Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BANGKA SELATAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Ada, Dokumentasi rapat Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Nomor : KEP - 06/L.9.15/Cp.1 /01 /2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Nomor : KEP - 32/L.9.15/Cp.1 /09 /2021 tanggal 3 September 2021 tentang Perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Bangka Selatan.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Ada, Nota dinas rapat staf paripurna perihal Rencana Kegiatan TA 2021 dan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Undangan Rapat, Notulen Rapat, Dokumentasi Rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Aksi
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Aksi Buku profil Pembangunan Zona Integritas
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Ada Foto Apel Pencanangan ZI dan Rapat Staf Pembangunan ZI Dokumentasi sosialisasi ZI pada spanduk/baliho, website, media sosial Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Ada Absensi kehadiran rapat Dokumentasi rapat Notulen rapat.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Ada Absensi kehadiran rapat Dokumentasi rapat Notulen rapat Monev pembangunan Zona Integritas
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Ada Absensi kehadiran rapat Dokumentasi rapat Notulen rapat Hasil rekomendasi monev pembangunan Zona Integritas, Laporan tindak lanjut Rekomendasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Dokumentasi pimpinan sebagai role mode, Notulen Rapat pimpinan sebagai role model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- SK Agen perubahan, nomor KEP-11/L.9.15/Cp.1/03/2021 tentang Penetapan Agen Perubahan pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Dokumentasi kegiatan Rencana Tindak Agen Perubahan, Dokumen Monev Rencana Tindak Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Dokumentasi Kegiatan Ceramah Agama Dokumentasi Qoute Kata-Kata Bijak dan pembangunan budaya kerja dan pola pikir lainnya.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Ada. Lampiran daftar nama tim kerja pada Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Nomor : KEP - 06/L.9.15/Cp.1 /01 /2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Bangka Selatan. Dokumentasi Apel Pencanangan Dokumentasi Rapat Notulen Rapat
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Arsip Buku SOP masing-masing bidang pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- SOP, JUKNIS
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Monev SOP Lampiran Foto Kegiatan Notulen Rapat, Laporan hasil evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Sreenshoot Simkari: Aplikasi SIMKARI Aplikasi CMS Aplikasi E-Dosir
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Screenshoot Aplikasi SIMKARI (DRP SIMKARI Lengkap) Screnshoot Kenaikan Gaji Berkala pada aplikasi Puja Mandala Screnshoot Aplikasi E-Dosir
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Dokumentasi TV monitor kegiatan Dokumentasi PTSP Dokumentasi Website dan Media Sosial Kejari Bangka Selatan
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Laporan rapat evaluasi pemanfaatan IT, Dokumentasi Arsip
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Koordinasi dengan wartawan/media cetak. Screenshoot Website, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube. Dokumentasi Spanduk/Baliho layanan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi (PPI) Nomor : KEP-20/L.9.15/Cp.1/03/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Notulen rapat. Monev keterbukaan informasi publik Dokumentasi rapat Monev keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Surat usulan kebutuhan pegawai, Dokumen peta jabatan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Sprint Tupoksi Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tahun 2021, SPMT Pegawai, Dokumen Assesmen Pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Laporan hasil monev penempatan pegawai sesuai kebutuhan bidang dan kompetensi pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Sprint Mutasi lokal Kepala Kejaksaan Negeri bangka Selatan tahun 2021. Surat usulan mutasi pegawai, surat usulan promosi pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Sprint Mutasi lokal Kepala Kejaksaan Negeri bangka Selatan tahun 2021. Surat usulan mutasi pegawai.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Laporan hasil monev kegiatan mutasi internal
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Dokumentasi kegiatan In House Training. Laporan Kegiatan In House Training.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Usul Pegawai untuk mengikuti diklat. Hasil evaluasi kinerja pegawai (SKP).
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Laporan kegiatan Assesmen Dokumentasi kegiatan Matriks hasil assesment
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Rekomendasi Kasatker usulan pegawai mengikuti diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Dokumentasi kegiatan In House Training Laporan kegiatan In House Training
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Laporan kegiatan In House Training
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Dokumen Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Renstra
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Perjanjian Kinerja Rekapitulasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- Perjanjian Kinerja Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Buku catatan penilaian pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Dokumentasi pemberian reward kepada pegawai dengan capaian kinerja terbaik, dan pemberian paket mie instan kepada pengunjung jika pelayanan terlalu lama atau melewati batas waktu yang ditentukan.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Penilaian perilaku kerja (buku biru/waskat) Absensi dan Dokumentasi Apel Kerja Absensi Manual Pegawai, Dokumen bukti penegakkan disiplin (pemotongan remunerasi berdasarkan absensi), survey kepuasan publik Nota Dinas Kajari tentang penanggulangan penyebaran Covid-19 Dokumentasi disiplin pelaksanaan protokol Covid-19
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Tangkapan Layar Simkari DRP seluruh pegawai telah mutakhir Tangkapan Layar E-Dosir Laporan Bulanan Bidang Pembinaan Dokumentasi pemutakhiran data
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Dokumentasi rapat. Laporan/Notulen Rapat. Dokumen Renstra.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Dokumentasi penandatanganan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Tangkapan Layar pengisian aplikasi E-Monev secara periodik. Dokumentasi dan laporan notulen rapat monev capaian kinerja
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Dokumen RENSTRA, IKU dan PK
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Dokumen RENSTRA, IKU dan PK
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Dokumen IKU dan Renstra
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- LKJ
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Dokumen laporan LKJ
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Surat Perintah, Laporan Pelaksanaan, Diklat/Seminar/Sosialiasi/Pelatihan Mandiri
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Dokumentasi Seminar/diklat/sosialisasi/ pelatihan mandiri pegawai yang menangani akuntabilitas kinerja. Sertifikat keahlian pengelola keuangan.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Dokumentasi website, media sosial, banner, spanduk tentang gratifikasi.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- SK. Unit Pengendalian Gratifikasi, Laporan bulanan/monev Whistle Blowing System dan Gratifikasi, Bukti pengisian dan pelaporan E-LHKPN, LHKASN, SPT Tahunan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- SK. Tim Satgas SPIP, Laporan penyelenggaraan SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- Peta resiko yang dilengkapi dengan hasil identifikasi atau penilaian
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- Dokumentasi dan Hasil monitoring evaluasi resiko program kerja
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- Dokumentasi sosialisasi SPI
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Dokumentasi Laporan Masyarakat pada E-Lapdu di website Kejari Bangka Selatan Tangkapan Layar layanan e-lapdu
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   7
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   7
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- Laporan Monitoring dan Evaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Laporan Tindak Lanjut
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Tangkapan layar WBS pada website, Foto ruang sarana pelaporan.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- Surat Perintah Kajati tentang Pembentukan Unit UPP
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- Laporan/monev Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Laporan bulanan/monev Whistle Blowing System dan Gratifikasi
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Dokumen peta benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- SK. Tim Penanganan Benturan Kepentingan, SOP penanganan dan penyelesaian
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Laporan/monev penanganan benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Laporan/monev penanganan benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Laporan/monev penanganan benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- SOP standar prosedur, biaya, dan waktu pada semua jenis layanan SOP Layanan SK Pejabat Penghubung SIPPN Nomor : KEP-13/L/9/15/Cp.1/2021 tentang Penetapan Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Dokumentasi Maklumat Pelayanan Foto SOP pelayanan Foto alur pelayanan Foto SOP biaya/tarif, jam pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- SOP setiap jenis layanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Review/Monev standar layanan atau SOP layanan Dokumentasi ruang layanan dan sarana prasarana pelayanan publik Tindak Lanjut Monev Layanan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
D
- Belum dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
B
- Foto spanduk layanan, Tangkapan layar website dan media sosial
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
-
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Foto dokumentasi PTSP Foto TV media informasi Foto ruang-ruang untuk umum (ruang tunggu, toilet, hiburan, minum, ruang laktasi, ruang klinik kesehatan, sarana untuk disabilitas, tanda pengenal tamu, lemari penitipan barang, pojok baca, pos pelayanan hukum gratis, pos pelayanan tilang, parkir khusus wanita dan disabilitas, ruang konsultasi penyidik, ruang diversi, ruang tahap II, fasilitas cuci tangan, pengecek suhu tubuh, handsanitizer)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Dokumentasi inovasi layanan (E-PTSP), LASEHATI, PETIK, BETAH ALWAYS ON, SIDANG ONLINE, JPN-PEDE, POS PELAYANAN HUKUM DI DESA, MOBIL PINTAR, IKON SIGEMAS, SISTEM SI BABANG TERASI, DESAK, DRIVE THRU TILANG, COD TILANG, PODCAST, PIA NANAS, TERAS ADHYAKSA ON THE ROAD)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Laporan hasil survey
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
C
- Hasil survey kepuasan masyarakat belum dapat diakses secara terbuka
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
D
- Dokumentasi kegiatan, Data tindak lanjut hasil survei
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan