Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI BANTEN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
1). SK Tim Kerja Nomor : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor : KEP-29/M.6/Cp.2/03/2021 Tanggal 02 Maret 2021, 2). SK Tim Pengarah Nomor : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor : KEP-30/M.6/Cp.2/03/2021 Tanggal 02 Maret 2021, 3). SK TPD Nomor : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor : KEP-41/M.6/Cp.2/03/2021 Tanggal 15 Maret 2021, 4). Pakta Integritas.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
). Undangan Rapat, 2). Daftar Hadir Rapat, 3). Notulensi Rapat, 4). Dokumentasi Rapat, 5). Pembinaan dan Pengawasan ke Daerah.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
1). Dokumen Recana Pembangunan ZI, 2). Dokumentasi Upacara Pencanangan WBK/ WBBM.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
1). Dokumen Rencana Pembangunan ZI, 2). Timeline Pembangunan ZI.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
1). Dokumentasi Pencanangan WBK/ WBBM semua social media.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
1). Dokumentasi Pembinaan dan Pengawasan oleh TPD ke daerah, 2). SK TPD Nomor : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor : KEP-41/M.6/Cp.2/03/2021 Tanggal 15 Maret 2021, 3). SK Tim Pengarah Nomor : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor : KEP-30/M.6/Cp.2/03/2021 Tanggal 02 Maret 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
C
1). Undangan Rapat, 2). Daftar Hadir Rapat, 3). Notulensi Rapat, 4). Dokumentasi Rapat
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
1). Undangan Rapat, 2). Daftar Hadir Rapat, 3). Notulensi Rapat, 4). Dokumentasi Rapat
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
1.) Kajati menjadi Pembina Apel, 2). Kajati datang tepat waktu, 3). Kajati memimpin rapat, 4). Rekap Absensi seluruh pegawai.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
1). SK Agen Perubahan No: KEP-53/M.6/Cr.1/04/2021 Tentang Penunjukan Agen Perubahan Penunjukan Agen Perubahan Pembangunan ZI WBK/ WBBM pada Kejaksaan Tinggi Banten, 2). Daftar Hadir, 3). Notulensi Rapat, 4). Absensi Rapat, 5). Dokumentasi Rapat Pembentukan Agen Perubahan, 6). Rencana Tindak Agen Perubahan.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
1). Hiasan Kata-kata bijak, 2). Dokumentasi Suasana Kantor, 3). Sosialisasi internalisasi, 4). Foto Papan Tanda Tangan Pencanangan WBK/ WBBM, 5). Siraman Rohani, 6). Senam Pagi
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
1). Undangan Rapat, 2). Notulensi Rapat, 3). Absensi Rapat, 4). Dokumentasi Rapat.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
1). Buku SOP, 2). SOP masing - masing bidang, 3). SOP PTSP
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Bagan SOP seluruh bidang.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
1). Undangan Rapat, 2). Notulensi Rapat, 3). Absensi Rapat, 4). Dokumentasi Rapat.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Tangkap layar CMS, Sipede, TEPRA, E-Monev, dan SMART.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Tangkap Layar SIMKARI dan E-Dosir
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
Terdapat Website Kejaksaan Tinggi Banten, Video Trone, dan Profile Media Sosial Kejaksaan Tinggi Banten
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
1). Undangan Rapat, 2). Notulensi Rapat, 3). Absensi Rapat, 4). Dokumentasi Rapat, 5). Dokumentasi Ruang Arsip.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
SK SIPPN No: KEP-52/M.6/Cr.1/04/2021 tentang Penunjang Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
1). Undangan Rapat, 2). Notulensi Rapat, 3). Absensi Rapat, 4). Dokumentasi Rapat.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
1). Peta Jabatan, 2). SK CPNS
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
1). SP Penempatan CPNS, 2). Surat Pengisian Jabatan, 3). Surat Permohonan Mutasi, 4). SP Mutasi Pegawai, 5). Surat Usulan Promosi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
1). Undangan Rapat, 2). Notulensi Rapat, 3). Absensi Rapat, 4). Dokumentasi Rapat.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
1). SK Mutasi Pegawai, 2). SK Mutasi Lokal
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
1). Usulan Promosi Pegawai, 2). Surat Usulan Promosi, 3). Surat Usulan Pangkat.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
1). Undangan Rapat, 2). Notulensi Rapat, 3). Absensi Rapat, 4). Dokumentasi Rapat.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
1). Hasil Pelaksaan Assesment, 2). Bimbingan Teknis.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
1). Surat Usulan Diklat Pegawai, 2). Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
1). Hasil Pelaksaan Assesment, 2). Dokumentasi Diklat Pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
1). Usulan Diklat Pegawai, 2). Dokumentasi Kegiatan Diklat Pegawai, 3). Publikasi Informasi Diklat.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
1). Undangan In House Training, 2). Forum Group Disccusion.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
1). Undangan Rapat, 2). Notulensi Rapat, 3). Absensi Rapat, 4). Dokumentasi Rapat.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
1). Perjanjian Kinerja Pegawai, 2). Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), 3). POK, 4). IKU, 5). IKI.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
1). Perjanjian Kinerja Pegawai, 2). Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
1). Perjanjian Kinerja Pegawai, 2). Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
1). SK Pemberian Hukuman Disiplin No : KEP-55/M.6/H.V.1/04/2021, 2). SK Pemberian Reward No : KEP-64/M.6/H.V.1/04/2021, 3). Dokumentasi Pemberian Reward.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
1). Buku WASKAT, 2). Buku Biru, 3). Banner Kotak Pengaduan (Hotline), 4). Absensi Manual Pegawai, 5). Nota Dinas WFH, 6). Program Kerja Pengawasan (PKP), 7). Dokumentasi Inspeksi Dadakan oleh Kajati, 8). LHKPN, 9). Dokumentasi Rapid Test dan Vaksin, 10). Data Pegawai yg Terpapar Covid-19.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
1). Tangkapan Layar E-Dossir, 2). Dokumentasi Operator E-Dosir, 3). L.Cr.1 dan Lapbul Kepegawaian(L.Cr5), 4). Kegiatan Pemutakhiran Applikasi Perencanaan.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
1). SK Pengangkatan Kembali Staf Penyusunan Program dan Rencana Kerja Teknis RKA, 2). Tangkapan Layar Aplikasi E Monev, 3). Tangkapan Layar Aplikasi TEPRA, 4). DIPA
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Perjanjian Kinerja.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
1). Undangan Rapat, 2). Notulensi Rapat, 3). Absensi Rapat, 4). Dokumentasi Rapat.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
1). Rencana Strategi, 2). DIPA, 3). Perjanjian Kinerja, 4). POK, 5). E-Monev.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
1). Rencana Strategi, 2). DIPA, 3). Perjanjian Kinerja, 4). POK, 5). E-Monev.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
IKU
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja telah disusun tepat waktu.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan Kinerja.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Usulan Diklat Keuangan.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
C
Sertifikat Bendahara.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
1). SK UPG, 2). Banner Anti Gratifikasim 3). SK Sapu Bersih Pungutan Liar.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
, 2). Ruang UPG.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
E
1). CCTV, 2). Dokumentasi Kartu Akses Pintu, 3). Monitor CCTV.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Peta Risiko.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Pemasangan Kunci Akses Elektronik, dan Pemasangan CCTV di gedung kantor serta gedung PTSP
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Pelaksanaan Sosialisasi sudah dilaksanakan mengikuti Sosialisasi yang diadakan oleh Kejaksaan Agung RI pada hari Senin 31 Mei 2021 memalui Aplikasi Zoom
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
1). Buku Register Pengaduan Masyarakat, 2). SK Unit Pelindungan Pelapor, 3). Rekapitulasi Penyelesaian Laporan Pengaduan.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
1). Undangan Rapat, 2). Notulensi Rapat, 3). Absensi Rapat, 4). Dokumentasi Rapat.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
1). SK Penjatuhan Hukuman Disiplin, 2). Undangan Rapat, 3). Notulensi Rapat, 4). Absensi Rapat, 5). Dokumentasi Rapat.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
1). Foto Ruang Penerimaan Pelaporan WBS, 2). Banner WBS.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
1). SK tentang WBS, 2). SK Unit Perlindungan Pelapor.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
1). Undangan Rapat, 2). Notulensi Rapat, 3). Absensi Rapat, 4). Dokumentasi Rapat.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
1). Undangan Rapat, 2). Notulensi Rapat, 3). Absensi Rapat, 4). Dokumentasi Rapat.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
SK tentang Benturan Kepentingan Nomor : KEP-66/M.6/H.V.2/05/2021
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
D
-
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
D
-
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
1). Undangan Rapat, 2). Notulensi Rapat, 3). Absensi Rapat, 4). Dokumentasi Rapat.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
1). Undangan Rapat, 2). Notulensi Rapat, 3). Absensi Rapat, 4). Dokumentasi Rapat.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
1). Buku SOP, 2). SK SIPPN, 3). Tangkapan Layar Kata - Kata Bijak, 4). Bagan SOP PTSP.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Foto Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP Pelayananan PTSP, Evaluasi SOP PTSP di masa Covid-19.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
1). Undangan Rapat, 2). Notulensi Rapat, 3). Absensi Rapat, 4). Dokumentasi Rapat.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Dokumentasi Pelatihan Pegawai PTSP
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Dokumentasi diakses melalui media sosial dan Video Tron
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Dokumentasi coffee corner.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Dokumentasi Fasilitas di PTSP.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Elektronik Digital Library, Rumah Tahfidz.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Rekap Survey Aplikasi Sinori
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey sudah diupdate pada media sosial Kejaksaan Tinggi Banten
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
D
1). Undangan Rapat, 2). Notulensi Rapat, 3). Absensi Rapat, 4). Dokumentasi Rapat.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan