Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI HALMAHERA BARAT
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Telah dibentuk Tim kerja pembangunan Zona intgritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) wilayah berbasis bersih dan melayani (WBBM) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat No. KEP-02/Q.2.17/Cr.5/03/2021. Tanggal 08 Maret 2021.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
B
-Telah melakukan rapat yang melibatkan seluruh unsur dalam unit kerja Kejaksaan Negeri Halmahera Barat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Telah memiliki dokumen rencana kerja Pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Halmahera Barat.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
B
-Dalam dokumen rencana kerja Pembangunan Zona intregritas Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dilakukan secara berkala.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Seluru pegawai dan tenaga Kontrak telah melakukan sosialisasi lewat media sosial dalam kegiatan Pembangunan Zona intregritas Kejkasaan Negeri Halmahera Barat dengan tujuan Pembangunan WBK/WBBM.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Seluru pegawai dan tenaga kontrak telah dilibatkan dalam pelaksanaan Pembangunan Zona intregritas menuju WBK/WBBM.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-telah dilakukan sebagian besar di monitoring dan evaluasi tim internal karena samua masih dalam tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
C
-seluruhnya di tindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi tim.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan telah memberika teladan yang baik yaitu masuk kantor tepat waktu dengan mengisi absensi telebih dahulu dan memonitoring kehadiran para pagawai.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Telah dibentuk SK Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat No. KEP-06.A/Q.2.17/CP.1/04/2021. Tanggal 06 April 2021.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Pimpinan memberikan brifing kepada seluruh pegawai dan tenaga kontrak agar membangun budaya dan pola pikir untuk menuju Pembangunan Zona intregritas WBK/WBBM
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
- Seluruh pegawai dan tenaga kontrak di libatkan dalam setiap kegiatan Pembangunan Zona intregritas menuju WBK/WBBM.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-Sudah dilaksanakan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
-Telah dilaksanakan secara berkala
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
-Kami melaksanakan evaluasi secara bertahap
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
-Pengukuran kinerja sebagian sudah menggunakan teknologi informasi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
-Operasional manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Sebagian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Sudah menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja secara berkala
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Sudah dilaksanakan penyebaran informasi publik melalui sosial media yaitu facebook, twitter dan instagram
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
-Telah dilaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-telah disusun
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
-pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-telah dilakukan evaluasi dan monitoring
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-telah dilakukan training need analysis pada unit kerja
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
-sebagian besar telah dilakukan
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- seluruh pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan untuk mengikuti diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-telah dilakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
-telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil evaluasi pengembangan kompetensi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-setiap individu mempunyai target kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
-telah sesuai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
-telah dilakukan secara triwulan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-masing masing pegawai telah di berikan reward dan punisment
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
-telah dilaksanakan aturan disiplin/kode etik
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-telah dimutakhirkan secara berkala
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Pimpinan telibat dalam penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
TELAH DIBUAT
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Karena dalam tahap penyusunan
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Dalam tahap penyusunan
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
-Dalam tahap penyusunan
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Dalam tahap penyusunan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Dalam tahap penyusunan
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
-Terdapat beberapa SDM pada satuan kerja kejari halmahera barat yang telah mengikuti diklat
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Iya pelaksanaan telah dilakukan oleh SDM yang berkompeten dimana SDM tersebut merupakan widyaiswara Badiklat Kejaksaan RI
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi di unit kerja
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi berupa pemasangan banner-banner tolak gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
C
- unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan kondisi lingkungan unit kerja
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
- telah dilakukan penilaian resiko kerja dengan melakukan pemetaan resiko program kerja pada unit kerja yang diawasi langsung oleh pimpinan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
- kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko kerja telah dilakukan sesuai dengan peta resiko program kerja yang yang telah diidentifikasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- SPi telah disosialisasikan ke pihak-pihak terkait dengan diadakannya rapat bersama dengan pimpinan unit kerja
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
- unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat dengan tindak lanjut atas pengaduan dengan pemberian informasi atas tindak lanjut pengaduan masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- penanganan pengaduan masyarakat telah dilakukan monitoring dan evaluasi dan dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan unit kerja
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- hasil evaluasi penanganan pengaduan telah ditindak lanjuti sesuai dengan petunjuk dan arahan pimpinan unit kerja
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- whistle blowing system telah disosialisikan kepada pegawai unit kerja
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
- whistle blowing system telah disosialisikan dan diterapkan oleh pegawai unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- whistle blowing system telah dimonitoring dan evaluasi bersama dengan pimpinan unit kerja melalui rapat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System pada unit kerja telah ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi dengan pimpinan unit kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- telah di identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada masing-masing bidang sesuai dengan tugas fungsi berdasar pada Nodis yang telah dikeluarkan oleh pimpinan unit kerja
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi dalam rapat bersama dengan pimpinan unit kerja
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan sesuai dengan resiko program kerja pada masing-masing bidang khususnya dalam bidang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan dengan dibuatkan laporan hasil evaluasi kepada pimpinan unit kerja
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti dan hasil evaluasi sesuai dengan petunjuk dan arahan pimpinan unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-terdapat standar pelayanan di area PTSP untuk tamu.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
-telah di buat maklumat pelayanan dan telah di tandatangani oleh seluruh pegawai
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
-telah di tetapkan SOP berdasarkan SOP Organisasi.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-telah dilaksanakan.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-telah dilaksanakan.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Informasi dapat diperoleh melalui media sosial.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-telah dilaksanakan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
-telah dilaksanakan.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-telah dilaksanakan inovasi pelayanan pengantaran Barang Bukti Langsung dengan nama Inovasi (TARAILANG)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Telah dilaksanakan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-telah dilaksanakan dengan selebaran dan melalui quisioner yang dapat di akses melalui google drive
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
-telah dilaksanakan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan