggal 05 Januari 2021
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan Kinerja, Renstra, Renja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Laporan Pelaksanaan Diklat TAK 2021. Sprint Diklat Nomor : PRINT/090/Q.1.14/Cp.1/04/2021 Sdri. Nurizky Oichi Mandiri, S.Kom tanggal 08 April, Dokumentasi Kegiatan Diklat.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumentasi Diklat
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
SK Tim Pengendali Gratifikasi Kejaksaan Negeri Buru Nomor : KEP - 023/Q.1.14/Cr.5/03/2021, Form Laporan UPG di Lingkungan Kejaksaan Negeri Buru
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Dokumentasi Rapat Pengendali Gratifikasi, Dokumentasi pengendalian anti gratifikasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Buru serta pembuatan banner, stiker anti gratifikasi di tempat umum dan media sosial.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
SK Pembentukan Tim Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP) Nomor : KEP - 022/Q.1.14/Cp.3/03/2021, Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulen Rapat
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Dokumen Peta Resiko Program Kerja Kejaksaan Negeri Buru 2021
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Dokumen Peta Resiko Program Kerja Kejaksaan Negeri Buru 2021
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Dokumentasi kegiatan sosialisasi SPIP kepada masyarakat.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Dokumen dan laporan kegiatan laporan pengaduan masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Buku agenda pelaporan dan pengaduan, Berita Acara Monev Pengaduan Masyarakat Kejaksaan Negeri Buru.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Laporan Monev Pengaduan Masyarakat Kejaksaan Negeri Buru.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Sosialisasi SK Tim pengelolaan whistle blowing system (WBS) Nomor : KEP - 024/Q.1.14/Cr.5/03/2021 tanggal 12 Maret 2021
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
SK Tim pengelolaan whistle blowing system (WBS) Nomor : KEP - 024/Q.1.14/Cr.5/03/2021 tanggal 12 Maret 2021,
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Laporan Monev Whistle Blowing System (WBS),Dokumentasi rapat monev Whistle Blowing System (WBS).
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Laporan Monev Whistle Blowing System (WBS),Dokumentasi rapat monev Whistle Blowing System (WBS).
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
SOP Penanganan Benturan Kepentingan, Peta Penanganan Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Rapat Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan, Notulen Rapat, dan Daftar Hadir.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Rapat Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan, Notulen Rapat, dan Daftar Hadir.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Laporan monitoring evaluasi benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Laporan monitoring evaluasi benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Dokumentasi Alur Pelayanan Kejaksaan Negeri Buru Tahun 2021, Dokumentasi Jam Pelayanan Kejari Buru, Dokumentasi Ruang Pelayanan Umum serta pelayanan hukum, Dokumentasi Ruang Tahap II, dokumentasi kegiatan tahap II, Dokumentasi Ruang Pemeriksaan Saksi, Dokumentasi koordinasi dengan penyidik, Layanan Jemput Bola untuk mengambil uang yang yang akan di setor ke kas negara, Pelayanan PTSP, Dokumentasi Ruang PTSP dan TV Kejari Buru, Sarana dan Prasarana Poliklinik, Pelayanan Ruang Tunggu, Area Merokok / smoking area, Dokumentasi toilet difabel, Jaksa On The Road, Penguatan Jaringan Mayarakat, Pengantaran Pengembalian BB, One Stop Service, Pemanfaatan IT, Morning Greetings, Kopi Subuh, Kopi Jahe.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Dokumentasi Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Rapat Evaluasi SOP, Daftar hadir rapat, Notulen rapat, dokumentasi, laporan hasil rapat evaluasi SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Foto Kegiatan Pelatihan Pelayanan Prima perwakian dari Bank Mandiri
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
screenshot akun Instagram, Akun Facebook dan Website Kejaksaan Negeri Buru, Youtube
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Piagam Penghargaan Pegawai dan pramubhakti teladan, dokumentasi pemberian reward
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Screnshoot layanan terpadu pada Website Kejaksaan Negeri Buru, Layanan Terpadu Satu Pintu dan Hotline telp/WA Terpadu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Jaksa On The Road, Penguatan Jaringan Mayarakat, Pengantaran Pengembalian BB, One Stop Service, Pemanfaatan IT, Morning Greetings, Kopi Subuh, Kopi Jahe.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
dokumentasi survey kepuasan Masyarakat manual dan E-Survey yang di sediakan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
dokumentasi akses hasil survey kepuasan masyarakat melalui website Kejari Buru
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Rapat Evaluasi SOP, Daftar hadir rapat, Notulen rapat, dokumentasi, laporan hasil rapat evaluasi SOP
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan