Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI CILEGON
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK TIM KERJA ZI WBK WBBM (I) Nomor KEP-09/M.6.15/Cu.1/01/2021 tanggal 21 Januari 2021, SK TIM KERJA ZI WBK WBBM (II) Nomor KEP-21/M.6.15/Cp.1/02/2021 tanggal 04 Februari 2021, SK TIM SPIPP (Sistem Pengawasan Internal Pelayanan Publik) Nomor KEP-21/M.6.15.1/Cp.2/01/2021 tanggal 28 Januari 2021, SK Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nomor KEP-20/M.6.15.1/Cp.2/01/2021 tanggal 27 Januari 2021, Notulen Rapat I (Pembentukan Tim Kerja), Notulen Rapat II ( Pembahasan Progres Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM), Notulen Rapat III Pembentukan Agen Perubahan dan Perubahan Tim Kerja),Notulen Rapat IV (Monitoring Tim Kerja ZI menuju WBK WBBM), SK Agen Perubahan Nomor KEP-20/M.6.15/Cp.2/02/2021 tanggal 1 Februari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
SK TIM KERJA ZI WBK WBBM (I) Nomor KEP-09/M.6.15/Cu.1/01/2021 tanggal 21 Januari 2021, SK TIM KERJA ZI WBK WBBM (II) Nomor KEP-21/M.6.15/Cp.1/02/2021 tanggal 04 Februari 2021, SK TIM SPIPP (Sistem Pengawasan Internal Pelayanan Publik) Nomor KEP-21/M.6.15.1/Cp.2/01/2021 tanggal 28 Januari 2021, SK Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nomor KEP-20/M.6.15.1/Cp.2/01/2021 tanggal 27 Januari 2021, Notulen Rapat I (Pembentukan Tim Kerja), Notulen Rapat II ( Pembahasan Progres Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM), Notulen Rapat III Pembentukan Agen Perubahan dan Perubahan Tim Kerja),Notulen Rapat IV (Monitoring Tim Kerja ZI menuju WBK WBBM), SK Agen Perubahan Nomor KEP-20/M.6.15/Cp.2/02/2021 tanggal 1 Februari 2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Buku Pedoman WBK/WBBM, Foto Rapat Tim Kerja WBBM, Rencana Aksi Program Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Cilegon Menuju ZI WBK WBBM, Buku Pedoman WBK/WBBM, Rencana Aksi Program Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Media Sosial Kejaksaan Negeri Cilegon Yang Memuat Sosialisasi ZI WBK WBBM, Laporan Sosialisasi Pembangunan ZI WBK WBBM Kejari Cilegon, Foto Sosialisasi Pembangunan ZI menuju WBK WBBM, Pos PTSP, Spanduk, Banner dan Video tron, Pemberitaan Media terkait Pembangunan ZI WBK/WBBM
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Capaian Kinerja Masing-masing Bidang Tahun 2020 dan Tahun 2021, LAPTRI IV 2020, Notulen Rapat I (Pembentukan Tim Kerja), Notulen Rapat II ( Pembahasan Progres Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM), Notulen Rapat III Pembentukan Agen Perubahan dan Perubahan Tim Kerja), Notulen Rapat IV (Monitoring Tim Kerja ZI menuju WBK WBBM)
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Undangan Rapat Pembahasan Evaluasi Survei Masyarakat pada Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju (WBK) dan (WBBM) Kejaksaan Negeri Cilegon, Notulen Rapat I (Pembentukan Tim Kerja), Notulen Rapat II ( Pembahasan Progres Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM), Notulen Rapat III Pembentukan Agen Perubahan dan Perubahan Tim Kerja), Notulen Rapat IV (Monitoring Tim Kerja ZI menuju WBK WBBM)
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Foto Penanda Tanganan Pencanangan ZI WBK WBBM, Foto Pakta Integritas Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Cilegon, Notulen Rapat I (Pembentukan Tim Kerja), Notulen Rapat II ( Pembahasan Progres Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM), Notulen Rapat III Pembentukan Agen Perubahan dan Perubahan Tim Kerja, Notulen Rapat Iv (Monitoring Tim Kerja ZI menuju WBK WBBM), Sosialisasi Pelayanan Publik Melalui Media Sosial Kejaksaan Negeri Cilegon, Banner, Pembangunan Pos PTSP, Rencana Aksi Program Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Buku Waskat, Pengarahan Pimpinan saat apel pagi dan rapat tim WBK
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Foto Rapat Pembentukan Agen Perubahan, SK Pembentukan Agen Perubahan, Rencana Aksi Tindak Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Rekap Absensi, Banner, SK Pemberian penghargaan kepada pegawai teladan setiap triwulan Nomor KEP -24/M.6.15.1/Cp.2/03/2021 tanggal 26 Maret 2021, Sistem Penghargaan dan Sanksi, CCTV di pasang di setiap lantai, Rencana Aksi Program Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Foto Pencanangan WBBM, Fakta Integritas WBBM, Komitmen Bersama WBBM, SK Tim Piket PTSP dan Pejabat Pengelola Pelayanan Publik (PPIP) Nomor KEP-20/M.6.15/Cp.2/01/2021 tanggal 19 Januari 2021, SK Tim Kerja WBBM Nomor KEP-21/M.6.15/Cp.1/02/2021 tanggal 4 Februari 2021
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP Seluruh Bidang Kejari Cilegon, Peta Proses Bisnis Seluruh Bidang, SOP Pos Pelayanan Hukum di Ruang Publik, SOP Surat Masuk, Penyuluhan/Penerangan Hukum, PPID, RENSTRA Datun, SOP Pelayanan Prima, Rencana Aksi Program Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Undangan Rapat Observasi Pelaksanaan SOP, Notulensi Rapat Observasi Pelaksanaan SOP, Daftar Hadir Rapat Observasi Pelaksanaan SOP, Foto Rapat Observasi Pelaksanaan SOP, SOP Seluruh Bidang Kejari Cilegon, Peta Proses Bisnis Seluruh Bidang, SOP Pos Pelayanan Hukum di Ruang Publik, SOP Surat Masuk, Penyuluhan/Penerangan Hukum, PPID, SOP Pelayanan Prima, Rencana Aksi Program Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Undangan Rapat Revieu SOP, Notulensi Rapat Reviu SOP, Daftar Hadir Rapat, Foto Rapat, SOP Perbaikan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Absen Dengan Sistem Finger Print, Sistem Manajemen Kinerja Berbasis IT (E-SIPEDE,CMS), E-Kinerja
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Sistem Manajemen SDM Berbasis IT (SIMKARI), E-Kinerja
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Media Sosial Kejaksaan Negeri Cilegon Yang Memuat Sosialisasi ZI WBK WBBM, Pos PTSP (E-Buku Tamu, E-Lapdu, E-Whistlre Blower, E-Pelayanan Publik, E-Questioner), Spanduk, Banner dan Videotron, Pemberitaan Media terkait Pembangunan ZI WBK/WBBM
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Undangan Rapat Revieu E-Office, Notulensi Rapat Revieu E-Office, Undangan Rapat Reviu E-Office, Foto Rapat Reviu E-Office
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
SK Tim PTSP Dan Pejabat Pengelola informasi PUBLIK (PPID) Nomor KEP-20/M.6.15/Cp.2/01/2021 tanggal 19 Januari 2021, Media Sosial Kejaksaan Negeri Cilegon Yang Memuat Sosialisasi ZI WBK WBBM, Pos PTSP (E-Buku Tamu, E-Lapdu, E-Whistlre Blower, E-Pelayanan Publik, E-Questioner), Spanduk, Banner dan Videotron, Pemberitaan Media terkait Pembangunan ZI WBK/WBBM, SK SIPPN Nomor KEP-25/M.6.15/Cp.2/01/2021 tanggal 18 Januari 2021
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Undangan Rapat Monev KIP, Notulensi Rapat Monev KIP, Media Sosial Kejaksaan Negeri Cilegon Yang Memuat Sosialisasi ZI WBK WBBM Dan Pelayanan Publik Kejari Cilegon, Pos PTSP (E-Buku Tamu, E-Lapdu, E-Whistlre Blower, E-Pelayanan Publik, E-Questioner), Spanduk, Banner dan Videotron, Pemberitaan Media terkait Pembangunan ZI WBK/WBBM
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Peta Jabatan, Notulen dan Dokumentasi Pelaksanaan Assesment, Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto Rapat Hasil Pengembangan Kompetensi dan Perbaikan Kinerja, Surat Perintah Penempatan Atas Kekosongan jabatan Nomor PRINT-58/M.6.15/Cp.1/01/2020 tanggal 13 Januari 2020, Usulan untuk mengisi Jabatan Eselon V (Kaur Perlengkapan an. Rubiyanti) Nomor B-579/M.6.15/Cu.1/01/2020 tanggal 3 Maret 2020, SKP Pegawai Kejari Cilegon, POK, Buku Waskat, LHKPN
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Peta Jabatan, Notulen dan Dokumentasi Pelaksanaan Assesment, Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto Rapat Hasil Pengembangan Kompetensi dan Perbaikan Kinerja, Surat Perintah Penempatan Atas Kekosongan jabatan Nomor PRINT-58/M.6.15/Cp.1/01/2020 tanggal 13 Januari 2020, Usulan untuk mengisi Jabatan Eselon V (Kaur Perlengkapan an. Rubiyanti) Nomor B-579/M.6.15/Cu.1/01/2020 tanggal 3 Maret 2020, Sprint Atas Nama Mayang Tari Nomor PRINT-1443/M.6.15/Cp.2/11/2020 tanggal 17 Nopember 2020, Sprint Atas Nama Bachtiar Hilmy Nomor PRINT-290/M.6.15.1/Cp.2/03/2021 tanggal 17 Maret 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Nota Dinas Laporan Monev Terhadap jabatan pada Seksi PidSus, Nota Dinas Laporan Monev Terhadap jabatan pada Seksi Pidum (I), Nota Dinas Laporan Monev Terhadap jabatan pada Seksi Pidum (II), Usulan untuk mengisi Jabatan Eselon V (Kaur Perlengkapan an. Rubiyanti) Nomor B-579/M.6.15/Cu.1/01/2020 tanggal 3 Maret 2020, POK
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Sprint Atas Nama Mayang Tari Nomor PRINT-1443/M.6.15/Cp.2/11/2020 tanggal 17 Nopember 2020, Sprint Atas Nama Bachtiar Hilmy Nomor PRINT-290/M.6.15.1/Cp.2/03/2021 tanggal 17 Maret 2021, SK Atas Nama Rubiyanti Nomor KEP-IV-435/C.4/06/2020 tanggal 30 Juni 2020
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Peta Jabatan, Notulen dan Dokumentasi Pelaksanaan Assesment, Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto Rapat Hasil Pengembangan Kompetensi dan Perbaikan Kinerja, Surat Perintah Penempatan Atas Kekosongan jabatan Nomor PRINT-58/M.6.15/Cp.1/01/2020 tanggal 13 Januari 2020, Usulan untuk mengisi Jabatan Eselon V (Kaur Perlengkapan an. Rubiyanti) Nomor B-579/M.6.15/Cu.1/01/2020 tanggal 3 Maret 2020, Sprint Atas Nama Mayang Tari Nomor PRINT-1443/M.6.15/Cp.2/11/2020 tanggal 17 Nopember 2020, Sprint Atas Nama Bachtiar Hilmy Nomor PRINT-290/M.6.15.1/Cp.2/03/2021 tanggal 17 Maret 2021, SK Atas Nama Rubiyanti Nomor KEP-IV-435/C.4/06/2020 tanggal 30 Juni 2020
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Nota Dinas Laporan Monev Terhadap jabatan pada Seksi PidSus, Nota Dinas Laporan Monev Terhadap jabatan pada Seksi Pidum (I), Nota Dinas Laporan Monev Terhadap jabatan pada Seksi Pidum (II)
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Usulan peserta pelatihan Adminstrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2021 Nomor B-466/M.6.15/Cp.2/3/2021 tanggal 5 Maret 2021, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon untuk Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2021 an. Purkon Rohiyat,SH.,MH Nomor PRINT-348/M.6.15/Cp.2/3/2021 tanggal 12 Maret 2021, Usulan untuk mengisi Jabatan Eselon V (Kaur Perlengkapan an. Rubiyanti) Nomor B-579/M.6.15/Cu.1/01/2020 tanggal 3 Maret 2020
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Nota Dinas Laporan Monev Terhadap jabatan pada Seksi PidSus, Nota Dinas Laporan Monev Terhadap jabatan pada Seksi Pidum (I), Nota Dinas Laporan Monev Terhadap jabatan pada Seksi Pidum (II), Usulan peserta pelatihan Adminstrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2021 Nomor B-466/M.6.15/Cp.2/3/2021 tanggal 5 Maret 2021, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon untuk Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2021 an. Purkon Rohiyat,SH.,MH Nomor PRINT-348/M.6.15/Cp.2/3/2021 tanggal 12 Maret 2021, Usulan untuk mengisi Jabatan Eselon V (Kaur Perlengkapan an. Rubiyanti) Nomor B-579/M.6.15/Cu.1/01/2020 tanggal 3 Maret 2020
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Nota Dinas Laporan Monev Terhadap jabatan pada Seksi PidSus, Nota Dinas Laporan Monev Terhadap jabatan pada Seksi Pidum (I), Nota Dinas Laporan Monev Terhadap jabatan pada Seksi Pidum (II)
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Usulan peserta pelatihan Adminstrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2021 Nomor B-466/M.6.15/Cp.2/3/2021 tanggal 5 Maret 2021, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon untuk Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2021 an. Purkon Rohiyat,SH.,MH Nomor PRINT-348/M.6.15/Cp.2/3/2021 tanggal 12 Maret 2021, Usulan untuk mengisi Jabatan Eselon V (Kaur Perlengkapan an. Rubiyanti) Nomor B-579/M.6.15/Cu.1/01/2020 tanggal 3 Maret 2020
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Usulan peserta pelatihan Adminstrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2021 Nomor B-466/M.6.15/Cp.2/3/2021 tanggal 5 Maret 2021, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon untuk Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2021 an. Purkon Rohiyat,SH.,MH Nomor PRINT-348/M.6.15/Cp.2/3/2021 tanggal 12 Maret 2021, Usulan untuk mengisi Jabatan Eselon V (Kaur Perlengkapan an. Rubiyanti) Nomor B-579/M.6.15/Cu.1/01/2020 tanggal 3 Maret 2020
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Nota Dinas Laporan Monev Terhadap jabatan pada Seksi PidSus, Nota Dinas Laporan Monev Terhadap jabatan pada Seksi Pidum (I), Nota Dinas Laporan Monev Terhadap jabatan pada Seksi Pidum (II)
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Perjanjian Kinerja, Renstra, Capaian Kinerja Masing-masing Bidang Th. 2020 (LAKIP), SKP Pegawai Kejari Cilegon, POK, Buku Waskat, LHKPN
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Perjanjian Kinerja, Renstra, Capaian Kinerja Masing-masing Bidang Th. 2020 (LAKIP), SKP Pegawai Kejari Cilegon, POK, Buku Waskat, LHKPN
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
SKP Pegawai Kejaksaan Negeri Cilegon, Perjanjian Kinerja
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
SKP Pegawai Kejaksaan Negeri Cilegon, Perjanjian Kinerja, SK Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan kejaksaan Negeri Cilegon Nomor KEP-24/M.6.15.1/Cp.2/3/2021 tanggal 26 Maret 2021
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Rekapitulasi Kehadiran Bulanan, Laporan Kehadiran Pegawai sejak tanggal 2020, Buku Waskat, LHKPN
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Notulen Rapat Tim Kerja ZI WBK WBBM tanggal 18 Maret 2021, Daftar hadir rapat tim kerja 18 Maret 2021, Foto Rapat Tim Kerja WBK, Perjanjian Kinerja, Capaian Kinerja Masing-masing Bidang Th. 2021, Rencana Aksi Program Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Notulen Rapat I (Pembentukan Tim Kerja), Notulen Rapat II ( Pembahasan Progres Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, Notulen Rapat III Pembentukan Agen Perubahan dan Perubahan Tim Kerja, Notulen Rapat Iv (Monitoring Tim Kerja ZI menuju WBK WBBM), Notulen Rapat Tim Kerja ZI WBK WBBM tanggal 18 Maret 2021, Daftar hadir rapat tim kerja 18 Maret 2021, Foto Rapat Tim Kerja WBK, Perjanjian Kinerja, Capaian Kinerja Masing-masing Bidang Th. 2021, Rencana Aksi Program Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Foto Rapat, Foto Sidak (Bukti tindak lanjut atas pemantauan), Notulen Rapat I (Pembentukan Tim Kerja), Notulen Rapat II ( Pembahasan Progres Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, Notulen Rapat III Pembentukan Agen Perubahan dan Perubahan Tim Kerja, Notulen Rapat Iv (Monitoring Tim Kerja ZI menuju WBK WBBM)
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Cilegon, Buku Pedoman Pembangunan ZI WBK WBBM Kejaksaan Negeri Cilegon, Undangan, Daftar hadir, Foto, Notulen Rapat Tim Kerja ZI WBK WBBM tanggal 18 Maret 2021, Laporan Tri Wulan, Rencana Aksi Program Kerja Kejaksaan Negeri Cilegon Menuju WBK/WBBM, DIPA, RENSTRA, POK, Capture E-monev, Capture Tepra, IKU
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Perjanjian Kinerja Dan IKU Masing-Masing Bidang Kejaksaan Negeri Cilegon, Buku Pedoman Pembangunan ZI WBK WBBM, Capaian Kinerja Masing-masing Bidang Th. 2020, Rencana Aksi Program Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Cilegon, IKU (Indikator Kinerja Utama) Masing-Masing Bidang
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Cilegon, Capaian Kinerja Masing-masing Bidang Th. 2020, IKU (Indikator Kinerja Utama) Masing-Masing Bidang
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
LAPTRI, Capaian Kinerja Masing-masing Bidang Tahun 2021, Laporan Keuangan Kejaksaan Negeri Cilegon
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan Keuangan Kejaksaan Negeri Cilegon, LAPTRI, Capaian Kinerja Masing-masing Bidang Th. 2021
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
SP KPA PPK & Pejabatan Pengadaan Nomor KEP-01/M.6.15/Cu,1/01/2021 tanggal 4 Januari 2021, SP Bendahara Nomor KEP-02/M.6.15/Cu.1/01/2021 tanggal 4 Januari 2021, Sertifikasi Barang dan Jasa, Sertifikasi Pengelola Keuangan, Sertifikasi Bendahara
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
SK KPA PPK & Pejabatan Pengadaan KEP-01/M.6.15/Cu,1/01/2021 tanggal 4 Januari 2021, Sertifikasi Barang dan Jasa, SK Penanggung Jawab Pengelola Keuangan KEP-01/M.6.15/Cu,1/01/2021 tanggal 4 Januari 2021, Sertifikasi Bendahara, SK Pengangkatan Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Nomor KEP-03/M.6.15/Cu.1/01/2021 tanggal 4 Januari 2021
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Pemasangan Banner ZI WBK/WBBM, Pengarahan Pimpinan pada saat apel dan rapat, Waskat dari Atasan langsung, Media Sosial Kejaksaan Negeri Cilegon Yang Mempublish anti gratifikasi, Pemasangan Banner dan e-digital anti gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
SK Tim Pengendali Gratifikasi Nomor KEP-28/M.6.15/Cp.2/01/2021 tanggal 27 Januari 2021, SOP Gratifikasi, Peta Proses Bisnis Laporan Gratifikasi, E-Buku tamu, CCTV, Ruang Khusus Menerima Tamu yang dilengkapi CCTV, Laporan Tahunan Penanganan Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Buku Waskat, SK Tim SPIPP Nomor KEP-21/M.6.15/Cp.2/01/2021 tanggal 28 Januari 2021, Dokumen SOP Pos Pelayanan Hukum di Ruang Publik, Dokumen SOP Surat Masuk, Penyuluhan/Penerangan Hukum, PPID, Dokumen SOP Tugas dan Fungsi Wewenang Datun, SOP Pelayanan Prima, Dokumen SOP Bagian Pembinaan, SK TIM SPIP Nomor KEP-27/M.6.15/Cp.2/01/2021 tanggal 27 Januari 2021, CCTV, E-Kinerja
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Peta Risiko Seluruh Bidang, Dokumen SOP Pos Pelayanan Hukum di Ruang Publik, Dokumen SOP Seluruh Bidang, SOP Pelayanan Prima, Nota Dinas Kejaksaan Negeri Cilegon Perihal Hasil Rapat Monitoring Evaluasi Zona Integritas Pada Kejaksaan Negeri Cilegon
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Peta Risiko Seluruh Bidang, BANNER, Buku Waskat, SK Tim SPIP Nomor KEP-27/M.6.15/Cp.2/01/2021 tanggal 27 Januari 2021, SK TIM SPIPP Nomor KEP-21/M.6.15/Cp.2/01/2021 tanggal 28 Januari 2021, Dokumen SOP Pos Pelayanan Hukum di Ruang Publik, Dokumen SOP Surat Masuk, Penyuluhan/Penerangan Hukum, PPID, Dokumen SOP Seluruh Bidang, SOP Pelayanan Prima.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SK SPIP Nomor KEP-27/M.6.15/Cp.2/01/2021 tanggal 27 Januari 2021, SK SPIPP Nomor KEP-21/M.6.15/Cp.2/01/2021 tanggal 28 Januari 2021, Buku Waskat, Foto Rapat Staf Sosialisasi Tim SPIP dan Tim SPIPP, Banner, Media Sosial Kejaksaan Negeri Cilegon Yang Memuat Pelayanan Publik, Dokumen SOP Pos Pelayanan Hukum di Ruang Publik, Dokumen SOP Surat Masuk, Penyuluhan/Penerangan Hukum, PPID, SOP Pelayanan Prima, Kotak Layanan Pegaduan Masyarakat
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Banner Pengaduan Masyarakat, SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Media Sosial Kejaksaan Negeri Cilegon Yang Memuat Ruang Pengaduan Masyarakat, E-Dumas, E-Whistle Blowing System, Kotak Layanan Pegaduan Masyarakat, Buku Register Pengaduan Masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Pengarahan dari Pimpinan pada saat apel dan rapat, Nota Dinas Perihal Hasil Rapat Monev atas Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Kejaksaan Negeri Cilegon, Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto Rapat Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Pengarahan dari Pimpinan pada saat apel dan rapat, Nota Dinas Perihal Hasil Rapat Monev atas Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Kejaksaan Negeri Cilegon, Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto Rapat Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Banner, Media Sosial Kejaksaan Negeri Cilegon Yang Memuat Pengaduan Masyarakat, Kotak Layanan Pegaduan Masyarakat, SK WBS (Whistle Blowing System) Nomor KEP-22/M.6.15/Cp.1/01/2021 tanggal 25 Januari 2021, SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
SK WBS Nomor KEP-22/M.6.15/Cp.1/01/2021 tanggal 25 Januari 2021, Monev WBS (Undangan, Foto, Daftar Hadir, Notulensi Rapat), Banner, Media Sosial Kejaksaan Negeri Cilegon Yang Memuat Whistle Blowing System, Kotak Layanan Pegaduan Masyarakat
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Waskat dari Atasan langsung, Nota Dinas Kejaksaan Negeri Cilegon Perihal Hasil Rapat, Monev WBS (Undangan, Foto, Daftar Hadir, Notulensi Rapat) Monitoring Dan Evaluasi WBS Pada Kejaksaan Negeri Cilegon
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Pengarahan Pimpinan pada saat apel dan rapat, SK Pemberian penghargaan kepada pegawai teladan setiap triwulan Nomor KEP-24/M.6.15/Cp.2/3/2021 tanggal 26 Maret 2021, Sertifikat Pegawai Teladan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Monev Benturan Kepentingan (Undangan, Daftar Hadir, Foto, Notulen Rapat), SK Benturan Kepentingan Nomor KEP-23/M.6.15/Cp.2/01/2021 tanggal 25 Januari 2021, Dokumen SOP Pos Pelayanan Hukum di Ruang Publik, Dokumen SOP Surat Masuk, Penyuluhan/Penerangan Hukum, PPID, Dokumen SOP Seluruh Bidang, SOP Pelayanan Prima, Peta Resiko
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Media Sosial Kejaksaan Negeri Cilegon Yang Memuat Pencegahan Dan Penanganan Benturan Kepentingan ( E-DUMAS, E-WHISLTE BLOWER, E-QUESTIONER), Banner, SOP Pelayanan Prima, Kotak Layanan Pegaduan Masyarakat
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Dokumen SOP Pos Pelayanan Hukum di Ruang Publik, Dokumen SOP Surat Masuk, Penyuluhan/Penerangan Hukum, PPID, SOP Pelayanan Prima, SOP Seluruh Bidnng, Kotak Layanan Pegaduan Masyarakat
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Rapat Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan (Undangan, Absensi, Notulensi dan Foto), SOP Seluruh Bidang, Peta Proses Bisnis Seluruh Bidang
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Rapat Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan (Undangan, Absensi, Notulensi dan Foto), SOP Seluruh Bidang, Peta Proses Bisnis Seluruh Bidang
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
SK SIPPN Nomor KEP-25/M.6.15/Cp.2/01/2021 tanggal 18 Januari 2021, Kebijakan Standar Pelayanan dari Kejaksaan Negeri Cilegon, E-Buku Tamu, Sosialisasi dan Publikasi Pelayanan dalam Media Sosial Kejaksaan Negeri Cilegon, Banner Peyananan Prima pada Kejaksaan Negeri Cilegon, Buku SOP Standar Pelayanan, Dokumen SOP Pos Pelayanan Hukum di Ruang Publik (SOP PTSP dengan Prokes), Dokumen SOP Surat Masuk, Penyuluhan/Penerangan Hukum, PPID, PTSP (E-SIPEDE, E-Dumas, E-Whistle Blower), E -Service Management System (Inovasi Standar Pelayanan).
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
SK SIPPN Nomor KEP-25/M.6.15/Cp.2/01/2021 tanggal 18 Januari 2021, Kebijakan Standar Pelayanan dari Kejaksaan Negeri Cilegon, Upload Kebijakan Standar Pelayanan Kejaksaan negeri Cilegon di Website Kejari Cilegon, E-Buku Tamu, Sosialisasi dan Publikasi Pelayanan dalam Media Sosial Kejaksaan Negeri Cilegon, Banner Pelayanan Prima pada Kejaksaan Negeri Cilegon, Buku SOP Standar Pelayanan, Dokumen SOP Pos Pelayanan Hukum di Ruang Publik (SOP PTSP dengan Prokes), Dokumen SOP Surat Masuk, Penyuluhan/Penerangan Hukum, PPID, PTSP (E-SIPEDE, E-Dumas, E-Whistle Blower), E -Service Management System (Inovasi Standar Pelayanan)
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP Standar Pelayanan, Dokumen SOP Pos Pelayanan Hukum di Ruang Publik, Dokumen SOP Surat Masuk, Penyuluhan/Penerangan Hukum, PPID, Foto Fasilitas PTSP dan Pelatihan Pegawai PTSP, Dokumentasi hasil survey kepuasan pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Undangan Rapat Revieu SOP, Notulensi Rapat Revieu SOP, Notulen Rapat Tim Kerja WBBM, E-Questioner Pelayanan Publik Kejaksaan Negeri Cilegon, Kotak saran, Undangan Rapat Pembahasan Evaluasi Survei Masyarakat pada Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju (WBK) dan (WBBM) Kejaksaan Negeri Cilegon, Nota Dinas Kejaksaan Negeri Cilegon Perihal Hasil Rapat Evaluasi Persiapan Survey Zona Integritas Pada Kejaksaan Negeri Cilegon, Daftar Hadir Dan Dokumentasi, Capture q-questioner dan e-survey kepuasan masyarakat
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
SK SIPPN Nomor KEP-25/M.6.15/Cp.2/01/2021 tanggal 18 Januari 2021, SK TIM PTSP dan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPIP) Nomor KEP-10/M.6.15/Cp.2/01/2021 tanggal 19 Januari 2021, Kebijakan Standar Pelayanan dari Kejaksaan Negeri Cilegon, Sosialisasi dan Publikasi Pelayanan dalam Media Sosial Kejaksaan Negeri Cilegon, Foto-Foto Pelatihan PTSP untuk Seluruh Pegawai yang menjadi tim PTSP, Notulen Pelatihan PTSP Untuk Seluruh Pegawai Ynng menjadi tim PTSP, Foto-foto Sosialisasi Penyuluhan/Penerangan Hukum, PPID, PTSP (E-SIPEDE, E-Dumas, E-Whistle Blower), E -Service Management System (Inovasi Standar Pelayanan)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Media Sosial Kejaksaan Negeri Cilegon Yang Memuat Pelayanan Publik, PTSP (E-SIPEDE)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
SK Pemberian penghargaan kepada pegawai teladan setiap triwulan Nomor KEP-24/M.6.15.1/Cp.2/3/2021 tanggal 26 Maret 2021
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Terdapat Perbaikan sarana Pelayanan Terpadu dan Inovasi Pelayanan dalam Media Sosial Kejaksaan Negeri Cilegon dan Sistem Manajemen Kejaksaan Negeri Cilegon Berbasis IT, E-Service Management System, PTSP (E-SIPEDE), CMS, Inovasi Pelayanan keuangan terintegrasi (SAS,SAKTI)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Terdapat Perbaikan sarana Pelayanan Terpadu dan Inovasi Pelayanan dalam Media Sosial Kejaksaan Negeri Cilegon dan Sistem Manajemen Kejaksaan Negeri Cilegon Berbasis IT, PTSP, E-Service Management System, CCTV, Parkir untuk Disabilitas dan ladies Parkir, Ruang Laktasi
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Media Sosial Kejaksaan Negeri Cilegon Yang Memuat Survey Kepuasan Masyarakat, Kotak Survey Kepuasan Masyarakat, E- Whistrle Blower, E-Dumas, E-Questioner, Ruang Pelayanan Publik, Ruang Media Centre, Ruang Pengaduan Masyarakat, Undangan Rapat Pembahasan Evaluasi Survei Masyarakat pada Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju (WBK) dan (WBBM) Kejaksaan Negeri Cilegon, Nota Dinas Kejaksaan Negeri Cilegon Perihal Hasil Rapat Evaluasi Persiapan Survey Zona Integritas Pada Kejaksaan Negeri Cilegon, Daftar Hadir Dan Dokumentasi
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Media Sosial Kejaksaan Negeri Cilegon Yang Memuat Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Kotak Survey Kepuasan Masyarakat, E- Whistrle Blower, E-Dumas, E-Questioner, Ruang Pelayanan Publik, Ruang Media Centre, Ruang Pengaduan Masyarakat
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Dilakukan rapat evaluasi atas hasil survey masyarakat, Notulen rapat evaluasi atas hasil survey masyarakat, Daftar Hadir Dan Dokumentasi
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan