Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BANGKA TENGAH
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK Nomor:KEP-03/L.9.16/Cr.5/01/2021 Tanggal 29 Januari 2021 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
1. Nota Dinas Undangan Rapat Pembentukan Tim Kerja 2. Dokumentasi Foto Kegiatan Rapat Pembentukan Tim Kerja 3. Notulen Rapat Pembentukan Tim Kerja 4.SK Nomor:KEP-03/L.9.16/Cr.5/01/2021 Tanggal 29 Januari 2021 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
1. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas 2. Dokumentasi Foto Sosialisasi Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam Apel Pagi
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Pembangunan WBK/WBBM 2021 telah disosialisasikan melaui akun Media Sosial seperti : - Intagram @kejaribateng.id https://instagram.com/kejaribateng.id, - Halaman Facebook Kejari Bateng https://www.facebook.com/bangkatengah.kejari, - Youtube Channel Kejaksaan Negeri Bangka Tengah https://www.youtube.com/channel/UCdbI48SF_1gmzoR9KQSmqaA, - Website Resmi http://kejari-bangkatengah.kejaksaan.go.id/ - Twitter Kejaksaan Negeri Bangka Tengah : https://twitter.com/kejaribateng
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Laporan Kegiatan Rapat Evaluasi Rencana Pembangunan Zona Integritas
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Laporan Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Laporan Kegiatan Rapat Tindaklanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Dokumentasi Pimpinan sebagai Role model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
1.SK Nomor:KEP-03.a/L.9.16/Cr.5/01/2021 Tanggal 29 Januari 2021 Tentang Penunjukan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM 2. Dokumen Rencana Tindak Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
1. Dokumentasi Kegiatan Siraman Rohani 2. Dokumentasi Kegiatan In House Training
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
1. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Kajari, Para Kasi dan Kasubag, Jaksa dan Tata Usaha 2. Dokumentasi Foto Sosialisasi Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam Apel Pagi
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
1. SOP Penerimaan Surat Masuk (Bidang Pembinaan) 2. SOP Pelayanan Hukum dan Penerimaan Laporan/Aduan (Lapdu) (Bidang Intelijen) 3. SOP Penyerahan tersangka dan Barang Bukti (Bidang Pidum) 4. SOP Penetapan Status Sita Narkoba (Bidang Pidum) 5. SOP Perpanjangan Penahanan (Bidang Pidum) 6. SOP Penerimaan Laporan/Aduan (Bidang Pidsus) 7. SOP Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Bidang Pidsus) 8. SOP Pemberian Pelayanan Hukum Secara Tertulis (Bidang Datun) 9. SOP Pengambilan Barang Bukti (Bidang Barang Bukti) 10. SOP Pelayanan Pengaduan Berbasis Online/Website (Bidang Intelijen) 11. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Penanganan Perkara (Bidang Intelijen) 12. SOP Jaksa Masuk Sekolah (JMS) (Bidang Intelijen) 13. SOP Permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis (Bidang Intelijen) 14. SOP Pengelolaan Media Sosial (Medsos) (Bidang Intelijen) 15. SOP Penerimaan Laporan dan Pengaduan pada Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (Bidang Intelijen)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
1. SOP Penerimaan Surat Masuk (Bidang Pembinaan) 2. SOP Pelayanan Hukum dan Penerimaan Laporan/Aduan (Lapdu) (Bidang Intelijen) 3. SOP Penyerahan tersangka dan Barang Bukti (Bidang Pidum) 4. SOP Penetapan Status Sita Narkoba (Bidang Pidum) 5. SOP Perpanjangan Penahanan (Bidang Pidum) 6. SOP Penerimaan Laporan/Aduan (Bidang Pidsus) 7. SOP Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Bidang Pidsus) 8. SOP Pemberian Pelayanan Hukum Secara Tertulis (Bidang Datun) 9. SOP Pengambilan Barang Bukti (Bidang Barang Bukti) 10. SOP Pelayanan Pengaduan Berbasis Online/Website (Bidang Intelijen) 11. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Penanganan Perkara (Bidang Intelijen) 12. SOP Jaksa Masuk Sekolah (JMS) (Bidang Intelijen) 13. SOP Permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis (Bidang Intelijen) 14. SOP Pengelolaan Media Sosial (Medsos) (Bidang Intelijen) 15. SOP Penerimaan Laporan dan Pengaduan pada Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (Bidang Intelijen)
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Laporan Hasil Evaluasi SOP, Undangan Rapat, Notulen Rapat dan Foto Rapat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Tangkapan Layar Aplikasi SIMKARI Aplikasi CMS, Aplikasi E-Dosir
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Tangkapan Layar Aplikasi SIMKARI (DRP SIMKARI Lengkap)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi Informasi seperti E-Tilang, E-Buku Tamu, Sosial Media dan SMS/WA
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Foto Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Surat Perintah Pejabat Pengelola Informasi Publik, Koordinasi dengan wartawan/media cetak, Screenshoot Website, Facebook, Instagram, Youtube, Dokumentasi Spanduk/Baliho layanan Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah Nomor PRINT-02/L.9.16/Dsb.4/01/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, Pos Pelayanan Hukum (PPH) dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPM) tahun 2021
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Foto Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
1. Surat Usulan Kebutuhan Pegawai ke Kejati Nomor B-636/L.9.16/Cp.1/04/2021 tanggal 21 April 2021 2. Peta Jabatan Kejaksaan Negeri Bangka Tengah
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Surat Perintah Nomor PRINT-122/L.9.16/Cp.1/09/2020 tanggal 1 September 2020 dan Surat Perintah Nomor PRINT-123/L.9.16/Cp.1/09/2020 tanggal 1 September 2020
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Dokumentasi dan Laporan Monitoring Evaluasi terhadap Penempatan Pegawai Nomor:B-1756.a/L.9.16/Cp.1/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Sprint Mutasi lokal Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah Nomor :PRINT-122/L.9.16/Cp.1/09/2020 tanggal 1 September 2020 dan PRINT-123/L.9.16/Cp.1/09/2020 tanggal 1 September 2020, Surat Usulan Promosi Jabatan Nomor:B-416.a/L.9.16/Cp.1/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 dan Nomor: B-417.a/L.9.16/Cp.1/04/2021 tanggal 12 April 2021
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Surat Usulan Promosi Jabatan Nomor:B-416.a/L.9.16/Cp.1/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 dan Nomor: B-417.a/L.9.16/Cp.1/04/2021 tanggal 12 April 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Dokumentasi dan Laporan Monitoring Evaluasi kagiatan Mutasi Internal Nomor:B-438/L.9.16/Cr.2/03/2021 tanggal 3 Maret 2021
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
1. Dokumentasi kegiatan In House Training 2. Laporan Kegiatan In House Training
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Surat Usulan Pegawai untuk mengikuti Diklat Nomor: B-416.a/L.9.16/Cu.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 Hal Usulan Diklat PIM IV Tahun 2021
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Laporan kegiatan Assesmen
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Surat Usulan Pegawai untuk mengikuti Diklat Nomor B-564/L.9.16/Cu.1/01/2020 tanggal 2 Januari 2020
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Dokumentasi Kegiatan Kursus Bahasa Inggris - Dokumentasi Kegiatan In House Training Solusi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Laporan Kegiatan In House Training
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) 2. Perjanjian Kinerja 3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
1. Perjanjian Kinerja 2. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
1. Perjanjian Kinerja 2. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
Tidak
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
1. Penilaian Perilaku Kerja (Buku Biru/Waskat) 2. Buku Harian 3. Daftar Absensi Harian, Absensi Apel Kerja dan Kegiatan Kantor Lainnya 4. Dokumentasi Kegiatan Apel Kerja 5. Dokumen bukti penegakkan disiplin (pemotongan remunerasi berdasarkan absensi) 6. Kotak Pengaduan atau Hotline untuk mengetahui pelanggaran disiplin pegawai
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Tangkapan Layar Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian pada SIMKARI - DRP Seluruh Pegawai Telah Mutakhir - Tangkapan Layar E-Dosir - Laporan Bulanan Bidang Pembinaan (termasuk Lapbul Pemutakhiran Data L.Cr.1 dan Lapbul Kepegawaian) - Dokumentasi kegiatan pemutakhiran data
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
1. Dokumentasi Kegiatan Rapat Penyusunan Perencanaan 2. Dokumen Penyusunan RENJA, RENSTRA dan IKU
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
1. Dokumentasi Kegiatan Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja 2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
1. Dokumentasi Kegiatan Rapat Pemantauan Pencapaian Kinerja 2. Tangkapan Layar Pengisian Aplikasi E-Monev secara Periodik
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen RENSTRA, RENJA, IKU dan PK
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen RENSTRA, RENJA, IKU dan PK
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Dokumen Laporan Kinerja
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Dokumen Laporan Kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Surat Perintah Nomor PRINT-140/L.9.16/Cp.1/03/2020 tanggal 9 Maret 2020 untuk Mengikuti Sosialisasi CMS Pidum, Pidsus dan SPPT-TI Angkatan VI Tahun 2020
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Surat Perintah Nomor PRINT-140/L.9.16/Cp.1/03/2020 tanggal 9 Maret 2020 untuk Mengikuti Sosialisasi CMS Pidum, Pidsus dan SPPT-TI Angkatan VI Tahun 2020
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Dokumentasi website, media sosial, banner, spanduk tentang anti gratifikasi, anti suap menyuap, anti korupsi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Telah dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah Nomor:KEP-20/L.9.16/Cr.5/02/2021 tanggal 01 Februari 2021
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah Nomor PRINT-02/L.9.16/Dsb.4/01/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, Pos Pelayanan Hukum (PPH) dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPM) tahun 2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Peta resiko Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada lingkungan Kejaksaan Negeri Bangka Tengah
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
C
-
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
C
-
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Tangkapan Layar Kontak untuk Pengaduan Masyarakat di Nomor Handphone 0811 7814 544 dan WA 0811 7814 544 yang dapat dilihat di web http://http://kejari-bangkatengah.kejaksaan.go.id/
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
Tangkapan Layar Kontak untuk Pengaduan Masyarakat di Nomor Handphone 0811 7814 544 dan WA 0811 7814 544 yang dapat dilihat di web http://http://kejari-bangkatengah.kejaksaan.go.id/
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Tangkapan Layar Kontak untuk Pengaduan Masyarakat di Nomor Handphone 0811 7814 544 dan WA 0811 7814 544 yang dapat dilihat di web http://http://kejari-bangkatengah.kejaksaan.go.id/
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Tangkapan layar WBS pada website, Foto ruang sarana pelaporan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Surat Perintah Kajati tentang Pembentukan Unit UPP
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
C
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
-
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Nota Dinas Kasatker Hal penanganan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas kedinasan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Foto Sosialisasi SOP penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
Foto Sosialisasi SOP penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Foto Sosialisasi SOP penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Foto Sosialisasi SOP penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
1. SOP Penerimaan Surat Masuk (Bidang Pembinaan) 2. SOP Pelayanan Hukum dan Penerimaan Laporan/Aduan (Lapdu) (Bidang Intelijen) 3. SOP Penyerahan tersangka dan Barang Bukti (Bidang Pidum) 4. SOP Penetapan Status Sita Narkoba (Bidang Pidum) 5. SOP Perpanjangan Penahanan (Bidang Pidum) 6. SOP Penerimaan Laporan/Aduan (Bidang Pidsus) 7. SOP Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Bidang Pidsus) 8. SOP Pemberian Pelayanan Hukum Secara Tertulis (Bidang Datun) 9. SOP Pengambilan Barang Bukti (Bidang Barang Bukti) 10. SOP Pelayanan Pengaduan Berbasis Online/Website (Bidang Intelijen) 11. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Penanganan Perkara (Bidang Intelijen) 12. SOP Jaksa Masuk Sekolah (JMS) (Bidang Intelijen) 13. SOP Permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis (Bidang Intelijen) 14. SOP Pengelolaan Media Sosial (Medsos) (Bidang Intelijen) 15. SOP Penerimaan Laporan dan Pengaduan pada Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (Bidang Intelijen)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
1. Dokumentasi Pemasangan SOP pada Area Pelayanan 2. Dokumentasi Pemasangan Maklumat Pelayanan 3. Dokumentasi Jam Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
1. SOP Penerimaan Surat Masuk (Bidang Pembinaan) 2. SOP Pelayanan Hukum dan Penerimaan Laporan/Aduan (Lapdu) (Bidang Intelijen) 3. SOP Penyerahan tersangka dan Barang Bukti (Bidang Pidum) 4. SOP Penetapan Status Sita Narkoba (Bidang Pidum) 5. SOP Perpanjangan Penahanan (Bidang Pidum) 6. SOP Penerimaan Laporan/Aduan (Bidang Pidsus) 7. SOP Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Bidang Pidsus) 8. SOP Pemberian Pelayanan Hukum Secara Tertulis (Bidang Datun) 9. SOP Pengambilan Barang Bukti (Bidang Barang Bukti) 10. SOP Pelayanan Pengaduan Berbasis Online/Website (Bidang Intelijen) 11. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Penanganan Perkara (Bidang Intelijen) 12. SOP Jaksa Masuk Sekolah (JMS) (Bidang Intelijen) 13. SOP Permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis (Bidang Intelijen) 14. SOP Pengelolaan Media Sosial (Medsos) (Bidang Intelijen) 15. SOP Penerimaan Laporan dan Pengaduan pada Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (Bidang Intelijen)
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Laporan Reviu dan Perbaikan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
Dokumentasi Kegiatan Petugas Pelayanan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Media Informasi Layanan seperti : Intagram @kejaribateng.id https://instagram.com/kejaribateng.id, Halaman Facebook Kejari Bateng https://www.facebook.com/kejari.bateng.71, Youtube Channel Kejaksaan Negeri Bangka Tengah https://www.youtube.com/channel/UCdbI48SF_1gmzoR9KQSmqaA, Website Resmi http://kejari-bangkatengah.kejaksaan.go.id/
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
-
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Dokumentasi Ruangan-ruangan PTSP dan Dokumentasi Fasilitas Umum
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
Tangkapan Layar Inovasi Pelayanan "SiAntar (Siap Antar Barang Bukti)" dan "SICEKATAN (SIAP CEPAT AKURAT ANTAR TILANG)" di Website http://http://kejari-bangkatengah.kejaksaan.go.id/
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Laporan hasil survey
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Tangkapan layar hasil survey pada media sosial/website
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
Dokumentasi Kegiatan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan