Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SIJUNJUNG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Telah dibentuk Tim kelompk Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Kejaksaaan Negeri Sijunjung melalui surat Keputusan Kejari No. Kep-04/L.3.20/Cr/02/2021 tgl 26 Februari 2021 tentang Kelompok Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Kejari sijunjung Tahun 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Penentuan anggota tim Pembangunan ZI pada Kejari Sijunjung telah melalui Prosedur yang jelas dg melibatkan para Kasi dan Kasubagbin untuk menyeleksi pegawai yang berintegagrasi dan berkompeten menjadi tim Pembangunan ZI
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Kejari Sijunjung telah memiliki Dokumen Rencna kerja (Kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Terdapat target- targer yang relevan dengan tujuan Pembangunan WBK/WBBM sehingga rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja Pembangunan ZI dapat berjalan baik
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Kejari Sijunjung telah mensosialisaikan Pembangunan WBK/WBBM melalu sosial media ,FB, Instagram , spanduk dll
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Kegiatan pemabngunan ZI pada Kejari Sijunjung telah sesuai dengan rencana Kerja (Kegiatan ) Pembangunan ZI Kejari Sijunjung
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Kejaksaan Negeri Sijunjung tlah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan Zona Integritaas secara berkala
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Kejari Sijunjung telah melakukan Hasil Monitoring dan evaluasi oleh tim kerja atas persiapan dan pelaksanaan pembangunan ZI dan telah ditindak lanjuti.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Kejari Sebagai Role Mode selalu menunjukkan contoh yang baik kepada seluruh pegawai kejari Sijunjung datang lebih awal dan mampu menggerakan bawahan
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Kejari sijunjung telah menetapkan Agen Perubahan melalu SK nomor : KEP-/L.3.20/Cr// tgl Februari tentang agen Perubahan (Agent of Change) pada Kejari sijunjung
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Kajari dan unsur Kasi dan Kasubagbin telah membangun budaya kerja dan pola pikir dilingkungn satker kejari sijunjung dengan menerapjan reward dan pu isment serta bekerja sesuai SOP, Juklak dan Quete kata kata bijak yang mampu memberikan energi positif kepada pegawai
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Seluruh element pada kejari sijunjung terlibat dalam Pembangunan ZI mulai dari honor sampai pegawai dan pimpinan , telah ada slogan kata kata bijak yang memberikan semangat kerja seluruh bidang terlibat aktif dala pembanguan ZI
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- SOP pada Kejari sijunung sudah mengacu pada peta proses bisnis, (alur pekerjaan )masing masng bidang yang mana tercantum pada kumpulan peraturan jaksa agung RI dan menciptakan berbagai inovasi atas SOP yang telah ada dengan tujuan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Kejaksaan Negeri Sijunjung telah menerapkan SOP yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dan juga menciptakan inovasi SOP atas layanan kepada masyarakat.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-SOP yang sudah ada sudah dievaluasi oleh bidang terkait dengan tujuan menciptakan cara kerja dan langkah kerja yang efektif dan efisien sehinggan dapat memberikan penegakan hukum dan pelayanan maksimal kepada masyarakat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Pengukuran Kinerja pada Kejaksaan Negeri Sijunjung telah menggunakan sarana Teknologi Informasi yaitu pengunaan Aplikasi Case Management System (CMS) terkait penataan manajemen perkara bidang teknis pada pidum dan Pidsus, Arsys pada bidang PB3R dan Aplikasi SIPEDE terkait dengan penataan persuratan secara elektronik
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
- sedang dalam rancangan Penataan manajemen SDM menggunakan Teknologi informasi dengan menciptakan Inovasi Aplikasi Kepegawaian
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Sijunjung telah menggunakan Teknologi Informasi dalam bentuk sosial media antara lain, Instagram, Facebook, website, whatsap dan lain-lain
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Monitoring dan Evaluasi telah dilakukan terhadap pemanfaat teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pelayanan kepada publik namun belum secara berkala. untuk selanjutnya akan dilakukan monev secara berkala untuk selanjutnya akan dilakukan monev secara berkala
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Kejari Sijunjung memiliki Pejabat Pengelola Informasi Publik yang menyebarkan seluruh informasi penanganan perkara dan pelayanan kepada masyarakat secara akurat, tepat dan cepat
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan dengan mengecek setiap berita yang diposting apakah berjarak terlalu lama dengan waktu pelaksanaan kegiatan, apakah berita dimaksud telah diakses secara masif oleh pegawai
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Kasubag Pembinaan pada Kejari Sijunjung telah menyusun Dokumen Kebutuhan Pegawai yang mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan, sebagai conton Pranata Barang Bukti telah ditempatkan dibidang PB3R dan Pengawalan Tahan ditempatkan dibidang Pidum dan Pidsus. Sesuai dengan SMPT Nomor : Print-012/L.3.20/Cp.l/02/2021 tgl 02-02-2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Terhadap penempatan pegawai tersebut telah dilakukan evaluasi guna menilai kemampuan kerja yang bersangkutan dengan bidang pekerjaan dan ilmu akademik nya.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-sudah dilakukan mutasi internal pada Kejari Sijunjung dari Pengawal Tahanan menjadi bendahara dg sprint Kajari Print-18/L.3.20/Cp.1/01/2021
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Mutasi Internal tersebut akan dilakukan dengan menilai dan memperhatikan kompetensi jabatan serta kemampuan pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-TNA atau Analisis Kebutuhan Pelatihan telah dilakukan dengan mengusulkan pegawai dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, mengidentifikasi jenis kebutuhan diklat, serta waktu diklat yang efektif untuk dilaksanakan.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dengan membuat usulan kebutuhan diklat.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan namun persentasenya tidak besar.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- pegawai telah memperoleh kesempatan/hak mengikuti diklat maupun pengembangan diri, adapun kegiatan diklat dimaksud antara lain Diklat TAK, dan Diklat Latsar.Diklat Bendahara, Diklat Pengadaaan Barang dan Jasa
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Sebagian besar pegawai telah mengikuti diklat, pelatihan, inhouse training seperti diklat teknis, manajemen dan keuangan, diklat bendahara, diklat pengadaan barang dan jasa
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
-Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi pegawai namun belum secara berkala
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Terkait dengan kinerja organisasi serta Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja Individu sebagian telah selaras dengan Sasaran Kinerja Pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Ukuran Kinerja Individu pegawai kejari Sijunjung telah sesuai dengan Indikator Kinerja Individu level diatasnya yang menggambarkan kesesuaian pekerjaan antara atasan dan bawahan dengan bidang nya.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-Pengukuran Kinerja Kejaksaan Negeri Sijunjung dilakukan secara per trisemester terhadap masing-masing pegawai oleh atasan langsung lalu melaporkan kepada pimpinan guna menjaga produktifitas setiap pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Terhadap hasil penilaian kinerja individu, dijadikan dasar untuk pemberian Reward atau pengembangan karir oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung beserta unsur Kasi dan Kasubagbin.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung berkomit terkait aturan disiplin /Kode Perilaku dilaksanakan/ di implementasikan secara kontinue
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Data Informasi Kepegawaian telah di update secara berkala terhadap seluruh pegawai melalui aplikasi simkari kepegawaian, simkari e- dorsir kepaegawain
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung sebagai Role Model terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan, baik penyusunan dokumen rencana pembangunan ZI maupun penyusunan rencana anggaran.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung sebagai Role Model terlibat langsung dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, agar pimpinan dapat memastikan kesungguhan setiap bawahannya dalam mencapai target kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung selaku pimpinan satker rutin melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala terhadap seluruh bidang untuk memastikan apakah target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dicapai dan memastikan seluruh personil tidak keluar jalur.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Kejari Sijunjung telah menyusun dan mempunyai dokumen perencanaan
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Dokumen Perencanaan Kejari Sijunjung telah berorientasi pada Hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Kejari Sijunjung telah memiliki IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Seluruh Indikator Kinerja Kejari Sijunjung telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Laporan Kinerja Kejari Sijunjung telah disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Seluruh Pelaporan Kinerja Kejari Sijunjung telah memberikan informasi tentang kinerja semua bidang
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, seperti Diklat dan Sertifikasi Bendahara yang diikuti oleh bendahara, serta sertifikasi Pengadaan barang dan jasa
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja pada Kejari Sijunjung dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten yang telah memiliki sertifikasi kompetensi
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Satker Kejari Sijunjung telah melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi baik kepada internal maupun eksternal melalui sarana teknologi informasi dan himbauan langsung
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-UPG telah diimplementasikan dan merupakan bagian dari prosedur yang ditetapkan pimpinan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Bidang Pembinaan Kejari Sijunjung telah membangun sebagian besar lingkungan pengendalian yang ditetapkan organisasi
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Kejari Sijunjung sudah melakukan penilaian resiko sesuai yang telah ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Kejari Sijunjung sudah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
-Sistem Pengendalian Internal pada Kejari Sijunjung sebagian disosialisasi kepada seluruh pegawai.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Kebijakan Pengaduan telah diimplementasikan kepada masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan Kejaksaan Negeri Sijunjung
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   4
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   4
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Monitoring dan Evaluasi atas pengaduan masyarakat dilakukan secara berkala oleh bidang Intelijen Kejari Sijunjung
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Hasi evaluasi penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh bidang Intelijen Kejari Sijunjung
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Wistle Blowing System sudah diinternalisasikan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-WBS atau UPP sudah diterapkan di Kejari Sijunjung dengan membentuk tim dan ruangan UPP
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
-Monitoring dan Evaluasi WBS akan diterapkan dan dilaksanakan oleh Bidang Intelijen namun belum dilaksanakan secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Sebagian Besar Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System sudah ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
-akan dibuat peta benturan kepentingan di lingkungan Satker (jenis-jenis aktivitas/ hal yang terkait dengan benturan kepentingan) berdasarkan SK Benturan Kepentingan Kejari Sijunjung
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
-Telah dibuat SOP penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan dengan melibatkan bidang-bidang yang berkepentingan dan telah disosialisasikan serta diinternalisasikan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
-Sebagian Besar Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan oleh bidang terkait pada Kejaksaan Negeri Sijunjung
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Kejari Sijunjung telah melakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan namun belum secara berkala.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti sebagian oleh Kejari Sijunjung
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Kejari Sijunjung memiliki standar pelayanan yang di inovasikan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, standar pelayanan di tempel di Banner ruangan PTSP
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Telah terdapat maklumat standar pelayanan pada Kejaksaan Negeri Sijunjung yang di tempelkan di lobby kantor.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Telah dibuat SOP pelaksanaan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan masing-masing bidang membuat SOP inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Kejari Sijunjung telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar Pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-sudah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan penerapan budaya pelayanan prima kepada seluruh pegawai dibagian pelayanan (PTSP, Security, dan Piket kantor serta seluruh pegawai kejari Sijunjung) yang dilatih oleh Tim BRI (Bank Rakyat Indonesia) sebagai narasumber
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Kejari Sijunjung memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terkait pelayanan yang ditampilkan di berbagai sosial media seperti Instagram, Facebook, dll
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
-akan dilakukan sistem Reward dan Punishment bagi petugas pelayanan jika memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat atau melanggar SOP Pelayanan yang membuat masyarakat merasa dipersulit
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Telah ada Ruangan Khusus dan Terpadu untuk melayani masyarakat yang disebut dengan Ruangan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan PTSP Drive Thru yang khusus melayani persuratan tanpa turun dari kendaraan, ruang pelayaanan dan Konsulatsi Hukum, ruang laktasi, ruang tunggu dan pemeriksaan pidsus, ruang tunggu tilang, ruang pojok Konsultasi, dan area bermain anak
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-Banyak terdapat inovasi pelayanan pada Kejaksaan Negeri Sijunjung, seperti Jampi pada Intel, Clyick oke pada Datun, dan Anbyar - Ambyar pada bidang PB3R dan lainnya yang memberikan akses kemudahan bagi stakeholder internal maupun eksternal .
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- kejaksaan negeri sijunjung telah melakukan survey untuk kepuasan masyarakat secara berkala, dan himbauan hasil evaluasi terhadap survey Kepuasan Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Sijunjung
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sudah ada dan dapat di akses seara terbuka survey
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-sudah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan