Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TERNATE
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibentuknya Tim Kerja zona Integritas dalam rangka mempertahankan predikat Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) tahun 2021 dengan Nota Dinas, SK No KEP - 03/Q.2.10/Cp.1/03/2021 tanggal 30 Maret 2021 , Notulen Rapat, dan Dokumentasi.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Notulen rapat, kriteria dan pembangunan ZI prosedur/mekanisme pembentukan tim
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Ternate Tahun 2021 yang membuat Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas dan Kepala Kejaksaan Negeri Ternate
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Aksi memiliki target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sosialisasi dilakukan kepada para staf melalui rapat dan pengarahan saat Apel pagi hari. Sosialisasi kepada Masyarakat dilaksanakan melalui media sosial Kejaksaan Negeri Ternate yaitu Facebook, Instagram, dan Twitter) serta pemasangan spanduk dan banner Pembangunan ZI.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Sebagian besar kegiatan pembangunan ZI WBK dan WBBM telah dilaksanakan dan dapat dilihat melalui dokumen-dokumen dan dokumentasi pelaksanaan Rencana Aksi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala dan melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri Ternate
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Ya, telah ditindak lanjuti (Nodis & Notulen dalam proses)
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Absensi Pimpinan dan Pejabat Struktural dilakukan secara fingerprint (untuk sementara pandemi COVID-19 absensi dilakukan secara manual). Pimpinan dan Pejabat Struktural menjadi Pembina Apel (Dokumentasi)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Sprint Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dokumentasi Dinamika Kelompok sebagai bentuk budaya kerja pada Kejari Ternate. Adanya Absensi melalui Finger Print pada saat masuk dan pulang kerja. Adanya punishmentterhadap pegawai yang tidak disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Dokumen Pakta Integritas dan Penandatanganan Komitmen Bersama.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Banner SOP Pelayanan Tilang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Dokumentasi pemasangan informasi tentang alur atau prosedur pelayanan (Banner SOP Pelayanan Tilang).
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Prosedur SOP telah dievaluasi dengan data dukung berupa Nodis, Notulen Rapat, & Dokumentasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Kejaksaan Negeri Ternate (SIMADU KEREN) yang berisi: E-DUK, Grafik Kinerja, Buku tamu, Jadwal Sidang.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
E - DUK Pada Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Kejaksaan Negeri Ternate (SIMADU KEREN).
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Buku Tamu Digital dan jadwal Sidang Digital melalui Aplikasi SIMADU. Adanya media sosial (Instagram, Facebook, Twitter).
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi dengan bukti dukung Nodis, Notulen rapat & Dokumentasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Adanya Sosial Media (Facebook,Twitter, Instagram dan youtube) sebagai media informasi kinerja maupun kegiatan yang ada pada kejaksaan negeri ternate. Spanduk, banner, Layar Informasi pada area Lobby Kantor.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi dengan bukti dukung Nodis, Notulen rapat dan dokumentasi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Dokumen usulan kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja (Kebutuhan Riil TA 2021).
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Dokumen SK CPNS, Analisis Kebutuhan Pegawai, Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Ya, Monitoring dan evaluasi penempatan pegawai telah dilakukan (nodis, notulen dan dokumentasi sedang dalam proses)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Surat Perintah Mutasi Internal dengan nomor PRINT-30/Q.2.10/Cp.3/01/2020
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Sprint mutasi internal calon Jaksa dan Sprint Mutasi Internal Jaksa Fungsional dengan nomor PRINT-30/Q.2.10/Cp.3/01/2020.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Ya, Monitoring dan evaluasi kegiatan mutasi telah dilaksanakan (nodis, notulen dan dokumentasi)
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Surat Pemanggilan TAK dan SPRINT TAK.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Dokumen rapat dan Assesment
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Surat dari Kejati ke Kejari tentang diklat maupun pengembangan kompetensi, Surat Perintah Kajari untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi (Sprint Diklat CMS, Sprint Bimbingan Teknis, Sprint mengikuti kegiatan FGD Peningkatan Kapasitas Jaksa, Sprint mengikuti kegiatan sosialisasi.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Surat perintah untuk mengikuti bimbingan teknis, Sertifikat In-House Training, Dokumentasi In-House Training.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Assesmen Kepala Kejaksaan Negeri Ternate terhadap perbaikan kinerja
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disetujui dan ditandatangani atasan langsung & Perjanjian Kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Dokumen Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil & POK
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
SKP Bulanan, Triwulan dan Tahunan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Surat Keputusan pemberian reward (penghargaan pegawai teladan).
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Absensi Pegawai, Perjanjian Kinerja
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Dosir pegawai , data pegawai pada simkari dan pada aplikasi simadu selalu di perbaharui.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan / Renja.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dokumen Perjanjian Kinerja Antara Kajari Ternate dan Para Kasi Kasubag Bin dan Kaur.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Dokumen dan dokumentasi rapat evaluasi atas pencapaian kinerja setiap bidang. (dokumentasi sedang dalam proses)
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja. (sedang dalam proses)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen turunan renja yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan mendukung kegiatan anti korupsi. (sedang dalam proses)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja, Dokumen IKU tambahan yang mendukung kegiatan peningkatan pelayanan publik dan mendukung kegiatan anti korupsi. (Dalam Proses)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Dokumen IKU tambahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan dengan waktu yang jelas. (Dalam Proses)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Bulanan, Laporan Kinerja Triwulan, Laporan Tahunan. (sedang dalam proses)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan Bulanan, Laporan Kinerja Triwulan, Laporan Tahunan yang ditandatangani oleh atasan langsung dan pimpinan satker. (sedang dalam proses)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Adanya usulan penambahan Jaksa Fungsional dan Kasubsi. (sedang dalam proses)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Undangan Sertifikat Bimbingan Teknis, Bantuan Panggilan TAK, Undangan In House Training, Sprint In House Training, Sprint TAK
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Spanduk, banner sebagai media public campaign tentang pengendalian gratifikasi.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Sprint & Lapbul Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Adanya CCTV, Absen Finger Print, portal, id card para tamu, buku tamu elektronik
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Adanya CCTV, Absen Finger Print, portal, id card para tamu, buku tamu elektronik
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
ruang tahanan dan ruang barang bukti memiliki CCTV yang terhubung dengan ruang Kepala Kejaksaan Negeri
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
WASKAT, pengarahan pimpinan kepala kejaksaan negeri Ternate kepada seluruh pegawai tentang pengawasan internal
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Publikasi Layanan Pengaduan Masyarakat melalui Media Sosial. Kotak pengaduan dan banner.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Ya, telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat (nodis, absen dan dokumentasi rapat monev)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Ya, hasil evaluasi ditindak lanjuti (nodis rapat monev)
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Ya, sudah ada ruangan pelaporan dan Baner SOP
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Ya, Whistle blowing system telah diterapkan (Lapbul WBS)
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Ya, Whistle blowing system sudah dilakukan evaluasi (Lapbul WBS)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Ya, Hasil whistle blowing system sudah ditindak lanjuti (dokumentasi sedang dalam proses)
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Ya, Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan (surat pernyataan tidak ada benturan kepentingan)
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Ya, Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan (dokumentasi sedang dalam proses
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Ya, penanganan benturan kepentingan telah dievaluasi (Nodis & dokumentasi rapat)
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Ya, hasil evaluasi telah ditindak lanjuti (lapbul benturan kepentingan)
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Dokumen SOP Pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Ya, Standar pelayanan telah dimaklumatkan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Dokumentasi SOP Pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Ya, Standar pelayanan telah dilakukan reviu (dokumentasi sedang dalam proses)
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Dokumentasi sosialisasi
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Media Sosial (Facebook, Instagram, twitter dan Youtube) Kejari Ternate, Papan pengumuman.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Pemberian reward kepada masyarakat karena sanksi terhadap pelayanan tilang
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Adanya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) pada Kejari Ternate.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Pengembara (Pengantaran / Pengembalian Barang Bukti)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Kotak Survei Kepuasan dan wawancara survei
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey dapat dilihat di media sosial / Web Kejaksaan Negeri Ternate
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan