Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BUKITTINGGI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
1) Nota Dinas undangan pegawai dalam rangka rapat pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas; 2) Daftar hadir pegawai yang mengikuti rapat; 3) Rapat telah dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan data dukung Notulen masing-masing rapat, 4) SK Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi Nomor : Kep-07/L.3.11/Cp.1/02/2021 tanggal 23 Februari 2021; 5) Apel pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada tanggal 10 Maret 2021; 6) Penandatanganan Pakta Integritas dan papan komitmen pencanangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 7) Pakta integritas masig-masing ASN.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
1) Nota Dinas undangan pegawai dalam rangka rapat pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas; 2) Daftar hadir pegawai yang mengikuti rapat; 3) Rapat telah dilaksankan sebanyak 3 kali dengan data dukung Notulen masing-masing rapat, 4) SK Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi Nomor : Kep-07/L.3.11/Cp.1/02/2021 tanggal 23 Februari 2021; 5) Apel pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada tanggal 10 Maret 2021; 6) Penandatanganan Pakta Integritas dan papan komitmen pencanangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 7) Pakta integritas masig-masing bidang.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
1) Dokumen Rencana Kerja 2) Rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020 - 2024 3) 8 Perintah Harian Jaksa Agung RI 4) Buku Profil Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Bukittinggi
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
1) Laporan monitoring dan evaluasi bulanan (dalam notulen rapat) 2) Perintah lisan Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Kepla sub Bagian Pembinaan perihal menggunakan seragam kejaksaan sesuai dengan ketentuan (gamjak); 3) perumusan SOP-SOP dan banner yang diperlukan dalam pencangan Zona Integritas 4) brosur-brosur tentang SOP masing-masing Bidang yang bisa dibaca dan diambil di ruang PTSP
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
1) Telah dibuat website resmi Kejaksaan Negeri Bukittinggi dengan alamat kejari-bukittinggi.kejaksaan.go.id; 2) Facebook Kejari Bukittinggi dengan alamat : Kejari (Kejaksaan Negeri Bukittinggi); 3) Instagram Kejari Bukittinggi dengan alamat : kejaksaan_negeri_bukittinggi; 4) Email Kejari Bukittinggi dengan alamat : kejari.bukittinggi@kejaksaan.go.id; 5) twitter Kejaksaan Negeri Bukittinggi dengan alamat : @kejariBKT; 6) Mobil Penyuluhan dan Pelayanan Hukum Hukum Keliling; 7) LED Running Text; 8) Spanduk Pelayanan Hukum Gratis di berbagai tempat strategis; 9) Starbuk Jam Gadang (Siap Antar Bukti Barang Bukti Jaksa Antar Masyarakat ga Usah Datang); 10) Kotak saran.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK dan WBBM setiap rapat. 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi dan laporan tindak lanjut. 2) Berbagai Surat Keputusan telah dibuat. 3) Berbagai Program Unggulan / Inovasi . 4) Perumusan SOP. 5) Banner-Banner SOP yang dibuat (Perkembangan Terbaru) 6) Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7) Pengadaan berbagai ruang pelayanan Publik. 8) Pengoptimalisasian sistem CMS, Sipede, EIS, E-Dosir, E-Tilang, dsb.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
1). Hasil Rekomendasi 2) Notulen Rapat Hasil Evaluasi SOP-SOP 3) Laporan Hasil Rapat Evaluasi SOP 4) Laporan rapat hasil evaluasi pemanfaatan IT 5) Notulen Rapat WBK & WBBM sudah 3 kali terlaksana; 6) monitoring dan evaluasi berkala untuk sistem CMS, Sipede, EIS, E-Dosir, E-Tilang, dsb.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
1). Hasil Rekomendasi 2). Notulen Rapat Hasil Evaluasi SOP-SOP 3). Laporan Hasil Rapat Evaluasi SO 4). Laporan rapat hasil evaluasi pemanfaatan IT 5) Notulen Rapat WBK & WBBM sudah 3 kali terlaksana
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Role Model a) Presensi Pimpinan i. Lewat Rapat Pimpinan Memutuskan Perumusan Perencanaan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi ii. Foto Pimpinan selaku Inspektur Apel kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK & WBBM pada tanggal 10 Maret 2021. iii. Foto Penandatanganan Tim Komitmen Bersama serta Pakta Integritas yang dimulai oleh Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi. iv. Program Unggulan / Inovasi dari pimpinan: Program Pelayanan Hukum di Mall Pelayanan Publik Kota Bukittinggi; v. Program Unggulan / Inovasi dari pimpinan: Jaksa Masuk Kampus; vi. Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi telah menjadi contoh bagi Pegawai dengan mengirimkan LHKPN pada awal tahun; vii. Renovasi atau pemeliharaan kantor untuk memperindah kantor yang diperintahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi; vii. epala Kejaksaan Negeri Bukittinggi telah menjadi contoh bagi Pegawai dengan pertama kali melakukan vaksinCovid-19
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
1). SK agen perubahan sudah.2). Dokumen Rencana Tindak Agen perubahan. 3). Dokumen Monev Rencana Tindak Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
1). Penetapan Surat Keputusan Agen Perubahan dan Whistle Blowing System 2). Banner Etika Pelayanan Ptsp 3). Ceramah Agama / Pengajian 1 x per bulan dengan bekerjasama dengan Kementrian Agama. 4). Pengadaan Mesin Finger Print Kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan badan kepegawaian negara Nomor : 32-TAHUN-2011 tanggal 25 Agustus 2011. 5). Papan Kontrol Tentang 7 Tata Tertib kejaksaan 6). Papan Kontrol tentang 7 tata tertib kejaksaan 7). Bukti Laporan bahwa Pegawai Kejaksaan Negeri Bukittinggi telah 100% mengirimkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 8). Kata Mutiara sebagai penyemangat sebagai Motivasi bagi para pegawai. 9). Dokumentasi Kegiatan Olahraga Pagi 10). 8 Perintah Harian Jaksa Agung 11). Apel Pembangunan ZI
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
1). SK TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI (PPI)/PEJABAT INFORMASI PUBLIK (PIP) DAN POS PELAYANAN HUKUM(PPH), 2). SK tentang SPIP 3). SK Jaksa Masuk Kampus 4). SK JMS 5). SK UPG, 6). Penandatanganan Pakta Integritas bersama, perbidang dan perindivdu. 7). Lewat Rapat Pimpinan Memutuskan Perumusan Perencanaan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi 8). Kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK & WBBM yang diikuti seluruh pegawai pada tanggal 10 Maret 2021 9). Penandatanganan Pakta Integritas. 10). Pembuatan yel-yel untuk menyemangati pegawai dalam pembangunan Zona Integritas
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
1. SOP Bidang DATUN 2. SOP Bidang Intelijen 3. SOP Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan 4. SOP Bidang PIDUM 5. SOP Bidang Pidsus 6. SOP Penerimaan Tamu 7. SOP Jaksa Masuk Sekolah 8. SOP Pelayanan Publik
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
1. Alur penangan perkara Bidang DATUN 2. Alur penangan Pelayanan Informasi Publik 3. Alur penangan Pelayanan Tamu 4. Alur penangan pengembalian barang bukti 5. Alur penangan Pengambilan tilang; 6. Juklak dan Juknis sluruh bidang; 7. brosur-brosur tentang SOP masing-masing Bidang yang bisa dibaca dan diambil di ruang PTSP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
1. undangan berupa NODIS kepada Kasi 2. Notulen rapat 3. Daftar hadir 4. Dokumentasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
tangkapan layar berbagai aplikasi, yakni: 1. CMS 2. SIPEDE 3. Simkari 4. E-Tilang 5. Absen dengan sistem Finger Print 6. ARSYS
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
1. tangkapan layar DRP pegawai; 2. tangkapan layar aplikasi E-kepangkatan; 3. pentaan arsip secara rapi sehingga mudah untuk pencarian
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
1. Aplikasi E-Tilang untuk memudahkan masyarakat membayar denda 2. Suvei kepuasan konsumen secara online 3. Testimoni layanan tilang
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
1. undangan berupa NODIS 2. Notulen rapat 3. Daftar hadir 4. Dokumentasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
1. Telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi No. Kep-13/L.3.11/Dsb.3/04/2021 tanggal 08 April 2021 Perihal Pembentukan Petugas Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dan Sokumentasi 2. Setiap kegiatan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi selalu dipublikasikan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube dan web kejaksaan negeri bukittinggi
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
1. undangan berupa NODIS 2. Notulen rapat 3. Daftar hadir 4. Dokumentasi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
1. Dokumen peta jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
a. SK Pengangkatan CPNS An. Fauziah Rahma, A.Md. A.B. b. Surat Perintah Penempatan seluruh CPNS baru pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
1. undangan berupa Memorandum kepada para Kasi 2. Notulen rapat 3. Daftar hadir 4. Dokumentasi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
1. Usulan menduduki eselon 5 An. Delsi dan eselon 4 An. Nosmira; 2. Rotasi Internal dalam Kejaksaan Negeri Bukittinggi, dengan sampel Surat Perintah An.Fikri Agung
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
1. Sprint mutasi pegawai sebagai penyegaran sehingga semua pegawai mengerti tentang juklak dan juknis masing-masing bidang kejaksaan, dalam hal ini sampel Fikri agung dan cindy tri utami
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
1. undangan berupa meorandum kepada para Kasi 2. Notulen rapat 3. Daftar hadir 4. Dokumentasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
1. Analisa Beban Kerja 2. rapat yang dilakukan dalam rangka pengembangan potensi pegawai dalam melaksanakan pelayanan prima
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
1. usulan nama-nama pegawai untuk mengikuti Diklat TAK tahun 2021; 2. usulan nama-nama pegawai untuk mengikuti Diklat Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan; 3. surat Perintah mengikuti diklat peradilan anak An. Zulhelda, SH; 4. surat perintah dan sertfikat mengikuti bendahara An. Nina Kurniawati, A.Md. 5. surat perintah dan sertfikat mengikuti bendahara An. Reni Efrina, A.Md.; 6. surat perintah dan sertifikat mengikuti diklat keuangan An Nina Kurniawati, A. Md. 7. surat perintah dan sertifikat mengikuti diklat keuangan An Reni Efrina, A. Md.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
1. Melakukan assesment sederhana kepada pegawai sesuai tugas dan jabatannya berupa wanwancara; 2. Membandingkan hasil assesment dengan standar kompetensi jabatan berupa laporan; 3. dokumentasi kegiatan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
1. Diinformasikan kepada seluruh pegawai tentang pelaksanaan diklat yang ditempelkan di papan pengumuman kantor: 2. usulan nama-nama pegawai untuk mengikuti Diklat TAK tahun 2021; 3. usulan nama-nama pegawai untuk mengikuti Diklat Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
1. Dokumnatsi berbagai diklat yang diikuti oleh Pegawai Kejaksaan Negeri Bukittinggi; 2. sertifikat diklat dan bukti kelulusan diklat yang telah diikuti oleh Pegawai kejaksaan Negeri Bukittinggi; 3. dokumnatasi diklat-diklat untuk pengembangan pegawai
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
1. daftar hadir; 2. Notulen yang berisi keputusan pegawai yang mengikuti diklat; 3. dokumentasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
1. Renja 2. PK Individu 3. SKP 4. Dokumen IKU
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
1. PK KASI PIDSUS 2. SKP KASI PIDSUS; 3. PK kasubsi TUT; 4. SKP kasubsi TUT
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
1. Buku Waskat secara periodik 2. SKP secara periodik
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
1. PK Individu 2. SKP 3. Buku Waskat Kepegawaian 4. Perjanjian Kinerja 5. Piagam Penghargaan Pegawai Berprestasi 6. Dokumentasi pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
1. ABSEN HARIAN PEGAWAI 2. BUKU WASKAT 3. BUKU BIRU 4. Pengaduan pelanggaran pegawai yang terdapat pada web kejaksaan
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
1. Tangkapan layar E-Dosir; 2. Lapbul Pemutakhiran Data L.Cr.1; 3. Lapbul Kepegawaian; 4. Tangkapan layar E-Kepangkatan; 5. Tangkapan layar DRP
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
1. DAFTAR HADIR; 2. NOTULEN-NOTULEN; 3. DOKUMENTASI; 4. Renja; 5. IKU
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
1. IKU; 2. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA; 3. NOTULEN-NOTULEN; 4. DOKUMENTASI; 5. Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Bukittinggi
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
1. Tangkapan Layar pengisian aplikasi E-Monev secara periodik
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
1. RENSTRA; 2. RENJA; 3. IKU; 4. PK
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
1. RENSTRA; 2. RENJA; 3. IKU; 4. PK
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
1. IKU 2. Renstra
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
BUKTI PENGIRIMAN LKJ tahun 2020.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
1. LKJ tahun 2020; 2. Perjanjian Kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
1. usulan nama-nama pegawai untuk mengikuti Diklat TAK tahun 2021; 2. usulan nama-nama pegawai untuk mengikuti Diklat Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan; 3. Surat perintah dan sertifikat untuk mengikuti diklat bendahara An. Nina Kurniawati, A.Md. dan Reni Efrina, A. Md. 4. Surat perintah dan sertifikat mengikuti diklat keuangan An. Nina Kurniawati, A. Md. dan Reni Efrina, A.Md. 5. berbagai surat perintah diklat Pegawai Kejaksaan Negeri Bukittinggi; 6. berbagai sertifikat mengikuti diklat oleh pegawai Kejaksaan Negeri Bukittinggi
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
dokumentasi diklat-diklat yang diikuti oleh pegawai Kejaksaan Negeri Bukittinggi
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
1. Publikasi pada website/medsos Kejari Bukittinggi tentang anti gratifikasi, anti suap, dan anti korupsi 2. Pemasangan kamera CCTV di kantor Kejari Bukittinggi 3. public campaign berupa pemasangan spanduk, baliho dan banner-baner
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
1. Surat perintah pembentukan UPG atau petugas penerima laporan gratifikasi, 2. dokumen/tangkapan layar dari website/medsos tentang anti gratifikasi, anti suap, dan anti korupsi 3. Dokumentasi ruangan UPG 4. Tangkapan layar CCTV 5. Buku Register; 6. Tanda Terima Laporan; 7. Laporan secara berkala oleh Unit Pengendalian Gratifikasi; 8. Pemasangan SOP tentang UPG
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
1. Telah dibanguan lingkungan pengendalian dengan diterbitkannya Surat Keputusan tentang Sistem Pengendali Intern Pemerintah deng SK Kajari Nomor : Kep-627/L.3.11/Cp.1/05/2021 tanggal 25 Mei 2021; 2. bukti pengiriman LHKPN
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
1. Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peta resiko yang berisikan identifikasi resiko dan upaya memperkecil resiko oleh masing-masing bidang 2. bukti pengiriman LHKPN
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko atas identifikasi resiko yang akan di hadapi yang dituangkan dalam peta resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
membuat dan menginformasikan peta resiko kepada seluruh pegawai berupa buku saku dan di share dalam WAG Kantor Kejari Bukittinggi
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
1.tangkapan layar pengaduan masyarakat pada web Kejaksaan Negeri Bukittinggi; 2. kotak saran sebagai sarana pengaduan masyarakat; 3. SK pengelola pengaduan masyarakat; 4. Tanda terima laporan; 5. Buku Register pengaduan; 6. Laporan secara berkala oleh Unit Pengelola Pengaduan Masyarakat; 7. Pemasangan SOP tentang UPM; 8. Ruang Unit Pengaduan Masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Tidak ditemukannya pengaduan masyarakat, sehingga Unit Pengelola Pengaduan Masyarakat merekap Buku Register dan laporan dengan "NIHIL" setiap bulannya.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Tidak ditemukannya pengaduan masyarakat, sehingga Unit Pengelola Pengaduan Masyarakt merekap buku agenda dan laporan dengan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
1. Dikeluarkannya SK Kajari Bukittinggi Nomor : Kep-8/L.3.11/Cp.1/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penunjukan Agen Perubahan (Agent of Change) dan Wistle Blowing; 2. Dikeluarkannya SK Kajari Bukittinggi Nomor Kep-13/L.3.11/Cp.1/04/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Pembentukan Unit Perlindungan Pelapor pada Kejari Bukittinggi; 3. Foto Ruang sarana penerimaan pelaporan WBS dan UPP; 4. tangkapan layar web tentang WBS; 5. Pemasangan SOP WBS pada ruangan WBS; 6. Pesangan SOP UPP pada ruangan UPP.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
1. Dikeluarkannya SK Kajari Bukittinggi Nomor : Kep-8/L.3.11/Cp.1/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penunjukan Agen Perubahan (Agent of Change) dan Wistle Blowing; 2. Dikeluarkannya Sk Kajari Bukittinggi Nomor Kep-13/L.3.11/Cp.1/04/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Pembentukan Unit Perlindungan Pelapor pada Kejari Bukittinggi; 3. Foto Ruang sarana penerimaan pelaporan WBS dan UPP; 4. tangkapan layar web tentang WBS; 5. Pemasangan SOP WBS pada ruangan WBS; 6. Pesangan SOP UPP pada ruangan UPP.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
1. Buku Register WBS dan UPP; 2. tanda terima laporan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
1. Laporan secara berkala dari Unit Pengelola Whistle Blowing System secara berjanjang; 2. Laporan secara berkala dari Unit Perlindungan Pelapor secara berjanjang;
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
1. Telah diterbitkan Surat Keputusan No. KEP-14/L.3.11/Cp.1/04/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi; 2. Dokumen Peta benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
1. telah disampaikan Nota Dinas kepada seluruh Kasi Perihal Penerapan Penanganan Benturan Kepentingan; 2. pemasangan SOP Penanganan dan Penyelesaian benturan kepentingan;
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
A. setiap keputusan yang diambil oleh masing-masing bidang di buat surat pernyataan tidak ada benturan kepentingan, seperti contoh; 1. surat Pernyataan tidak ada benturan kepentingan terhadap bantuan hukum Litigasi perkara Perdata No. 6/Pdt.g/2021/PN.BKT oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; 2. Surat Pernyataan tidak ada benturan kepentingan dari bidang Pidana Umum setiap penunjukan jaksa P-16; 3. Surat Pernyataan tidak ada benturan kepentingan dari bidang Pidana Khusus setiap menaikan perkara ke penyidikan. B. Penandatanganan Pakta penangnan Benturan Kepentingan antar seksi oleh semua Kepala seksi yang diketahui oleh Kajari;
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
1. Buku Register Penanganan Benturan Kepentingan; 2. Tanda terima laporan benturan kepentingan; 3. laporan Penanganan benturan kepentingan secara berkala
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
1. Buku Register Penanganan Benturan Kepentingan; 2. Tanda terima laporan benturan kepentingan; 3. laporan Penanganan benturan kepentingan secara berkala
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
1.Menetapkan maklumat pelayanan; 2. kata-kata bijak untuk memberikan semangat perubahan 2. SOP masing-masing bidang dalam rangka kefektifan dan keefisienan pekerjaan; 3. telah ditetapkan prosedur pelayanan publik; 4. ruangan pelayanan publik yang nyaman; 5. menunjuk petugas pengelola SIPPN berdarakan Sk Kajari No. KEP-12/L.3.11/Cr.1/04/2021 tanggal 12 April 2021; 6. terdapatnya fasilitas untuk disabilitas
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
1. Pembuatan dan pemasangan Maklumat pelayanan; 2. pembuatan dan pemasangan papan-papan SOP di berbagai tempat; 3. Membuat alur pelayanan di area pelayanan; 4. Mengumumkan jam pelayanan; 5. pemasangan prosedur pelayanan publik; 6. brosur-brosur tentang SOP masing-masing Bidang yang bisa dibaca dan diambil di ruang PTSP
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
1. Pembuatan SOP untuk masing-masing tugas dan fungsi Kejaksaan;
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
melakukan reviu berupa rapat terhadap SOP yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
1.telah ditunjuk Duta Pelayanan berdasarkan SK kajari Bukittinggi Nomor : Kep-504/L.3.11/Cp.1/05/2021 tanggal 5 Mei 2021; 2. rapat yang membahas tentang sosialisai/pelatihan untuk meningkatkan pelayanan prima; 3. In House Traning dalam rangka peningatan pelayanan publik
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
1. sosialisasi melalui media sosial kejaksaan 2. pemasangan neon box pada pintu masuk kantor tentang pelayanan kejaksaan; 3. papan jadwal sidang sebagai monitoring bagi JPU; 4. baner-baner tentang pelayanan yang dipasang di area yang mudah di lihat oleh masyarakat;
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
1.diberikannya penghargaan bagi pegawai teladan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
1. ruang PTSP; 2. ruang tunggu bagi penerima layanan; 3. sarana dan prasara kaum disabilitas; 4. fasilitas cuci tangan yang memadai; 5. fasilitas pengecekan suhu sebelum masuk kantor; 6. parkiran yang nyaman; 7. ruang menyusi dan ruang bermain bagi anak-anak; 8. toilet yang bersih; 9. ruangan merokok; 10. ruangan pelayanan informasi publik dan pelayanan hukum
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
1. pengantaran pengembalian barang bukti gratis; 2. pelayanan pada Mall Pelayanan Publik; 3. mobil penyuluhan hukum yang digunakan untuk melayani masyarakat secara langsung; 4. program Jaksa menyapa pada RRI Bukittinggi sebagai sarana untuk mesyarakat menanyakan hal yang berhubungan dengan hukum
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
1. tangkapan layar kepuasan masyarakat melalui aplikasi survei pada sinori; 2. link survei pelayanan yang diberikan yang dapat diisi secara digital oleh stackholder; 3. survei kepuasan masyrakat yang dapat dilihat di web Kejaksaan Negeri Bukittinggi; 4. kotak saran yang tersedia di kantor sebagai saran menerima kepuasan masyrakat terhadap layanan; 5. kotak survei kepuasan pelayanan secara manual pada ruang PTSP
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara terbuka pada web kejaksaan sedangkan media lain belum dilakukan.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Telah dilakukan tindak lanjut atas survei kepuasan masyarakat tersebut.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan