Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KOTA TANGERANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Nomor : KEP-04/M.6.11/Cp.1/01/2021 Tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Surat Nomor B-219/M.6.11/Cp.2/01/2021 perihal Undangan Rapat Pembentukan dan Penetapan Anggota Tim Kerja Zona Integritas Menuju WBK, Notulen Rapat Pembentukan dan Penetapan Anggota Tim Kerja Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM tanggal 20 Januari 2021, Absensi Rapat, Dokumentasi Rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Surat Undangan Rapat Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) , Notulen Rapat Rencana Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Absensi Rapat, Dokumentasi Rapat, Dokumen Rencana Aksi Kejari Kota Tangerang, Buku Profile Pembangunan Zona Integritas (ZI) Kejari Kota Tangerang
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Dokumentasi Upacara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui postingan Instagram kejari_kota_tangerang, postingan Twitter Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, postingan Facebook Kejari Tangerang, postingan Website Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, postingan Youtube Kejari Kota Tangerang, melalui pemasangan banner di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Surat Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nomor B-1706/M.6.11/Cp.2/03/2021, Notulen Rapat, Absensi Rapat
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Surat Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nomor B-1706/M.6.11/Cp.2/03/2021, Notulen Rapat, Absensi Rapat
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Surat Undangan Tindak Lanjut Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi, Notulen Rapat, Absensi Rapat
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Dokumentasi pimpinan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang sebagai role model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Surat Nomor B-1476/M.6.11/Cp.2/02/2021 perihal Undangan Rapat Penantuan Agen Perubahan Menuju WBK, Notulen Rapat Penentuan Agen Perubahan menuju WBK, Absensi Rapat, Dokumentasi Rapat, Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Nomor : KEP-05/M.6.11/Cp.1/02/2021 tentang Penunjukan Unit Pelaksanaan Teknis Sebagai Agen Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Kegiatan Siraman Rohani, Kegiatan Senam setiap hari Jumat, Foto Qoutes kata-kata bijak di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Pemberian reward kepada pegawai Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Melaksanakan budaya kerja sesuai SOP.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Slogan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang SIAP (Sigap, Inovatif, Akuntabel, Profesional) dengan yel-yel Kami Siap Menyapa Siap Tersenyum Siap Melayani Sepenuh Hati, Kejaksaan untuk Indonesia
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Surat Nomor B-1049/M.6.11/Cp.2/02/2021 perihal Undangan Rapat Pembuatan SOP Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Laporan Pembuatan SOP Pelayanan, Absensi Rapat
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Alur SOP Pelayanan Tiap Bidang, Alur Tahap 2, Alur e-Kunjungan Tahanan, Alur Pelayanan Tilang, Alur Pelayanan Tilang Kirim Antar Tilang, Alur Pelayanan Tilang melalui Kantor Pos, Alur Pelayanan Tilang melalui Kantor Pos, Alur Pengembalian, Alur Layanan Antar Barang Bukti, Alur Pos Pengaduan Masyarakat, Pelayanan Hukum Terpadu Online, Alur Penerimaan Surat Masuk Keluar Diluar Jam Kerja, Alur Laporan Pidsus.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Surat Undangan Rapat Evaluasi Pembuatan SOP Pelayanan, Notulen Rapat Evaluasi Pembuatan SOP Pelayanan bulan Januari s.d Maret, Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) bulan April
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Tangkapan layar CMS (Case Manajement System), Tangkapan layar SIPEDE, Tangkapan Layar SAIBA, Tangkapan Layar SARS, Tangkapan Layar ARSSYS, Tangkapan Layar SIMAK dan SIMAN, Tangkapan Layar Simantap, Tangkapan Layar Persediaan, Tangkapan Layar e-Piutang, Tangkapan Layar entry Data CMS Pidum dan Pidsus secara konsisten bulan April
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Tangkapan Layar Aplikasi SIMKARI, Dokumentasi Kegiatan Operator sedang menginput data Simkari, Tangkapan Layar Aktif Pengisian Data Simkari Kepegawaian (SIMPEG) bulan April 2021
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Dokumentasi Kioska (informasi tilang, informasi jadwal sidang, informasi perkara dan informasi pejabat struktural), Tangkapan Layar Aplikasi APJAKPAS, Tangkapan Layar Aplikasi SIK (Surat Ijin Keluar), Tangkapan Layar Aplikasi Permohonan Luhkum dan Penkum (JMS), Tangkapan Layar Aplikasi Survey Kepuasan Pelayanan Publik, Tangkapan Layar Aplikasi Pelayanan Hukum Online, Tangkapan Layar Aplikasi Layanan antar tilang, Tangkapan Layar Aplikasi Laporan Pengaduan Online, Layar Indeks Data Perkara Tindak Pidana Umum
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Surat Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi, Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi bulan April
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Nomor Print-291/M.6.11/Cp.2/02/2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Tangkapan Layar Media Sosial Kejaksaan Negeri Kota Tangerang (Instagram, Facebook,Youtube, Twitter), Dokumentasi Ruang Pelayanan Publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Surat Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik bulan Januari s.d Maret, bulan April, Absensi Rapat, Dokumentasi Rapat, Dokumentasi Penerapan Sarana Informasi Publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Dokumen Analisa Beban Kerja, Dokumen Peta Jabatan, Laporan Analisa Kebutuhan Pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Nomor Print-253/M.6.11/Cp.2/02/2021, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Nomor Print-157/M.6.11/Cp.2/01/2021, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Nomor Print-199/M.6.11/Cp.2/02/2021, Surat Perintah Kajari terhadap 5 (lima) orang CPNS
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Surat Undangan Monitoring dan Evaluasi terhadap penempatan pegawai, Notulen Rapat, Surat Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Area Penataan Sistem Manajemen SDM, Notulen Rapat
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Surat Nomor B-5310/M.6.11/Cp.2/09/2020 perihal Permohonan Usul Pindah atas nama Sulastri, SH, Jaksa Madya (IV/a), Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Surat Nomor B-4676/M.6.11/Cp.1/08/2020 perihal Usulan Promosi Untuk menduduki Jabatan Eselon III atas nama Sucipto, SH.,MH, Surat Nomor B-4678/M.6.11/Cp.1/08/2020 perihal Usulan Promosi Untuk menduduki Jabatan Eselon III atas nama Haerdin, SH.,MH
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Surat Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan mutasi lokal, Notulen Rapat bulan Maret bulan April, Absensi, Dokumentasi Rapat, Surat UndanganRapat Monitoring dan Evaluasi Area Penataan Sistem Manajemen SDM, Notulen Rapat
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
Tidak
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Surat Nomor B-5084/M.6.11/Co.2/08/2020 perihal Seleksi Inpassing Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan analisis Pengelolaan Keuangan APBN
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
C
-
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor Print-91/M.6/Cp.2/02/2021 untuk mengikuti Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh pada tanggal 03 s/d 25 Maret 2021, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor Print-176/M.6/Cp.2/03/2021 untuk mengikuti Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh pada tanggal 01 s/d 22 April 2021, Dokumentasi Diklat, Tangkapan Layar Kegiatan Zoom SPPA
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Dilakukannya Dinamika Kelompok, Laporan Dinamika Kelompok dan Dokumentasi Dinamika Kelompok, Bimbingan Teknik Administrasi Inteligen Elektronik, Inhouse Training oleh Puspenkum Kejaksaan Agung RI
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Surat Undangan rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi, Notulen Rapat, Absensi Rapat, Surat Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Area Penataan Sistem Manajemen SDM
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Dokumentasi Sertifikat Reward kepada pegawai teladan Bulan Januari-Maret 2021, Dokumentasi Pemberian Reward kepada pegawai teladan bulan April 2021, Notulen Rapat Hasil Pemilihan Pegawai teladan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Penilaian Perilaku Kerja (buku biru/waskat), Buku Jurnal Bidang
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Dokumentasi kegiatan, Tangkapan Layar Simpeg SIMKARI, Dokumentasi Operator, DRP Seluruh pegawai telah mutakhir, Capaian Pengisian e-Dosir bulan April 2021
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dokumentasi rapat yang dipimpin oleh Kajari, Notulen hasil rapat, Dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Dokumen IKU, Absensi
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dokumen Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Dokumentasi kegiatan rapat, Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi mengenai E-money Bappenas, Notulen Rapat, Hasil Kinerja (grafik) tiap bidang, Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja tiap bidang, Notulen Rapat, Undangan Rapat Monitoring Dan Evaluasi Area Penguatan Akuntabilitas, Dokumentasi Operator
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen RENJA, Dokumen IKU, Dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Dokumen Perjanjian Kinerja, Tangkapan Layar Dashboard Aplikasi, POK, Tangkapan Layar Aplikasi e-Monev, Tangkapan Layar CMS, Tangkapan Layar Aplikasi EIS SIMKARI
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Dokumen RENJA, Dokumen IKU, Dokumen Perjanjian Kinerja
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Dokumen Indikator Kinerja Utama
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
LKJ Tahun 2020, Notulen Rapat Penyusunan LKJ, Absensi
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
LKJ Tahun 2020
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Surat Perintah, Pelatihan Mandiri Penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2020 Unaudited
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumentasi Penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2020 Unaudited
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Banner Pengendalian Gratifikasi, Neon Box Anti Suap Menyuap dan Anti Korupsi di Area Pelayanan Publik Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Tangkapan layar pengendalian gratifikasi dan anti suap menyuap dan anti korupsi di Area pelayanan publik kejaksaan Negeri Kota Tangerang
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Nomor Print-332/M.6.11/Cp.2/03/2021, Dokemtasi ruang penerimaan laporan gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Tangkapan Layar CCTV pada seluruh area kantor
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
C
-
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
C
-
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
C
-
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Nomor Kep-07/M.6.11/Cp.2/03/2021 tentang Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Tangkapan Layar kegiatan e-Lapdu
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Laporan Hasil Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Terkait Laporan Pengaduan Masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Sosialisasi WBS kepada para pegawai Kejari Kota Tangerang, Dokumentasi Sosialisasi WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Dokumentasi Ruang Whistle Blowing System (WBS), Dokumentasi Layanan penerimaan Laporan WBS secara online, Foto Ruang Sarana Penerimaan Laporan WBS
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Surat Nomor B-1686/M.6.11/Cp.2/03/2021 perihal Undangan Rapat Evaluasi atas Penerapan Whistle Blowing System (WBS) Area Penataan Pengawasan, Notulen Rapat, Dokumentasi, Absensi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Surat Pengantar Nomor TAR-/M.6.11/Cp.1/1/2021 Laporan Bulanan Pengawasan Whistle Blowing System (WBS) dan Penerimaan Gratifikasi Bulan Januari Tahun 2021, Surat Pengantar Nomor TAR-3055/M.6.11/Cp.1/1/2021 Laporan Bulanan Pengawasan Whistle Blowing System (WBS) dan Penerimaan Gratifikasi Bulan Februari Tahun 2021
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Dokumen Peta Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Undangan Rapat Identifikasi/ Penataan Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama, Dokumen Sosialisasi, SOP Penanganan dan Penyelesaian, Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Laporan Kegiatan, Nota dinas Kegiatan Pendampingan Hukum
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Surat Undangan Rapat Nomor : B-2131/M.6.11/Cp.2/04/2021, Notulen Rapat, Absensi Rapat, Dokumentasi Rapat
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Undangan Rapat Tindak Lanjut Benturan Kepentingan, Laporan Kegiatan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
SOP Standar Pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Maklumat Pelayanan, Membuat Alur Pelayanan di Area Pelayanan, Pengumuman Jam Pelayanan, Pengumuman tarif/biaya layanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Pemasangan SOP pada area pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Inovasi Pelayanan bulan Maret bulan April, Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan dan SOP bulan Maret bulan April, Foto Rapat, Absensi Rapat
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Sosialisasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Lingkungan Kejaksaan RI 2021, Dokumentasi Sosialisasi melalui Vicon Zoom Meeting, Dokumentasi Petugas Pelayanan diberikan bekal pengetahuan tentang standar Pelayanan Prima, Duta Pelayanan Prima, Dokumentasi Pelatihan kepada Petugas Pelayanan tentang etika pelayanan (senyum, sapa, salam)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Tangkapan layar sosialisasi SOP Pelayanan dan standar pelayanan melalui berbagai media sosial
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Foto layanan dipusatkan di PTSP sehingga akses publik ke area kerja pegawai dibatasi, Foto area PTSP yang nyaman bagi publik, Foto terdapat media informasi tentang jenis layanan, Foto tersedianya ruang tunggu yang nyaman, toilet yang bersih, hiburan TV, dispenser air minum, ruang laktasi, ruang merokok, ruang pojok baca, taman integritas, tersedianya sarana bagi kaum disabilitas
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Foto Inovasi Pelayanan, Undangan Rapat Review Inovasi Pelayanan, Notulen Rapat, Foto Rapat, Absensi Rapat, Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Terdapat Sarana Survey Kepuasan Publik pada website Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Tangkapan Layar Online Survey Kepuasan Publik pada website Kejari Kota Tangerang
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Terdapat Sarana Survey Kepuasan Publik pada website Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Tangkapan Layar Online Survey Kepuasan Publik di Instagram Kejari Kota Tangerang bulan Januari 2021, bulan Februari 2021, bulan Maret 2021, bulan April 2021
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Undangan Rapat Analisis atas Laporan Hasil Survey untuk mengetahui area-area yang membutuhkan perbaikan serta tindak lanjut atas seluruh hasil analisis hasil survei, Notulen Rapat, Foto Rapat, Absensi Rapat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan