Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI MALUKU UTARA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK Kajati No : KEP-12/Q.2/04/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor KEP-11/Q.2/02/2020 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), SK Kajati No : KEP-13/Q.2/04/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah (TPD) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan MElayani (WBBM) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara,
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi Rapat,dan Dokumentasi Rapat.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Tahun 2021, Buku Profil Pembangunan ZI Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kejaksaan Tinggi Maluku Utara terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sosialisasi dilakukan melalui medis sosial, pemasangan Banner dan Baliho WBK/WBBM serta pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama yang dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Maluku Utara.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Kegiatan pembangunan zona integritas WBK/WBBM telah dilaksanakan dan terus melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Laporan Monitoring dan Evaluasi TPD
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
C
Belum seluruhnya ditindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim penilai daerah.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan menjadi teladan dengan masuk kantor lebih awal dengan mengisi absensi terlebih dahulu dan memonitor kehadiran para pegawai
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah menetapkan agen perubahan berdasarkan SK Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor : KEP/Q.2/03/2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
B
Pimpinan memberikan briefing kepada seluruh pegawai dan tenaga kontrak agar membangun budaya kerja dan pola pikir
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Seluruh pegawai dan tenaga kontrak dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di Kejaksaan Tinggi Maluku Utar
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP telah dibuat ( PIDUM, PIDSUS, INTELIJEN, PENGAWASAN, PEMBINAAN, PERDATA dan TUN) yang mengacu kepada bisnis proses serta adanya SOP inovasi (SOP E-LAPDU, SOP pelayanan PTSP, SOP pelaksanaan Inspeksi)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Tersedianya SOP (PIDUM, PIDSUS, INTELIJEN, PENGAWASAN, PEMBINAAN, PERDATA dan TUN ) JUKLAK dan JUKNIS masing-masing bidang telah dilaksanakan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Adanya laporan evaluasi pelaksanaan SOP, undangan rapat, daftar hadir, notulensi rapat, dan dokumentasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
SIMKARI, CMS, sipesat , sirangkum, e-dosir dan e-lapdu
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
SIMKARI, E-Dosir.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Perangkat Komputer IT dan aplikasi, e-penerimaan tamu, e-koordinasi internal
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Laporan Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan Tekhnologi Informasi, Undangan Rapat, Daftar hadir, Notulensi Rapat, dan Dokumentasi.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Website, Facebook, Instagram, Youtube, SK Kajati tentang PPI (Pejabat Pengelola Informasi), dan Dokumentasi penerapan sarana informasi publik.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, undangan rapat, notulensi.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Peta Jabatan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Daftar Kebutuhan Pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
SK Pengangkatan Pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Laporan Hasil Evaluasi Penempatan Pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
SK Kajati Nomor : KEP-IV-10/Q.2/Cp.3/04/2021 tentang Pemindahan,Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pelaksana, SK Kajati Nomor : KEP-IV-08/Q.2/Cp.3/04/2021 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Laporan Pelaksanaan Mutasi Lokal
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Laporan Hasil Evaluasi Mutasi Lokal
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Membuat daftar kebutuhan diklat, Notulensi pelatihan/diklat dan dokumentasi diklat
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Surat Perintah Kajati Nomor : Print-200/Q.2/Cp.2/03/2021 tanggal 23 Maret 2021 untuk Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Adanya Laporan Kegiatan Rapat Pimpinan, Rapat Staff, Dokumentasi Kegiatan, dan hasil Assesment.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Surat Pengusulan, Surat Perintah Kepala Satker, Dokumentasi Kegiatan, dan penyampaian ke daerah-daerah terkait surat pengusulan peserta diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Usulan peserta diklat, dokumentasi pelaksanaan, dan laporan kegiatan diklat
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Laporan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Rencana Kerja Kejati Maluku Utara, Perjanjian Kinerja Individu, Fakta Integritas, Surat sasaran Kinerja pegawai (SKP).
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Perjanjian Kinerja, Surat sasaran kinerja pegawai (SKP).
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Laporan Kinerja individu, sasaran kinerja pegawai, laporan capaian kinerja bulanan.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Pemberian Reward bulanan untuk pegawai paling disiplin, Pemberian punisment bagi pegawai yang tidak disiplin. Dokumentasi, dan laporan kinerja.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Absensi Finger print dan pengawas cctv, buku waskat, SKP pegawai dan pemotongan Tunjangan kinerja, dokumentasi apel kerja.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Pemutakhiran Data Kepegawaian pada SIMKARI, dengan laporan bulanan pemutakhiran kepegawaian. Daftar riwayat pegawai, E-Dosir.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Notulen penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Notulen penyusunan penetapan kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Jadwal pemantauan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja 2021, Rencana strategis 2021-2025, Perjanjian Kinerja 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Rencana Kerja 2021, Rencana strategis 2021-2025, Perjanjian Kinerja 2021
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Dokumen Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Dokumen Laporan Kinerja Triwulan I Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Tahun 2021
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Dokumen Laporan Kinerja Triwulan I Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Tahun 2021
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Surat Perintah mengikuti diklat seminar pelatihan, Laporan pelaksanaan Diklat, Seminar, dan Dokumentasi.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Surat Perintah Mengikuti Diklat, Dokumentasi, Seminar.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Surat Perintah Kajati, Banner dan Baliho tentang gratifikasi, anti suap dan penandatanganan komitmen bersama menuju WBK/WBBM, Website, sarana Media Social (Facebook, Instagram)
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Laporan tahunan penanganan gratifikasi, surat perintah Kajati pembentukan unit pengendali gratifikasi ( UPG), laporan kegiatan dan dokumentasi ruangan.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Laporan kegiatan, dokumentasi kegiatan, dokumen identifikasi lingkungan pengendalian.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
dokumen peta risiko, penilaian dan identifikasi risiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
dokumen peta risiko, penilaian dan identifikasi risiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah Mensosialisasikan Peta resiko dan upaya pengendalian resiko serta hasil Monitoring dan Evaluasi Resiko kepada semua pihak, dan dokumentasi
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
SK Kajati Nomor : KEP-14/Q.2/05/2021 tentang Pembentukan Unit Perlindungan Pelapor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   11 Lapdu
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   10 Lapdu
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1 Lapdu
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Adanya Pos Laporan pelayanan pengaduan, Register Laporan pengaduan, dokumentasi, surat perintah Kajati, petugas penerima Laporan pengaduan, Rapat Evaluasi, Laporan Bulanan, E-Lapdu.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Adanya Pos Laporan pelayanan pengaduan, Register Laporan pengaduan, dokumentasi, surat perintah Kajati, petugas penerima Laporan pengaduan, Rapat Evaluasi, Laporan Bulanan, E-Lapdu.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
SK Kajati Nomor : KEP-14/Q.2/05/2021 tentang Pembentukan Unit Perlingungan Pelapor., foto sarana penerimaan pelaporan,
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Tersedianya Layanan Whistle Blowing System yang terintegrasi dengan website Kejati Maluku Utara, Laporan kegiatan, dan dokumentasi.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Laporan monitoring dan Evaluasi atas penerapan WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan evaluasi WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
SP Kajati Nomor : Print-353/Q.2/Hkt.3/05/2021 tentang penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kejati Maluku Utara, dan dokumen Peta benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
disosialisasikan dalam rapat Paripurna, apel kerja, rapat staf, notulensi rapat, dan dokumentasi, SOP penanganan dan penyelesasian benturan kepentingan.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Laporan benturan kepentingan telah dilaporkan sesuai dengan prosedur dan para pegawai telah mengetahui tentang, penanganan benturan kepentingan.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Adanya Laporan monitoring dan Evaluasi serta rekomendasi terkait benturan kepentingan.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Laporan hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
SOP standar pelayanan mengenai : penerimaan tamu, keamanan dalam dan protokol, bidang pidsus, pidum, pengawasan, datun dan pembinaan, PTSP.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Maklumat Pelayanan, dan dokumentasi pelayanan. Serta telah di publikasikan pada website dan sosial media (Facebook, instagram)
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Alur pelayanan, Informasi jam pelayanan dan tarif layanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
laporan rapat evaluasi SOP dan Dokumentasi, serta dilakukan Perbandingan antara SOP lama dan SOP yang telah diperbaharui
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Pelatihan kepada para pegawai dan honorer tentang pelayanan prima kerja sama dengan Bank Mandiri
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi Layanan dapat diakses melalui Website Kejati Maluku Utara, Facebook, Instagram, Twitter, RRI, pers dan Papan Informasi.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah menerapkan pemberian Reward dari pihak ke tiga yang meminta pelayanan kejaksaan dan Punishment jika pelayanan tidak sesuai dengan SOP dan Dokumentasi Kegiatan,
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Ruang PTSP, penunjuk arah pelayanan, kursi roda, ruang tamu yang nyaman, free wifi, smooking area, mushola, ruang laktasi, klinik pegawai dan tamu, ruang wartawan, videotron, jalur difabel, mobil penyuluhan hukum keliling, parkir tamu, kamar mandi tamu, TV Tamu dan TV Informasi, Dispenser, phone charging, Media Informasi tentang jenis-jenis Pelayanan dan Dokumentasi ruangan-ruangan dan DOkumentasi Fasilitas Umum
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Tersedianya perangkat komputer untuk akses internet gratis untuk publik yang di tempatkan di ruang tunggu PTSP dan Dokumentasi kegiatan
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey dapat diakses Melalui http://survey.kejaksaan.go.id secara Realtime dan Dokumentasi
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Monitoring dan evaluasi
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan