Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PASAMAN BARAT
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
1. KEP-17/L.3.13/Cr/03/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2.Notulen Rapat Pembentukan Tim 3. Daftar Hadir Rapat
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
1. SK Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM No. KEP-17/L.3.13/Cr/03/2021 2. Notulen Rapat Pembentukan Tim 3.Daftar Hadir Rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Kejari Pasaman Barat telah memiliki dokumen Rencana Kerja (Kegiatan) Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Kerja terdapat target-target yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBB< sehingga rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja pembangunan ZI dapat berjalan baik
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah mensosialisasikan pembangunan WBK / WBBM melalui media sosial, Facebook, Instagram, Youtube Channel, maupun foto dan spanduk
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan Pembangunan ZI pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja (Kegiatan) Pembangunan ZI Kejari Pasaman Barat , Absensi Kehadiran, Notulen Rapat, Dokumentasi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas secara berkala berupa 1. Absensi Kehadiran, 2. Notulen Rapat, 3. Dokumentasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
sudah ditindak lanjuti dengan berupa 1. Absensi Kehadiran, 2. Notulen Rapat, 3. Dokumentasi, 4. Hasil Rekomendasi, 5. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kajari sebagai role model selalu menunjukan contoh yang baik kepada seluruh pegawai kejari pasaman barat dengan datang lebih awal dan mampu menggerakkan bawahan diantaranya berupa : 1. Dokumentasi Role Model, 2. Dokumentasi, 3. Notulensi rapat menunjukkan peran pimpinan role model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
SK Agen Perubahan KEP-19/L.3.23/Cr/03/2021 tentang Agen Perubahan Kejari Pasaman Barat
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan unsur Kasi serta Kasubagbin telah membangun budaya kerja dan pola pikir dilingkungan kantor kejaksaan negeri pasaman barat dengan menerapkan reward dan punishment serta bekerja sesuai SOP, JUKLAK, JUKNIS, dan Quote kata-kata bijak yang mampu memberikan energi positif kepada pegawai
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh Tingkat satuan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat terlibat dalam pembangunan ZI mulai dari honorer PPNPN sampai pegawai dan pimpinan, telah ada slogan, kata-kata bijak yang memberikan semangat kerja, seluruh bidang terlibat aktif dalam pembangunan ZI. 2. Dokumentasi Kegiatan
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Semua SOP pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sudah mengacu pada peta proses bisnis (alur pekerjaan) masing-masing bidang yang mana tercantum pada kumpulan Peraturan Jaksa Agung R.I dan menciptakan berbagai inovasi atas SOP yang telah ada dengan tujuan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. SOP tersebut disusun sedemikian rupa menjadi lebih menarik
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah menerapkan seluruh SOP yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dan juga menciptakan inovasi SOP atas layanan kepada masyarakat.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- SOP yang telah ada, telah dievaluasi oleh bidang terkait dengan tujua menciptakan cara kerja dan langkah kerja yang efektif dan efisien sehinggan dapat memberikan penegakan hukum dan pelayanan maksimal kepada masyarakat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
- Pengukuran Kinerja pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah menggunakan sarana Teknologi Informasi yaitu pengunaan Aplikasi Case Management System (CMS) dimana kejari pasaman barat telah bisa diikutkan SPPTI terhadap pertukaran data dengan instansi penegak hukum lainnya, dan terhadap aplikasi SIPEDE di kejaksaan negeri pasaman barat telah juga diterapkan tanda tangan elektronik oleh kepala kejaksaan negeri pasaman barat dan para kasi seluruhnya.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
- pada kejaksaan negeri pasaman barat juga ada pengantaran barang bukti yang disebut dengan siabang jaksa (siap antar barang bukti kejaksaan)dan ada juga pelayanan antar tilang gratis (Artis) di dalam bidang tindak pidana umum.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
- Pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah menggunakan Teknologi Informasi dalam bentuk sosial media antara lain, Instagram, Facebook, Twitter, Website, dan lain-lain
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
- Monitoring dan Evaluasi telah dilakukan terhadap pemanfaat teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pelayanan kepada publik namun belum secara berkala. untuk selanjutnya akan dilakukan monev secara berkala.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
- Kejari Pasbar memiliki Pejabat Pengelola Informasi Publik yang menyebarkan seluruh informasi penanganan perkara dan pelayanan kepada masyarakat secara akurat, tepat dan cepat. Dalam hal ini Kejari Pasbar melalui Surat Keputusan nya menunjuk Kepala Seksi Intelejen Hukum sebagai Pejabat Pengelola Informasi Publik kejari pasbar.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan dengan mengecek setiap berita yang diposting apakah berjarak terlalu lama dengan waktu pelaksanaan kegiatan, apakah berita dimaksud telah diakses secara masif oleh pegawai.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
1. Dokumen usulan kebutuhan pegawai, 2. Dokumen peta jabatan dan analisa beban kerja, 3. Dokumentasi
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Terhadap penempatan pegawai tersebut telah dilakukan evaluasi guna menilai kemampuan bekerja yang bersangkutan dengan bidang pekerjaaan dan ilmu akademiknya.serta notulen rapat dan daftar hadir rapat terhadap penempatan pegawai.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- PRINT-75/L.3.23/Cp/03/2021 tentang Mutasi Penempatan Atas Nama SYUHADA ZUDRI dan MEGA NANDA BENIV,S.H
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- telah dilakukan mutasi berdasarkan notulen rapat dan daftar hadir yang dihadiri oleh para kasi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan notulen rapat, - dokumentasi monev kegiatan mutasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- sudah dilakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
- usulan pegawai untuk mengikuti diklat, 2.Hasil evaluasi kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
D
1. Laporan kegiatan, 2. Dokumentasi Kegiatan, 3. Publikasi informasi diklat
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
- telah memperoleh kesempatan hak untuk mengikuti diklat berdasarkan, - Sprint Diklat Anak Musyiami Ramadhani No.Print: 164/L.3.23/Cp./04/2021, Sprint Bimtek SPSE Misbahul Laili No.Print: 79/L.3.23/Cp/03/2021, SPRINT DIKLAT TAK DAN LATSAR
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
- Telah mengikutkan sebagian besar In house training berdasarkan notulen rapat in hous training pendampingan hukum datun
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi pegawai
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
1. Dokumen Indikator Kinerja Utama, 2. Perjanjian Kinerjam , 3. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
- Ukuran Kinerja Individu pegawai Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sebagian telah sesuai dengan Indikator Kinerja Individu level diatasnya yang menggambarkan kesesuaian pekerjaan antara atasn dan bawahan dengan bidangnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
- Pengukuran Kinerja Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dilakukan secara bulanan terhadap masing-masing pegawai oleh atasan langsung lalu melaporkan kepada pimpinan guna menjaga produktifitas setiap pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Terhadap hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian reward atau pengembangan karir oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat beserta unsur kasi dan kasubagbin
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
1. Penilaian perilaku kejar (buku biru/waskat), 2. Buku Harian, 3. Daftar absensi harian, absensi apel kerja, 4. survey kepuasan publik, 5. dokumentasi kegiatan, 6. laporan kegiatan
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Data informasi kepegawaian telah diupdate secara berkala terhadap seluruh pegawai, yaitu pada aplikasi SIMKARI, 2. Dokumentasi kegiatan, 3. Tangkapan layar SIMKARI PEGAWAI, 4. DRP Seluruh pegawai telah mutakhir.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sebagai role model terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan, baik penyusunan perencanaan, baik penyusunan dokumen rencana anggaran, 1. Dokumentasi kegiatan rapat, 2. Laporan hasil rapat/notulen, 3. Dokumen perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sebagai role model terlibat langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja, 1, Dokumentasi Kegiatan Rapat, 2.Laporan Hasil Rapat/Notulen, 3. Dokumen Perjanjian Kinerja.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat selaku pimpinan satker rutin melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala terhadap seluruh bidang untuk memastikan apakah target yasng ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dicapai dan memastikan seluruh personil tidak keluar jalur. 1. Dokumentasi kegiatan, 2.laporan hasil rapat/notulen, 3. Tangkapan layar pengisian aplikasi e-monev secara periodik
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- dokumen perencanaan sudah ada DOkumen RENSTRA, RENJA, IKU dan PK
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- ya telah berorintasi hasil berupa Dokumen RENSTRA, RENJA, IKU dan PK
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Ya sudah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
telah mempunyai dokumen IKU dan RENSTRA
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- laporan kinerja telah disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
- sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- ya ada upaya peningkatan SDM berupa 1. Surat Perintah, 2. Laporan Pelaksanaan Diklat/Seminar/Sosialisasi/Pelatihan Mandiri
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
- Dokumentasi Diklat/Seminar/Sosialisasi/Pelatihan Mandiri yang menangani akuntabilitas
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
B
Dokumentasi / Tangkapan Layar dari website/ medsos tentang anti gratifikasi, anti suap, dan anti korupsi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
1. Surat Perintah Pembentukan UPG atau Petugas Penerima Laporan Gratifikasi, 2. Laporan Kegiatan, 3. Dokumentasi Ruangan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
1. Laporan Kegiatan, 2. Dokumentasi Kegiatan, 3. Dokumentasi Indentifikasi Lingkungan Pengendalian
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
C
- sebagian besar pelaksanaan kebijakan telah dilakukan penilaian resiko.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
C
- sudah melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ditetapkan organisasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
- telah melakukan Sistem Pengendalian Internal pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- pengaduan masyarakat telah diimplementasikan berbentuk elektronik berupa website https://knpasamanbarat.id/, dan banner.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laporan monitoring dan evaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat telah ditindak lanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Foto Ruangan Sarana Penerima Laporan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tentang Pembentukan Unit UPP laporan kegiatan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Laporan Kegiatan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Laporan Kegiatan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Dokumen peta benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
Dokumen sosialisasi SOP Penanganan dan Penyelesaian
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
laporan kegiatan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
laporan kegiatan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
laporan kegiatan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- telah adanya standar pelayanan dan ditetapkannya alur, biaya dan waktu yang diumumkan melalui website, media sosial, serta banner dan brosur yang ada pada PTSP
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Telah dibuatkan maklumat standar pelayanan pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat yang ditempelkan pada LOBBY TAMU Kantor Kejaksaan Negeri Pasaman Barat
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
C
- telah adanya SOP standar pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- telah dilakukan reviu dan perbaikan terhadap standar pelayanan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- telah dilakukan pelatihan Standar Pelayanan Prima dan Budaya Pelayanan Prima dengan narasumber dari Bank Mandiri yang telah dibuat laporan dan dokumentasinya.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- informasi pelayanan dapat mudah diakses melalui media elektronik berupa website : https://knpasamanbarat.id/, instagram : kejari.pasamanbarat, facebook : kejaripasamanbarat, twitter :kejaksaan negeri pasaman barat
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- telah diberikan Reward atas petugas pelayanan dengan bentuk penghargaan pegawai bulan ini dan telah diberikan kompensasi bagi penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- telah terdapat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Kejaksaan Negeri Pasaman Barat
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- terdapat banyak inovasi pelayanan diatur PTSP online yang melingkupi izin besuk online, lapor tindak pidana korupsi, pengaduan pakem, pengawasan barang cetak, selain itu juga terdapat Pelayanan Datun Mandiri (PADRI), Pelayanan Antar Tilang Gratis, SIABANG JAKSA untuk pengantar barang bukti gratis dll.yang dibuat dengan tujuan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang ada pada Kantor Kejaksaan Negeri Pasaman Barat
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- telah dilakukan survey kepuasan pelayanan di website https://knpasamanbarat.id/
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- hasil survey kepada masyarakat telah dipublikasi baik pada website maupun media sosial
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
- telah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan