Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SERANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Dengan adanya SK TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS tAHUN 2021 dengan SK TIM perubahan yang teah diperbaharui
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Melalui Rapat Pembentukan TIM ZI dengan adanya daftar hadir dan Dokumentasi Kegiatan, Notulen Rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Recana Kerja dan papan Deklarasi Bersama
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Adanya Dokumen Rencana Aksi/ Rencana Kerja, Pakta Integrtas
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Dokumentasi Rapat, Banner dan Spanduk yang terpasang pada Area Kantor, melalui Media Sosial (Instagram, Website, Facebook, Twiter, Youtube)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Adanya Tabel Rencana Kerja, Dokumen rencana Kerja
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Absensi Kehadiran Rapat dan Notulen Rapat
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Notulen Rapat, Hasil Rekomendasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pembuatan Banner Budaya Kerja, Absen Manual yang sudah dibukukan per bulan, Dokumentasi Rapat, Dokumen Rencana Kerja,
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
SK Agen Perubahan Nomor : KEP-008/M.6.10/03/2021 tanggal 31 Maret 2021, Dokumentasi Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dokumentasi Kegiatan Senam, Dokumentasi Kondisi Area Kantor, Dokumentasi Capture dukungan WBK pada Medsos
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Adanya Video Profil pada sosial Media Youtube, Banner - Banner terkait Pembangunan ZI pada area kantor, Pembuatan Yel- Yel, Pakta Integritas, Papan Deklarasi Bersama, Dukungan via aplikasi Twibonie yang di share di medos
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Arsip SOP pada tiap bidang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP Tiap Bidang dan telah dibukukan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
hasil rekomendasi atas Pembahasan pada Notulen rapat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Media Sosial (Instagram, Youtube, Website, Facebook, Twiter), SIMKARI (termasuk E-Dosir Pegawai), CMS, ARSSYS, SMART E- Monev Kemenkeu dan Bappenas, SIPEDE, SICANA, adanya tautan/ link survey kepuasan dr menpan rb yang ditampilkan pada website
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
SIMKARI melalui E- Dosir, SIPEDE, CMS, ARSSYS, E Monev Keuangan dan Bapenas, Usul Pangkat melalui E Dosir
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Dokumentasi Kegiatan, adanya E Buku Tamu
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
hasil Rekomendasi dari Notulen Rapat
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
Dokumentasi Anjungan Informasi Publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
hasil Rekomendasi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
adanya Peta Jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Surat Perintah Pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Hasil Rekomendasi atas Notulen Rapat
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Sprint Mutasi Internal
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Surat perintah
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
hasil rekomendasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
Tidak
-
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
adanya SKP
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
C
-
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
usul Diklat, Dokumentasi kegiatan
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Adanya In House Training tentang "Bijak dalam Bermedia Sosial, In house training "Pelayanan Prima", Dokumentasi kegiatan, daftar hadir kegiatan, Sertifikat, Surat Permohonan Inhouse Training
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Hasil rekomendasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
SKP Per tahun, Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Dokumentasi Pemberian Reward sebagai Pegawai Teladan per bulan , Sertifikat, SK Tim Penilai
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
Buku Biru, Buku waskat, Absen Manual yang telah dibukukan/ jilid, Laporan LHKPN berserta dokumentasinya
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Capture E Dosir
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dokumentasi Rapat, Rencana Kerja, Notulen rapat dan Daftar hadir Rapat
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Indikator Kinerja Utama (IKU)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
B
Capture Aplikasi E Monev Keuangan dan Bapenas, CMS,
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Adanya Indikator Kinerja Utama, Dokumen Laporan Bulanan melalui SILABIN, Tangkapan Layar E Monev
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen Indikator Kinerja Utama
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Tangkapan Layar aplikasi E MOnev Keuangan dan Bapenas
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Setiap Bulan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Tangkapan Layar aplikasi E Monev
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Surat Perintah mengikuti Sosialisasi atau Diklat
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumentasi Diklat / sertifikat
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
B
Tangkapan Layar Medsos Tentang Anti Korupsi, Banner tentang Anti Korupsi, Dokumentasi Kegiatan Public Campaign melalui Jaksa Masuk Sekolah, adanaya SK UPG
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
Adanya SK UPG
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
adanya SK SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
C
-
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Adanya Ruangan Zona Merah dan Zona Hijau bagi selain Pegawai yang bekerja di lingkungan Kantor, CCTV, Pintu elektronik
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
Dokumentai Rapat
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
adanya Hotline Pengaduan melalui via aplikasi Whatssapp yan terpasang pada Neon Box dan terhubung pada Website Kejari Serang
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
pengecekan pada website ataupun nomor hotline dan Tindak Lanjut atas Pengaduan Indonesian post
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Surat Jawaban Indonesian Post
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Adanya SK WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Adanya SK WBS
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Pengecekan aplikasi hotline
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
hasil rekomendasi atas notulen rapat
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
Adanya SK Benturan Kepetingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
Dibahas pada saar Rapat WBK dan Paripurna yang dituangkan dalam Notulen Rapat
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
adanya SK Benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
hasil rekomendasi
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Pembuatan SK Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Buku SOP, Banner tentang SOP,
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Adanya Ruang PTSP dilengkapi dengan adanya aplikasi E Buku Tamu, Dokumentasi Ruangan (PTSP, Arah Ruangan, Ruangan Laktasi dan Bermain Anak, Parkir Khusus wanita dan penyandang disabilitas, Ruang Konsultasi, Pemeriksaan Pidsus, Alat Pengukur Suhu dan wastafel), Adaya Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP PTSP
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Hasil Rekomendasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Dokumentasi kegiatan In House Training
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Capture Media Sosial (Website, Instagram, Facebook, Twiter, Youtube), Anjungan Informasi
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Adanya Pojok Minuman pada Ruang PTSP
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
E Tilang telah terhubung dengan Website Kejari Serang, dan Survey Kepuasan dari Sinori RB, Ruang Konsultasi, PTSP, Jalur Disabilitas
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
Aplikasi E Buku Tamu dan Aplikasi Si Kerang (Sistem Informasi Kejari Serang) yang dapat diakses oleh masyarakat, untuk internal pada aplikasi si Kerang terdapat Absensi Digital
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Pengecekan melalui Aplikasi E Buku Tamu dan Website
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
dapat dilihat pada Website Kejari Serang
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
Melakukan Pengecekan pada website dan Buku Tamu
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan