Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI NABIRE
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Kejari Nabire Talah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Nomor : KEP-02/R.1.17/Cpl.1/03/2021 tanggal 10 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota Tim dipilih diawali dengan diskusi (memorandum undangan pembentukan tim kerja nomor mr-02/R.1.17/Cs.1/03/2021 tanggal 9 maret 2021) sebagai bentuk pengenalan dan seleksi, sehingga semua yang tergabung dalam tim kerja mewakili dan dapan bekerja secara maksimal sesuai dengan bidang yang telah ditunjuk untuk ditangani.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Kejari Nabire berdasarkan Nodis Ketua Tim Kerja WBK dan WBBM Nomor : ND-22/R.1.17/Cp.1/03/2021 tanggal 24 Maret 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Semua target yang ditentukan menunjang dan mengarah pada pembangunan WBK dan WBBM pada Kejari Nabire sebagaimana dokumentasi rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM periode maret-april 2021
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Kejari Nabire memiliki media sosial sebagai sarana untuk mensosialisasikan pembangunan ZI misalnya channel youtube, facebook, instagram, twitter dan website : kejaksaan negeri nabire efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Kegiatan pembangunan yang pertama kali dilakukan adalah berupa pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada Kejari Nabire yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021 yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nabire dan telah dilaporkan secara berjenjang berdasarkan surat nomor :B-334/R.1.17/Cp.1/03/2021 tanggal 25 Maret 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Salah satu bentuk evaluasi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Nabire adalah semua kegiatan terkait proses dan tahapan ZI Menuju WBK dan WBBM harus dibuat dalam bentuk laporan dan dokumentasi, serta di share di media sosial Kejari Nabire sebagai bentuk keterbukaan publik sebagaimana dalam nota dinas nomor :ND-26/R.1.17/Cs.1/03/2021 tanggal 26 Maret 2021
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Salah satu kegiatan hasil monev yang telah ditindaklanjuti adalah membuat pelaporan pelaksanaan pencanangan ZI menuju WBK dan WBBM pada Kejari Nabire, dengan surat nomor : B 334/R.1.17/Cp.1/03/2021 tanggal 25 Maret 2021
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Salah bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada Kejari Nabire dimana pimpinan sebagai Role Model adalah dengan menjadi peminpin pelaksaan apel pencanangan ZI menuju WBK dan WBBM
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Sudah ditetapkan agen perubahan berdasarkan surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Nomor : KEP-03/R.1.17/Cpl.1/03/2021 Tanggal 15 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir dengan memberikan pemahaman pada seluruh pegawai melalui rapat paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2021 serta pembagian buku manajemen pelayanan publik oleh kepala kejaksaan negeri kepada petugas PTSP
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Semua anggota Pegawai pada Kejari Nabire terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Integritas menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan/motto, banner, poster dll ) dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan;
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP yang mengacu pada peta bisnis adalah SOP Surat Masuk dan SOP Pelayanan Tamu, sedangkan SOP yang melakukan inovasi terdapat pada SOP pada Kegiatan masing-masing bidang di Kejaksaan Negeri Nabire.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Kejaksaan Negeri Nabire telah menerapkan seluruh SOP yang telah dibuat mulai dari SOP Persuratan, SOP Pelayanan Tamu sampai SOP pada masing-masing bidang sesuai tugas dan fungsinya.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Berdasarkan nota dinas nomor ND-47/R.1.17/Cs.1/05/2021 tanggal 5 mei 2021 terkait observasi pelaksanaan SOP,Juklak,Juknis yang mendasar untuk melakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor ND-48/R.1.17/Cs.1/05/2021 Tanggal 6 Mei 2021 tentang laporan evaluasi.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejari Nabire telah menggunakan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Penilaian Prestasi Kinerja yang nantinya akan diinput pada aplikasi SIMKARI Kejaksaan.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejari Nabire telah menggunakan Manajemen SDM menggunakan IT melalui aplikasi SIMKARI yang didalamnya mengakomodir e-dosir, kenaikan pangkat secara elektronik, serta kenaikan gaji berkala secara elektronik.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pelayanan Publik pada Kejari Nabire telah menggunakan Teknologi Informasi baik berbasis website (Pelayanan PTSP, Buku Tamu, Survey Kepuasan), Pada Sistem Persuratan menggunakan aplikasi SIPEDE dan Pada Pidum menggunakan etilang, pada Intel dan Datun menggunakan pelayanan hukum secara online, pada pengaduan kami juga menggunakan aplikasi Lapor.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Berdasarkan nota dinas nomor ND-34/R.1.17/Cs.1/03/2021 tanggal 16 Maret telah dilakukan evaluasi pemanfaatan TI dalam pemberian layanan publik serta pengukuran kinerja.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Nomor:08/R.1.17/Cp.1/04/2021 tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan HARIS SUHUD TOMIA sebagai Pejabat Layanan Indormasi Publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilakukan evaluasi keterbukaan publik berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-48/R.1.17/Cs.1/05/2021 tanggal 6 Me 2021.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai telah disusun berdasarkan peta jabatan dan beban kerja
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawa hasil rekrutmen ini mengacu pada kebutuhan pegawai hal ini tertuang dalam Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Nabire nomor : SPRINT-16/R.1.17/Cp.2/03/2021 tanggal 17 Maret 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Nomor :SPRIN-27/R.1.17/Cp.1/03/2021 Tanggal 16 Maret 2021, telah dilakukan penempatan pegawai sesuai dengan jabatan yang dapat meningkatkan kinerja.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor ;PRIN167/R.1/Cp.1/08/2019 tanggal 6 Agustus 2021 terkait mutasi internal untuk menunjang karier pegawai.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Dalam melakukan mutasi pegawai terlebih dahulu dilakukan telahaan agar sesuai dengan ketentuan sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Negeri Nabire nomor :B-347/R.1.17/Cp.2/03/2021 tanggal 26 Maret 2021 terkait usul mutasi an. SHELLY ANGELINE PEETOOM,SH.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutasi.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Bentuk training yang dilakukan adalah seperti pelaksaan asesment, diklat berdasarkan surat perintah kepala kejaksaan tinggi papua nomor :PRINT-61/R.1/CP.2/05/2021 Tanggal 4 mei 2021 tentang diklat pertambahan, diklat TAK (Teknis Administrasi Kejaksaan) yang bertujuan pengembangan kompetensi pegawai.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan kompetensi pegawai adalah terkait hasil pengelolaan kinerja pegawai sebagamana tertuang dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang dilakukan penilaian setiap tahunnya
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Masing-masing jabatan memiliki tupoksi yang berbeda-beda dengan beban kerja yang berbeda pula, sehingga kesenjangan kompetensi masih ada biarpun kecil.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Keterbatasan program diklat yang terbatas membuat tidak semua pegawai bisa mengikuti diklat setiap tahunnya, untuk tahun ini kejaksaan negeri nabire berpartisapasi dalam diklat pertambangan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua nomor :PRIN-61/R.1/Cp.2/05/2021 tanggal 4 mei 2021
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Terdapat beberapa program pengembangan kompetensi yang sudah dilaksanakan di Kejari Nabire seperti Diklat Tenaga Administrasi Kejaksaan berdasarkan Surat Perintah Nomor :PRIN-80/R.2.1/Cp.2/04/2021 tanggal 8 April 2021 dan Diklat Pertambangan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Kejaksaan Negeri Nabire melakukan evaluasi setiap terdapat kegiatan berkaitan dengan pengembangan kompetensi.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Seluruh kegiatan dalam SKP searah dengan perjanjian kinerja yang telah disepekatai.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
Ukuran kinerja individu sebagian tidak sesuai dengan indikator kinerja dikarenakan terdapat tugas dan fungsi diluar tupoksinya.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Pengukuran kinerja individu dilakukan setiap akhir tahun.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Salah satu sarat yang harus dicantum dalam pengembanagn karir individu adalah dengan mencantumkan penilaian kinerja individu 2 tahun sebelumnya.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Penerapan disiplin maupun kode etik telah dilaksanakan pada kejari nabire dan dilakukan pengawasan baik fungsional maupun pengawasan melekat. Dalam bentuk memorandum nomor :MR-03/R.1.17/Cs.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Himbauan pelaksanaan pengawasan melekat
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
B
Berdasarkan memorandum Kepala kejaksaan negeri nabire nomor : MR-05/R.1.17/Cs.1/03/2021 terkait himbauan data kepegaian disusun dalam bentuk digital dan dilakukan update data kepegaian yang bertujuan Informasi kepegawaan dimutahirkan secara berkala setiap semester, peridoe April dan September setiap tahunnya.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Nomor 13/R.1.17/Cp.1/03/2021 tanggal 17 Maret terkait Tim Penyusun Rencana Kerja dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sebagai Pengarah.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat secara langsung saat menyusun perjanjian kinerja.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Setiap triwulan pimpinan akan membuat laporan pencapaian kinerja yang bertujuan untuk mengetahui arah dan kerja masing-masing bidangnya. Sebagamana Laporan Kinerja Triwulan Pertama Nomor :B-178/R.1.17/Cp.1/05/2021 tanggal 6 Mei 2021.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Telah dibuat dokumen perencanaan pada Kejaksaan Negeri Nabire, dan telah dilaporkan kepada Kejati berdasarkan Surat Pengantar B-389/R.1.17/Cp.1/04/2021 2 April 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Kejaksaan Negeri Nabire telah menyusun rencana kerja yang berorientasi pada hasil sebagaimana yang telah ditargetkan. telah dilaporkan kepada Kejati berdasarkan Surat Pengantar B-389/R.1.17/Cp.1/04/2021 2 April 2021
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Nabire telah membuat indikator kinerja utama berdasarkan tugas dan fungsi pada Kejaksaan Negeri Nabire.telah dilaporkan kepada Kejati berdasarkan Surat Pengantar B-390/R.1.17/Cp.1/04/2021 2 April 2021
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Seluruh indikator kinerja telah menerapkan SMART yang tertuang dalam sasaran program kegiatan pada masing-masing bidang.telah dilaporkan kepada Kejati berdasarkan Surat Pengantar B-390/R.1.17/Cp.1/04/2021 2 April 2021
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja selalu dilaporkan setiap triwulannya berdasarkan Surat Pengantar Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Nomor : B-178/R.1.17/Cp.1/05/2021 tanggal 6 Mei 2021.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Pelaporan tentang kinerja pada Kejari Nabire memuat kinerja yang telah dilakukan selama periode tertentu pada masing-masing bidang.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Salah satu upaya peningkatan kapasitas SMD yang menangani akuntabilitas adalah dengan melalui vicon yang dilaksanakan oleh kejaksaan agung dan melalui budaya literasi.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM sebagaimana mereka yang terlibat dalam perencanaan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Nomor :PRIN 13/R.1.17/Cp.1/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang tim penyusun rencana kerja
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
B
Public campaign tentang pengendalian gratifikasi dilakukan secara tidak berkala baik secara langsung maupun melalui media sosial.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Kejaksaan Negeri Nabire telah mengimplentasikan pengendalian gratifikasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Nomor ; KEP-09/R.1.17/Cp.1/04/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Kejari Nabire telah membangun lingkungan pengendalian SPIP berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Nomor: 27/R.1.17/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang pembentukan satgas SPIP.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
C
Kejaksaan negeri Nabire telah membentuk tim penilai maturitas SPIP berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Nomor :SPRIN-67/R.1.17/Cp.1/05/2021
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Kejari Nabire hanya melakukan pengendalian resiko berdasarkan yang telah ditetapkan oleh kejaksaan agung.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Surat Keputusan Pembentukan SATGAS SPIP selain diberikan kepada yang bersangkutan juga ditempel pada media pengumuman.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejari nabire telah mengimplementasikan pengaduan masyarakat memalui sarana media elektronik (aplikasi lapor, emal, dan nomor pengaduan serta media sosialnya) untuk nomor pengaduan kejari nabire :081325742696
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Setiap bulannya dilaporkan secara berjenjang kepada asisten pengawasan kejaksaan tinggi papua sebagaimana Surat Pengantar Laporan Bulanan Nomor :B-431/R.1.17/Cp.1/042021 tanggal 30 April 2021
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
apabila terdapat pelanggaran maka dilimpahkan kepaa bidang pengawasan kejaksaan tinggi.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Iya dengan menananmkan den memberikan garansi bahwa setiap pelaporan akan dijamin keselamayannya dan kerahasiannya.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
WBS telah diterapkan di Kejari Nabire berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Nomor :KEP-10/R.1.17/Cp.1/04/2021 tanggal 19 April 2021.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Evaluasi dilakukan hanya pada saat ada laporan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Laporan evaluasi ini dalam bentuk laporan bulanan kepada bidang pengawasan kejaksaan tinggi papua.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Berdasarkan SOP Nomor :SOP-05/R.1.17/Cp.1/04/2021 tanggal 17 April 2021
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Sosialisasi ini disampaikan pada saat rapat staf dengan seluruh jajaran kejaksaan negeri nabire
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
Khusus pada bidang pengawasan kejaksaan negeri nabire tidak mengimplentasikan dikarenakan tidak terdapat bidangnya pada kejari.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Evaluasi benturan kepentingan dilakukan saat melakukan sharing knowledge.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Hasil dari evaluasi ini ditindaklanjuti ole tim
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Salah satu bentuk standar pelayanan pada kejaksaan negeri nabire adalah standar pelayanan penerimaan surat masuk
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejari Nabire telah membuat Maklumat Pelayanan.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
Setiap standar pelayanan pada masing-masing bidang di kejari nabire telah terdapat SOP.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Berdasarkan Nota DInas Nomor:ND-48/R.1.17/Cs.1/05/2021
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Sosialisasi dilakukan pada saat rapat staf maupun secara langsung oleh Kajari pada petugas PTSP.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Pelayanan pada Kejari nabire dapat diakses melalui media sosial dan online sehingga memudahkan dalam meberikan pelayanan.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Pada Triwulan I Tahun 2021 yang mendapatkan reward sebaga pegawai teladan adalah RAWO
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
PTSP adalah salah satu pintu dari semua pintu pelayanan yang terdapat pada kejari nabire.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Salah satu inovasinya adalah dengan adanya layanan secara online.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Setiap masyarakat yang mendapatkan pelayanan akan kami survey kepuasan atas layanan yang dberikan.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Melalui sarana media online yang dapat diakses semua pihak.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
akan dilakukan evaluasi untuk bahan perbaikan dalam
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan