Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI LEBAK
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Ya, Tim telah dibentuk unit kerja dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK & WBBM Tahun 2021 No Surat : NOMOR : KEP- 08 /M.6.14/Cp.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Ya, penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas , sebagian penentuan berdasarkan prosedur, melalui mekanisme rapat dan Kordinasi
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Ya, sudah dibuat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Intergritas
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Ya, Semua Target-target prioritas relevant dengan WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Ya, telah dilakukan pengelolaan media/aktifitas dengan media sosialisasi melalui spanduk, website kejari-lebak.kejaksaan.go.id, Media Sosial (Youtube,Facebook,Instagram)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
sebagian besar kegiaan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
monitoring dilakukan setiap minggu dengan dilakukan rapat evaluasi dan rencana kerja mingguan.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
semua hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kajari dan para Kasi menjadi contoh teladan bagi para pegawai dengan memberikan contoh langsung masalah kedisiplinan waktu, disiplin kerja dan para kasi menjadi agen perubahan
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Ya, agen perubahan sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor : KEP-10/M.6.14/Cp.1/02/2021 Tentang Penetapan Agen Perubahan (Agent Of Change) dilingkungan Kejaksaan Negeri Lebak tahun 2021 tanggal 01 Februari 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Ya, dilakukan beberapa kali dilakukan rapat pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Ya, semua pegawai kejari lebak ikut terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, seperti membuat yel-yel ,masing masing area perubahan menyusun SOP
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP telah mengacu kepada peta proses bisnis instansi untuk seluruh bidang termasuk SOP pelayanan publik serta inovasinya
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Standar Operasional Prosedur telah diterapkan di masing-masing setiap bidang termasuk inovasi pelayanan " AA Ti Rangkas " Ambil Antar Barang Bukti Cepat dan Ringkas , " Wayang Cepot " Wadah Pelayanan Tilang Cepat on The Spot " Nyi Iteung " Nomor Pelayanan Informasi Interaktif Elektronik untuk Pengaduan , "POS Mangprang " Melayani Antar Barang Bukti Tilang (Bekerja sama dengan Kantor POS Lebak)
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan ataupun usulan perbaikan SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Pengukuran kinerja berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai yang dilaksanakan secara tahunan
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Kaur Kepegawaian dan staf telah aktif melakukan updating data di Simkari (Penginputan DRP lengkap)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
Pemberian pelayanan kepada publik telah memanfaatkan teknologi informasi dan sudah disediakan monitor TV berisi informasi yang memuat kegiatan kegiatan
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Sudah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Sudah ada Surat Perintah tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPI). Kejari Lebak selalu menginformasikan kegiatan dalam medsos (website, Ig, Fb, Twitter, Channel Youtube) yang selaras dengan satker lain dan Kejaksaan Tinggi Banten
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Sudah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan unit kerja telah mengacu kepada peta jabatan dan sesuai dengan hasil analisis beban kerja namun pada pelaksanaan belum terpenuhi
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Penempatan pegawai belum sesuai dengan peta jabatan yang telah disusun.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Penempatan pegawai rekrutmen telah memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi dan memberikan perbaikan dan peningkatan kinerja terhadap unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan mutasi internal baik terhadap pegawai ataupun tenaga honorer guna pengembangan potensi pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Telah dilakukan mutasi pegawai antar bidang, dengan melihat dari kebutuhan bidang atau unit organisasi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Penempatan pegawai rekrutmen telah memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi dan memberikan perbaikan serta peningkatan kinerja terhadap unit kerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Telah dilaksanakan kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi pegawai yang dibutuhkan oleh satker Kejari Lebak untuk pengisian jabatan bendaharawan, bimtek aplikasi Silabin, bimtek aplikasi Sicana, bimtek Sirup
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Telah disusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mengusulkan pegawai mengikuti diklat, pengisian jabatan struktural eselon V, mengusulkan pegawai selesksi sertifikasi bendahara
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Tenaga pegawai yang dibutuhkan belum sesuai dengan formasi yang tersedia serta masih ada sebagian kecil pegawai uang memiliki kesenjangan kompetensi pada jabatannya
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Telah diberikan dkilat kepada pegawai sesuai dengan formasi jabatannya seperti diklat PIM, diklat TAK, diklat kebendaharawan
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Di Kejaksaan Negeri Lebak telah dilaksanakan kegiatan expose, dinamika kelompok
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi tidak secara berkala
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Bahwa kinerja individu pegawai kejaksaan negeri lebak telah sesuai dengan SKP para pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Bahwa kinerja individu pegawai kejaksaan negeri lebak telah sesuai dengan SKP para pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
Pengukuran kinerja individu telah dilaksanakan dalam kurun waktu triwulan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward kepada pegawai
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode prilaku pegawai telah diimplementasikan dalam pemotongan tunjangan kinerja dalam konteks kedisiplinan jam kerja
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi pegawai telah dimutahirkan secara berkala melalui aplikasi yang telah tersedia yaitu Simkari, Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP) telah diperbaharui secara berkala
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kajari terlibat langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja, dengan ikut serta pada setiap rapat dan memberi petunjuk langsung pengisian
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan melakukan pemantauan terhadap laporan kinerja dan pembahasannya dilaksanakan di setiap rapat staff.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejari Lebak sudah mempunyai dokumen perencanaan yang disebut dengan Renja (Rencana Kerja)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Kualitas Renja telah berorientasi dengan hasil yang ada
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejari Lebak sudah memiliki IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejari lebak sudah menyusun laporan kinerja
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja Kejari Lebak telah memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Pegawai telah mendapatkan pelatihan kebendaharawan, pelatihan aplikasi Silabin, pelatihan Sicana
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pegawai telah mendapatkan pelatihan kebendaharaan, pelatihan aplikasi Silabin, pelatihan Sicana
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Satker telah melakukan public campaign tentang gratifikasi dengan memasang banner tentang Gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan dan dan telah menjadi bagian Prosedur
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejaksaan Negeri Lebak telah membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Surat Keputusan Kepala Kejaksaa Nomor : 17/M.6.14/Cp.1/02/2021.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Kejari lebak sudah membuat peta resiko untuk melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Sosialisasi SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Sosialisasi SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
Pengaduan Masyarakat dimonitoring namun tidak secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
C
Belum.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
Tidak
Belum.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
C
Belum.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
C
Belum.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
Belum.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
D
Belum.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
D
Belum.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
Belum.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
C
Belum.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
satker telah menetapkan standard pelayanan, satker telah menetapkan standard pelayanan yang berisi prosedur, biaya, setimasi waktu pada semua jenis pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
satker telah menginformasikan SOP pelayanan kepada publik menggunakan berbagai media yang dapat diakses oleh masyarakat
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Satker telah membuat SOP pelayanan publik, seperti Standar Operasional Prosedur pelayanan " AA Ti Rangkas " Ambil Antar Barang Bukti Cepat dan Ringkas , " Wayang Cepot " Wadah Pelayanan Tilang Cepat on The Spot " Nyi Iteung " Nomor Pelayanan Informasi Interaktif Elektronik untuk Pengaduan , "POS Mangprang " Melayani Antar Barang Bukti Tilang (Bekerja sama dengan Kantor POS Lebak)
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan ataupun usulan perbaikan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Satker telah melaksanakan pembekalan / pengayaan kepada pegawai tata usaha dan CPNS ataupun petugas yang ditugaskan di PTSP untuk penerapan Budaya Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Satker telah menginformasikan tentang pelayanan sehingga mudah diakses melalui berbagai media seperti Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, dan Website.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah terdapat sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta kompensasi kepada penerima layanan tidak sesuai dengan standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi ( PTSP )
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
C
Terdapat inovasi pelayanan seperti pada pelayanan tilang pengantaran barang bukti tilang, pelayanan tilang on the spot ( Wayang Cepot ), Aa Tirangkas ( Antar Ambil Barang Bukti dan Rampasan Cepat Ringkas )
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
C
Belum
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
C
Belum
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
D
Belum
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan