Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SERAM BAGIAN BARAT
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-SK Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor : KEP-07/Q.1.16/Cp.3/03/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kejaksaan Negeri Seram bagian Barat 2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor :PRIN-67/Q.1.16/Cp.2/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Untuk segera melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
1. SOP Pemilihan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor : KEP-19/Q.1.16/Cp.3/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Prosedur / Kriteria Pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuji Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat 2. Undangan Rapat, Notulen Rapat, Daftar Hadir dan Dokumentasi
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Dokumen rencana aksi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-1. Notulen Rapat 2. Nota Dinas Undangan Rapat 3. Absensi Kehadiran.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Facebook, Instagram, twiter, Youtube
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Laporan Kegiatan dalam Rencana Kerja dan Capaian, Laporan Monitoring dan Evaluasi Tim Internal, Tindak Lanjut Laporan Monitoring dan Evaluasi Tim Internal.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
-Laporan Evaluasi, Daftar Hadir, Dokumentasi.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
-Unit kerja telah melakukan Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat berperan sebagai Role Model dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Seram bagian Barat No : KEP-15/Q.1.16/Cp.3/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Pembentukan Roll Models Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat No. : KEP-19/Q.1.16/Cp.3/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Pembentukan Agen Perubahan Di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
B
-Telah dilakukan dan diterapkan budaya kerja oleh unit kerja
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Seluruh Anggota unit kerja telah terlibat dalam pembangunan Zona Integritas, Dokumentasi, dan Yel Yel
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
- Arsip SOP Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
- Arsip Juklak Dan Juknis
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
1. Undangan Rapat Evaluasi 2. Notulen Rapat Evaluasi 3. Absensi 4. Dokumentasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
- Tangkapan Layar Pelayanan
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
-Penggunaan Sistem Persuratan Dinas Kejaksaan (SIPEDE) - Penggunaan Buku Tamu Elektronik
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
1. Dokumentasi Wawancara 2. Dokumentasi Monitor TV Yang Memuat Informasi Kegiatan
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
C
1. Dokumentasi Wawancara 2. Dokumentasi Monitor TV Yangmemuat Informasi kegiatan 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor : KEP 20/Q.1.16/Cp.3/03/2021 Tanggal 26 Maret 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPPN)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
1. Peta Jabatan Kejari SBB Masih Banyak yang Kososong 2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat No : 369/Q.1.16/Cp.1/04/2021 Tanggal 5 April 2021 Tentang Usulan Penambahan Pegawai Esselon V/a Tenaga Jaksa Fungsional Dan Tenaga Operator Simkari Pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
1. SPMT 2. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :KEP-IV-193/C.4/03/2021 Tanggal 05 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik indonesia
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Laporan Monitoriong Dan Evaluasi Terhadap penempatan Pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor : PRIN-66/Q.1.16/Cp.3/02/2021 Tanggal 16 Februari 2021 Tentang Sprin Mutasi Internal An. Kevin Ryana, SH dan M. Wildan Hakim, SH
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
1. Nota Dinas Kepala Sub Bagian Pembinaan Nomor : ND-01/Q.1.16.1/Cum/02/2021 Tanggal 11 Februari 2021 Tentang Usulan Mutasi Internal UNTUK Mengembangkan Karir Pegawai Kejaksaan Negeri seram Bagian Barat An. Kevin Ryana, SH Dan M. Wildan Hakim, SH 2. Undangan Rapat 3. Notulen Rapat 4. Absensi Kehadiran 5. Dokumentasi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Laporan Monitoring Evaluasi Mutasi Internal
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
1. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor : PRIN-164/Q.1.16/Cp.3/04/2021 Tanggal 01 April 2021 Tentang Perintah Mengikuti Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) 2.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
D
-
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
- terpenuhinya SKP pegawai dengan nilai rata rata baik
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
1. Surat Perintah Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor : PRIN-164/Q.1.16/Cp.3/04/2021 Tanggal 01 April Tentang Pemanggilan Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan An. Brama Kuntoro, SH dan Qantas Rifky muhammad, SH 2. Dokumentasi 3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor : B-210/Q.1.16/Cp.1/03/2021 Tanggal 5 Maret 2021 Perihal Pengiriman Daftar Nama Peserta Diklat Administrator Dan Pelatihan Kepemimpinan pengawas TA 2021 Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- mengikuti berbagai sharing knowledge (Undangan Vicon Sosialisasi, dokumentasi)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- monitpring dan evaluasi terkait sharing knowledge yang di ikuti (laporan)
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
B
Perjanjian Kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
Indikator Kinerja Utama
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
- SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- 1. Buku Catatan Penilaian Pegawai 2. Buku Jurnal Pengawasan Melekat
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor : Prin-64/Q.1.16/Cp.2/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Penunjukan Pegawai Penegak Disiplin
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Dokumentasi Pengisian data kepegawaian Simkari
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Dokumentasi Penyusunan Perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Dokumentasi Penyusunan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Dokumentasi Penyerahan Penyerahan Dokumen untuk di Pantau
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
1.Rencana Strategis 2. Rencana Kerja 3. Perjanjian Kenerja 4. Laporan Kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
1. Dokumentasi Penelitian Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
1. Dokumen Indikator Kinerja Utama
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Dokumentasi Pelaporan Setiap Bulan Di App SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Screenshot Pelaporan Di App
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Dokumentasi Pelaporan Setiap Bulan Di App SMART
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Surat Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Masohi Nomor :UND-12/WPB.32/KP.02/2021 Tanggal 09 April 2021 Tentang Undangan Bimtek Perencanaan Penarikan Dana Harian, Pendaftaran User SAKTI Dan Aplikasi Simaspaten Pada Satker Lingkup KPPN Mashohi Tahun 2021
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor :B-183/C.8/Cpl.2/02/2021 Tanggal 23 Februari 2021 Tentang Undangan Bimbingan Teknis Aplikasi SIRUP dan SPSE Tahun 2021
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
B
-Dibuatkan Bener Anti Korupsi Dan Konten Media Sosisal Berkaitan Dengan Anti Korupsi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
- Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor : KEP-16/Q.1.16/Cp.3/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Tim Pengendali Gratifikasi Kejaksaan negeri Seram Bagian Barat 2. Undangan Rapat 3. Notulen Rapat 4. Lapoaran Monitoring Rapat 5. Dokumentasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
- Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor : KEP-18/Q.1.16/Cp.3/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Pembentukan Tim Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP) Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat 2. Undangan Rapat 3. Notulen Rapat 4. Laporan Monev Rapat 5. Dokumentasi
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Peta Resiko Program Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
1. Undangan Rapat Monev 2. Notulen Hasil Rapat 3. Daftar Hadir Rapat
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
Dokumentasi
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
- Proses Pengaduan Bissa Langsung Dilaporkan Melalui No Telfon : 0852-13940706 E-Mail : Pengaduanmasyarakat.kejarisbb@gmail.com 2. Dokumentasi Pengaduan masyarakat 3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor : PRIN-70/Q.1.16/Cp.3/02/2021 Tanggal 18 Februari 2021 Tentang Penunjukan Pegawai Penerima Laporan Pengaduan Masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor : B-483.a/Q.1.16/Dek.1/07/2020 Tanggal 08 Juli 2020 Tentang Penyampaian Tindak Lanjut Penanganan Laporan masyarakat Terkait Penyalah Gunaan ADD dan DD Desa Buano Utara 2. Surat Pengantar Nomor : TAR-16/Q.1.16/Dek.1/04/2021 Tanggal 06 April 2021 Perihal Laporan Pelaksanaan Tugas
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
1. Surat Pengantar Laporan Pelaksanaan Tugas NOMOR : TAR-14/Q.1.16/Desk.1/04/2021 Tanggal 5 April 2021 Perihal Telaahan Intelijen
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor : 17/Q.1.16/Cp.3/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Tim Pengelola Whistle Blowing System (WBS) Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
1. Undangan Rapat 2. Daftar Hadir Rapat 3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
- Foto Sarana Penerimaan Pengaduan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
1. Undangan Rapat 2. Notulensi 3. Daftar Hadir
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
D
-
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
C
- Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor : KEP-20/Q.1.16/Cp.3/02/2021
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
C
- SOP Potensi Benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
- Laporan Monitoring Dan Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Dan Tindak Lanjut
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
1. SOP PTSP 2. Surat Perintah kepala kejaksaan negeri Seram bagian barat No: PRIN-300/Q.1.16/Cp.3/06/2021 Tanggal 03 Juni 2021 Tentang Penunjukan Pegawai Petugas PTSP 3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagain Barat Nomor : PRIN-299/Q1.16/Cp.3/06/2021 Tanggal 03 Juni 2021 Tentang Penunjukan Jaksa Penerima Pengaduan masyarakat
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
- Maklumat Pelayanan Yang Telah Di Tandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Dan Di Publikasikan Di Depan PTSP
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
- SOP pelayanan pada masing masing bidang dan SOP PTSP
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
1. Undangan Rapat 2. Daftar Hadir Rapat 3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
1. Undangan Rapat 2. Daftar Hadir Rapat 3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
B
1. Pelayanan Dapat Diakses Melalui Media Sosisal 2. Sebagian Pelayanan Dapat Dilihat Pada Bener 3. Pelayanan dapat disosialisasikan melalui berbagai kegiatan seperti JMS Ataupun Audiensi
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
-
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
1. Terdapat PTSP Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat 2. Surat Perintah kepala kejaksaan negeri Seram bagian barat No: PRIN-300/Q.1.16/Cp.3/06/2021 Tanggal 03 Juni 2021 Tentang Penunjukan Pegawai Petugas PTSP 3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagain Barat Nomor : PRIN-299/Q1.16/Cp.3/06/2021 Tanggal 03 Juni 2021 Tentang Penunjukan Jaksa Penerima Pengaduan masyarakat
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
C
- Baronda (barang bukti on delivery action) - Sikumling (sosialisasi hukum keliling) - Podcast Makarita (mari katong bacarita), - Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian barat Nomor : KEP-21/Q.1.16/Cp.3/03/2021 Tanggal 26 Maret 2021 Penetapan Program Unggulan Pembangunan Zona Integritas Nebuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
- Vidio Dukumentasi Survei Masyarakat Terkait Pelayanan Publik - survei elektronik
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
- Terdapat Vidio Yang Memuat Tanggapan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat - terdapat hasil survei pada papan pengumuman
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
D
-
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan