Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI SUMATERA BARAT
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibentuk Tim Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Kajati Nomor : KEP - 02 /L.3/Cr/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Kelompok Kerja Pembangunan ZI WBK menuju WBBM Kejati Sumbar Tahun 2021.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota tim pembangunan ZI pada Kejati Sumbar telah melalui prosedur yang jelas dengan melibatkan para Asisten dan Kabag TU untuk menyeleksi pegawai yang berintegritas dan berkompeten menjadi tim pembangunan ZI.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Kejati Sumbar telah memiliki Dokumen Rencana Kerja (Kegiatan) Pembangunan ZI WBK menuju WBBM yang disusun bersama dengan seluruh Tim Kelompok Kerja Pembanguna Zona Integritas Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Terdapat target-target yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM sehingga rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja pembangunan ZI dapat berjalan baik.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Kejati Sumbar telah mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM melalui sosial media FB (Kejati Sumbar New), Instagram (@kejatisumbarnew), Twitter, Website (https://kejati-sumaterabarat.kejaksaan.go.id), Spanduk, Videotron, Media Cetak dan Mobil Penyuluhan dan Pelayanan Hukum Hukum Keliling, LED Running Text, dan lain-lain.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan Pembangunan ZI pada Kejati Sumbar telah sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja (Kegiatan) Pembangunan ZI Kejati Sumbar
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Kajati Sumbar telah membentuk TIM PENILAI DAERAH (TPD) berdasarkan Keputusan Kajati Sumbar Nomor : KEP-18/L.3/Cr/03/2021 yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian terhadap pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Kejaksaan Negeri Se-Sumatera Barat. TPD telah mengundang seluruh Kajari Se-Sumbar dan Tim POKJA nya untuk melakukan presentasi pembangunan ZI di kantor Kejati Sumbar, juga TPD telah melakukan penilaian langsung (on the spot) terhadap satker yang akan di usulkan ke TPI.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh tim kerja atas persiapan dan pelaksanaan pembangunan ZI telah ditindaklanjuti dengan melengkapi data dukung dan perbaikan pelayanan kearah yang lebih baik dengan membuatkan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI dari Wakajati selaku Ketua Pembangunan ZI kepada Kepala Kejaksaan Tinggi selaku Pengarah Pembangunan ZI
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kajati sebagai role model selalu menunjukkan contoh yang baik kepada seluruh pegawai kejati sumbar dengan datang lebih awal dan mampu menggerakkan bawahan. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat juga telah memberikan arahan dan nilai-nilai integritas kepada seluruh jaksa dan pegawai dalam pelaksaanaan tugas dan penguatan fungsi kelembagaan dengan peningkatan penegakan anti korupsi dan bersinergi dengan KPK dan Kepolisian dalam kegiatan In House Training dan arahan pada kegiatan rapat paripurna.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah menetapkan Agen Perubahan melalui SK nomor : KEP – 09 /L.3/Cr/02/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Agen Perubahan (Agent of Change) pada Kejati Sumbar.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Kajati dan unsur pimpinan telah membangun budaya kerja dan pola pikir dilingkungan satker kejati sumbar dengan menerapkan reward dan punishment serta bekerja sesuai SOP, Juklak, Juknis dan Quote kata-kata bijak yang mampu memberikan energi positif kepada pegawai. Salah satu nya yaitu melalui program pemeriksaan yang transparan dan humanis dan Kejati selalu mengedepankan kepedulian sosial dalam lingkungan kantor.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh element pada Kejati Sumbar terlibat dalam pembangunan ZI mulai dari PPNPN sampai Pegawai dan Pimpinan, telah ada yel-yel, slogan, kata-kata bijak yang memberikan semangat kerja. Seluruh bidang terlibat aktif dalam pembangunan ZI dengan melakukan kegiatan dan pelayanan kepada publik baik di kejati, kantor gubernur pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, pada Mapolda Sumbar serta Pelayanan Publik di Mall Transsmart Padang..
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP pada Kejati Sumbar sudah mengacu pada peta proses bisnis (alur pekerjaan) masing-masing bidang dan sesuai kumpulan Peraturan Jaksa Agung R.I dan menciptakan berbagai inovasi dengan SOP turunan yang telah ada dengan tujuan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. SOP tersebut disusun sedemikian rupa menjadi lebih menarik. (SOP Bidang Datun, SOP Bidang Intelijen, SOP Bidang Pengawasan, SOP Bidang Pidum, SOP Bidang Pidsus, SOP Penerimaan Tamu, SOP Silabina Next Generation, SOP E-Santiang dan E-Datun)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah menerapkan seluruh SOP yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dan juga menciptakan inovasi SOP turunan atas layanan kepada masyarakat, seperti SOP Silabina Next Generation, e-Santiang, e-Datun, Drive Thru PTSP, Penerimaan Tamu di PTSP, dan lain-lain.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
SOP yang telah ada, telah dievaluasi oleh bidang terkait dengan tujuan menciptakan cara kerja dan langkah kerja yang efektif dan efisien sehinggan dapat memberikan penegakan hukum dan pelayanan maksimal kepada masyarakat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Pengukuran Kinerja pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah menggunakan sarana Teknologi Informasi yaitu pengunaan Aplikasi Case Management System (CMS) terkait penataan manajemen perkara bidang teknis dan Aplikasi SIPEDE terkait dengan penataan persuratan secara elektronik sampai level terbawah serta Kejati Sumbar juga membuat inovasi Aplikasi E-Office
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Telah memiliki penataan manajemen SDM menggunakan Teknologi informasi dengan menciptakan inovasi Aplikasi Kepegawaian yang bernama LANTAI ENAM
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pelayanan publik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah menggunakan Teknologi Informasi dalam bentuk sosial media antara lain, Instagram, Facebook, Twitter, Website, Videotron dan telah dibentuk Sistem Informasi Pelayanan Publik melalui Surat Keputusaan Kajati Sumbar Nomor : KEP-04/L.3/Cr/01/2021 Tanggal 07 Januari 2021 yang memastikan Informasi kepada masyarakat dapat diakses dengan mudah dan transparan serta disediakannya ruang media center.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Monitoring dan Evaluasi telah dilakukan terhadap pemanfaat teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pelayanan kepada publik namun belum secara berkala. untuk selanjutnya akan dilakukan monev secara berkala dengan menggunakan metode e-survey.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejati Sumbar memiliki Pejabat Pengelola Informasi Publik yang menyebarkan seluruh informasi penanganan perkara dan pelayanan kepada masyarakat secara akurat, tepat dan cepat. Dalam hal ini Kajati Sumbar melalui Surat Keputusan nya Nomor : KEP-21/L.3/Cr/04/2021 tanggal 01 April, menunjuk Kepala Seksi Penerangan Hukum sebagai Pejabat Pengelola Informasi Publik Kejati Sumbar.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan dengan mengecek setiap berita yang diposting apakah berjarak terlalu lama dengan waktu pelaksanaan kegiatan oleh bagian penerangan hukum, apakah berita dimaksud telah diakses secara masif oleh pegawai
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Sub Bagian Kepegawaian pada Kejati Sumbar telah menyusun Dokumen Kebutuhan Pegawai yang mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan, sebagai contoh Calon Auditor An. Stifany Dian Anggraini telah ditempatkan dibidang pengawasan dan Pengawalan Tahan ditempatkan dibidang Pidum dan Pidsus berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Terhadap penempatan pegawai tersebut telah dilakukan evaluasi guna menilai kemampuan kerja yang bersangkutan dengan bidang pekerjaan dan ilmu akademik nya.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan mutasi internal pada Kejati Sumbar yaitu Kasi Penkum menjadi kasi Tindak Pidana teroris, Kasih Tindak Pidana Teroris menggantikasi Bapak hanafi menjadi Kasi pada Bidang Intelijen dan mutasi tata usaha. Inovasi pengembangan karir pegawai juga dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Tipikor. Anggota satgassus dipilih pegawai berintegritas dan berkompeten dalam penangangan perkara tipikor.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Mutasi Internal tersebut dilakukan dengan menilai dan memperhatikan kompetensi jabatan serta kemampuan pegawai tersebut yang mana sebelum mutasi internal ini Bapak Kajati beserta unsur pimpinan mengadakan rapat pimpinan guna membahas mutasi internal ini. Mutasi antar jabatan atas Nama Stifany Dian Anggraini sbg Auditor dan Rizal Gusman sbg Pengawal Tahanan di Pidsus.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dan pelaksanaan mutasi lokal antar satuan kerja pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
TNA atau Analisis Kebutuhan Pelatihan telah dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, mengidentifikasi jenis kebutuhan diklat, serta waktu diklat yang efektif untuk dilaksanakan.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Sebagian besar penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dengan membuat usulan kebutuhan diklat. Contoh: Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) An. Muslianto, SH, Pengki Sumardi, SH dan Tanti Taher, SH dengan Surat Perintah Nomor : PRIN-637/L.3/Cp.2/06/2021 Tanggal 16 Juni 2021.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan namun persentasenya tidak besar. Guna meminimalisir itu pihak Kejati Sumbar menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan Bidang Pembinaan mendorong dengan memberikan izin belajar bagi pegawai yang melaksanakan kuliah dengan biaya sendiri. Melakukan assesment sederhana kepada pegawai sesuai tugas dan jabatannya berupa wanwancara kemudian Membandingkan hasil assesment dengan standar kompetensi jabatan berupa laporan;
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Sebagian besar pegawai telah memperoleh kesempatan/hak mengikuti diklat maupun pengembangan diri, adapun kegiatan diklat dimaksud antara lain Diklat TAK, Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa serta diklat teknis. Wujud pengembangan kompetensi pegawai melalui inovasi penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas Pegawai melalui program Pembentukan Satuan Tugas Khusus Tipikor. Kejati Sumbar juga memberikan dukungan penuh kepada pegawai yang melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Contoh: Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) An. Muslianto, SH, Pengki Sumardi, SH dan Tanti Taher, SH dengan Surat Perintah Nomor : PRIN-637/L.3/Cp.2/06/2021 Tanggal 16 Juni 2021.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Seluruh pegawai telah mengikuti diklat, pelatihan, inhouse training seperti diklat teknis, manajemen dan keuangan. Contoh Diklat Kepemimpinan Administrator (PKA) An.La Ode Muhammad Nusrim, S.H dengan Surat Perintah Nomor : PRIN-287/L.3/Cp.2/03/2021 tanggal 15 Maret 2021
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi pegawai melalui monev pimpinan terhadap para pegawai yang telah mengikuti diklatdan ditindaklanjuti dengan mutasi lokal
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Terkait dengan kinerja organisasi serta Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja Individu telah selaras dengan Sasaran Kinerja Pegawai, dengan Dokumen Pendukung: 1. Renja 2. PK Individu 3. SKP 4. Dokumen IKU
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ukuran Kinerja Individu pegawai kejati sumbar telah sesuai dengan Indikator Kinerja Individu level diatasnya yang menggambarkan kesesuaian pekerjaan antara atasan dan bawahan dengan bidang nya. Dokumen Pendukung seperti Perjanjian Kinerja Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran Kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dilakukan secara bulanan terhadap masing-masing pegawai oleh atasan langsung lalu melaporkan kepada pimpinan guna menjaga produktifitas setiap pegawai, dengan data dukung buku waskat pegawai dan SKP Pegawai secara Periodik.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Terhadap hasil penilaian kinerja individu, dijadikan dasar untuk pemberian Reward pegawai teladan atau pengembangan karir oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat beserta unsur pimpinan, dengan data dukung : 1. PK Individu 2. SKP 3. Buku Waskat Kepegawaian 4. Perjanjian Kinerja
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat komit terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku dilaksanakan/diimplementasikan secara kontinu dengan penggunaan media informasi berupa banner dan spanduk, dengan data dukung : 1. ABSEN HARIAN PEGAWAI 2. BUKU WASKAT 3. BUKU BIRU
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data Informasi Kepegawaian telah di update secara berkala terhadap seluruh pegawai, yaitu data pada SIMKARI dan e-Dosir. Terhadap pembaharuan pengisian e-Dosir, seluruh pegawai menyiapkan seluruh dokumen kepegawaiannya berupa hardcopy dan scan pdf untuk di upload di aplikasi tersebut.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai Role Model terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan, baik penyusunan dokumen rencana pembangunan ZI maupun penyusunan rencana anggaran. Dengan data dukung : 1. DAFTAR HADIR; 2. NOTULEN-NOTULEN; 3. DOKUMENTASI; 4. Renja; 5. IKU
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai Role Model terlibat langsung dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, agar pimpinan dapat memastikan kesungguhan setiap bawahannya dalam mencapai target kinerja. Pimpinan juga dapat memantau pemeriksaan saksi, korban maupun tersangka secara transparan dan pelayanan humanis.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selaku pimpinan satker rutin melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala terhadap seluruh bidang untuk memastikan apakah target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dicapai dan memastikan seluruh personil tidak keluar jalur dengan membuat layanan dan inovasi inovasi untuk meningkatkan capaian kinerja, data dukung nya Screenshot Aplikasi Monev SMART Kemenkeu.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejati Sumbar telah menyusun dan mempunyai dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan sesuai rencana. Dokumen Pendukung yaitu : Renja, Renstra, Dokumen Renca Pembangunan ZI, Dokumen Rencana Kebutuhan Anggaran.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Perencanaan Kejati Sumbar telah berorientasi pada Hasil. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai role model berperan aktif ikut andil dalam penetapan dokumen perencanaan.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejati Sumbar telah memiliki IKU yang digunakan sebagai bahan acuan atau indikator kinerja yang akan dilakukan.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Seluruh Indikator Kinerja Kejati Sumbar telah SMART. Inovasi program kinerja terhadap indikator SMART yang telah ditetapkan yaitu menciptakan Layanan Hukum Publik dengan nama Aplikasi e-Santiang (Inovasi Layanan Bidang Intelijen) dan membuat Ruang Media Center.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja Kejati Sumbar telah disusun tepat waktu.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh Pelaporan Kinerja Kejati Sumbar telah memberikan informasi tentang kinerja semua bidang. Salah satunya pelaporan Kegiatan Pendampingan Pembebasan Lahan untuk pembangunan Jalan Tol yang mana ini merupakan Program Pengamanan Proyek Strategis Nasional. Pelaporan terhadap inovasi pelayanan hukum gratis kepada masyarakat (program Jaksa Masuk Mall), serta Pelaporan pembentukan posko koordinasi penegakan hukum untuk mempercepat proses penanganan perkara.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, seperti Diklat dan Sertifikasi Bendahara yang diikuti oleh bendahara, serta sertifikasi Pengadaan barang dan jasa. Pada tahun anggaran 2020 Kejati Sumbar memperoleh predikat 2 terbaik dari Kementerian Keuangan melalui KPPN sebagai dalam hal pengelolaan anggaran dan capaian kinerja.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja pada Kejati Sumbar dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten yang telah memiliki sertifikasi kompetensi
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Satker Kejati Sumbar telah melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi baik kepada internal maupun eksternal melalui sarana teknologi informasi dan himbauan langsung. Publikasi pada website/medsos Kejati Sumbar tentang anti gratifikasi, anti suap, dan anti korupsi. 2. Pemasangan kamera CCTV di kantor Kejari Bukittinggi 3. public campaign berupa pemasangan spanduk, baliho, Jaksa Menyapa dan lain-lain.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
UPG telah diimplementasikan oleh Unit UPG sesuai SOP ditetapkan pimpinan dengan implementasi Kajati sebagai role model melaporkan kepada unit UPG pemberian cenderamata dari Pegadaian dalam rangka MoU dan sesuai dengan ketentuan gratifikasi tidak termasuk kelompok gratifikasi selanjutnya Aswas selaku APIP juga melaporkan cenderamata dari pihak Perbankan. (Keputusan Kajati Nomor : KEP-34/L.3/Hs/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Pembentukan Petugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)). Telah dilakukan Penelaahan terhadap Tim UPG berdasarkan Nota Dinas Aswas ke Kajati Nomor : ND-02/L.3.6/Hs/UPG/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 hal Telaahan terhadap Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Bidang Pengawasan Kejati Sumbar telah membangun seluruh lingkungan pengendalian yang ditetapkan organisasi. Data Dukung yaitu : Buku Waskat, Pemasangan CCTV, Pelaporan yang informatif.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Kejati Sumbar sudah melakukan penilaian resiko sesuai yang telah ditetapkan organisasi. Untuk SPIP sudah mendapat nilai maturitas sebesar 3,63 dengan melakukan pengendalian internal dalam menerapkan dan membuat SOP turunan dari SOP Pusat. Telah dibuat Peta Resiko Program Kerja SPIP. Laporan Monev terhadap Maturitas SPIP di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor : ND-85/L.3.7/Hs/06/2021 Tanggal 17 Juni 2021.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Bidang Pengawasan Kejati Sumbar telah melakukan kegiatan pengendalian dengan membuat peta resiko untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi. Salah satu contoh upaya pengendalian bidang tipikor yaitu menciptakan inovasi penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas Pegawai melalui program Pembentukan Satuan Tugas Khusus Tipikor. Laporan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Nomor : R-213/L.3.1/Cr/06/2021 tanggal 04 Juni 2021.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Sistem Pengendalian Internal pada Kejati Sumbar telah disosialisasi kepada seluruh pegawai di Aula Lantai 3 dengan melibatkan seluruh pegawai kejati sumbar.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kebijakan Pengaduan telah diimplementasikan kepada masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melalui Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor : KEP-32/L.3/Hs/06/2021 tentang Pembentukan Petugas Unit Perlindungan Pelapor (UPP) pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   4
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   4
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Monitoring dan Evaluasi atas pengaduan masyarakat dilakukan secara berkala oleh bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menggunakan Dokumen Alur Pengaduan Masyarakat.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasi evaluasi penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh bidang pengawasan Kejati Sumbar. Telah ditindaklanjuti dari 4 yang ditindaklanjuti telah dijatuhi hukuman disiplin 1 dan menunggu penetapan hukuman disiplin 3.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Wistle Blowing System sudah diinternalisasikan oleh Ketua RB dan Bidang Pengawasan Kepada seluruh Pegawai Kejati Sumbar bersamaan dengan kegiatan sosialisasi SPIP
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
WBS telah diterapkan di Kejati Sumbar. Kajati Sumbar telah menandatangani Kep Tim / Petugas Unit WBS dengan Nomor : PRINT-639/L.3/Hs/06/2021 tentang Petugas Unit Whistle Blowing System pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Monitoring dan Evaluasi WBS telah diterapkan dan dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan namun belum dilaksanakan secara berkala. Telah dibuatkan Alur Pelaporan Whistle Blowing System.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Sebagian Besar Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh Bidang Pengawasan Kejati Sumbar
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Telah dibuat peta benturan kepentingan di lingkungan Satker (jenis-jenis aktivitas/ hal yang terkait dengan benturan kepentingan) dan pengiriman data penanganan benturan kepentingan bidang intelijen dengan nodis Nomor : B-96/L.3.3/Dti/06/2021, bidang tindak pidanan umum dengan nodis nomor : ND-44/L.3.4/Es/06/2021, bidang tindak pidana khusus dengan nodis nomor : ND-113/L.3.5/Fd.1/6/2021, bidang datun dengan nodis nomor : B-188/L.3.6/Gs.2/06/2021 dan bidang pembinaan dengan nodis nomor : ND-25/L.3.2/Cr/06/2021.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Telah dibuat SOP penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan dengan melibatkan bidang-bidang yang berkepentingan dan telah disosialisasikan serta diinternalisasikan. Laporan Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan Nomor : R-120/L.3.1/Cr/06/2021 tanggal 02 Juni 2021. Dokumen Notulen Rapat Penanganan dan Penyelesaian Benturan Kepentingan Pembangunan ZI pada Kejati Sumbar.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Sebagian Besar Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan oleh bidang terkait pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat berdasarkan : 1. Dokumen SOP Penanganan dan Penyelesaian Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. 2. Dokumen Tahap Pelaksanaan Penyelesaian Penanganan Benturan Kepentingan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. 3. Dokumen Jenis Benturan Kepentingan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. 4. Peta Benturan Kepentingan. 5. Notulen Rapat Penanganan dan Penyelesaian Benturaan Kepentingan Pembangunan ZI pada Kejati Sumbar.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Kejati Sumbar telah melakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan namun belum secara berkala dengan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Nomor : R-123/L.3.1/Cr/6/2021 tanggal 02 Juni 2021.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti sebagian oleh Kejati Sumbar melalui Laporan Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan dan Rekomendasinya Nomor : R-125/L.3.1/Cr/06/2021 tanggal 03 Juni 2021.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejati Sumbar memiliki standar pelayanan yang di inovasikan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, standar pelayanan di tempel di dinding ruangan PTSP, PTSP Drive Thru, Aplikasi e-Santiang, e-Datun dan Silabina Next Generation.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Telah terdapat maklumat standar pelayanan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang di tempelkan di lobby kantor Kejaksaaan Tinggi Sumatera Barat.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Telah dibuat SOP pelaksanaan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan masing-masing bidang membuat SOP inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Telah dilakuna reviu dan perbaikan atas standar Pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan penerapan budaya pelayanan prima kepada seluruh pegawai dibagian pelayanan (PTSP, Security, dan Piket kantor) yang dilatih oleh Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri. Dokumen Notulen Pelatihan Budaya Pelayanan Prima pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan PT Bank Mandiri, BNI dan BRI. Penyediaan Wisma Adhyaksa sebagai tempat isolasi mandiri bagi pegawai dan keluarga yang terpapar Covid-19 (laporan Nomor : B-2004/L.3/Cr/06/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal Laporan Peresmian Wisma Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Kejati Sumbar memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terkait pelayanan yang ditampilkan di berbagai media seperti IG, FB, Twitter, WA, Website dll
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Terdapat sistem Reward dan Punishment bagi petugas pelayanan jika memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat atau melanggar SOP Pelayanan yang membuat masyarakat merasa dipersulit. Telah dibuat himbauan kepada seluruh petugas layanan agar dalam memberikan pelayanan menerapkan standart pelayanan dan budaya pelayanan prima.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah ada Ruangan Khusus dan Terpadu untuk melayani masyarakat yang disebut dengan Ruangan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan PTSP Drive Thru yang khusus melayani persuratan tanpa turun dari kendaraan. Juga terdapat Posko koordinasi penyidik dengan JPU yang terintegrasi, serta posko/ruang Koordinasi Jaksa Pengacara Negara.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Banyak terdapat inovasi pelayanan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, antara lain : 1.Bidang Pembinaan (Aplikasi SILABINA Next Generation, merupakan pengembangan dari Silabina Tahap I dimana sekarang layanan Silabina dapat digunakan oleh Kejari dalam pengusulan e-Cuti, e-NaikPangkat, Pembuatan sudut layanan Pembinaan (LANTAI ENAM) layanan tamu pegawai berbasis elektronik No Pungli, No KKN dan Inovasi Pembangunan Wisma Adhyaksa Kejati Sumbar dan pembentukan Satgas Covid-19), 2.Bidang Intelijen (Aplikasi e-Santiang yaitu (Sistem antisipasi Intelijen Tanggap) layanan bidang intelijen berbasis aplikasi berupa layanan interaktif dengan room chat yang bisa menyingkat penyampaian jawaban kepada masyarakat kurang dari 3 hari dan jauh lebih cepat dari amanat UU keterbukaan Informasi Publik selama 10 hari pengaduan, Permintaan penyuluhan dan penerangan hukum, Pengawasan barang cetakan dan DPO dll) serta pembuatan Ruang MEDIA CENTRE yang berfungsi sebagai tempat insan pers meliput kegiatan di kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, 3. Bidang Pengawasan (e-clearance yaitu pengajuan pembuatan Surat Keterangan Kepegawaian berbasis Aplikasi). 4. Bidang Pidsus (Pidsus Humanis yaitu inovasi pemeriksaan secara transparan dan humanis, serta inovasi penguatan kelembagaan untuk meningkatkan SDM melalui pembentukan Satgassus tipikor), 5.Bidang Pidana Umum (Pembuatan Ruang Koordinasi Penyidik dengan JPU secara terintegrasi yang bertempat di Mapolda Sumbar dan di Ruang PTSP Kejati Sumbar dengan cara setiap hari kamis ditugaskan 1 orang Jaksa Senior dan 1 orang jaksa Fungsional standby di ruangan tersebut. 6.Bidang Datun (Ruang Layanan Konsultasi Gratis kepada Pihak Pemprov Sumbar dengan membuat ruangan koordinasi Jaksa Pengacara Negara yang berlokasi di Dinas Penanaman Modan dan PTSP Prov.Sumbar, serta Layanan Hukum Gratis kepada masyarakat yang berlokasi di MALL TRANSMART melalui Program Jaksa Masuk Mall).
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang dikoordinir oleh Sub Bagian Perencanaan telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan baik secara eksternal maupun internal dengan menggunakan sarana teknologi informasi yaitu Aplikasi e-Survey
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil Survey tersebut dapat diakses secara mudah oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagi sosial media seperti IG, FB, Twitter, Website dll. Monitoring dan Evaluasi dengan Membuat Pojok Survey menggunakan perangkat digital pada unit PTSP sehingga hasil survey kepuasan layanan bisa langsung diterima oleh pimpinan.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Sebagian besar hasil survey tersebut telah ditindak lanjuti untuk memperbaiki bagian yang memiliki nilai belum maksimal dan meningkatkan bagian penilaian yang telah maksimal.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan