Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PANDEGLANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
1. SK Tim Perencanaan ZI NOMOR: KEP-11/M.6.13/Cp.2/01/2021 2. SK Tim Perencanaan ZI Pembaharuan NOMOR: KEP-14/M.6.13/Cp.2/03/2021 3. SK Tim ZI NOMOR: KEP-12/M.6.13/Cp.2/01/2021 4. SK Tim ZI Pembaharuan NOMOR: KEP- 15/M.6.13/Cp.2/03/2021 5. Surat Perintah NOMOR: PRINT-112/M.6.13/CP.2/01/2021 6. Surat Perintah Pembaharuan NOMOR: PRINT-205/M.6.13/CP.2/03/2021 7. Surat Undangan Rapat NOMOR: B-108/M.6.13/Cp.2/01/2021 8. Notulen Rapat Dan Daftar Hadir Rapat 9. Dokumentasi Rapat 10. Banner SOP PTSP, Dokumentasi Petugas PTSP Telah Melaksanakan Dengan 3S (Senyum, Salam, Sapa), Dokumentasi Ruang Bermain Anak dan Ruang Laktasi 11. Grafik Laporan Jumlah Kunjungan 12. dokumentasi Pencanangan Note : kata pembaharuan dikarenakan adanya mutasi Kasi Pidum dan adanya CPNS baru sehingga dibentuk kembali
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
1. SK Tim Perencanaan ZI NOMOR: KEP-11/M.6.13/Cp.2/01/2021 2. SK Tim Perencanaan ZI Pembaharuan NOMOR: KEP-14/M.6.13/Cp.2/03/2021 3. SK Tim ZI NOMOR: KEP-12/M.6.13/Cp.2/01/2021 4. SK Tim ZI Pembaharuan NOMOR: KEP- 15/M.6.13/Cp.2/03/2021 5. Undangan Rapat NOMOR: B-108/M.6.13/Cp.2/01/2021 6. Notulen Rapat Dan Daftar Hadir Rapat 7. Dokumentasi Pencanangan Note : kata pembaharuan dikarenakan adanya mutasi Kasi Pidum dan adanya CPNS baru sehingga dibentuk kembali
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
1. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI 2. Dokumentasi RENSTRA (Rencana Strategis) dan RENJA (Rencana Kerja)
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
1. Tangkapan Layar Media Sosialisasi / Media Informasi (Facebook, Instagram, Twitter, Website) 2. Foto Spanduk dan Quote Kata-Kata
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
1. Nota Dinas NOMOR: ND-27/M.6.13/Cp.2/03/2021 dan Daftar Hadir 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi Rapat
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
1. Nota Dinas NOMOR: ND-27/M.6.13/Cp.2/03/2021 dan Daftar Hadir 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi Rapat
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
1. Notulen Rapat 2. Dokumentasi Pelatihan Peningkatan Kedisiplinan 3. Dokumentasi Pelatihan Pelayanan Prima 4. Area Perubahan Before After 5. Pembaharuan
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
1. Dokumentasi Pengarahan Kajari Dan Ketua WBK 2. Dokumentasi Koordinasi Antar Ketua Area Perubahan 3. Dokumentasi Absensi Kajari 4. Dokumentasi Kegiatan Shalat 5. Dokumentasi Kegiatan Kajian 6. Daftar Hadir Pegawai 7. Dokumentasi Kegiatan Bakti Sosial 8. Daftar Hadir Apel 9. Foto Apel
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
1. SK Agen Perubahan NOMOR: KEP-13/M.6.13/Cp.2/01/2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
1. Dokumentasi Kegiatan Kajian 2. Dokumentasi Senam 3. Daftar Hadir Pegawai 4. Dokumentasi Pelatihan Pelayanan Prima 5. Foto Spanduk & Quotes Kata-Kata 6. Dokumentasi Pelatihan Peningkatan Kedisiplinan 7. Dokumentasi Kegiatan Bakti Sosial 8. Daftar Hadir Apel 9. Foto Apel
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
1. Nota Dinas NOMOR: ND-27/M.6.13/Cp.2/03/2021 dan Daftar Hadir 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi Rapat
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Arsip SOP
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Arsip SOP dan Nota Dinas
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
1. Nota Dinas NOMOR: ND-27/M.6.13/Cp.2/03/2021 dan Daftar Hadir 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi Rapat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
1. Cms Pidum 2. Aplikasi Simkari 3. Cms Pidsus 4. Aplikasi Sipede 5. Aplikasi Silabin 6. Aplikasi Sicana (Lolata)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
1. Cms Pidum 2. Aplikasi Simkari 3. Cms Pidsus 4. Sipede 5. Aplikasi Silabin 6. Aplikasi Sicana (Lolata)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
1. Cms Pidum dan Pidsus 2. Aplikasi Simkari 5. Dokumentasi Ruang Informasi Publik
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
1. Nota Dinas NOMOR: ND-27/M.6.13/Cp.2/03/2021 dan Daftar Hadir 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi Rapat
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
1.. Sosial Media (Instagram, Facebook, Twitter) dan Website 2. SK Pembentukan Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik NOMOR : KEP-19/M.6.13/Cp.1/04/2021 3. Dokumentasi Ruang Informasi Publik 4. Dokumentasi Ruang Pemeriksaan Intel 5. SK SIPPN NOMOR : KEP-18/m.6.13/Cp.1/04/2021 6. SOP Pelayanan Hukum 7. SOP Pelayanan Tilang
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
1. Nota Dinas NOMOR: ND-27/M.6.13/Cp.2/03/2021 dan Daftar Hadir 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi Rapat
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
1. Dokumen Jumlah Pegawai dan Jumlah Jabatan Sebagai Bahan Evaluasi (Bezetting) 2. Sprint Mutasi Pegawai Internal 3. Peta Jabatan 4. Usulan Menduduki Jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
1. SPRINT DIKLAT TAK 2. Sertifikat Diklat TAK
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
1. Nota Dinas NOMOR: ND-27/M.6.13/Cp.2/03/2021 dan Daftar Hadir 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi Rapat
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
1. Sprint Mutasi Pegawai Internal 2. Usulan Menduduki Jabatan 3. Sertifikat Bendahara
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
1. Nota Dinas NOMOR: ND-27/M.6.13/Cp.2/03/2021 dan Daftar Hadir 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi Rapat
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
1. Nota Dinas NOMOR: ND-27/M.6.13/Cp.2/03/2021 dan Daftar Hadir 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi Rapat
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
1. Dokumentasi Pelatihan Pelayanan Prima 2. Dokumentasi Pelatihan Peningkatan Kedisiplinan
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
1. Usulan Diklat Dari Para Pegawai (Badiklat Kejaksaan RI) 2. SKP 3. Memorandum 4. Sertifikat Bendahara
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
1. Dokumen Jumlah Pegawai dan Jumlah Jabatan Sebagai Bahan Evaluasi (Bezetting)
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
1. Usulan Diklat Dari Para Pegawai (Badiklat Kejaksaan RI)
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
1. Pelatihan Pelayanan Prima 2. Pelatihan Peningkatan Kedisiplinan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
1. Nota Dinas NOMOR: ND-27/M.6.13/Cp.2/03/2021 dan Daftar Hadir 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi Rapat
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
SKP Pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
SKP Pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
SKP Pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
1. Sk Pegawai Teladan 2. Sertifikat Pegawai Teladan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
1. Waskat Pegawai 2. Daftar Hadir Pegawai 3. Waskat Pidum 4. SKP Pegawai
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
1. Aplikasi Simkari 2. Aplikasi Sipede 3. Laporan SKP 4. Daftar Urut Kepangkatan dan Form Input Data Pegawai (Bezetting) 5. Aplikasi Silabin
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
1. Nota Dinas NOMOR: ND-27/M.6.13/Cp.2/03/2021 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi Rapat 4. Daftar Hadir Rapat 5. CMS Pidum 6. CMS Pidsus
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
1. Nota Dinas NOMOR: ND-27/M.6.13/Cp.2/03/2021 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi Rapat 4. Daftar Hadir Rapat 5. CMS Pidum 6. CMS Pidsus
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
1. Nota Dinas NOMOR: ND-27/M.6.13/Cp.2/03/2021 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi Rapat 4. Daftar Hadir Rapat 5. CMS Pidum 6. CMS Pidsus 7. E-Monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
1. RENSTRA (Rencana Strategis) 2. RENJA (Rencana Kerja) 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 4. Dokumen Rencana Aksi 5. LAKIP
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
1. RENSTRA (Rencana Strategis) 2. RENJA (Rencana Kerja) 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 4. Dokumen Rencana Aksi 5. LAKIP
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
1. LOLATA 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
1. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2. RENSTRA (Rencana Strategis) 3. RENJA (Rencana Kerja) 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
1. LOLATA 2. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
1. SPRINT DIKLAT TAK 2. Sprint Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pegawai 3. Sprint Diklat Pemulihan Aset Angkatan I 4. SPMT 5. Sprint SIPPN
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
1. Dokumentasi Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pegawai 2. Dokumentasi Diklat Pemulihan Aset Angkatan I 3. Dokumentasi Diklat TAK 4. Sertifikat Bendahara
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
1. Sosial Media dan Website 2. Banner Pengendalian Gratifikasi 3. LHKPN
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
1. Pemasangan CCTV 2. Ruang Konsultasi 3. Banner Pengendalian Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
C
1. SK PAM PDO
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
1. Nota Dinas NOMOR: ND-27/M.6.13/Cp.2/03/2021 dan Daftar Hadir 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi Rapat 4. Peta Resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
1. Pemasangan CCTV 2. Ruang Konsultasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
1. Surat Himbauan Pemda 2. Nota Dinas Benturan Kepentingan (Pengawasan Internal)
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
1. SK Tim Pelayanan Pengaduan 2. SK/SPRINT Unit Pengendalian Gratifikasi
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
1. Nota Dinas NOMOR: ND-27/M.6.13/Cp.2/03/2021 dan Daftar Hadir 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi Rapat 4. Buku Agenda Laporan Pengaduan 5. Register LAPDU
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
1. Nota Dinas NOMOR: ND-27/M.6.13/Cp.2/03/2021 dan Daftar Hadir 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi Rapat 4. Laporan Tindak Lanjut Lapdumas
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
SK Tim WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
1. Hotline Service 2. Foto Ruang Pelayanan WBS
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
1. Nota Dinas NOMOR: ND-27/M.6.13/Cp.2/03/2021 dan Daftar Hadir 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi Rapat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
1. Laporan Kegiatan WBS 2. Dokumentasi Sosialisasi
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
1. SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan 2. Nota Dinas Tim Penanganan Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Nota Dinas Tim Penanganan Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
1. Laporan Kegiatan Pengawasan Benturan 2. Dokumentasi Sosialisasi
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
1. Nota Dinas NOMOR: ND-27/M.6.13/Cp.2/03/2021 dan Daftar Hadir 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi Rapat 4. Daftar Hadir Rapat
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
1. Nota Dinas NOMOR: ND-27/M.6.13/Cp.2/03/2021 dan Daftar Hadir 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi Rapat
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
1. Sop Pelayanan 2. Publikasi Standar Pelayanan dan Inovasi 3. SK SIPPN
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
1. SOP Pelayanan 2. SOP Pelayanan Dimasa Pandemi (Covid-19)
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
1. Nota Dinas NOMOR: ND-27/M.6.13/Cp.2/03/2021 dan Daftar Hadir 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi Rapat
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
1. Dokumentasi Pelatihan Pelayanan Prima 2. Dokumentasi Pelatihan Peningkatan Pelatihan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
1. Website Kejari Pelayanan 2. SOP Pelayanan 3. Media Sosial Mengenai Pelayanan 4. Sarana dan Prasarana Pelayanan 5. Hotline Service
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
1. Sertifikat Pegawai Teladan 2. SK Pegawai Teladan 3. SKP Pegawai
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
1. Operator PTSP & PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
1. Layanan NARSIS (Antar Barang Bukti Gratis) 2. Layanan ANTI KENDOR (Pemeliharaan Barang Bukti Kendaraan Bermotor)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
1. Kuisioner Kepuasaan Masyarakat 2. Survei Kepuasan dari Google
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
1. Survei Kepuasan dari Google
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
1. Dokumentasi Pengarahan Security 2. Dokumentasi Pengarahan PTSP 3. Dokumentasi Pengarahan Piket 4. Tindak Lanjut Hasil Survey
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan