Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PARIAMAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibentuk Tim Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman dengan Nomor : KEP-397/L.3.13/Cr/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Kelompok Kerja Pembangunan ZI WBK menuju WBBM Kejari Pariaman Tahun 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota Tim Pembangunan ZI pada Kejaksaan Negeri Pariaman telah melalui prosedur yang jelas dengan melibatkan Kasubag, para Kasi, para Kasubsi, para Kaur dan Jaksa Fungsional untuk menyeleksi pegawai yang berintegritas dan berkompenten menjadi Tim Pembangunan ZI
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Kejari Pariaman telah memiliki Dokumen Rencana Kerja (Kegiatan) Pembangunan ZI WBK menuju WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Terdapat target-target yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/ WBBM sehingga rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja pembangunan ZI dapat berjalan baik.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Kejari Pariaman telah mens-osialisasikan pembangunan WBK/ WBBM melalui sosial media Facebook, Instagram, Website, Spanduk dan lain lain
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan Pembangunan ZI pada Kejari Pariaman telah sesuai dengan rencana yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (Kegiatan) Pembangunan ZI Kejari Pariaman.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Kejari Pariaman telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas secara berkala
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh tim kerja atas persiapan dan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sebagian besar telah ditindaklanjuti.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kajari sebagai role model selalu menunjukkan contoh yang baik kepada seluruh pegawai Kejari Pariaman dengan datang lebih awal dan mampu menggerakkan bawahan
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Kajari Pariaman telah menetapkan Agen Perubahan melalui SK Nomor : KEP - 582/L.3.13/Cr/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukkan Agen Perubahan (agent of Change) pada Kejari Pariaman.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Kajari dan usur pimpinan telah membangun budaya kerja dan pola pikir dilingkungan satker Kejari Pariaman dengan menerapkan reward dan punishment serta bekerja sesuai SOP, Juklak, Juknis dan Quotes kata-kata bijak yang mampu memberikan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh element pada Kejari Pariaman terlibat dalam pembangunan ZI mulai dari PPNPM sampai pegawai dan pimpinan telah ada yel-yel, slogan, kata-kata bijak yang memberikan semangat kerja. Seluruh bidang terlibat aktif dalam pembangunan ZI.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP pada Kejari Pariaman sudah mengacu pada peta masing-masing bidang yang tercantum pada kumpulan Peraturan Jaksa Agung R.I. dan menciptakan berbagai inovasi atas SOP yang telah ada dengan tujuan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Kejari Pariaman telah menerapkan SOP yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dan juga menciptakana inovasi SOP atas layanan kepada masyarakat.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
SOP yang telah ada, telah dievaluasi oleh bidang terkait dengan tujuan menciptakan cara kerja dan langkah kerja secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan penegakan hukum dan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Pengukuran kinerja pada Kejari Pariaman telah menguunakan sarana Teknologi Informasi yaitu penggunaan Aplikasi Case Management System (CMS) terkait penataan manajemen perkara bidang teknis dan Aplikasi SIPEDE terkait dengan penataan persuratan secara eektronik, Arssys, E-Monev
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Telah memiliki penataan manajemen SDM Menggunakan Teknologi Informasi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
Pelayanan publik pada Kejari Pariaman telah menggunakan Teknologi Informasi dalam bentuk sosial media antara lain,Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Website, dan TV Layanan informasi publik di lobi PTSP
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Monitoring dan evaluasi telah dilakukan terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pelayanan keppada publik namun belum secara berkala, untuk selanjutnya akan dilakukan secara berkala.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejari Pariaman sudah memiliki Pejabat Pengelola Informasi Publik yang menyebarkan seluruh informasi penanganan perkara dan pelayanan kepada masyarakat secara akurat, tepat dan cepat.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan Informasi Publik telah dilaksanakan dengan mengecek setiap berita yang diposting apakah berjarak terlalu lama dengan waktu pelaksanaan kegiatan, apakah berita terssebut telah diakses secara masif oleh pegawai.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Sub Bagian Pembinaan pada Kejari Pariaman telah menyusun Dokumen Kebutuhan Pegawai yang mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu padaa kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan, sebagai contoh Pranata Branag Bukti telah ditempatkan pada Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Analisis Sistem Informasi ditempatkan pada DASKRIMTI dan Pengawal Tahanan serta Pengemudi Pengawal Tahanan telah ditempatkan pada Bidang Pidsus dan Pidum.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Terhadap penempatan pegawai tersebut telah dilakukan evaluasi guna menilai kemempuan kerja yang bersangkutan dengan bidang pekerjaan dan ilmu akademiknya.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan mutasi internal pada Kejari Pariaman yaitu pengawal tahanan menjadi Bendahara.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
Mutasi Internal dilakukan memperhatikan kemampuan pegawai tersebut
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaiannya dengan perbaikan kinrja,
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Training Need Analys (TNA) telah dilakukan dengan memper-timbangkan ketersediaan anggaran, mengidentifikasi jenis kebutuhan diklat, serta waktu diklat yang efektif dilaksanakan.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Sebagian besar penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dengan membuat usulan kebutuhan diklat.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan namun presentasinya tidak besar.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Sebagian besar pegawai telah memperoleh kesempatan/hak mengikuti diklat maupun pengembangan diri, adapun kegiatan diklat dimaksud antara lain Diklat TAK, Diklat LATSAR.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Sebagian besar pegawai telah mengikuti diklat, pelatihan, inhouse training seperti diklat teknis, manajemen dan keuangan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi pegawai namun belum berkala
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Terkait dengan kinerja organisasi serta Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja Individu telah selaras dengan Sasaran Kinerja Pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ukuran Kinerja Individu pegawai Kejari Pariaman telah sesuai dengan Indikator Kinerja Individu level diatasnya yang menggambarkan kesesuaian pekerjaan antara atasan dan bawahan dengan bidangnya.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
Pengukuran kinerja Kejaksaan Negeri Pariaman dilakukan secara tahunan terhadap masing-masing pegawai oleh alasan langsung lalu melaporkan kepada pimpinan guna menjaga produktifitas setiap pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Terhadap hasil penilaian kinerja individu, belum dijadikan dasar untuk pemberian reward, atau pengembangan kariir oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman telah berkomitmen terkait aturan disiplin/kode etik/kode prilaku dilaksanakan/diimplementasikan secara berkelanjutan
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data Informasi Kepegawaian telah di update secara berkala terhadap seluruh pegawai yaitu data SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan, baik penyusunan dokumen rencana pembangunan ZI maupun penyusunan drencana anggaran.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman terlibat langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja agar pimpinan dapat memastikan kesungguhan setiap bawahannya dalam mencapai target kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman selaku pimpinan satker secara rutin melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala terhadap seuruh bidang untuk memastikan target yang telah ditetapkan telah tercapai dan memastikan personil tidak keluar jalur.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Pariaman sedang dalam perencanaan dan pembuatan dokumen perencanaan.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Kejaksaan Negeri Pariaman dalam perencanaan dan pembuatan dokumen perencanaan belum berorientasi pada hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Pariaman telah memiliki IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Seluruh Indikator Kinerja Kejaksaan Negeri Pariaman telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja Kejaksan Negeri Pariaman telah disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh laporan kinerja Kejaksaaan Negeri Pariaman telah memberikan informasi tentang kinerja semua bidang
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja seperti diklat dan sertifikasi bendahara serta sertifikasi pengelola keuangan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelola akuntabilitas kinerja dilaksanakan olegh sebagian SDM yang kompeten.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Kejaksaan Negeri pariaman telah melakukan public campaign namun dillakukan tidak secara berkala, dilakukan melalui sarana teknologi informasi dan himbauan langsung
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
UPG telah diimplementasikan dan meruoakan bagian dari prosedur yang ditetapkan pimpinan.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Kejaksaan Negeri Pariaman telah memngun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Kejaksaan Negeri Pariaman telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan sesuai yang telah ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Kejaksaan Negeri Pariaman telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko. yang telah diidentifikasi.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI pada Kejaksaan Negeri Pariaman telah disosialisasikan kepada sebagian pegawai Kejari Pariaman.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah diimplementasikan kepada masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan Kejari Pariaman.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat telah dilakukan secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat telah ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Negeri Pariaman
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System sudah diinternalisasikan oleh Ketua RB kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Pariaman bersamaan dengan kegiatan sosialisasi SPIP
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kebijakan Whistle Blowing System sudah diterapkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh organisasi
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Penerapan Whistle Blowing System sudah dimonitoring dan di evaluasi secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Hasil evaluasi dan penerapan Whistle Blowing System telah ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Negeri Pariaman
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
Telah dibuat peta benturan kepentingan tetapi hanya pada sebagian besar dari tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
Telah dibuat SOP penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan dengan melibatkan bidang-bidang yang berkepentingan dan telah disosialisasikan ke sebagian layanan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
Sebagian besar penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan oleh bidang terkait pada Kejaksaan Negeri Pariaman
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Kejari Pariaman telah melakukan evaluasi benturan kepentingan tetapi tidak secara berkala.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
hasil evaluasi ats penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti sebagian oleh Kejaksaan Negeri Pariaman
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejari Pariaman telah memiliki standar pelayanan yang ditetapkan organisasi yang telah ditempelkan pada dinding PTSP
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejari Pariaman memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi yang ditempelkan pada lobby kantor
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Kejaksaan Negeri Pariaman telah menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Negeri Pariaman telah melakukan reviu dan perbaiakan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayana Prima pada sebagian besar pegawai yang melakukan pelayanan (PTSP, Security dan piket kantor)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Kejari Pariaman memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terkait pelayanan yang ditampilkan dibergbagai media seperti Website, Intstagram, Facebook, dll
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Kejari Pariaman telah menerapkan sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepadda penerima layanan bila layanan tidak sesui standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Kejaksaaan Negeri Pariaman pada hakikatnya sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegritas.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
kejaksaan Negeri Pariaman memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan pengembangan dari inovasi yang sudah ada
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Kejaksaan Negeri Pariaman telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses melalui media masa seperti Website, Instagram, facebook, dll
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Kejaksaan Negeri pariaman telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan