Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TANGERANG SELATAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah Dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM Berdasarkan Surat Keputusan Kajari Nomor : KEP-31/M.6.16/Cp.1/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan Kajari Nomor : KEP-61/M.6.16/Cp.1/09/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kajari Nomor : KEP-31/M.6.16/Cp.1/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas, bukti dukung berupa Notulen Rapat, Absen Rapat, Foto Rapat, dan mewakili seluruh Bidang pada Kejari Tangsel
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana aksi pembangunan Zona Integritas dalam rangka menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) telah disusun.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen rencana kegiatan pembangunan Zona integritas dalam rangka menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas dalam rangka menuju predikat WIlayah Bebas dari Korupsi (WBK)
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Kejari Tangerang Selatan telah mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK melalui Website (https://http://kejari-tangerangselatan.kejaksaan.go.id/) Media Sosial Facebook (Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan), Youtube (Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan), Instagram (@kejaritangsel), maupun sosialisasi melalui banner-banner
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dalam rangka menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Terdapat rapat rutin monitoring dan Evaluasi terhadap pembangunan integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
seluruh rekomendasi atas hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan Kejari Tangsel sebagai Role Model telah memberi teladan nyata. misalnya mengisi/mencatat kehadiran, tertib Gamjak sesuai dengan Peraturan, tertib jam kerja
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Kejari Tangsel Telah menetapkan Agen Perubahan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan melalui musyawarah mufakat. selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kajari Nomor : KEP-32/M.6.16/Cp.1/01/2021 tanggal 25 Januari 2021.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Pimpinan Kejari Tangsel dalam setiap Apel, Rapat dan Pertemuan lainnya selalu mengingatkan tentang perubahan budaya kerja dan pola pikir kepada seluruh pegawai
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dapat dilihat pada saat Rapat Pembangunan zona integritas maupun pada SK Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah sesuai dengan peta proses bisnis Instansi, dengan diterapkannya SOP Bidang seperti SOP Penerimaan Surat Masuk pada Jam Kerja, SOP Penerimaan Surat Masuk diluar Jam Kerja, SOP Pengendalian Gratifikasi, SOP Penanganan Benturan Kepentingan, SOP Pelayanan Tamu, SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, SOP Pelayanan Tilang, SOP Puldata Pulbaket Pidsus, SOP Penyidikan Pidsus, SOP Pelayanan Hukum, SOP Bantuan Hukum, SOP Penyelesaian Barang Rampasan, SOP Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti dari Penyidik, selain itu terdapat juga Sop Inovasi pelayanan Kejari Tangsel yaitu SOP Jaksa Peduli Ragam Investasi (SIPUTRI) Tangsel, SOP Permohonan Informasi Publik Online (PIPO), SOP Permohonan Narasumber Online (PENA)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah menerapkan seluruh SOP dalam setiap kegiatan perkantoran dan telah ada Bagan / Banner SOP masing-masing bidang. seperti Alur SOP Teknis Intelijen, Alur SOP Bantuan Hukum, Alur SOP Pertimbangan Hukum, Alur SOP Pelayanan Hukum, Alur Layanan Pengembalian Barang Bukti, Alur Pengaduan Masyarakat
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi SOP Penerimaan Surat di PTSP dengan Surat Undangan Nomor : B-174/M.6.16/Cp.1/03/2021 tentang Undangan Rapat Evaluasi terhadap Ketentuan SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejari Tangerang Selatan telah menerapkan Case Management System (CMS) Pidum dan Pidsus secara konsisten / entry data perkara hingga eksekusi. Untuk administrasi perkantoran telah diterapkan e-office (SIPEDE) yang terintegrasi ke masing-masing bidang. e-Tilang untuk pengelolaan Tilang , Input Data Arssys, Aplikasi Terintegrasi Dengan Kejagung Yang Memuat Data Pemulihan Aset Dari Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Dari Perkara Pidum Dan Pidsus Yang Mempunyai Nilai Ekonomis
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Pegawai yang ditugaskan secara aktif melakukan updating data pegawai di SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Terdapat Rapat Evaluasi Teknologi Informasi Terhadap Pengukuran Kinerja, Operasionalisasi SDM dan Pemberian Layanan Kepada Publik pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Terdapat Rapat Evaluasi Teknologi Informasi Terhadap Pengukuran Kinerja, Operasionalisasi SDM dan Pemberian Layanan Kepada Publik pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah menetapkan Pejabat Penghubung Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor : KEP-52/m.6.16/Cp.1/04/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penghubung Penghubung Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejaksaan Negeri Tangerang selatan telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kejari Tangerang Selatan telah menyusun Peta Jabatan, serta telah mengusulkan pegawai untuk menduduki jabatan struktural yang masih kosong
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai pindahan mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan, serta kompetensi dari pegawai tersebut
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah melakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilaksanakan mutasi internal berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor : PRIN-766/M.6.16/Cp.2/03/2021 perihal Pemindahan Sdr. Yudha Hadiwibowo, Staf pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara melaksanakan tugas sebagai Ajudan (ADC) Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Dengan Pengalaman Sdr. Yudha Hadwibowo sebelumnya sebagai Pengawal Khusus Jaksa Agung RI, dirasa kompetensi yang bersangkutan dapat menjadi Ajudan (ADC) Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Tangerang selatan telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap mutasi Internal
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejari Tangerang Selatan telah menyusun Daftar Kebutuhan Diklat Pegawai, Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS Tahun 2021
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Surat Nomor B-521/C.4/Cp.2/04/2021 perihal Hasil Seleksi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan analisis Pengelolaan Keuangan APBN
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Sebagian besar Kompetensi Pegawai Kejaksaan Negeri telah sesaui dengan standar kompetensi jabatan, dibuktikan dengan sertifikasi yang telah diperoleh Pegawai Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
- Surat Perintah Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor : PRINT-803/M.6.16/Cp.2/02/2020 perihal Mengikuti Sosialisasi CMS dan Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Infirmasi (SPPT-TI). - Surat Perintah Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor : PRINT-375/M.6.16/Cp.2/02/2020 perihal Mengikuti Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan. - Surat Perintah Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor : PRINT-23/M.6.16/Cp.1/01/2021 perihal mengikuti kegiatan Sipede Class “Alur dan Pembuatan Surat Masuk”, - Surat Perintah Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor : PRINT-26/M.6.16/Cp.1/01/2021 perihal mengikuti kegiatan Sipede Class “Alur dan Pembuatan Surat Keluar”, - Surat Perintah Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor : PRINT-375/M.6.16/Cp.2/02/2021 perihal Mengikuti Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Kejaksaan RI. - Surat Perintah Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor : PRINT-1548/M.6.16/Cp.1/03/2021 perihal Mengikuti Kegiatan In House Training tentang Tantangan Humas Kejaksaan di Era Digital. - Surat Perintah Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor : PRINT-1470/M.6.16/Cp.1/04/2021 perihal Mengikuti Kegiatan In House Training tentang Strategi Komunikasi Untuk Organisasi. - Surat Perintah Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor : PRINT-1547/M.6.16/Cp.1/03/2021 perihal Mengikuti Kegiatan Simulasi Bimbingan Teknis dan Transformasi Dari Administrasi Intelijen Berbasis Paper ke Administrasi Intelijen Berbasis Elektronik. - Surat Perintah Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor : PRINT-1773/M.6.16/Cp.1/05/2021 perihal Sosialisasi Result based/new SPIP Kejaksaan RI Tahun 2021 - Surat Perintah Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor : PRINT-1774/M.6.16/Cp.1/05/2021 perihal kegiatan In House Training dalam Bidang Tindak Pidana Khusus
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Kejari Tangsel melaksanakan Kegiatan pelatihan Bela Diri, Public Speaking dan Kursus Bahasa Inggris, guna peningkatan kompetensi kepada seluruh pegawai
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Kejaksaan Negeri Tangerang selatan telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Para Pegawai telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Para Pegawai telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
Pengukuran Kinerja dilakukan setiap Tahun, namun ada juga pengukuran Kinerja pertriwulan untuk menetapkan Pegawai Teladan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Telah diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor : KEP-44/M.6.16/Cp/04/2021 tentang Penetapan Pegawai Terbaik Periode Bulan Januari-Maret 2021 di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kejari Tangerang Selatan telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja seperti Absen Harian di Ruangan Para Kasi dan Kasubag, Absen Apel, Buku Jurnal Pengawasan Melekat (Waskat)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data Informasi Pegawai pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dimutakhirkan secara berkala oleh Pegawai yang bertugas di SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kepala Kejari Tangsel Tangerang Selatan, Kepala Sub Bagian dan Para Kepala Seksi terlibat secara langsung pada saat penyusunan Rencana Kerja
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kepala Kejari Tangsel Tangerang Selatan, Kepala Sub Bagian dan Para Kepala Seksi terlibat secara langsung pada saat penyusunan Rencana Kerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan melalui aplikasi E-monev Kemenkeu (SMART) dan E-Monev Bappenas
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah mempunyai dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dalam Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja yang telah disusun terdapat target yang harus dicapai baik oleh masing-masing Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian maupun target secara keseluruhan
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejari Tangerang Selatan telah menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diukur secara obyektif
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja melalui aplikasi e-monev di input setiap awal bulan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan Kinerja melalui aplikasi e-monev memuat presentase capaian kinerja serta hambatan dalam pencapaian target
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Kejari Tangerang Selatan telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas kinerja melalui pelatihan-pelatihan serta telah tersertifikasi
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
pengelolaan akuntabilitas kinerja pada Kejari Tangerang Selatan dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten dan bersertifikat
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah melakukan Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi melalui Layar TV dan Banner penegahan gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor : KEP-45/M.6.16/Cp/04/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan. Adanya pula ruangan Pojok Gratifikasi serta administrasi Pengendali Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah Dibentuk Satuan Tugas Pelaksana SPIP Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Berdasarkan Surat Keputusan Kajari Nomor : KEP-44/M.6.16/Cp/04/2021 tanggal 20 April 2021. Adanya pula CCTV disetiap sudut kantor Kejari Tangsel, yang terhubung pada komputer/HP Pimpinan. Telah dibentuk Tim Manajemen Risiko Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Berdasarkan Surat Keputusan Kajari Nomor : KEP-59/M.6.16/Cr/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah melakukan penilaian risiko dan telah dibuat Dokumen Manajemen Risiko Kejari Tangsel
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Di dalam dokumen Manajemen Risiko telah dituangkan juga tindak lanjut atas identifikasi risiko, sehingga meminimalisir atas risiko yang ada. Telah Ada Pelatihan Pemadaman Kebakaran untuk seluruh pegawai, honorer maupun tenaga keamanan pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Pelatihan Beladiri guna mengantisipasi kemungkinan adanya kerawanan di lingkungan kantor
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah mensosialisasikan SPIP Kepada Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Pada Kejari Tangerang Selatan Terdapat Ruang Pengaduan Masyarakat, serta Inovasi Layanan Pengaduan Masyarakat melalui Website Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Ruang Pengaduan Masyarakat dengan Inovasi SIPUTRI (Jaksa Peduli Ragam Investasi)
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Atas laporan tersebut telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi serta dibuatkan Telaahan Intelijen Nomor R-LAHIN-02/M.6.16/Dek/04/2021
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Berdasarkan telaahan tersebut telah diterbitkan Nota Dinas Kepala Seksi Intelijen Nomor : ND-06/M.6.16/Dek/04/2021 Tanggal 16 April 2021
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Telah Dibentuk Tim Internal Whistle Blowing System Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Berdasarkan Surat Perintah Kajari Nomor : PRINT-1353/M.6.16/Cp.2/04/2021 tanggal 20 April 2021. serta telah dibentuk Unit Perlindungan Pelapor berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor: KEP-50/M.6,16/Cp.1/04/2021
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kejari Tangerang Selatan menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System dapat melalui Website dan Media Sosial yang da pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dengan Inovasi SIPUTRI (Jaksa Peduli Ragam Investasi)
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Kejari Tangerang Selatan belum ada menerima laporan WBS, namun dilakukan monitoring/pelaporan setiap bulannya
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Kejari Tangerang Selatan belum ada menerima laporan WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di LingkunganKejaksaan Negeri Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kajari Nomor : KEP-45/M.6.16/Cp/04/2021 tanggal 20 April 2021.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Sosialisasi penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Benturan Kepentingan telah diimplementasikan pada seluruh Pegawai
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Kejaksaan Negeri Tangerang selatan telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Kejaksaan Negeri Tangerang selatan telah Menindaklanjuti hasil Monitoring dan Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
Telah ada Standar Pelayanan PTSP Kejari Tangerang Selatan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Maklumat Pelayanan yang telah ditempatkan pada area Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Telah ada SOP Pelayanan Tamu, SOP Penerimaan Surat di PTSP, SOP Bantuan Hukum, SOP Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Telah ada Revieu SOP Penerimaan surat masuk di PTSP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah dilaksanakan sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima, diantaranya pelatihan e-office, pelatihan public speaking
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
B
Informasi Layanan pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dapat diakses melalui Media Sosial Kejari Tangsel, maupun Banner-banner
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Dokumentasi Pojok Kopi dan Teh bagi penerima layanan pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Kejari Tangerang Selatan telah menerapkan layanan satu pintu pada ruangan PTSP. Dimana seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dilakukan di PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Pada masa pandemi Covid-19, Kejari Tangerang Selatan telah menerapkan inovasi pengembalian Barang Bukti secara langsung kepada korban tindak pidana melalui program TANGSEL BABAKAN (Tanggap Santun Melayani Barang Bukti Diantarkan). Adapula Inovasi SIPUTRI (Jaksa Peduli Ragam Investasi) dimana Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menerima Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Investasi melalui sarana Online, hal ini mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang ingin berinvestasi/wirausaha di Tangerang Selatan
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan secara digital dengan sarana SINORI dari Kejaksaan Agung. - Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan pada bulan Juli 2021 sebesar 95,63 (sembilan puluh lima koma enam puluh tiga)
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dapat diakses pada Media Sosial Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan di Papan Informasi Kantor Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah di Monitoring dan Evaluasi serta tindak lanjut atas hasil survey pada seluruh Layanan yang terdapat pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan