Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI HALMAHERA SELATAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas berdasarkan SK Kajari No : Kep-01/Q.2.13/03/2021 tanggal 08 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- pembentukan Tim dipilih berdasarkan hasil rapat Kepala Kejaksaan Negeri bersama dengan seluruh jajaran Staff
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telahh memiliki Rencana Kerja ZI
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- bahwa target-target perioritas telah tercantum seluruhnya Rencana Kerja ZI dan dilaksanakan sepenuhnya pada satuan kerja
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- sosialisasi pembangunan ZI dilakukan melalui media sosial baik dari Website, Twitter, youtube, Instagram, dan Facebook
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan Rencana Pembangunan ZI
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan menyampaikan rekomendasi dan perbaikan melalui Nota Dinas kepada pimpinan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-bahwa berdasarkan Nota Dinas berisi rekomendasi, pimpinan menindaklanjuti hasil monev
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan menjadi role model baik dalam memakai pakaian seragam, memimpin apel, mengikuti program vaksinasi dan lain-lain
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- sudah ditetapkan agen perubahan berdasarkan SK Kajari Nomor : Kep-02/Q.2.13/03/2021 tanggal 08 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- seluruh pegawai kejaksaan negeri halmahera selatan telah terlibat dalam pembangunan ZI yang dituangkan dalam SK Tim Kerja
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP telah mengacu pada peta bisnis dan juga telah di lakukan inovasi dalam penerapannya Contoh SOP Pelayanan Pengembalian Barang Bukti No. SOP-137.a/Q.2.13.6/BB/03/2021
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Ya, semua SOP di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah di terapkan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Sebagian Besar SOP telah dievaluasi telah di lakukan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Sistem pengukuran kinerja sudah berbasis teknologi informasi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasional Manajemen di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan sudah menggunakan teknologi informasi dengan menggunakan Simkari
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Ya, pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah menggunakan teknologi informasi berupa Website, Sosial Media, Anjungan Mandiri, serta aplikasi PTSP yang bisa di akses dari mana saja
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Evaluasi mengenai pemanfaatan penggunaan teknologi informasi telah di lakukan tetapi belum secara berkala
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Telah di buat Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Publik di lingkungan Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilakukan evaluasi dan monitoring dan juga telah di tindaklanjuti
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Penyusunan kebutuhan pegawai telah mengacu pada Peta Jabatan dan hasil Analisis Beban Kerja untuk masing-masing Jabatan berdasarkan Surat Nomor : B-214/Q.2.13/Cp.01/04/2021
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu pada Analisa Kebutuhan Pegawai di lingkup Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
telah dilakukan mutasi internal pegawai antar jabatan berdasarkan surat perintah yang ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah di tetapkan pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Telah dilakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Semua rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Terdapat kesenjangan kompetensi pegawai di Kejaksaan Negeri halmahera Selatan sebesar <25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Sebagian besar pegawai di Kejaksaan Negeri halmahera Selatan telah memperoleh kesempatan untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah melakukan pengembangan kompetensi berupa pelatihan salah satunya in-house training
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
Pengukuran kinerja individu di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dilakukan secara triwulan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian penghargaan pegawai teladan di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Bahwa data informasi kepegawaian di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian berupa E-Office dan di mutakhirkan secara berkala
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Seluruh pimpinan unit kerja Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan terlibat dalam penyusunan perencanaan, salah satunya dalam penyusunan IKU
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Ya, seluruh pimpinan unit kerja Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan terlibat langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja, salah satunya dalam penyusunan IKU
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Ya, seluruh pimpinan unit kerja Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Ya, seluruh unit kerja memiliki dokuman perencanaan yang lengkap
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Ya, seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil,
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Ya, seluruh unit kerja Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Ya, Seluruh Indikator Kinerja Utama unit kerja di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Ya, seluruh laporan kinerja setiap unit kerja telah disusun tepat waktu berdasarkan LAPBUL
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Ya, seluruh pelaporan kinerja seluruh unit kerja di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah memberikan informasi tentang kinerja setiap unit berdasarkan LAPBUL
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Ya, Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah berupaya melakukan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja melalui Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan Nomor: SPRINT-17/Q.2.13.1/Cp.1/02/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang perintah mengikuti kegiatan pelatihan dan penyusunan laporan Keuangan RI di Kajaksaan Tinggi Maluku Utara
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Ya, pengelolaan akuntabilitas kinerja di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Bahwa di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah dilakukan Public Campaign melalui media sosial, Website, memasang spanduk dan banner serta grafity pada beberapa sektor di kantor kejaksaan negeri halmahera selatan tentang pengendalian gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah diimplimentasikan menjadi bagian dari prosedur
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Bahwa di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah dibangun lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
bahwa telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan sesuai yang ditetapkan Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan juga membuat inovasi terkait lingkungan yang sesuai dengan karakteristik
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Bahwa telah dilakukan kegiatan pengendalian resiko untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir sesuai dengan ketetapan
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Bahwa Sistem Pengendalian Informasi di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah di informasikan dan dikomunikasian kepada seluruh pihak terkait melalui Media Sosial, Website
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Bahwa Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah mengimplementasikan Kebijakan Pengaduan Masyarakat dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan Nomor : PRINT-104.A/Q.2.13.2/Dsb.4/03/2021 Tanggal 26 Maret 2021
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Bahwa Whistle Blowing System telah di internalisasi di lingkungan kerja Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Bahwa Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System berdasarkan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan Nomor : PRINT-105.A/Q.2.13.2/Dsb.4/2021 Tanggal 26 Maret 2021
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Bahwa telah terdapat indentifikasi / pemetaan benturan kepentingan dalam seluruh tugas fugsi utama di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Bahwa di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah mensosialisasikan mengenai penanganan benturan kepentingan ke seluruh layanan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Bahwa di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah mengimplementasikan mengenai penanganan benturan kepentingan ke seluruh layanan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Bahwa Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan memiliki kebijakan standar pelayanan yang di tetapkan dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan salahsatunya SOP PENERIMAAN TAMU nomor SOP-202/Q.2.13.1/Cu.1/03/2021 tanggal 10 Maret 2021
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Bahwa Bahwa di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Bahwa di Bahwa di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Bahwa di Bahwa di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang telah ditetapkan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Bahwa di Bahwa di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan sudah melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima pada seluruh pegawai yang melakukan pelayanan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Bahwa informasi pelayanan di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dapat diakses melalui berbagai media, antara lain Website,Instagram,Facebook,Youtube
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Bahwa di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan terdapat sanksi bagi pelaksanan layanan serta pemberian kompensasi berupa cemilan kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Bahwa seluruh pelayanan di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan sudah dilakukan secara terpadu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Bahwa di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah terdapat inovasi pelayanan salah satunya adalah berupa Website:bangundesahalsel.id yang berfungsi sebagai sarana monitoring dan evaluasi Dana Desa
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Bahwa di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Bahwa hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media sosial Website,Anjungan Mandiri, dan berbagai media lain yang disediakan Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Bahwa di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan