Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BANGKA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-08/N.9.11/Cp.2/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota tim telah dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas, dengan bukti dukung berupa : Undangan Rapat berupa Memorandum Kajari tanggal 26 Februari 2021 tentang Undangan Pembentukan Tim, Absen Rapat tanggal 26 Februari 2021, Notulen dan Dokumentasi Rapat tanggal 26 Februari 2021 yang mewakili seluruh bidang di Kejaksaan Negeri Bangka
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Telah terdapat dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Bangka Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Target - target yang disusun dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas telah disusun sesuai dan relevan dengan pembangunan WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Tersedia, Pembangunan WBK/WBBM 2021 telah disosialisasikan melaui akun Media Sosial seperti Intagram @kejaribangka, Halaman Facebook Kantor Kejaksaan Negeri Bangka, Youtube Channel KEJARIBANGKA, Website Resmi www.kejari.bangka.go.id Sosialisasi dukungan melalui https://twb.nz/knbangkawbk
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Sebagian besar kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai rencana dengan didukung data-data serta dokumentasi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Telah terdapat monitoring dan evaluasi dengan didukung data-data serta dokumentasi berupa Foto Rapat, Memorandum Rapat, Notulen Rapat, Absensi Rapat Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti dengan didukung data-data serta dokumentasi berupa Foto Rapat, Memorandum Rapat, Notulen Rapat, Absensi Rapat Hasil Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Bangka berperan sebagai Role Model untuk menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi terdapat dokumen berupa Standing Banner yang diletakkan disetiap ruangan kerja bidang yang menandakan Kepala Kejaksaan Negeri sebagai Role Model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Agen Perubahan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka KEP-09/L.9.11/Cu.3/01/2021 tentang Penetapan Agen Perubahan (Agent Of Change), serta dokumentasi Pegawai sebagai Agen Perubahan (Agent Of Change) yang Standing Banner diletakkan pada area PTSP, Dokumentasi Undangan dalam bentuk Memorandum Kajari, Notulen Rapat dan Daftar Hadir
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir dengan didukung Dokumentasi Kegiatan Siraman Rohani, Apel Pagi, Senam Bersama, Quotes, Doktrin Tri Krama Adhyaksa,7 Arahan Jaksa Agung dan Budaya Kerja Sesuai SOP
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Bangka terlibat dan berperan aktif dalam melakukan pembangunan Zona Integritas dengan membuat slogan AOK LAH (Akuntanbel-Optimis-Kredibel-LAyani dengan Hati), dokumentasi berupa Foto serta pemasangan Standing Banner dan Spanduk
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Dokumen SOP Pelayanan Tamu, SOP Laporan Pengaduan Masyarakat, SOP Pemeriksaan, dll
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Dokumentasi dan Pemasangan Barner Diagram Alir SOP Kegiatan Pengembalian Barang Bukti, Pelayanan Hukum Datun, Penanganan Perkara, dll
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Telah dilakukan evaluasi, dengan bukti dukung Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Sistem Pengukuran Kinerja telah menggunakan Inovasi Teknologi Informasi, dengan bukti dukung dokumentasi Tangkapan Layar Aplikasi Penanganan Perkara CMS, Sistem Surat Masuk Keluar dan Disposisi Elektronik (SIPEDE), Sistem Informasi Pemuktahiran Data Pegawai Kejaksaan RI (SIMKARI))
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasionalisasi Manajemen SDM telah menggunakan Teknologi Informasi, dengan bukti pendukung dokumentasi Tangkapan Layar Sistem Informasi Kepegawaian pada SIMKARI dan Digitalisasi Dokumen Kepegawaian E-Dosir SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pelayanan kepada Publik telah menggunaan Teknologi Informasi, dengan bukti dukung dokumentasi Tangkapan Layar Digitalisasi Pelayanan Buku Tamu-IKM-Saran, Digitalisasi Pelayanan Surat Masuk-Keluar dan Disposisi Elektronik (SIPEDE), PTSP Online pada website www.kejari.bangka.go.id, Sosial Media, dan Call Center Via WA/Telp/SMS
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi, dengan bukti dukung Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Telah menerapkan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dengan menunjuk Pejabat Pengelolah Informasi Publik bukti dukung dokumen Surat Perintah PRINT-04/L.9.11/Cp.1/01/2021 tanggal Januari 2021, dokumentasi Tangkapan Layar Website:www.kejari.bangka.go.id Intagram:@kejaribangka, Facebook: Kantor Kejaksaaan Negeri Bangka, Youtube: KEJARI BANGKA, Pemasangan Spanduk dan Standing Banner
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi, dengan bukti dukung Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Sudah mengacu pada peta jabatan dan beban kerja, dengan bukti dukung dokumentasi Rapat Pengisian Jabatan CPNS 2019, Pengumuman Rekrutmen Tenaga Kontrak Tahun 2021, Daftar Urut Kepangkatan, dan Struktur Organisasi Bidang
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan dengan bukti dukung 1. Dokumen Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas B-284/L.9.11.1/Cp.1/02/2021 Tanggal 01 Februari 2021, 2. Dokumen Surat Perjanjian Kerja PRINT-02/L.9.11.1/02/2021 Tanggal 04 Januari 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen dan telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja, dengan bukti dukung Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Bukti dukung dokumen Surat Perintah Mutasi Pegawai PRINT-08/L.9.11.1/Cp.2/02/2021 Tanggal 01 Februari 2021, PRINT-18/L.9.11/Cp.2/02/2021 Tanggal Februari 2021
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Bukti dukung dokumen Surat Perintah Mutasi Pegawai berdasarkan kompetensi PRINT-08/L.9.11.1/Cp.2/02/2021 Tanggal 01 Februari 2021, PRINT-18/L.9.11/Cp.2/02/2021 Tanggal Februari 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi, dengan bukti dukung Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Telah dilakukan Training Need Analyss untuk Pengembangan Kompetensi, dengan bukti dukung dokumentasi Assesmen Pimpinan, Diklat-Bimtek dan In House Training bagi Pegawai
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
1. Dokumen Pemanggilan Assesmen Pimpinan Surat B-121-/C.4/Cp.2/11/2021 Tanggal 02 November 2020, dokumen Surat Perintah kepada Pegawai untuk mengikuti Bimtek-Diklat PRINT-21/L.9.11.1/Cu.1/02/2021 Tanggal 26 Februari 2021, PRINT-155/L.9/Cp.1/03/2021 Tanggal 05 Maret 20212, dokumentasi Assesmen Pimpinan dan Diklat-Bimtek dan In House Training bagi Pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Kesenjangan Kompetensi pegawai dengan standart kompetensi semakin berkurang dengan banyaknya Bimtek, Pelatihan dan Diklat serta Asesmen Pegawai, bukti dukung dokumentasi Assesmen Pimpinan dan Diklat-Bimtek dan In House Training bagi Pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya, bukti dukung dokumen Surat Perintah PRINT-21/L.9.11.1/Cu.1/02/2021 Tanggal 26 Februari 2021, PRINT-155/L.9/Cp.1/03/2021 Tanggal 05 Maret 2021untuk mengikuti Bimtek-Diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Dokumentasi Assesmen Pimpinan, Bimtek, Diklat, In House Training bagi Pegawai
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan, dengan bukti dukung Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dokumen bukti dukung berupa 1. Dokumen Indikator Kinerja Utama, 2. Perjanjian Kinerja dan, 3. Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Dokumen bukti dukung berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu dilakukan dengan cara priodik satu tahun sekali melalui penilaian SKP.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Dokumen bukti dukung Piagam Penghargaan Kepada Pegawai Yang Berprestasi dan dokumentasi
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Dokumentasi bukti dukung berupa 1. Buku Penilaian Prilaku Pegawai (Buku Waskat), 2. Buku Piket, 3. Absensi Apel Pagi
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawaian telah dimutakhirkan secara berkala dengan bukti dukung Tangkapan Layar Sistem Informasi Kepegawaian pada SIMKARI dan Digitalisasi Dokumen Kepegawaian E-Dosir SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dokumentasi Keterlibatan Pimpinan Penyusunan Perencanaan RENSTRA, RENJA, dan IKU
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumentasi keterlibatan pimpinan pada rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Laporan e-Monev Pemantauan Kinerja dan dokumentasi pimpinan melakukan Pemantauan Pencapaian Kinerja secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen RENJA, RENSTRA, Perjanjian Kinerja dan IKU
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen RENJA, RENSTRA, Perjanjian Kinerja dan IKU telah berorientasi pada hasil berupa LAKIP
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Laporan e-Monev SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
LAPBUL dan LAKIP tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
LAPBUL dan LAKIP telah memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Surat Perintah Mengikuti Bimtek untuk meningkatkan kapasitas SDM
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Dokumentasi Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi pada Standing Banner, Stiker, Spanduk dan Info Grafis pada Media Sosial
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Dokumentasi Ruang Unit Pengendalian Gratifikasi, Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, membuat inovasi berupa Form Laporan/Pengaduan Korupsi/Pungli/Gratifikasi melalui website, selain itu juga dilakukan melalui sosial media atau Call Center via SMS/WA/Telp
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Dokumentasi Ruang Kontrol CCTV yang salah satunya berada di Ruang Pimpinan
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
1. Dokumentasi Penempatan Safety Box Untuk Penitipan Barang Bagi Tamu Yang Berkunjung Ke Kantor, 2. Dokumentasi Penempatan Alat Pemadam Kebakaran pada Area Beresiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
1. Dokumentasi Penempatan Safety Box Untuk Penitipan Barang Bagi Tamu Yang Berkunjung Ke Kantor, 2. Dokumentasi Penempatan Alat Pemadam Kebakaran pada Area Beresiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait dengan bukti dukung dokumentasi Tangkapan Layar Aplikasi Smart, Simak dan Pelaporan LHKPN
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan dengan bukti dukung dokumentasi berupa Tangkapan Layar Laporan Pengaduan Masyrakat (DUMAS) pada Website www.kejari.bangka.go.id serta menyediakan Call Center Layanan Pengaduan Masyarakat di nomor 081368868968
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi serta dibuatkan Telaahan Tindak Pidana Khusus Nomor:B-159/L.9.11/Fd.1/01/2021, Dokumen Laporan Bulanan Pengaduan Masyarakat secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Berdasarkan telaahan tersebut telah diterbitkan Nota Dinas Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kepulauan Bangka Belitung Nomor : ND-07/L.9.5/Fd.1/02/2021 Tanggal 02 Februari 2021
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Dokumentasi foto ruang pelayanan pengaduan Whistle Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
1.Dokumentasi tangkapan layar Whistle Blowing System pada Website www.kejari.bangka.go.id 2. Dokumentasi Standing Banner Whistle Blowing System
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Laporan Bulanan Whistle Blowing System secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Laporan Bulanan Whistle Blowing System telah ditindak lanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Dokumen Peta Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Dokumen Sosialisasi Pencegahan Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Dokumen SOP Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Dokumen Notulen Rapat Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan secara berkala
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Dokumen Pencegahan Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindak lanjuti
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
1. SOP Penerimaan Surat Masuk (Bidang Pembinaan) 2. SOP Pelayanan Tamu, SOP Pelayanan Informasi Publik (Bidang Intelijen) 3. SOP Pelayanan Tilang, SOP Pelimpahan Berkas Perkara, SOP Penelitian Berkas Perkara, SOP Pengawalan Tahanan (Bidang Pidum) 4. SOP Alur Surat Masuk, SOP Alur Surat Keluar, SOP Alur Surat Menhadirkan Calon Saksi, SOP Surat Menghadiri Saksi (Bidang Pidsus) 5. SOP Bantuan Hukum Litigasi, SOP Bantuan Hukum Non Litigasi, SOP Pelayanan Hukum, SOP Pendampingan Hukum (Bidang Datun) 6. SOP Pengembalian Barang Bukti, SOP Pencatatan Barang Bukti (Bidang Barang Bukti) 7. SOP Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat (Bidang Pemeriksa)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
1. Dokumentasi Pemasangan Maklumat Pelayanan Publik di PTSP 2. Dokumentasi Diagram Alur Pelayanan berupa Banner antara lain : Pelayanan Hukum Datun, Pengambilan Tilang, Pengambilan Barang Bukti, Penerimaan Tamu, dll
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Dokumentasi Diagram Alur Pelayanan berupa Banner antara lain : Pelayanan Hukum Datun, Pengambilan Tilang, Pengabilan Barang Bukti, Penerimaan Tamu, dll
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Telah dilakukan Review dan Perbaikan atas pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Undangan Inhouse Training PTSP Menuju Pelayanan Prima dan Dokumentasi Inhouse Training PTSP Menuju Pelayanan Prima, Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), SK Pengelola PTSP
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Dokumentasi Tangkapan Layar Website www.kejari.bangka.go.id. Instagram @kejaribangka Facebook Kantor Kejaksaaan Negeri Bangka Youtube KEJARI BANGKA
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
1. Dokumentasi Sistem Punishment pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 2. Dokumentasi pojok minuman, teh, kopi pada area tunggu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
1. Dokumentasi Area Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP), Ruang Layanan Publik, Ruang Tunggu Tamu, Ruang Pelayanan Pengaduan, dll 2. Dokumentasi Fasilitas bagi penyandang disabilitas, Jalur Khusus Penyandang Disabilitas, 3. Dokumentasi Loket Pengambilan Tilang
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
e- tilang, sipede, Sistem pemeriksaan Transparan Kejari Bangka, Drive thru pembayaran denda tilang, Criminal Management Case (CMS), Pengembalian Barang Bukti, Jaksa Masuk Sekolah, Mobil Barang Bukti, Sistem Informasi Kepegawaian, Pelayanan Konsultasi Hukum Gratis, dll
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
1. Survei Layanan Barang Bukti http://reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id/survei/survei.php?layanan=BARANGBUKTI&id=29.2&key=3I7lBYfL5caJEL9mfvVy 2. Survei Layanan Tilang http://reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id/survei/survei.php?layanan=TILANG&id=29.2&key=3I7lBYfL5caJEL9mfvVy 3. Survei Layanan Pelayanan Hukum (Yankum) http://reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id/survei/survei.php?layanan=YANKUM&id=29.2&key=3I7lBYfL5caJEL9mfvVy 4. Survei Layanan Tamu http://reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id/survei/survei.php?layanan=TAMU&id=29.2&key=3I7lBYfL5caJEL9mfvVy 5. Survei Layanan PTSP http://reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id/survei/survei.php?layanan=PTSP&id=29.2&key=3I7lBYfL5caJEL9mfvVy 6. Survei Layanan JMS http://reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id/survei/survei.php?layanan=JMS&id=29.2&key=3I7lBYfL5caJEL9mfvVy 7. Survei Layanan JMD http://reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id/survei/survei.php?layanan=JMD&id=29.2&key=3I7lBYfL5caJEL9mfvVy 8. Survei Layanan Besuk Tahanan http://reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id/survei/survei.php?layanan=BESUKTAHANAN&id=29.2&key=3I7lBYfL5caJEL9mfvVy 9. Dokumentasi Tangkapan Layar Indeks Kepuasan Masyarakat dan Saran pada Ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Dokumentasi Tangkapan Layar Hasil Indek Kepuasan Masyarakat diInstagram @kejaribangka facebook Kantor Kejaksaan Negeri Bangka dan website www.kejari.bangka.go.id
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
Seluruh survey kepuasan masyarakat dilakukan tindak lanjut
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan