Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PADANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibentuk Tim Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Padang Nomor : KEP-22/L.3.10/Cr.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Padang Tahun 2021.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota tim pembanguna ZI pada Kejaksaan Negeri Padang telah melalui prosedur yang jelas dengan melibatkan para Kasi dan Kasub.Bag Pembinaan untuk menyeleksi pegawai yang berintegritas dan berkompeten menjadi tim pembangunan ZI
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Padang telah memiliki Dokumen Rencana Kerja (Kegiatan) Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM yang disusun bersama dengan seluruh Tim Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Padang.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Terdapat target-target yang relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas menuju WBK / WBBM sehingga rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas dapat berjalan dengan baik.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Kejaksaan Negeri Padang telah mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM melalui sosial media seperti Website: www.Kejari Padang.co.id, Instagram Kejaksaan Negeri Padang, You Tube Kejaksaan Negeri Padang dan Facebook Kejaksaan Negeri Padang
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan Pembangunan ZI pada Kejaksaan Negeri telah sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja (Kegiatan) Pembangunan ZI Kejaksaan Negeri Padang
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Kepala Kejaksaan Negeri Padang telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembanguna ZI dengan mengadakan rapat dengan seluruh koordinator area dan tim kerja. Pada rapat tersebut masing-masing area menjelaskan ruang lingkup kegiatan dan implementasi pelaksanaan pembangunan ZI pada masing-masing area.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil monitoring dan Evaluasi oleh tim kerja atas persiapan dan pelaksaan pembangunan ZI sebagian besar telah ditindaklanjuti dengan melengkapi data dukung dan perbaikan pelayanan kearah yang lebih baik.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Padang sebagai role model selalu menunjukkan contoh yang baik kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Padang dengan datang lebih awal dan mampu menggerakkan bawahan dalam menerapkan disiplin kerja.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Padang telah menetapkan Agen Perubahan melalui SK Nomor: KEP/ 23 /L.3.10/Cr.1/04/2021 Tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan (Change Agent) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Padang Tahun 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Padang telah membangun budaya kerja dan pola pikir dilingkungan satuan kerja Kejaksaan Negeri Padang dengan menerapkan reward dan punisment serta bekerja sesuai SOP, Juklak, Juknis, dan Quote kata-kata bijak yang mampu memberikan energi positif kepada pegawai.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh elemen pada Kejaksaan Negeri Padang terlibat dalam pembangunan ZI mulai dari PPNPN sampai Pegawai dan Pimpinan, telah ada yel-yel, slogan, kata-kata bijak yang memberikan semangat kerja. Seluruh bidang terlibat aktif dalam pembangunan ZI
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP pada Kejari Padang sudah mengacu pada peta proses bisnis (alur pekerjaan) masing-masing bidang yang mana tercantum pada kumpulan Peraturan Jaksa Agung R.I. dan menciptakan berbagai inovasi atas SOP yang telah ada dengan tujuan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. SOP tersebut disusun sedemikianrupa agar menjadi lebih menarik.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
Kejaksaan Negeri Padang telah menerapkan seluruh SOP yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dan juga menciptakan inovasi SOP atas layanan kepada masyarakat.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
SOP yang telah ada, telah dievaluasi oleh bidang terkait dengan tujuan menciptakan cara kerja dan langkah kerja yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan penegakan hukum dan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Pengukuran Kinerja pada Kejaksaan Negeri Padang sudah menggunakan sarana Teknologi Infoemasi yaitu penggunaan aplikasi Case Management System (CMS) terkait penataan manajemen perkara bidang teknis dan Aplikasi SIPEDE terkait dengan penataan persuratan secara elektronik.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Sudah memiliki Teknologi Informasi untuk kepegawaian dengan menggunakan Aplikasi SIMKARI Kepegawaian.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
Pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Padang telah menggunakan Teknologi Informasi dalam bentuk sosial media antara lain, Website, Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Monitoring dan Evaluasi telah dilakukan terhadap pemanfaat teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pelayanan kepada publik namun belum secara berkala, tetapi untuk selanjutnya akan dilakukan monev secara berkala.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejari Padang memiliki Pejabat Pengelola Informasi Publik sesuai Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Padanng Nomor: KEP-21/L.3.10/Cr.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 yang menyebarkan seluruh informasi penanganan perkara dan pelayanan masyarakat secara akurat, tepat dan cepat.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan dengan mengecek setiap berita yang diposting apakah berjarak terlalu lama dengan waktu pelaksanaan kegiatan, apakah berita dimaksud telah diakses secara masif oleh pegawai.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Urusan Kepegawaian pada Sub Bagian Pembinaan telah menyusun Dokumen Kebutuhan Pegawai yang mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja serta Penyederhanaan Organisasi Jabatan Struktural Eselon V dan Fungsional ( B-2051 /L.3.10/Cp.3/05/2021 Tanggal 25 Mei 2021)
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai hasil dari rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari Kepala Kejaksaan Negeri Padang, sebagai contoh jabatan rekrutmen pengawal tahanan telah ditempatkan di bidang Pidum(SK Nomor : PRINT-620/L.3.10/Cp.1/02/2021) Tanggal 03 Februari 2021)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Terkait dengan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen, telah dilakukan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi yang berhubungan dengan perbaikan kinerja.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan mutasi internal pada Kejaksaan Negeri Padang yaitu Staff/Tata Usaha pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menjadi Staff/Tata Usaha pada Bidang Intelijen, Staff/Tata Usaha pada Bidang Tindak Pidana Umum menjadi Staff/Tata Usaha pada bidang Tindak Pidana Khusus.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Dalam Mutasi Internal ini dilakukan dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan harus sesuai dengan kemampuan pegawai yang berkaitan dengan jabatan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Dalam Mutasi Internal, pada satker kejaksaan negeri padang telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Unit kerja telah melakukan Training Need Analysis dengan mempertimbangkan jenis kebutuhan, ketersediaan anggota dan waktu yang dibutuhkan.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Dalam hal perencanaan pengembangan kompetensi pegawai ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan namun untuk presentase nya kurang lebih 25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Sebagian besar pegawai di Kejaksaan Negeri Padang memperolah kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya-
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Padang telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai dalam mengikuti diklat
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Telah dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja namun belum dilakukan secara berkala.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Penetapan kerja individu yang terkiat dengan perjanjian kinerja organisasi telah selaras dengan Sasaran Kinerja Pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan Inidkator Kinerja Indivisu level diatasnya yang menggambarkan kesesuaian pekerjaan antara atasan dan bawahan yang ada di bidangnya.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik dilakukan berkala secara tahunan terhadap masing-masing pegawai oleh atasan langsung.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil Penilaian Kinerja Individu tersebut dijadikan dasar untuk pemberian reward atau pengembangan karir oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
Kejaksaan Negeri Padang telah mengimplementasikan seluruh aturan/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisai dengan acuan PP No. 53 Pegawai Negeri Sipil ,Melampirkan Laporan Kehadiran Pegawai Tahun 2021 tentang Disiplin Sesuai SE JA Nomor 8 Tahun 2021 yang mana sehubungan dengan Pandemi COVID-19 dilakukan kembali absensi secara manual, serta adanya Nota Dinas Tata Tertib di Kejaksaan RI dan tugas piket.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data Informasi kepegawaian telah dimutakhirkan secara berkala pada pada Sistem Informasi Kepegawaian e-dosir di aplikasi SIMKARI dan SICANA yang mana setiap perubahan data pegawai selalu update.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Ya, Kepala Kejaksaan Negeri Padang dan Pejabat Struktural Eselon IV terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan, baik penyusunan dokumen rencana pembangunan ZI maupun penyusunan Perencanaan Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta penyusunan rencana anggaran. Data Dukung antara lain : Dokumentasi kegiatan rapat ; Laporan hasil rapat/Notulen ; Absensi rapat
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Ya, Kepala Kejaksaan Negeri Padang dan Pejabat Eselon IV terlibat langsung dalam penyusunan penetapan kinerja/Perjanjian Kinerja melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), agar pimpinan dapat memastikan kesungguhan setiap bawahannnya dalam mencapai target kinerja. Data dukung antara lain : Dokumentasi kegiatan rapat ; Laporan hasil rapat/Notulen ; Absensi rapat
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Ya, Kepala Kejaksaan Negeri Padang selaku pimpinan Satuan Kerja rutin melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala terhadap seluruh bidang untuk memastikan target yang ditetapkan dalam Perjanjian kerja dapat tercapai dan akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ) yang didasarkan pada IKU. Data Dukung antara lain : Dokumentasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi ; Laporan hasil rapat/Notulen ; Tangkap Layar pengisian aplikasi E-Monev secara periodik
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Ya, Kejaksaan Negeri Padang telah menyusun dan mempunyai dokumen Perencanaan Stategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Ya, Dokumen Perencanaan Kejaksaan Negeri Padang telah berorientasi pada Hasil Kinerja. Data Dukung antara lain : Dokumen Perencanaan Stategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Ya, Kejaksaan Negeri Padang telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Ya, Indikator kinerja pada Kejaksaan Negeri Padang telah memiliki kriteria specific, measurable, achievable, relevant and time bound (SMART). Data Dukung : IKU
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Ya, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ) Kejaksaan Negeri Padang telah disusun dan dilaporkan tepat waktu. Data Dukung : LKJ
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Ya, seluruh pelaporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja seluruh bidang/seksi. Data Dukung :IKU dan LKJ
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Ya, upaya peningkatan kapasitas SDM antara lain mengikutsertakan pegawai dalam Diklat, Seminar, Sosialisasi dan/atau Bimbingan Teknis yang menangani akuntabilitas. Data Dukung : Surat Perintah No. Print-2123/L.3.10/Cp.1/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 ; Laporan Pelaksana Diklat/Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Ya, Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja pada Kejaksaan Negeri Padang dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten dengan dibekali oleh pelatihan-pelatihan yang telah diikuti dan memperoleh sertifikat kompetensi. Data Dukung : Sertifikat Diklat/Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
B
Kejaksaan Negeri Padang telah melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi baik kepada internal maupun eksternal melalui sarana teknologi informasi. (Banner anti gratifikasi dan laman pengaduan pada website Kejaksaan Negeri Padang)
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
UPG telah diimplementasikan dan merupakan bagian dari prosedur yang ditetapkan pimpinan. hal ini telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dengan SK nomor : 27/ L.3.10/Hkt/04/2021 Tanggal 30 April 2021.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Bidang Pembinaan Kejaksaan Negeri padang telah membangun seluruh lingkungan pengendalian yang ditetapkan organisasi dengan membentuk Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan SK No : 25/L.3.10/ Cr/04/2021 tanggal 30 April 2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
C
Kejaksaan Negeri Padang sudah melakukan penilaian resiko sesuai yang telah ditetapkan organisasi.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Bidang Pembinaan Kejkasaan Negeri Padang telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
Sistem Pengendalian Itern Pemerintah Kejaksaan Negeri Padang telah disosialisasi kepada seluruh pegawai di Aula Lantai 2 dengan melibatkan seluruh pegawai kejari Padang
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kebijakan Pengaduan telah diimplementasikan kepada masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan Kepala Kejaksaan Negeri Padang dan telah di bentuk Petugas untuk melayani dan menerima pengaduan dengan SK Nomor : 28/L.3.10/Kph/04/2021 Tanggal 30 April 2021, dan SOP Terkait pengaduan masyarakat serta ruangan khusus untuk melayani pengaduan masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   6
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   6
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Monitoring dan Evaluasi atas pengaduan masyarakat dilakukan secara berkala oleh bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh Area Pengawasan Tim Pokja Kejari padang, dan selanjutnya di teruskan kepada bidang terkait perihal pengaduan tersebut
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Wistle Blowing System sudah diinternalisasikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Ketua RB dan Area Pengawasan Kepada seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Padang.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kejari Padang telah menerapkan WBS atau UPP dengan membentuk tim UPP sesuai SK no: 24/L.3.10/Hkt/04/2021 Tanggal 30 April 2021 dan menyediakan ruangan Khusus UPP. Sebagai bentuk inovasi Kejari Padang menyediakan hotline WBS pada laman website.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Monitoring dan Evaluasi WBS telah diterapkan dan dilaksanakan oleh Area Pengawasan namun belum dilaksanakan secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
- Belum ada Pengaduan Masyarakat / Whistle Blowing System dari masyarakat
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
Telah dibuat peta benturan kepentingan di lingkungan Satker (jenis-jenis aktivitas/ hal yang terkait dengan benturan kepentingan)
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Telah dibuat SOP penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan dan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dengan SK No : 29/L.3.10/Hs/04/2021 Tanggal 30 April 2021. Serta melibatkan bidang-bidang yang berkepentingan dan telah disosialisasikan serta diinternalisasikan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
Sebagian Besar Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan oleh bidang terkait pada Kejaksaan Negeri Padang
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Pihak - pihak yang terkait akan benturan kpentingan ini, telah melakukan evaluasi dengan mengadakan rapat internal (antara kasi yang terlibat benturan kepentingan)
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti sebagian oleh Kejari Padang
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Kejaksaan Negeri Padang memiliki standar pelayanan yang diinovasikan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, standar pelayanan tersebut ditempel pada dinding ruangan PTSP dalam bentuk banner akrilik. Pada PTSP ada Jam Layanan Tamu, alur pelayanan, dan himbauan petugas PTSP agar memberikan pelayanan maksimal kepada pengunjung tanpa ada pungli.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Padang telah membuat maklumat pelayanan dalam bentuk Banner Akrilik, dimana banner akrilik tersebut telah ditempel di Dinding Ruangan PTSP, dinding ruangan Kajari dan dinding ruangan setiap bidang.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Telah dilaksanakannya penerapan SOP untuk standar pelayanan yang di tuangkan dalam bentuk Banner Akrilk dan di tempel pada dinding ruangan PTSP.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Menambah Maklumat Pelayan dalam bentuk banner Akrilik yang ditempel di dinding ruangan PTSP, Banner SOP Pelayanan Akrilik , dan Himbauan Kepada Petugas PTSP agar memberikan Pelayanan sesuai SOP yang ada.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
Telah dilaksanakannya sosialisasi dan pelatihan Penerapan Budaya Pelayanan Prima terhadap Petugas PTSP, security dan Piket Kantor dalam Tata Cara Menerima Tamu / Pengunjung ke kantor Kejaksaan Negeri Padang, dimana pelatihan tersebut dibantu oleh Pihak Bank Mandiri.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Untuk mendapakan informasi pelayanan, Kejaksaan Negeri Padang telah membuka kemudahan akses informasi yang ditampilkan pada beberapa media sosial yang bisa di akses oleh masyarakar, seperti Instagram, Facebook, Website, Twitter, Youtube dll.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
Pada Kejaksaan Negeri Padang, untuk mengoptimalkan sistem pelayanan, Kepala Kejaksaan Negeri Padang memberikan Reward kepada petugas yang melaksanakan Standar Pelayanan secara optimal dan memberikan hukuman bagi petugas yang mempersulit masyarakat / pengunjung, hal ini juga dituangkan melalui Himbauan Kepada Petugas untuk memberikan pelayanan prima kepada pengunjung dan Himbauan tersebut di tempel dalam bentuk banner akrilik di dinding ruangan PTSP.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah tersedianya ruangan Terpadu Satu Pintu yang dilengkapi dengan Locker Penyimpanan Barang-barang tamu dan juga disini penyidik bisa mengambil JangHan, Status Narkotika, tanya Jaksa Perkara dsb. Disamping itu juga ada ruangan Tahap II, Ruang Konsultasi Penyidik dengan Jaksa, Ruang Diversi, Ruang Pelayanan Konsultasi Hukum, Ruang Diversi, Ruang Penyimpanan Barang Bukti, Ruang WBS, Ruang Laktasi, Taman bermain anak-anak dll
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
Telah Dilaksanakannya pelayanan pengambilan barang bukti tilang secara keliling, pengantaran barang bukti yang telah mempunyai hukum yang tetap kepada pemilik barang bukti yang sah.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
-Setiap Pengunjung / Tamu yang datamg tetap diminta memberikan Survey Kepuasan Pelayanan baik itu melalui Kotak Kepuasan Atau Pun melalui Media Sosial seperti -Video Testimoni -Kotak Kepuasan Layanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
--Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dapat di Akses melalui Website Kejari Padang -IKM pada halaman website Kejari Padang, dan juga dapat diisi manual di PTSP. dan Video Testimoni
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
-Meningkatkan Pelayanan sehingga tingkat pelayanan PTSP dan Piket kepada Pengunjung lebih Efisien.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan