Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI AGAM
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Telah dibentuk tim kelompok kerja pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Kejaksaan Negeri Agam melalui Surat Keputusan nomor : KEP-13/L.3.21/Cr/03/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kejaksaan Negeri Agam
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Penentuan anggotan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Kejaksaan Negeri Agam telah melalui prosedur yang jelas dengan melibatkan pada Kasi dan Kasubbagbin untuk menyeleksi pegawai yang berintegritas dan berkompeten menjadi Tim Pembangunan Zona Integritas
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Kejaksaan Negeri Agam telah memiliki dokumen rencana kerja (Kegiatan) pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
B
- Terdapat target target yang relevan dengan tujuan pebangunan WBK/WBBM sehingga rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja pembangunan ZI dapat berjalan dengan baik
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Kejari Agam telah mensosialisasikan pembangunan wbk dan wbbm melalui sosial media Facebook, Instagram, website, twitter, spanduk, media cetak, dll
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
- kegiatan pembangunan ZI pada Kejari Agam telah sesuai dengan rencana yang tertuang dalam dokumen rencana kerja kegiatan pembangunan ZI Kejari Agam
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
- Kajari Agam telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan Zona Integritas secara berkala.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
- hasil monitoring dan evaluasi oleh tim kerja atas persiapan dan pelaksanaan pembangunan zona integritas sebagian besar telah ditindaklanjuti.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Kepala Kejaksaan Negeri Agam sebagai role model selalu menunjukkan contoh yang baik kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Agam dengan datang lebih awal dan mampu menggerakkan bawahan.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Kejaksaan Negeri Agam telah menetapkan agen perubahan melalui SK nomor: KEP-14/L.3.21/Cr/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang penunjukan agen perubahan (Agent of Change) pada Kejaksaan Negeri Agam
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Kepala Kejaksaan Negeri Agam dan kepala seksi telah membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan satuan kerja Kejaksaan Negeri Agam dengan menetapkan reward dan punishment serta bekerja sesuai SOP, Juknis, Juklak dan kata-kata bijak yang mampu memberikan energi positif kepada pegawai.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
- Seluruh element pada Kejaksaan Negeri Agam terlibat dalam pembangunan zona integritas mulai dari PPNPN sampai pegawai dan pimpinan telah ada yel-yel, slogan, kata-kata bijak yang memberikan semangat kerja.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP pada Kejaksaan Negeri Agam telah mengacu pada peta proses bisnis instansi
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Kejaksaan Negeri Agam telah menerapkan SOP dan setiap bidang telah melakukan inovasi yang menyentuh kepada masyarakat dan menetapkan SOP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Kejaksaan Negeri Agam telah melakukan evaluasi terhadap SOP yang telah ditetapkan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Agam telah melakukan sistem pengukuran kinerja menggunakan IT
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksaan Negeri Agam memiliki operasional manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Kejaksaan Negeri Agam memberikan pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi berupa CMS Pidum, CMS Pidsus, Simkari, E-Tilang, Sipede, EIS, E-PNBP, Arssys, E-Buku Tamu dan E-Piutang
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Kejaksaan Negeri Agam telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Agam telah membentuk pejabat pengelola sistem informasi pelayanan publik dengan no SK KEP-23/L.3.21/Cp/04/2021 tanggal april 2021 dan setiap kegiatan telah dipublikasikan melalui media sosial kejaksaan negeri agam
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejaksaan Negeri Agam telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Agam Telah melakukan usulan kebutuhan pegawai tahun 2021 dengan mengaku kepada peta jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Kejaksaan Negeri Agam telah menempatkan pegawai sesuai dengan jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Negeri Agam telah melakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Agam telah melakukan mutasi internal
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Kejaksaan Negeri Agam telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Agam telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Agam telah melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Kejaksaan Negeri Agam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, dan telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Masih terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Kejaksaan Negeri Agam telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Agam melakukan forum group discussion dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pada tanggal 19 Maret 2021 mengenai pengadaan barang dan telah dilakukan in house training, pelatihan, mentoring dan FGD melalui online
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Kejaksaan Negeri Agam telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Kejaksaan Negeri Agam telah menetapkan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Kejaksaan Negeri Agam telah menyesuaikan kinerja individu
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Kejaksaan Negeri Agam telah melakukan pengukuran kinerja individu dilakukan setiap tahun
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Kejaksaan Negeri Agam telah memberikan reward terhadap pegawai terbaik
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
9. Telah diimplementasikan aturan disiplin atau kode etik terhadap pegawai Kejaksaan Negeri Agam
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data Informasi Kepegawaian Kejaksaan Negeri Agam dapat diakses oleh pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Agam terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan strategis dan penetapan kinerja
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Agam terlibat langsung dalam perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Agam telah memantau pencapaian kinerja
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Agam telah memiliki dokumen perencanaan
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Kejaksaan Negeri Agam telah memiliki dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Agam telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Kejaksaan Negeri Agam telah memiliki indikator kinerja berbasis smart
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Negeri Agam telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Kejaksaan Negeri Agam dalam melaporkan pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Kejaksaan Negeri Agam telah dibuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kejaksaan Negeri Agam Tahun 2021
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Kejaksaan Negeri Agam dalam mengelola akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang Kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Telah dilakukan public campaign melalui pemasangan spanduk pada tempat pelayanan publik dan telah dilakukan sosialisasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Telah dibentuk SK tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan kejaksaan Negeri Agam dengan SK No. KEP-24/L.3.21/HKT/05/2021 tanggal 3 Mei 2021
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejaksaan Negeri Agam telah membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan dan juga membuat inovasi kemudian telah ditetapkan SK SPIP penyelenggara system pengendalian intern pemerintahan (SPIP) di lingkungan kejaksaan negeri agam tahun 2021 No. KEP-28/L.3.21/Cr/05/2021 Tanggal 17 Mei 2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Telah dibuat peta resiko pada kejaksaan Negeri Agam
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kejaksaan Negeri Agam telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
SPI telah disosialisasikan pada kejaksaan negeri agam
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Telah dibentuk petugas pengaduan masyarakat pada kejaksaan Negeri Agam No. KEP-25/L.3.21/HKT/05/2021 pada Tanggal 3 Mei 2021
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   3
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat pada kejaksaan negeri agam
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti dan dievaluasi
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System sudah di internalisasi dan telah ditetapkan unit perlindungan pelapor dengan SK No KEP-26/L.3.21/HKT/03/2021 tanggal 22 maret 2021
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Telah diterapkan WBS dan telah dipasang spanduk terkait penerapkan WBS pada kejaksaan negeri agam
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System pada kejaksaan Negeri Agam
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
telah ditindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan WBS pada kejaksaan negeri agam
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Telah dibentuk SK Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Agam No. KEP-27/L.3.21/HKT/05/2021 pada Tanggal 3 Mei 2021
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Telah dilakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan pada kejaksaan negeri agam
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
telah diimplementasikan penanganan Benturan Kepentingan pada kejaksaan negeri agam
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan pada kejaksaan negeri agam
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturn kepentingan pada kejaksaan negeri agam
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Telah membuat dan meletakkan standar prosedur, biaya serta waktu pada semua jenis pelyanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Telah dibuat dan dipasang SOP setiap jenis pelayanan pada area pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
C
standar pelayanan pada Kejaksaan Negeri Agam yang telah di matlumatkan dalam Maklumat Pelayanan yang dipasang pada ruang pelayanan PTSP Kejaksaan Negeri Agam
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP pada Kejaksaan Negeri Agam
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima pada Kejaksaan Negeri Agam
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media sosial, media cetak, dan website
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pegawai kejaksaan negeri agam serta pemberian kompensasi kepada Masyarakat bila layanan tidak sesuai standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
telah dibuat sarana pelayanan terpadu yang dapat diakses melalui website dan datang langsung ke kejaksaan negeri agam
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejaksaan negeri agam telah memiliki inovasi pelayanan yang menyentuh masyarakat
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
telah dilakukan survei kepuasan pada masyarakat kabupaten agam
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
survey kepuasan dapat diakses melalui website kejaksaan negeri agam
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan