Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PANGKAL PINANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
KEP TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG TAHUN 2020-2024 (KEP-07/L.9.10/C/01/2020, Tanggal 23 Januari 2020) , KEP DI REVISI DENGAN NOMOR (KEP-03/L.9.10/C/05/2021, Tanggal 03 Mei 2021) - Telah dilaksankan Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pencangan untuk menuju ZI WBBM TAHUN 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Melalui rapat para kasi, kasubbagbin dan Kajari
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Telah memiliki dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Semua target relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, yaitu : Instagram (Kejari_pangkalpinang), Facebook (kejari pangkalpinang), Youtube (KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Sebagian besar kegiatan pembangunan telah di laksanakan sesuai dengan rencana dengan di dukung data-data serta dokumen
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Sebagian cacatan/rekomendasi monitoring dan evaluasi tim internal telah dilaksanakan sesuai petunjuk
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan tim internal telah di tindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Pimpinan (Kajari) menjadi role model dalam memberikan contoh teladan dan telah menerapkan nilai-nilai organisasi yang baik bagi seluruh pegawai
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
KEP TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG (KEP-08/L.9.10/C/01/2020, Tanggal 23 Januari 2020)
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Role model memberikan contoh dengan membangun budaya kerja dan pola fikir kepada kepada seluruh pegawai, melakukan evaluasi dan monitoring setiap kinerja para pegawai dengan memberikan punisment dan reward.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
- Seluruh pegawai ikut membantu dalam membangun Zona Integritas (Membentuk Tim IT, telah dibuatkan Spanduk-spanduk pembangunan ZI, menciptakan yel-yel WBK/WBBM, telah dibuatkan bener-bener tentang ZI)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- SOP Setiap bidang disusun mengacu pada peta proses bisnis, sehingga inovasi yang diciptakan selaras dengan peta proses bisnis
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- Telah dilakukan penerapan SOP dan dilakukan evaluasi untuk menciptakan inovasi
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Telah dilaksanakan rapat oleh Kordinator untuk dilakukan evaluasi dan perubahan SOP jika diperlukan.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- telah menerapkan Aplikasi SIPEDE, Aplikasi CMS, Aplikasi e-Office, Aplikasi SI-EMA, Website,
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Telah diterapkan Aplikasi SI-EMA
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Website : www.kejaripangkalpinang.go.id / , Aplikasi Buku Tamu Elektronik, Pelayanan PTSP, Aplikasi e-Tilang, Mobil Antar Barang Bukti, Informasi Sidang, TV Informasi, Aplikasi Antar Bukti dan Pinjam Pakai Online Barang Bukti, Aplikasi E-dosir,Aplikasi E-ARSIP PIDSUS
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Telah dilaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap Aplikasi yang berbasis tehnologi setiap bulan,
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Informasi telah dilaksanakan oleh Kasi Intelijen selaku PPID
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Telah dilakukan evaluasi dan monitoring oleh Pejabat PPID
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Penempatan pegawai pada masing - masing bidang mengacu pada peta jabatan diperkuat dengan Surat Keputusan dari Kejaksaan Agung dan Surat Perintah Tugas dari unit kerja
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan jabatan pegawai sesuai dengan Surat Keputusan dari Kejaksaan Agung
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Evaluasi dilakukan dengan cari pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap tahun
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
SPRINT MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI ANALISIS PENUNTUTAN (CALON AHLI PERTAMA JAKSA) PADA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA ( PRINT-53/L.9.10/Cp.1/02/2021, Tanggal : 02 Januari 2021)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Mutasi antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan sesuai pola mutasi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan mutasi dilakukan dalam kegiatan perbaikan kinerja melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
SPRINT MENGHADIRI KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN RI TAHUN 2020 SE WILAYAH KEJATI KEP BABEL PADA HARI SELASA TANGGAL 26 JANUARI 2021 (PRINT-31/L.9.10/Cu.2/01/2021, Tanggal : 25 Januari 2021)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Hasil pengelolaan kinerja pegawai menjadi dasar menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Pegawai sesuai dengan Surat Keputusan di tempatkan sebagai Pengawal tahanan/narapidana namu ditempatkan pada bidang pembinaan selaku staff pembinaan (PRINT-60/L.9.10/Cp.1/02/2021 Tanggal 01 Februari 2021)
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
SPRINT MENGHADIRI KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI SIRUP DAN SPSE TAHUN 2021 (PRINT/96/L.9.10/CU.1/03/2021, Tanggal : 01 Maret 2021)
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Melalui in-house training
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja melalui pelaporan secara pertriwulan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- seluruh pegawai Telah menandatangani Fakta Integritas Kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Telah dibuat SKP seluruh pegawai sesuai dengan indikator kinerja masing-masing bidang.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik melalui Buku cacatan penilaian Pegawai Negeri Sipi dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu dimana evaluasi kinerja individu yaitu Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai bentuk penilaian kinerja individu merupakan salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Telah dibuatkan Banner aturan disiplin yang berlaku bagi seluruh pegawai
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala melalui aplikasi SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Telah dilaksankan Rapat-Rapat Pimpinan, Rapat Paripurna, Rapat Para Kasi, Kasubagbin dan Kajari, Rapat Kasi, Kasubagbin dan Kajari bersama dan Pegawai dalam menyusun Rencana Pembangunan Zona Integritas
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Telah ditandatangani Pakta Integritas Kinerja oleh seluruh pegawai didepan Pimpinan (KAJARI)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Telah melakukan evaluasi dan monitoring melalui Rapat Kerja
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Telah dibuat Dokumen Perencanaan
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Telah dibuat Laporan Kinerja Akhir Tahun yang berorientasi terhadap hasil.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Telah dibuat Indikator Kinerja Utama didalam Laporan Tahunan
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Telah menjalankan SOP dengan indikator SMART.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Lapaoran Kinerja Tahunan Telah dilaporkan tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Informasi Kinerja telah dituangkan secara lengkap dalam pelaporan Kinerja (Laptah, SKP)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Inhouse Training, Webinar, Bimtek, Pengarahan Pimpinan melalui Zoom Meeting, Dinamika Kelompok,
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Telah dilaksanakan oleh Pejabat Esolon IV dan Eselon V serta seluruh pegawai
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- telah dilaksanakan pembuatan Spanduk-spanduk, banner tentang gratifikasi, Hotline Jaksa Nakal, penyebaran informasi melalui media online
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Adanya Kotak Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
- Telah diterbitkan Nota Dinas dari Kajari kepada seluruh Kasi dalam rangka percepatan penyerapan anggaran berbasis kinerja
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
- Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan oleh Kajari
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- Telah dilakukan pengendalian dengan cara melakukan pemeriksaan internal oleh Kaur Keuangan terhadap Bendahara
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- Telah disampaikan melalui sosialisasi kepada seluruh pegawai
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Telah dibuat Pengaduan Online melalui Whatsaap 0811-7111245, Telah di sediakan Pos Pengaduan di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi melalui buku register Pengaduan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Telah diserahkan kepada Instansi lain untuk penyelesaian lebih lanjut
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Telah dibuatkan Nota Dinas
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
- Telah membuat dan memasang banner di ruang publik
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- Telah dilaksanakan rapat evaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Telah menerapkan hasil evaluasi ( membuat Hotline Jaksa Nakal Nomor Whatshaap : 0821-78607500)
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Telah dibuatkan Nota Dinas Tentang benturan kepentinangan dalam tugas.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Telah dilaksanakan sosialisasi ke seluruh Kasi dan Kasubag
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Telah dibuatkan Nodis Conflict of Interest dari bidang Datun ke Bidang lainnya sebelum menerima permohonan jasa pengacara negara.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Telah dilakukan Rapat Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Telah dibuatkan Nodis Jawaban dari Bidang yang terkait.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Telah dibuat SOP Pelayanan ( SOP Penerimaan Tamu, SOP Tilang, SOP Protokol Kesehatan, SOP Pelayanan Antar Barang Bukti,)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Telah di informasikan kepada seluruh Bidang (Website, Media Sosial)
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Telah dibuat SOP Pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Telah dilakukan Rapat Evaluasi terhadap SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Telah dilaksanakan Inhouse Traning Publik Speaking dan Pelayanan Publik
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Informasi Pelayanan telah di informasikan melalui Website, Media Sosial, Media Online
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Telah dilaksanakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan tilang melalui pemberian minuman ringan kepada pelayanan yang melebih waktu 2 menit
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Telah dibuatkan Aplikasi PTSP untuk seluruh layanan, dan portal layanan didalam website
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Telah dibuat Pelayanan YANKUMLING, Mobil Layanan Antar Barang Bukti, Pelayanan Tilang di ruang terbuka, Smoking Area, Layanan Fasilitas Disabilitas, Layanan ruang tamu.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Telah dibuat Aplikasi Survey Kepuasan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
- dapat diakses di Website Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, menyediakan kotak saran dan pengaduan
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- Telah dilakukan laporan kepuasan masyarakat.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan