Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PESISIR SELATAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Unit kerja telah membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kep-08/L.3.19/Cp/03/2021 Tanggal 25 Maret 2021 Tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK-WBBM di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Penentuan Anggota Tim telah dipilih melalui prosedur/ mekanisme yang jelas, sehingga penempatan Ketua maupun Anggota Tim sesuai dengan kompeten dan tugas serta fungsi yang dijalani (Right Man on the Right Place)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan sudah membuat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Dalam Dokumen pembangunan telah terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK-WBBM yang meliputi 6 (enam) area perubahan.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Sosialiasi telah dilaksanakan melalui Banner Pembangunan WBK-WBBM, Spanduk, Media Sosial secara berkala/ berkelanjutan.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Semua kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai rencana dan didukung dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Monitoring dan evaluasi pembangunan ZI dilaksanakan secara berkala setiap bulan sejak dibentuk Tim Pembangunan ZI
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Iya, Pimpinan selalu menjadi role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK-WBBM yang diaplikasikan dalam kegiatan sehari seperti Kedisiplinan, Kerapian Seragam, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Sosialisasi ke Masyarakat, Menjaga Perilaku dan Kode Etik Jaksa, dan Pemanfaatan Anggaran secara Efektif dan Efisien.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Agen perubahan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kep-09/L.3.19/Cp/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 dan telah berkontribusi terhadap unit kerja seperti kedisiplinan, peningkatan pelayanan, pelaksanaan tugas sesuai SOP dan Inovasi dalam pelaksanaan Tugas.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi, melalui motivasi oleh pimpinan, penempatan kata-kata motivasi di lingkungan kantor, adanya siraman rohani dan peningkatan pelayanan serta budaya kerja bekerja sama dengan BRI Cabang Painan.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Terlibat, pembuatan motto, Kampanye pada media sosial dan cetak, pengaplikasian pada seluruh program dan target perubahan dalam kegiatan sehari-hari
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-Termasuk SOP pada setiap bidang, seperti SOP Pengaduan dan Gratifikasi, SOP Pengambilan Tilang dan BB, Persuratan, Monitoring KGB Pegawai, Pemeliharaan Barang Bukti, Jaksa Sahabat Nelayan, Jaksa Sahabat Tani, Jaksa Jaga Nagari
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-SOP telah dilaksanakan dan telah melakukan inovasi pada masing-masing bidang.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Telah dilakukan evaluasi khususnya pada saat monitoring bulanan oleh Pimpinan.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Unit kerja sudah menggunakan Aplikasi SIPEDE, E-Office, ITI, Hallo JPN, E-Tamu, Hotline Pengaduan Gratifikasi dan Tipikor.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-Telah dilakukan pemantauan Kenaikan Gaji Berkala dalam Aplikasi GPP dan E-Dosir secara berkala.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Sudah menggunakan aplikasi Sipede pada alur penerimaan surat, e-Tilang, Digitalisasi penanganan perkara pada bidang Pidsus, Hotline Pengaduan.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Sudah dan dibuatkan Notulen Evaluasi secara berkala.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Sudah dibuat PPID dengan diterbitkan SK PPID dimana ditetapkan Kasi Intelijen selaku PPID pada Unit Kejari Pessel.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Telah dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti oleh Ketua dan Tim Pembangunan ZI
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Kebutuhan pegawai telah mengacu kepada peta jabatan dan analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Penempatan pegawai hasil rekruitmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Pegawai ditempatkan pada bidang yang sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dan memperhatikan Latar Belakang Pendidikan dan Keahlian Pegawai.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Mutasi internal telah dilakukan berdasarkan usulan yang diteruskan pada Pimpinan pada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Mutasi dilakukan diawali dengan usulan sesuai kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki pegawai.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Monitor telah dilakukan pada pegawai yang dilakukan mutasi oleh Pimpinan
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Pegawai sudah mengikuti diklat dari Badiklat sesuai kebutuhan, Pelatihan kerjasama dengan BRI Cabang Painan didukung dokumentasi kegiatan.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Setiap pengembangan kompetensi pegawai mengacu pada SKP yang dibaut masing-masing pegawai.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Tidak terdapat kesenjangan kompetensi pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Seluruh pegawai telah mendapatkan hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Pengembangan telah dilakukan melalui coaching dan mentoring.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Telah dilakukan monitoring evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dan dilakukan secara berkala.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Seluruh pegawai telah membuat SKP yang berhubungan dengan kinerja individu dan kinerja organisasi.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Seluruh kinerja individu telah sesuai dengan level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-Pengukuran Kinerja Individu dilakukan secara bulanan.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward secara triwulan kepada pegawai dan honor terbaik.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
-Unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku yang ditetapkan organisasi sesuai PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Tri Krama Adhyaksa, Visi dan Misi Kejaksaan RI dan Perintah Harian Jaksa Agung RI
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Informasi kepegawaian telah diupload dan dapat diakses melalui aplikasi simkasi (e-dosir).
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Pimpinan terlibat dan berinteraksi terhadap penyususnan perencanaan dan SKP
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Pimpinan terlibat dan berinteraksi terhadap penyususnan perencanaan dan SKP
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala, baik secara lisan, pemantauan kegiatan, dan penyerapan anggaran.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Unit kerja telah membuat dokumen Renstra dan Laporan Kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Dokumen Renstra dan Laporan Kinerja telah berorientasi terhadap hasil.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Dokumen Renstra dan Laporan Kinerja telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
-Dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Laporan Kinerja telah disusun secara tepat waktu.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Laporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Peningkatan kapasitas melalui Diklat, Pelatihan dengan Instansi lain, Pengutusan Pegawai dalam Luhkum, serta menjadi Nara Sumber
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Sudah, dan dilengkapi dengan SP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan telah melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi baik kepada internal maupun eksternal melalui sarana teknologi informasi. (Banner anti gratifikasi dan laman pengaduan pada website Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan)
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
UPG telah diimplementasikan dan merupakan bagian dari prosedur yang ditetapkan pimpinan. hal ini telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dengan SK nomor : KEP-10/L.3.19/Hkt/03/2021 tanggal : 25 maret 2021
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Bidang Pembinaan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan telah membangun seluruh lingkungan pengendalian yang ditetapkan organisasi dengan membentuk Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan sesuai SK no : KEP-15/L.3.19/Cp/03/2021 tanggal : 25 maret 2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan sudah melakukan penilaian resiko sesuai yang telah ditetapkan organisasi.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Bidang Pembinaan Kejkasaan Negeri Pesisir Selatan telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
Sistem Pengendalian Itern Pemerintah Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan telah disosialisasi kepada seluruh pegawai di Aula Kejaksaan Pesisir Selatan dengan melibatkan seluruh pegawai kejari Pessel
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kebijakan Pengaduan telah diimplementasikan kepada masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan telah di bentuk Petugas untuk melayani dan menerima pengaduan dengan sesuai SK no : KEP-14/L.3.19/Cp/03/2021 tanggal : 25 maret 2021, dan SOP Terkait pengaduan masyarakat serta ruangan khusus untuk melayani pengaduan masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   4
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   4
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Monitoring dan Evaluasi atas pengaduan masyarakat dilakukan secara berkala oleh bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh Seksi Intelijen Kejari Pessel (dalam bentuk Telaahan Lapdu) dan selanjutnya di teruskan kepada bidang terkait perihal pengaduan tersebut
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Wistle Blowing System sudah diinternalisasikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Ketua RB dan Area Pengawasan Kepada seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kejari Pesisir Selatan telah menerapkan WBS atau UPP dengan membentuk tim UPP sesuai SK no : KEP-12/L.3.19/Cp/03/2021 tanggal : 25 maret 2021 dan menyediakan ruangan Khusus UPP. Sebagai bentuk inovasi Kejari Pessel menyediakan hotline WBS pada laman website.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Monitoring dan Evaluasi WBS telah diterapkan dan dilaksanakan oleh Area Pengawasan namun belum dilaksanakan secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Belum ada Pengaduan Masyarakat / Whistle Blowing System dari masyarakat
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
Telah dibuat peta benturan kepentingan di lingkungan Satker (jenis-jenis aktivitas/ hal yang terkait dengan benturan kepentingan)
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Telah dibuat SOP penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan dan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dengan SK No : KEP-11/L.3.19/Hs/03/2021 tanggal : 25 maret 2021 Serta melibatkan bidang-bidang yang berkepentingan dan telah disosialisasikan serta diinternalisasikan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Sebagian Besar Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan oleh bidang terkait pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Pihak - pihak yang terkait akan benturan kpentingan ini, telah melakukan evaluasi dengan mengadakan rapat internal (antara kasi yang terlibat benturan kepentingan)
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti sebagian oleh Kejari Pessel
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Telah terdapat standar pelayanan bagi masyarakat dan diseluruh seksi.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Maklumat seluruh standar pelayanan telah sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan telah dibuat banner pada masing-masing seksi.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Telah terdapat SOP dalam pelaksanaan standar pelayanan pada setiap seksi
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
-Unit kerja telah melakukan review dan perbaikan atas Standar Pelayanan dan SPOP sesuai dengan kebutuhan dan temuan di lapangan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Telah dilakukan pelatihan secara berkala, dan menghadirkan mentor dari pihak luar (BRI)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Telah dibuatkan Papan Pengumuman, Website, Media Sosial dan Spanduk
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Ditetapkan reward bagi pegawai terbaik setiap tri wulan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Telah dibangun Ruang PTSP yang nyaman dan didukung dengan IT yang telah terintegrasi
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-Telah dilaksanakan inovasi pelayanan berupa Jaksa Jaga Nagari, Jaksa Sahabat Tani, Penyuluhan Hukum Bagi Kepala Desa (Wali Nagari), Pengantara Bukti Tilang melalui PT. Pos Indonesia.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Survey kepuasan masyarakat telah dilakukan setiap hari melalui adanya kotak saran dan dilakukan secara berkala melalui media sosial.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Survey dapat diakses melalui media sosial
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Setiap hasil survey yang dilakukan ditindaklanjuti dengan melakukan peningkatan pelayanan, inovasi guna meningkatkan kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan