Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI HALMAHERA UTARA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas meniju WBK/WBBM sebagaimana SK Kajari Nomor KEP-04/Q.2.12/Cp.1/03/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM didahului dengan rapat pembentukan Tim oleh Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara bersama para Kasi/ Kasubag Pembinaan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021, dan Dalam rapat tersebut disepakati pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagaimana dalam surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara yang dibuktikan dengan notulen dan daftar hadir rapat. SK Kajari Nomor KEP-04/Q.2.12/Cp.1/03/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dan SK Kajari Nomor Nomor KEP-05/Q.2.12/Cp.1/03/2021 tentang Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Tahun 2021 serta SK Kajari Nomor Nomor KEP-06/Q.2.12/Cp.1/03/2021 tentang Unit Kerja ZI menuju WBK dan WBBM di ruang Lingkup Kejaksaan Negeri Halmahera Utara
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja telah disusun sebagaimana mestin . Terlampir (B-I.2.a.1 dan B-I.2.a.2)
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Semua target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM. Dokumen Rencana Kerja pada bab III Terlampir (B-I.2.b)
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
"Telah kami sosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM melalui : 1) Website Kejari Halmahera Utara dengan alamat : www.kejari-halut.go.id. 2) Facebook : Kejaksaan Negeri Halmahera Utara 3) Instagram : Kejarihalmaherautara 4) Youtube : Kejaksaan Negeri Halmahera Utara. Dokumentasi terlampir. (B-I.2.c)"
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
"Sebagian besar Kegiatan Pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana meliputi : 1) Bidang Pembinaan 2) Bidang Intelijen 3) Bidang Tindak pidana umum 4) Bidang Tindak pidana khusus 5) Bidang Perdata dan tata usaha negara Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Terlampir (B-I.3.a)"
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pembangunan ZI yang dilaksanakan pada Senin, 22 Maret 2021. Dokumen terlampir. (B-I.3.b)
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pembangunan ZI yang dilaksanakan pada Senin, 29 Maret 2021 Dokumen terlampir. (B-I.3.c)
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM diantaranya, sebagai penerima apel, menjadi pioner dalam perubahan internal organisasi, senantiasa hadir atau mengawasi bahkan turun langsung dalam proses pembangunan Fasilitas Kantor. Dokumentasi Keterlibatan Pimpinan Terlampir (B-I.4.a.1 dan B-1.4.a.2)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah ditetapkan agen perubahan pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan tertuang dalam SK Kajari Nomor : KEP-07/Q.2.12/03/2021 Tentang Penunjukan Agen Perubahan (Agent of Change) Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan Penyusunan Dokumen Rencana Agen Perubahan serta Telah dilaksanakan Rapat Monev Rencana Tindak Agen Perubahan. Dokumen Terlampir. (B-I.4.b.1, B-I.4.b.2 dan B-I.4.b.3)
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Pakta Integeritas seluruh jajaran, apel rutin, presensi elektronik dan daftar hadir sebagai bentuk pembangunan budaya kerja dan pola pikir pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara. Dokumen Terlampir. (B-I.4.c)
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Halmahera Utara terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. mulai dari rapat pembentukan tim dan dituangkan dalam SK Pembentukan Tim Nomor :KEP-04/Q.2.12/Cp.1/03/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) hingga turun atau berpartisipasi langsung dalam pengerjaan pembangunan fasilitas kantor dan kegiatan lainnya. Dokumen dan dokumentasi Terlampir (B-I.4.d.1)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP telah mengacu pada Proses bisnis dan melakukan inovasi. Prosedur operasional tetap pada semua bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah mengacu kepada peta proses bisnis instansi seperti Pembinaan : PUDK Nomor : PER-016/A/JA/07/2013, SOP Penerimaan Tamu pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Nomor:, SOP Penerimaan Surat Masuk di PTSP pada Hari Kerja pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Nomor: , SOP Penerimaan Surat Masuk di PTSP di luar Hari Kerja pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP telah diterapkan. Serta Prosedur operasional (SOP) tetap organisasi telah diterapkan pada semua bidang di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan. Dokumen Terlampir. (B-II.1.b)
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti dengan rapat pada Tanggal 28 April 2021. serta dilaporkan melalui notulen yang telah disusun pada rapat tersebut.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Telah dioptimalkan pemanfaatan E-Office untuk tata persuratan pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta mewajibkan pelaksanaan administrasi melalui aplikasi CMS. Selain itu, Kejaksaan Negeri Halmahera Utara melakukan Inovasi dengan menghadirkan E-Survei bagi tamu yang telah mendapatkan pelayanan.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Sistem manajemen SDM pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah berbasis sistem informasi melalui pemanfaatan SIMKARI dan (Data Pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan, Gaji Berkala, Cuti, Kenaikan Pangkat) di aplikasi E-Office Kejaksaan Negeri Halmahera Utara.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Telah dilakukan dengan membangun system pengaduan masyarakat online melalui akun sosial media Kejaksaan Negeri Halmahera Utara melalui : 1. Instagram @kejarihalmaherautara, 2. Facebook @Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, 3. email kejarihalut@gmail.com, 4. Whatsapp 082152067688 dan 082152067738. Selain itu, Kejaksaan Negeri Halmahera Utara menghadirkan Inovasi Aplikasi E-Tamu pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja tiap bidang, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik telah dievaluasi melalui rapat pada tanggal 06 April 2021 dibuktikan dengan Notula Rapat Monev Pemanfaatan TI dan Layanan Publik.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Telah dilakukan dengan membangun system pengaduan masyarakat online melalui akun sosial media Kejaksaan Negeri Halmahera Utara melalui : 1. Instagram @kejarihalmaherautara, 2. Facebook @Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan 3. email kejarihalut@gmail.com. Selain itu, juga ada informasi kepegawaian yang dimuat langsung di Website Resmi Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta beberapa informasi perkembangan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Utara melalui media sosial Kejaksaan Negeri Halmahera Utara seperti, perkembangan sidang, perkembangan penanganan laporan masyarakat hingga pelayanan, bantuan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Utara.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik telah dilaksanakan melalui rapat pada tanggal 28 April 2021 dan telah dicatat dalam Notula.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Perencanaa kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan rasio beban kerja dan kualifikasi pendidikan dengan mengusulkan kebutuhan pegawai kejaksaan negeri halmahera utara ke kejaksaan tinggi maluku utara dengan Nomor B-485/Q.2.12/Cp.2/03/2021, Dokumen terlampir. (B-III.1.a)
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang akan menduduki kekosongan jabatan seperti dalam Surat nomor B-485/Q.2.12/Cp.2/03/2021. Dokumen Terlampir. (B-III.1.b)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pegawai yang memenuhi kebutuhan Jabatan an. Ganda Saragih dengan surat Laporan Nomor B-566/Q.2.12/Cp.2/05/2021 Tanggal 10 Mei 2021. Dan sampel bukti pendukung perbaikan unit. Dokumen Terlampir. (B-III.1.c.1 dan B-III.1.c.2)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Pola Rotasi Internal yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dengan menempatkan pegawai yang dianggap mampu untuk mengisi kekosongan pada jabatan tertentu karena pada dasarnya Kejaksaan Negeri Halmahera Utara masih kekurangan SDM sehingga dilakukan pola rotasi untuk mengisi kekosongan jabatan seperti Yuana Wira TU Seksi Intelijen yang diisi langsung oleh pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengisi jabatan tersebut dan tertuang dalam Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Nomor : PRIN-60/Q.2.12/Cp.2/04/2021. (B-III.2.a)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara mengkualifisir Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengisi jabatan tertentu lalu dibuatkan surat pengusulan pengisian jabatan. Salah satunya Usulan Pengisian Jabatan Nomor :PRINT-33/Q.2.12/Cp.2/03/2021. Dokumen Terlampir (B-III.2.b)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dalam pelaksanaan mutasi internal telah melakukan Monev sesuai dengan Nota Dinas Nomor: B-16/Q.2.12/Cpl/04/2021. (B-III.2.c)
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara untuk sementara melakukan pengembangan kompetensi melalui transfer knowledge/sharing knowledge dari pegawai yang telah mengikuti pelatihan maupun telah memiliki kemampuan khusus terhadap suatu bidang tertentu kepada pegawai-pegawai lainnya yang tidak ataupun belum mendapatkan ilmu mengenai hal tersebut. Kemudian, Kejaksaan Negeri halmahera Utara juga mengirimkan permohonan kebutuhan diklat agar SDM yang ada dapat mengembangkan kompetensinya. Telah dibuat usulan Kebutuhan Diklat/Pelatihan Nomor : B-486/Q.2.12/Cp.2/03/2021. Dokumen Terlampir. (B-III.3.a)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Telah dilakukan pengusulan mengikuti Diklat Tahun 2021 Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dengan meneribtkan Surat Perintah Nomor : PRINT-64/Q.2.12/Cp.2/05/2021 dan dokumentasi atas nama BENI PRANATA secara online. Dokumen Terlampir (B-III.3.B)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Mengikuti Diklat Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara 24 Mei 2021 atas nama saudara Beni Pratama dengan Surat Perintah Nomor PRIN-64/S.2.12/Cp.2/05/2021. Berikut juga dilampirkan sampel notulen dan dokumentasi diklat tersebut. Dokumen Terlampir. (B-III.3.d)
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai dengan melakukan sharing knowledge, dinamika kelompok maupun ekspose bersama.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Telah dilakukan Laporan Monev hasil pengembangan kompetensi dan telah dilaporkan perihal Laporan Monev Pelaksanaan Diklat Tahun 2021 Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dengan meneribtkan Surat Perintah Nomor : PRINT-64/Q.2.12/Cp.2/05/2021 dan dokumentasi. Dokumen Terlampir (B-III.3.f)
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
B
Seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi telah dilakukan dengan penyusunan SKP dan dibuatkan buku biru sebagai dasar penilaian individu pegawai pada saat penyusunan SKP, Dokumen Terlampir Terlampir. (B-III.4.a)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
Ukuran kinerja individu telah difasilitasi dengan Buku Catatan Penilaian Pegawai Negeri Sipil yang selaras SKP yang dimiliki pegawai sebagai Perjanjian Kinerja Individu. Dokumen Terlampir. (B-III.4.b)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Telah menggunakan Buku Catatan Penilaian PNS sebagai pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulan dilakukan perekapan. Dokumen Terlampir (B-III.4.c)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
Tidak
-
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah mengimplementasikan aturan disiplin melalui Apel, Buku Penilaian Perilaku Kerja, buku waskat. Dokumen Terlampir. (B-III.5.1)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Sistem Informasi Kepegawaian pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah dilakukan pemutakhiran data secara berkala dan berkesinambungan seperti (List Pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan, Gaji Berkala) di Simkari Kejaksaan Negeri Halmahera Utara.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan rencana kerja tahun 2021 seperti Laporan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021 dan dibuktikan melalui dokumentasi yang terlampir. (B-IV.1.a.1 dan B-IV.1.a.2 )
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah terlibat secara langsung saat penyusunan penetapan kinerja kemudian juga terlibat langsung pada penandatanganan Perjanjian Kinerja pada 10 Maret 2021. Dokumen dan Dokumentasi terlampir (B-IV.1.b)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah memantau pencapaian kinerja secara berkala seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 dan E-Monev. Dokumentasi yang terlampir. (B-IV.1.c)
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah memiliki dokumen perencanaan seperti Laporan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021 Tanggal 30 Maret 2021 Dokumentasi terlampir. (B-IV.2.a.1 dan IV.2.a.2 )
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil seperti Laporan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021. Dokumen Terlampir. (B-IV.2.1 dan IV.2.2)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah memiliki IKU yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021. Dokumen Terlampir (B-IV.2.1 dan IV.2.2)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART). Dokumen IKU terlampir. (B-IV.2.1)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah menyusun laporan kinerja tepat waktu.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Pelaporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM dengan memerintahkan SDM untuk melaksanakan Bimbiingan Teknis tertentu. Dokumen Terlampir (B-IV.2.3)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
Pengelolaan akuntabilitas kinerja di Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dilaksanakan oleh SDM yang kompeten dengan mengikuti Bimbingan Teknis atas nama Sdri.Yael Ivanasari Kumi Kumi, yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-181/K.2/Kti.2/05/2021. tanggal 18 Mei 2021. Dokumen Terlampir. (B-IV.2.3)
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah memiliki Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi seperti Penyediaan spanduk/ banner/ booklet dalam rangka pembagunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WWBM).
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi dengan mengeluarkan SK Kajari Nomor : KEP-08/Q.2.12/Cp.1/03/2021 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi . Dokumen terlampir (B-V.1.b)
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah membangun lingkungan pengendalian seperti Pemasangan CCTV yang sedang berjalan, Pembuatan pos piket untuk meningkatkan pengawasan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta Pemasangan absen digital (finger Print) untuk seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan pemakaian id card bagi para tamu serta telah dibuatkan SOP terkait lingkungan pengendalian.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara melakukan pemetaan pada setiap bidang untuk meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah membuat Kebijakan keluar masuk satu pintu bagi pegawai dan Tamu, buku jurnal bagi para pegawai.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Halmahera Utara seperti arahan kepala kejaksaan negeri Halmahera Utara kepada seluruh pegawai tentang pengawasan internal.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
Dibuatkan juga Ruang Pelayanan Pengaduan dan telah Dibuatkan Website : http://www.kejarihalut.go.id dan media sosial Instagram @Kejarihalmaherautara dan Facebook @Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, serta whatsapp/no handphone : 0853-4222-9939 (B.V.3.a)
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Telah dilakukan rapat monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan pada 26 April 2021. Dokumen Terlampir (B-V.3.c)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dan segera melakukan tindak lanjut atas laporan lainnya. Dokumen Terlampir. (B-V.3.d)
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
WBS telah diinternalisasi di Unit Kerja dengan Pembangunan Ruang Penerimaan Laporan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Telah dilakukan dengan pembangunan ruang lapor dan membangun sistem pengaduan masyarakat online melalui akun sosial media Kejaksaan Negeri Halmahera Utara melalui : 1. Instagram @kejarihalmaherautara, 2. Facebook @Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, 3. email kejarihalut@gmail.com, 4. Whatsapp/No. Handphone 085342229939. Dokumen Terlampir. (B-V.4.b)
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah menerbitkan nota dinas dengan Nomor : ND-31/Q.2.12/03/2021 tentang Laporan Hasil Tindak Lanjut Evaluasi Penanganan Terhadap WBS pada tanggal Rabu, 31 Maret 2021
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama dengan diterbitkannya SOP setiap bidang pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan seperti Pembinaan : PUDK Nomor : PER-016/A/JA/07/2013, Intelijen : PER-024/A/JA/08/2014, Pidum Nomor : PER-036/A/JA/09/2011, Pidsus Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 & Nomor : KEP-518/A/JA/11/2001, Datun Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012, Barang Bukti Nomor : PER-002/A/JA/05/2017 dan juga Merujuk pada Perja Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah melaksanakan Implementasi Penanganan Terhadap Benturan Kepentingan dan telah dilaporkan opleh masing-masih penanggungjawab bidang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah melaksanakan Implementasi Penanganan Terhadap Benturan Kepentingan dan telah dilaporkan oleh masing-masih penanggungjawab bidang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara. Dengan menerbitkan nota dinas dengan Nomor : ND-13/Q.2.12/04/2021, ND-14/Q.2.12/04/2021, ND-15/Q.2.12/04/2021, ND-16/Q.2.12/04/2021, ND-17/Q.2.12/04/2021, ND-18/Q.2.12/04/2021. Dokumen Terlampir. (B-V.5.c)
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan seperti Nota Dinas Nomor : ND-19/Q.2.12/04/2021 tanggal 19 April 2021 tentang evaluasi penanganan benturan kepentingan. Dokumen terlampir. (B-V.5.d)
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah melaporkan hasil tindak lanjut dari hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan oleh Para Kasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara. Dengan menerbitkan ND-26/Q.2.12/04/2021, ND-27/Q.2.12/04/2021, ND-28/Q.2.12/04/2021, ND-29/Q.2.12/04/2021, ND-30/Q.2.12/04/2021, ND-31/Q.2.12/04/2021. Dokumen Terlampir. (B-V.5.e)
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Standar pelayanan mengacu pada SOP yang telah disusun oleh organisasi maupun satuan kerja.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah membuat Maklumat Pelayanan dan dipajang pada bagian depan kantor tepat di depan Meja Piket Kantor sehingga masyarakat telah mendapatkan komitmen dari para pegawai sebelum diberikan pelayanan.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Telah menerapkan seluruh SOP serta sebagai bentuk inovasi dibuat informasi SOP pelayanan pada masing-masing bidang agar masayrakat yang mendapatkan pelayanan dapat mengetahui proses pelayanan yang mereka akan terima.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah melakukan reviu dan perbaikan terhadap standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan melalui Rapat Monev SOP pada tanggal 03 Mei 2021.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah melaksanakan Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima yang dilaksanakan kepada seluruh pegawai tanpa terkecuali sehingga para pegawai megetahui tupoksinya masing-masing dan telah mengetahui standar kebijakan yang akan diberikan kepada masyarakat.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media yang terdiri dari : -Website Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dengan alamat : www.kejari-halut.go.id. -Facebook : Kejaksaan Negeri Halmahera Utara -Instagram : Kejaksaannegerihalut -Email : Kejarihalut@gmail.com.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Memberikan sarana dan fasilitas berupa minuman dan snack ringan secara gratis, apabila pelayanan yang dilakukan oleh petugas melebihi batas waktu standar operasional prosedur. Misal, dalam pelayanan e-tilang. Dalam pelayanan ini terdapat keterlambatan waktu melibihi 3 menit maka penerima layananan akan diberikan kompensasi berupa minuman dan makanan gratis.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah membuat Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berfungsi sebagai jalur masuk segala kegaiatan baik dalam bentuk pelayanan, pengaduan hingga survei kepuasan. Adapula, ruang tahap 2 yang terpisah dari ruang pegawai, Ruang Tahanan Anak, Ruang Diversi dan Ruang Pemeriksaan Saksi/Tersangka.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejaksaan Negeri Halmahera Utara membuat Ruang E-Tilang dengan sitem Drive Thru sehingga masyarakat yang perlu pelayanan tilang dapat dilakukan tanpa harus turun dari kendaraan dan dilayani kurang dari 15 menit. Selain itu, adapula antar barang bukti, E-Bukutamu, E-survei, taman sarahsehan, lahan perkebunan, koperasi, klinik, kantin, lahan parkir khusus difabel dan umum serta titik kumpul.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Kejaksaan Negeri Halmahera UtaraTelah membuat aplikasi E-Survei yang memudahkan masyarakat untuk menilai kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan tepat setalh menerima pelayanan. Kemudian, hasil Survey Telah direkap.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
Hasil survei yang telah direkap kan dipublikasikan dan masih melalui papan pengumuman namun akan dikembangkan kembali agar dapat diakses langsung ke media sosial maupun web resmi Kejaksaan Negeri Halmahera Utara.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera akan melakukan monitoring setiap bulan terhadap beberapa survey yang masuk dan memerintahkan agar segera memperbaiki maupun meningkatkan pelayanan yang ada.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan