Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BANGKA BARAT
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah Membuat surat Keputusan pembentukan tim kerja Zona Integritas, Surat Undangan pembentukan tim kerja zona integritas, Undangan tim percepatan kerja zona integritas, notulen rapat dan daftar hadir, Rapat pembentukan Zona Integritas, terdapat Dokumen rencana aksi , Dokumen rencana pembangunan zona integritas, Pakta Integritas, Penandatanganan pakta integritas
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Dipilih berdasarkan penunjukkan keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat Nomor : KEP-17/L.9.13/Cp.1/02/2021 Tanggal 04 Februari 2021, mengadakan rapat panitia dan penetapan anggota Tim Kerja Zona Integritas, merumuskan kriteria dan prosedur pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Memiliki dokumen rencana aksi , Dokumen rencana pembangunan zona integritas, Pakta Integritas, Penandatanganan pakta integritas
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Memiliki Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dengan menggunakan Pedoman Rencana Kerja Kejaksaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Disosialisasikan melalui : kepada staf melalui pengarahan apel dan rapat staf, pemasangan banner program kerja pembangunan Zona Integritas, kepada masyarakan melalui Media sosialisasi pembangungan WBK/WBBM menggunakan sarana IG,FB,WEB, Tiktok, Twitter dan Youtube serta membuat b uku saku pembangunan ZI
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pembangunan Zona Integritas antara lain : membuat target pertriwulan dan mengevaluasi pencapaiannya, diadakan rapat evaluiasi secara berkala olehTim Kerja setiap bulan, untuk mengidentifikasi permasalahan/ kendala yang dihadapi dan membuat dokumentasi kegiatan.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Agen Perubahan Sudah Diterapkan sesuai SK yang telah dikeluarkan dan Agen Perubahan dipilih berdasarkan pertimbangan kajari dengan persyaratan yaitu : tidak pernah terlibat pelanggaran disiplin berat, kode etik dan tindak pidana, memiliki kemampuan menumbuhkan keinginan seluruh pegawai di lingkungan satker untuk melakukan perubahan, memiliki kemampuan membina hubungan baik di lingkungan satker, memiliki kemampuan mendorong terciptanya keinginan berubah yang dilakukan dengan tindakan nyata, memiliki kemampuan membangun terus menerus perubahan dilingkungan satker, memiliki kemampuan mendiagnosa permasalahan untuk dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, mampu memberikan keyakinan memadai kepada penerima layanan bahwa personil dilingkungan satker telah berubah dalam pemberian layanan sudah sesuai peraturan perundang-undangan.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
melakukan rekomendasi dari evaluasi rencana aksi telah ditindak lanjuti seperti setiap masukan yang diterima dijadikan bahan evaluasi dan dibahas Pada saat rapat Tim Kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan - usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pemimpin (Kajari) memimpin pelaksanaan apel, datang tepat waktu dan melakukan absen baik secara manual maupun secara elektronik yaitu melalui sidik jari, dapat menjadi tauladan dalam bekerja kepada seluruh bawahannya, dapat menggerakan bawahannya untuk bekerja sama dengan satker atau instansi terkait yang melaksanakan ZI, peduli dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi satker, Pimpinan terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan putusan dari Pimpinan, Pimpinan dan Pegawai berkomitmen untuk melakukan peubahan, seluruh pejabat struktural ditunjuk sebagai role model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Agen Perubahan Sudah Diterapkan sesuai SK yang telah dikeluarkan dan Agen Perubahan dipilih berdasarkan pertimbangan kajari dengan persyaratan yaitu : tidak pernah terlibat pelanggaran disiplin berat, kode etik dan tindak pidana, memiliki kemampuan menumbuhkan keinginan seluruh pegawai di lingkungan satker untuk melakukan perubahan, memiliki kemampuan membina hubungan baik di lingkungan satker, memiliki kemampuan mendorong terciptanya keinginan berubah yang dilakukan dengan tindakan nyata, memiliki kemampuan membangun terus menerus perubahan dilingkungan satker, memiliki kemampuan mendiagnosa permasalahan untuk dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, mampu memberikan keyakinan memadai kepada penerima layanan bahwa personil dilingkungan satker telah berubah dalam pemberian layanan sudah sesuai peraturan perundang-undangan.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
telah dilakukan corporate value untuk menumbuhkan semangat perubahan dan bekerja kepada seluruh pegawai, laksanakan budaya kerja sesuai SOP, laksanakan budaya kerja sesuai juklak dan juknis dari Pimpinan, penerapan reward and punishment secara konsisten, dilakukan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kebersamaan dan memupuk semangat perubahan (misalnya : family gathering, ceramah keagamaan, kegiatan lainnya untuk menumbuhkan semangat perubahan), diperbanyak quote kata-kata bijak dilingkungan kerja.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Pada saat rapat semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integitas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomondasikan dalam keputusan
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat merujuk pada tupoksi masing-masing bidang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Dalam hal pelaksanaan SOP, Juklak dan Juknis terkait tupoksi masing-masing bidang kerja telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan ditindaklanjuti berdasarkan hasil pantauan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Sistem pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi yang terpusat yaitu SIMKARI, CMS dan Sipede telah digunakan secara rutin.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi yaitu sistem informasi kepegawaian Kejaksaan Ri (SIMKARI) yang terpusat yaitu E-Kepegawaian dan E-Dosir.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi Informasi seperti E-Tilang, E-Buku Tamu, Sosial Media dan SMS/WA
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
kebijakan tentang Keterbukaan Infromasi Publik telah diterapkan dengan mengupdate foto kegiatan sesuai tupoksi melalui media sosial maupun media cetak. Dan telah diterapkan SK Keterbukaan Informasi Publik seperti Website, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, tiktok dan helo..
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan namun masih terdapat kekurangan beberapa kasubsi dan Administrasi Tata Usaha yang sesuai dengan peta jabatan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai sesuai Surat Perintah yang tertera pada lampiran data dukung.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap penempatan pegawai setiap triwulan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilaksanakan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai yang terdapat di surat pengajuan pengisian jabatan kosong
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah diterapkan oleh unit kerja Kejaksaan Negeri Bangka Barat.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi lokal terkait performa kinerja per triwulan
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Sudah dilakukan Training Need Analyst dan ada laporan Training Need Analyst untuk pembangungan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Semua rencana pembangunan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolalaan kinerja pegawai.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Terdapat kesenjangan yang tidak begitu signifikan antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi masing-masing jabatan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Seluruh pegawai telah melakukan upaya pengembangan kompetensi seperti In House Training. Bukti dukung berupa surat permohonan narasumber dan dokumentasi In House Training
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap peserta yang akan mengikuti diklat berdasarkan kompetensi dan surat perintah dari Kejari
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi yang tertuang pada SKP masing-masing pegawai.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh ukuran kinerja individu yang dilakukan dalam SKP telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu dilakukan dengan cara priodik satu tahun sekali melalui penilaian SKP.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward sesuai dengan surat perintah.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Pelaksanaan penegakan disiplin sudah diterapkan dengan melakukan penilaian perilaku kerja berdasarkan (buku biru/waskat), buku harian, Daftar absensi harian, Absensi Apel kerja dan kegiatan kantor lainnya.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala seperti yang terdapat dalam aplikasi SIMKARI yaitu pada E-Kepegawaian dan E-Dosir.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan seperti penyusunan Renja, Renstra dan IKU.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja ).
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi pada hasil berupa LAKIP
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik Unit Kerja. Bukti dukung berupa dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Seluruh indikator kinerja unit kerja seluruh bidang telah SMART seperti kinerja tiap bidang dan pelayanan publik yang sudah tepat waktu
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Unit kerja telah menyusun laporan kinerja / LAKIP tepat waktu atau secara tahunan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja yang terdapat pada LAKIP telah memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Unit Kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan melalui pelatihan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public campaign telah dilakukan secara berkala melalui sosial media, iklan dan spanduk
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Unit kerja telah melakukan inovasi berupa from pengaduan. form whistle blowing system melalui website, selain itu juga dilakukan melalui sosial media atau hotline SMS/WA
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Kejari Bangka Barat menyediakan Pos Pelayanan Hukum dan Pos Peneriman Pengaduan Masyarakat
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Unit kerja melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunisasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan baik secara offline maupun online
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   50
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   50
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja yaitu bidang intelijen
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System telah diinternalisasi di Unit kerja seperti yang terdapat di website sert melalui HOTLINE SMS/WA Kejari Bangka Barat
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Unit Kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Inovasi yang telah dibuat oleh unit kerja yaitu Whistle Blowing System berbasis teknologi informasi yang terdapat di website www.kejari-bangkabarat.go.id
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. Bukti dukung berupa nota dinas Datun ke Intelijen dan Pidsus terkait pendampingan hukum Penagihan Piutang
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan Benturan kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja dengan membut nota dinas terkait benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Unit Kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang diterapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Standar pelayanan yang diterapkan di PTSP kejari Bangka Barat dan terdapat SK SIPPN dengan nomor : KEP-26/L.9.13/Cr.5/03/2021 Tanggal 31 Maret 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penghubung Pengelolaan SIPPN Kejaksaan Negeri Bangka Barat
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Unit Kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Poster maklumat pelayanan yang ada di ruang PTSP.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan Organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik Unit Kerja. Terdapat SOP pelayanan dan SOP PTSP
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Unit kerja sudah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Seluruh sosialisasi / pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima seperti melakukan In House Training dengan beberapa narasumber, ditunjukan duta pelayanan dan pelatihan kepada petugas pelayanan tentang etika pelayanan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media yaitu papan pengumuman yang terdapat di PTSP Kejari Bangka Barat, Website, Media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtobe, dll
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Unit kerja telah memiliki sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan. Jika pelaksana layanan tidak ramah atau meminta biaya tambahan kepada penerima layanan maka penyedia layanan akan diberikan sanksi berupa teguran. Reward yang diberikan kepada penerima layanan bagi yang melakukan pengaduan tidak sesuai standar akan mendapatkan minuman gratis dari Kejari Bangka Barat
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu yang bertempat di satu tempat yaitu di Pelayanan Terpadu Satu Pintu / PTSP meliputi Layanan Tilang, Layanan Izin Besuk, dll
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain yaitu DRIVE THRU BB, SI MAMI dan SI PAPI. Pelayanan Publik lainnya yaitu : Open Room, Ruang Menyusui, Toilet Disabilitas, Taman bermain anak, Ruang tunggu, tempat khusus merokok, poliklinik, parkir khusus disabilitas , parkir khusus Wanita, Kendaraan Pengantar Barang bukti, dll.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey Kepuasan masyrakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala setiap penerima layanan sudah mendapatkan pelayanan maka akan diberikan dokumen survei penilaian serta mengisi kotak kepuasan pelayanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media sosial kejari Bangka Barat seperti instagram, facebook, website, serta papan pengumuman yang ada di PTSP Kejari Bangka Barat
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Seluruh survey kepuasan masyarakat dilakukan tindak lanjut
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan