Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TIDORE KEPULAUAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Ya, Telah Dibentuk Tim Unit Kerja Dengan Sk Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan Nomor Kep-014/Q.2.11/Cp.1/03/2021 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Wbbm) Di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan Pada Tanggal 08 Maret 2021.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Ya, terdapat Undangan rapat nodis pembentukan tim kerja, notulensi & absen pembentukan tim kerja, dokumentasi pembentukan tim kerja zona integritas
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Ya, terdapat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wbk/Wbbm Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Ya, Terdapat Dokumen Rencana Aksi Dan Telah Disosialisasikan Melalui Media Sosial, Dokumen Perencanaan Memiliki Tujuan Untuk Membentuk Unit Yang "Bebas Korupsi Dan Melayani", Serta Selaras Dengan Program Kegiatan Dengan Tujuan Yang Ingin Dicapai
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Ya, Pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan Telah Dibuat Media Sosial Berupa : Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Website Guna Mensosialisasikan Zona Integritas Menuju Wbbm
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Ya, Terdapat Dokumentasi Perkembangan Rencana Kerja, Notulensi Dan Absensi Perkembangan Rencana Kerja Zi, Undangan Rapat Perkembangan Rencana Kerja
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Ya, Terdapat Dokumentasi Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas, Notulensi & Absen Monitoring Dan Evaluasi Zi, Undangan Rapat Monitoring Dan Evaluasi Zi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Ya, Terdapat Dokumentasi Tindak Lanjut Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas, Notulensi & Absen Tindak Lanjut Monitoring Dan Evaluasi, Undangan Rapat Tindak Lanjut Hasil Monitoring Dan Evaluasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Ya, Terdapat Dokumentasi Pimpinan Role Model Dan Terdapat Notulensi Rapat Yang Menunjukkan Pimpinan Sebagai Role Model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Sudah Terdapat Sk Dan Banner Pembentukan Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Ya, Sudah Terdapat Dengan Bukti Dokumentasi Budaya Kerja Dan Pola Pikir Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Ya, Telah Terdapat Dokumentasi Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas, Dokumentasi Pembentukan Tim Kerja Zona Integritas, Dokumentasi Perkembangan Rencana Kerja, Dokumentasi Tindak Lanjut Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas, Notulensi & Absen Monitoring Dan Evaluasi Zona Integritas, Notulensi & Absen Pembentukan Tim Kerja, Notulenasi & Absen Tindak Lanjut Monitoring Dan Evaluasi, Notulensi & Absensi Perkembangan Rencana Kerja Zi, Undangan Rapat Monitoring & Evaluasi Zi, Undangan Rapat Perkembangan Rencana Kerja, Undangan Rapat Tindak Lanjut Hasil Monitoring Dan Evaluasi, Undangan Rapat - Nodis Pembentukan Tim Kerja
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-Ya, Terdapat peta proses bisnis utama dan daftar SOP (pengawasan dan pelayanan BC) selaras dengan SOP, Arsip Buku SOP
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- Ya, SOP telah diterapkan sesuai tugas dan fungsi
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Ya, Terdapatkan laporan evaluasi pelaksanaan SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Ya, Terdapat Tangkapan Layar Aplikasi CMS
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
-Ya,Terdapat tangkapan layar E-Dosir dan Simkari
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Ya, Pelayanan kepada Publik sudah menggunakan Teknologi Informasi
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Ya, Terdapat Daftar Hadir Rapat, Notulen Rapat Teknologi Informasi, Rapat Informasi Publik, Undangan Rapat Teknologi Informasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Ya, Kebijakan keterbukaan informasi publik telah diterapkan berupa diunggahnya informasi melalui media sosial kepada masyarakat
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Ya, Terdapat Daftar Hadir Rapat Informasi Publik, Notulen Informasi Publik, Rapat Ti, Undangan Informasi Publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Ya, terdapat dokumen rencana kebutuhan pegawai, memuat beban pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pegawai dan spesifikasi pegawai) - Dokumen usulan kebutuhan pegawai - Dokumen peta jabatan dan analisa beban kerja untuk masing-masing jabatan mengacu kepada Perja SOTK Kejaksaan. - Dokumentasi.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Ya,terdapat upaya rotasi, upaya pengajuan pegawai baru, upaya peningkatan kompetansi, Surat perintah kepala Satker
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Ya, Terdapat Laporan Monitoring dan Evaluasi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Ya, Terdapat dokumen pola rotasi internal
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Ya, Terdapat pola rotasi dan SK rotasi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Ya, Terdapat laporan evaluasi berupa Hasil Assesment
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Terdapat Kebijakan Pengembangan Kompetensi Berupa DIKLAT
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Ya, Terdapat Usulan mengikuti DIKLAT hasil evaluasi kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Terdapat Hasil Assesment sederhana kepada pegawai sesuai tugas dan jabatannya
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Ya, Terdapat kebijakan Pengembangan Kompetensi Berupa DIKLAT dan Usulan
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Ya, Terdapat Dokumentasi in house training dan pola pengembangan kompetensi
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Ya, Terdapat Pola pengembangan kompetensi dan Laporan monitoring dan evaluasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Ya, Terdapat SKP dan sasaran organisasi, PK Individu dan Rencana Kerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Ya, Terdapat PK Individu dan SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-Ya, Terdapat PK Individu dan SKP, Laporan Capaian Kinerja
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Ya, Terdapat PK Individu dan SKP, Capaian Kinerja Individu, Dokumentasi, dan sampel pegawai prestasi
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
-Ya, Terdapat Pelaksanaan Penegakan Disiplin berupa Apel, terdapat Buku Penilaian Perilaku Kerja, absensi harian (manual), bukti absen pelaksanaan kegiatan dinas secara daring, Laporan kegiatan sesuai protokol kesehatan, bukti kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan himbauan SE terkait Covid 19, lembaran self assesment PKP, daftar hadir kegiatan pengawasan secara virtual, dokumentasi laporan kegiatan
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Ya, Terdapat Data Informasi Kepegawaian yang di update, Dokumentasi Kegiatan Pemutakhiran data, tangkapan layar simpeg simkari, penilaian pengisian E-Dosir
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Ya,Terdapat Undangan Rapat, Notulen Rapat Penyusunan Perencanaan, Daftar Hadir, Dokumentasi Rapat Perencanaan Kegiatan, Permintaan Pedoman
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Ya, Terdapat Undangan Rapat, Notulen Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi Rapat Penyusunan Penetapan Kinerja (Untuk Setiap Level)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Ya, Terdapat Undangan Rapat, Notulen Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi Rapat, E-Monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Ya, terdapat dokumen RENSTRA, RENJA, IKU, PK
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Ya, terdapat dokumen RENSTRA, RENJA, IKU, PK yang kualitas dokumen perencanaan berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Ya, terdapat File scan IKU,
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Ya, kualitas IKU relevan, cukup dan dapat diukur secara obyektif dalam mengukur sasaran/KU beserta terdapat dokumen IKU dan RENSTRA
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Ya, terdapat laporan kinerja sesuai tanggal laporan kinerja
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Ya, terdapat dokumen LAKIP
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Ya, terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM (berupa pelatihan yang didasarkan pada Surat Perintah dan terdapat laporan pelaksanaan DIKLAT)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Ya, terdapat dokumentasi seminar/DIKLAT/sosialisasi/pelatihan mandiri pegawai yang menangani akuntabilitas kinerja
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Ya, Terdapat Dokumentasi tangkapan layar dari website tentang anti gratifikasi, pojok gratifikasi, pedoman pengendalian gratifikasi, himbauan pengendalian gratifikasi, banner menolak gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Ya, Terdapat Sk Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (Upg)
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
C
-Ya, terdapat Dokumentasi Kegiatan Lingkungan Pengendalian
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Ya, Terdapat Laporan Penilaian Risiko Dan Sk Pembentukan Tim Manajemen Risiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-Ya, Terdapat Dokumentasi Pojok Gratifikasi, CCTV, BANNER Berkaitan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
-Ya, terdapat Media Sosial dan Banner terkait SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Ya,Terdapat Dokumentasi Saluran Pengaduan Masyarakat Secara Online
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
C
-Penanganan pengaduan masyarakat belum dimonitoring dan evaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
C
- Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Ya, Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
-Ya, terdapat Kebijakan Sistim Pelaporan Pelanggaran
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
C
- Penerapan Whistle Blowing System belum di monitoring dan evaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
-Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Terdapat Sk Penetapan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Dl Lingkungan Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
-Ya, Terdapat Media Sosial Dan Dokumentasi Rapat Terkait Penanganan Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
-Ya, terdapat notulensi terkait penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
-Ya, terdapat dokumentasi rapat dan evaluasi terkait Penanganan Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Ya, terdapat notulensi rapat terkait evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Ya, Telah Terdapat Sop Pelayanan, Dokumentasi Pelayanan Dan Penunjukan Petugas Pengelola Aplikasi
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Ya, Terdapat Standar Pelayanan Telah Diumumkan Beserta Dokumentasi
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
-Telah Tersedia Sop Pelayanan Perdata Dan Tata Usaha Negara, Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Umum, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Telah Diperhabarui Serta Telah Diciptakan Sop Terbaru Yang Di Sesuaikan Dengan Kondisi Masa Covid - 19
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Ya, Telah Dilakukan Rapat Review Yang Dituangkan Dalam Notulensi Rapat Riview Beserta Dokumentasi Rapat
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Ya, Telah Dibuat Surat Permohonan Bantuan Pelatihan Dalam Upaya Penerapan Budaya Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Ya, Informasi Tentang Pelayanan Telah Di Akses Melalui Berbagai Media Dan Terdapat Dokumentasi Media Informasi Layanan
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Ya, Telah Terdapat Sistem Reward Bagi Pelaksana Layanan, Dan Telah Didokumentasikan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Ya, Telah Terdapat Sarana Layanan Terpadu / Terintegrasi, Dan Telah Didokumentasikan Ruangan - Ruangan / Fasilitas Umum
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-Ya, Telah Terdapat Inovasi Pelayanan (Pelayanan Tilang Antar Pulau, Pembayaran Elktronik Tilang, Pengantaran Barang Bukti Antar Pulau Dan Pelayanan Hukum Antar Pulau)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Ya, Telah Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Ya, Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dapat Diakses Melalui Website
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Ya, Telah Dilakukan Rapat Tindak Lanjut Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Yang Dituangkan Dalam Notulensi Dan Dokumentasi Rapat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan