Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KABUPATEN TANGERANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
1. SK Penetapanan Tim Kerja Pembangunan ZI Nomor KEP-21/ M.6.12/Cp.2/ 05/ 2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Kelompok Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK / WBBM Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang . 2. Notulen Rapat Pembentukan Tim; 3. Daftar Hadir Rapat; 4. Dokumentasi Rapat; 5. Dokumentasi ZI menuju WBK dan WBBM
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
1. Notulen rapat pembentukan Pantia TIM 2. Dokumentasi rapat Pembentukan TIM 3. Absensi Rapat Pembentukan TIM
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBN
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBN
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Screen Shoot Media Sosial 1. Instgram 2.Website 3. Facebook
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
1. Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan Budaya kerja dan Pola Pikir
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
1. Notulen Rapat Rekomendasi Hasil Monev dan Absensi 2. DokumensiRapat Monitoring dan Evaluasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
1. Notulen Rapat Tindak Lanjut Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM 2. Dokumentasi Rapat
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
1. Daftar Hadir Pegawai yang ditandatangani Kajari 2, Daftar hadir Apel Pegawai yang ditandatangani Kajari 3, Dokumentasi Apel Pegawai
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
1. SK Nomor :KEP-08/M.6.12/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 Tentang Pembentukan Agen Of Change 2. Dokumen Rencana Tindak Agen Perubahan 3. Dokumentasi Kegiatan agen Perubahan 4. Monev Agen Peruahan 5. Profil Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
1.Dokumentasi Penandatangan Pakta Integritas 2.Dokumentasi Pakta Integritas 3. Dokumentasi Kegiatan Agen Perubahan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
1. Dokumen Daftar Hadir Pegawai yang ditandatangani Kajari; 2. Dokumentasi Rapat dan Notulen dalam membangun WBK / WBBM; 3. perjanjian Kinerja antara Kajari dengan para Kasi dan Kasubag Bin
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
1. SOP Bidang Pidsus; 2. SOP Bidang Pidum; 3. SOP Bidang Intel; 4. SOP Bidang Datun; 5. SOP Bidang Barang Bukti; 6. SOP Bidang Pembinaan; 7. Buku SOP.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
1. MEMORANDUM KAJARI 2. Nota Dinas Memorandu 3. Tampilan pada PTSP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
1. Undangan Rapat 2. Notulen Rapat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
1. Foto Aplikasi SIMKARI 2. Foto aplikasi SIMKARI CMS
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
1. Foto Aplikasi Kepegawaian SIMKARI 2. Grafik Data CMS Pidana Umum
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
1. Foto Aplikasi WEBSITE 2. Foto Instagram 3. Foto Facebook 4. Foto Pelayanan Tilang 5. Foto Pelayanan PTSP 6. Info Perkara
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
1. Undangan Rapat 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi Rapat 4. Tindak Lanjut Monev
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
1. Website Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang 2. HOTLINE Kantor Kejari Kabupaten Tangerang 3. SK SIPPN
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
1. Undangan Rapat 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi Rapat 4. Daftar Hadir Rapat 5. Tindak Lanjut Monev
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
1. Usulan Penambahan Kebutuhan Jumlah Pegawai ke Kejagung R.I; 2. Permintaan Data Kebutuhan Pegawai; 2. Permintaan Data Kebutuhan Pegaai; 3. Peta Jabatan; 4. Analisis Beban Kerja
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
1. Surat Perintah melaksanakan tugas dari Kajari 2. SK CPNS
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
1. Notulen Evaluasi 2. Dokumentasi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
1. Usulan Mutasi pegawai internal;
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
1. Surat Perintah Mutasi pegawai internal;
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
1. Laporan Monev Terhadap Penempatan Pegawai
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
1. Sertifikat Diklat dari para pegawai (Badiklat Kejaksaan RI);
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
1. Sertifikat Diklat dari para pegawai (Badiklat Kejaksaan RI);
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
1. Fota Papan Struktur (Dokumen jumlah pegawai dan Jumlah jabatan sebagai bahan evaluasi)
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
1. Dokumen jumlah pegawai dan Jumlah jabatan sebagai bahan evaluasi; 2. SP Diklat 3. Surat Izin Melanjutkan Pendidikan
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
1. Dokumen jumlah pegawai dan Jumlah jabatan sebagai bahan evaluasi; 2. SP Diklat 3. Surat Izin Melanjutkan Pendidikan 4. Sosialisasi 5. In House Training 6. FGD 7. Foto Sosialisasi
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
1. Foto Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi 2. Laporan Evaluasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
1. SKP Pegawai; 2. Dokumen Analisis Beban Kerja individu; 3. Perjanjian Kinerja Para Kasi dan Kasubag Bin; 4. Pegawai teladan
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
1. SKP Pegawai; 2. Dokumen Analisis Beban Kerja individu;
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
1. SKP Pegawai; 2. Dokumen Analisis Beban Kerja individu;
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
1. Pemberian Reward and Punishmen
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
1. Foto Banner PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 2. Foto Apel Kerja setiap hari Senin pagi; 3. Daftar Hadir Apel; 4. Nota Dinas Tata Tertib Di Kejaksaan RI dan Tugas Piket 5. SKPHD 6. Dokumentasi Penjatuhan Hukuman Disiplin 7. Berita Acara 8. Buku Mashkat
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
LKE_2021_KEJARI KABUPATEN TANGERANG LKE_2021_KEJARI KABUPATEN TANGERANG .XLSX 100% 14 K60 1. Foto Sistem Informasi Kepegawaian di aplikasi SIMKARI. 2. Foto Papan Control Pegawai. 3. Foto E-Dosir dan Operator Dukungan pembaca layar diaktifkan. 1. Foto Sistem Informasi Kepegawaian di aplikasi SIMKARI. 2. Foto Papan Control Pegawai. 3. Foto E-Dosir dan Operator Aktifkan dukungan pembaca layar
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
1. Dokumentasi kegiatan rapat 2. Laporan hasil rapat/Notulen 3. Daftar hadir rapat
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
1. Dokumentasi kegiatan rapat 2. Laporan hasil rapat/Notulen 3. Dokumen perjanjian kinerja 4. RENJA 5. RENSTRA 6. Pejanjian Kinerja antara para Kasi dan Kasubag Bin
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
1. Dokumentasi kegiatan 2. Laporan hasil rapat/Notulen 3. Tangkapan Layar pengisian aplikasi E- Monev secara periodik
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
1. Dokumen RENSTRA, RENJA, IKU dan Perjanjian Kinerja 2. SK Penyusunan RENJA 3. POK
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen RENSTRA, RENJA, IKU dan Perjanjiaj Kinerja Aktifkan dukungan pembaca layar
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen RENSTRA, RENJA, IKU dan Perjanjian Kinerja
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Dokumen Perjanjian Kinerja
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Screen Shoot E-Monev, CMS, EIS, Arsis
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Screen Shoot E-Monev, CMS, EIS, Arsis
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
1. Surat Perintah 2. Laporan Pelaksanaan Diklat/Seminar/Sosialiasi/Pelatihan Mandiri 3. Surat Izin Belajar
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
1. Surat Perintah 2. Laporan Pelaksanaan Diklat/Seminar/Sosialiasi/Pelatihan Mandiri 3. Surat Izin Belajar
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
1. Pembuatan SK Unit Pengendalian Gratifikasi 2. Banner Anti Gratifikasi; 3. Pembuatan SK Tim Penerima Laporan Pengaduan Masyarakat; 4. Foto Alur Pengaduan Masyarakat; 5. Foto Banner Laporan Pengaduan; 6. Pembuatan LHKPN dan LHKASN;
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
1. Banner Anti Gratifikasi; 2. Foto Kotak Saran; 3. Foto Alur Pengaduan Masyarakat; 4. Foto Banner Laporan Pengaduan; 5. Pembuatan & Laporan LHKPN dan LHKASN; 6. Surat Perintah Saber Pungli
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
1. SK SPIP 2. SK Tim Saber Pungli; 3. Dokumentasi (Sosialisasi, Edaran, Banner dll). 4, laporan LHKPN, LHKASN 5, Tanda Terima e-LHKPN dan resi Pengiriman LHKPN 6. Peta Resik/Penilaian Resiko
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
1. SK SPIP 2. SK Tim Saber Pungli; 3. Dokumentasi (Sosialisasi, Edaran, Banner dll). 4, laporan LHKPN, LHKASN 5, Tanda Terima e-LHKPN dan resi Pengiriman LHKPN 6. Peta Resik/Penilaian Resiko 7. UPG / Jadwal Piket
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
C
1. SK SPIP 2. SK Tim Saber Pungli; 3. Dokumentasi (Sosialisasi, Edaran, Banner dll). 4, laporan LHKPN, LHKASN 5, Tanda Terima e-LHKPN dan resi Pengiriman LHKPN
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
C
1. SK Tim Saber Pungli; 2. Dokumentasi (Sosialisasi, Edaran, Banner dll).
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
1. Ruang Layanan Pengaduan Masyarakat 2. WEB Pengaduan Masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1. Alur penerimaan pengaduan Masyarakat;
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   Belum ada pengaduan masyarakat
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   Belum ada pengaduan masyarakat
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
C
1. SK Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat; 2. Alur penerimaan pengaduan Masyarakat; 3. Belum ada Pengaduan Masyarakat; 4. Lapbul E-monev; 5. Laporan Pengaduan Hukum; 6. Buku induk register; 7. Buku Pemeriksaan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
C
Monev Pengaduan Masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
1. Pembuatan SK WBS 2. Banner Pola Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System;
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
1. Nota Dinas Ke seluruh bidang terkait Whistle Blowing System; 2. Pembuatan Ruang penerimaan Pengaduan Whistle Blowing System di Kejari 3. SOP UPG 4. SOP WBS
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Laporan MONEV
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
1. Belum ada Pengaduan Masyarakat/Whistle Blowing System dari masyarakat;
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Peta Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Sosialisasi Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Laporan Benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
1. Belum ada Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
1. Belum ada Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
1. Alur SOP Pelayanan Tamu 2. Jam Layanan 3, Banner 4. Sprint Duta Layanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
1. Banner yang terdapat Maklumat
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
1. SOP Pelayanan Tamu 2. Jam Layanan 3, Banner
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
1, Dokumentasi Rapat evaluasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
1, Banner 2, Banner Informasi Publik 3, Informasi Publik Melalui Medsos 4, Dokumentasi Pengarahan kepada satpam dan Petugas PTSP 5. Pelayanan Online
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
1. Website Kejari Kabupaten Tangerang www.kejari.Kabupaten Tangerang .kejaksaan.go.id 2. Banner 3. Informasi Publik melalui medsos 4. Pelayanan Online 5. Screenshhot Medsos
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
1. Dokumentasi Pengarahan Kepada petugas Piket, PTSP dan Satpam
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
1. Foto Tempat Pelayanan Publik (PTSP) 2. Foto Ruang Pelayanan Hukum 3. Ruang Konsultasi Penyidik, Pemeriksaan dan Tahap II yang Terpisah dari Ruang Kerja Pegawai 4. Foto Fasiitas
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
1. Foto Pelayanan Publik 2. Pelayanan Tilang 3. MOU dengan POS 4. Dokumentasi Pelayanan Antar Barang Bukti 5. Taman Pintar
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
1. Screen Shoot Subscribe Youtube Kejari Kabupaten Tangerang 2. Video Testimoni (Tilang) 3. Kotak Kepuasan Layanan 4. Screen Shoot Pilih Satker (Pilih layanan)
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
1. Screen Shoot Subscribe Youtube Kejari Kabupaten Tangerang 2. Video Testimoni 3. Kotak Kepuasan Layanan
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Dokumentasi Pemberian Pengarahan Kepada Piket PTSP dan Satpam
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan