Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TANAH DATAR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
1. SK Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WB/WBBM No. KEP-03/L.3.17/C.2/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 2. Notulen Rapat Pembentukan Tim; 3. Daftar Hadir Rapat;
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
sudah dengan Prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh bidang dalam unit kerja
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI; Kejari Tanah Datar telah memiliki Dokumen Rencana Kerja (Kegiatan) Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
1. Dokumen Rencana Kerja; Terdapat target-target yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM sehingga rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja pembangunan ZI dapat berjalan baik.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Kejari Tanah Datar telah mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM melalui sosial media FB, Instagram, Spanduk dan lain-lain1. Dokumentasi, 2. Tangkapan Layar Media Sosial, Website, 3. Foto Spanduk dan Banner
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan Pembangunan ZI pada Kejari Tanah Datar telah sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja (Kegiatan) Pembangunan ZI Kejari Tanah Datar, 1. Absensi Kehadiran, 2. Notulen Rapat, 3. Dokumentasi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas secara berkala, 1. Absensi Kehadiran, 2. Notulen Rapat, 3. Dokumentasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
dibuatkan Absensi Kehadiran,Notulen, Dokumentasi, Hasil Rekomendasi dan Laporan Tindak Lanjut rekomendasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kajari sebagai role model selalu menunjukkan contoh yang baik kepada seluruh pegawai kejari Tanah Datar dengan datang lebih awal dan mampu menggerakkan bawahan, 1. Dokumentasi Role Model, 2. Dokumentasi, 3. Notulensi rapat menunjukan peran pimpinan role model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
SK Agen Perubahan,Dokumentasi dan dokumen Monev rencana tindak Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Kajari dan unsur Kasi dan Kasubagbin telah membangun budaya kerja dan pola pikir dilingkungan satker kejari Tanah Datar dengan menerapkan reward dan punishment serta bekerja sesuai SOP, Juklak, Juknis dan Quote kata-kata bijak yang mampu memberikan energi positif kepada pegawai, 1. Dokumen Kegiatan 2. Dokumen Suasana Kantor
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh element pada Kejari Tanah Datar terlibat dalam pembangunan ZI mulai dari honor sampai pegawai dan pimpinan, telah ada slogan, kata-kata bijak yang memberikan semangat kerja. Seluruh bidang terlibat aktif dalam pembangunan ZI.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
Sebagian SOP pada Kejari Tanah Datar sudah mengacu pada peta proses bisnis (alur pekerjaan) masing-masing bidang yang mana tercantum pada kumpulan Peraturan Jaksa Agung R.I dan menciptakan berbagai inovasi atas SOP yang telah ada dengan tujuan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat 1. Arsip Buku SOP
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
telah menerapkan seluruh SOP yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dan juga menciptakan inovasi SOP atas layanan kepada masyarakat. 1. SOP, 2. JUKLAK, 3. JUKNIS
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
SOP yang telah ada, sebagian telah dievaluasi oleh bidang terkait dengan tujuan menciptakan cara kerja dan langkah kerja yang efektif dan efisien sehinggan dapat memberikan penegakan hukum dan pelayanan maksimal kepada masyarakat, 1. Lampiran foto kegiatan, 2. Notulen Rapat, 3. Laporan Hasil Evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Pengukuran Kinerja pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar telah menggunakan sarana Teknologi Informasi yaitu pengunaan Aplikasi Case Management System (CMS) terkait penataan manajemen perkara bidang teknis dan Aplikasi SIPEDE terkait dengan penataan persuratan secara elektronik
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
menggunakan Teknologi informasi dengan menciptakan inovasi Aplikasi Kepegawaian, 1. Tangkapan Layar Aplikasi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar telah menggunakan Teknologi Informasi seperti Sosial media, aplikasi e-tilang, TV informasi pada PTSP
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Monitoring dan Evaluasi telah dilakukan terhadap pemanfaat teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pelayanan kepada publik namun belum secara berkala. untuk selanjutnya akan dilakukan monev secara berkala.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Sprint PPID
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan dengan mengecek setiap berita yang diposting apakah berjarak terlalu lama dengan waktu pelaksanaan kegiatan, apakah berita dimaksud telah diakses secara masif oleh pegawai
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
1. Dokumen usulan kebutuhan pegawai, 2. Dokumen peta jabatan dan analisa beban kerja, 3. Dokumentasi
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan,
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Terhadap penempatan pegawai tersebut telah dilakukan evaluasi guna menilai kemampuan kerja yang bersangkutan dengan bidang pekerjaan dan ilmu akademik nya.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telaah untuk mutasi dan rotasi, Sprint rotasi dan mutasi
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Mutasi Internal tersebut akan dilakukan dengan menilai dan memperhatikan kompetensi jabatan serta kemampuan pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
telah dilakukan dengan mengusulkan pegawai dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, mengidentifikasi jenis kebutuhan diklat, serta waktu diklat yang efektif untuk dilaksanakan, 1. Laporan pelaksanaan kegiatan, 2. Dokumentasi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
1. Usulan pegawai untuk mengikuti diklat , 2. Hasil evaluasi kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
standar kompetensi pegawai, SKP pegawai, Laporan Kegiatan, Dokumentasi Kegiatan, mempublikasikan informasi diklat
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Pegawai telah memperoleh kesempatan/hak mengikuti diklat maupun pengembangan diri, adapun kegiatan diklat dimaksud antara lain Diklat TAK, dan Diklat Latsar, 1. Usulan diklat, 2. Dokumentasi kegiatan, 3. Publikasi Informasi diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Pegawai telah mengikuti diklat, pelatihan, inhouse training seperti diklat teknis, manajemen dan keuangan, 1. Dokumentasi kegiatan, 2. Laporan kegiatan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi pegawai namun belum secara berkala, Laporan rapat monev hasil pengembangan kompetensi, daftar hadir, dan foto rapat
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dokumen Indikator Kinerja, perjanjian kinerja dan SKP pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ukuran Kinerja Individu pegawai kejari Tanah Datar sebagian telah sesuai dengan Indikator Kinerja Individu level diatasnya yang menggambarkan kesesuaian pekerjaan antara atasan dan bawahan dengan bidang nya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran Kinerja Kejaksaan Negeri Tanah Datar dilakukan secara bulanan terhadap masing-masing pegawai oleh atasan langsung lalu melaporkan kepada pimpinan guna menjaga produktifitas setiap pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Terhadap hasil penilaian kinerja individu, dijadikan dasar untuk pemberian Reward atau pengembangan karir oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar beserta unsur Kasi dan Kasubagbin.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
1. Penilaian perilaku kerja (buku biru/waskat), 2. Buku Harian, 3. Daftar absensi Harian, Absensi Apel Kerja, 4. Survey kepuasan publik, 5. Dokumentasi kegiatan, 6. Laporan kegiatan
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data Informasi Kepegawaian telah di update secara berkala terhadap seluruh pegawai, yaitu data pada SIMKARI, 1. Dokumentasi kegiatan, 2. Tangkapan layar Simpeg Simkari, 3. DRP seluruh pegawai telah mtakhir
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar sebagai Role Model terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan, baik penyusunan dokumen rencana pembangunan ZI maupun penyusunan rencana anggaran, 1. Dokumentasi kegiatan rapat, 2. Laporan hasil rapat/notulen, 3. Dokumen perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar sebagai Role Model terlibat langsung dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, agar pimpinan dapat memastikan kesungguhan setiap bawahannya dalam mencapai target kinerja,1. Dokumentasi kegiatan rapat, 2. Laporan hasil rapat/notulen, 3. Dokumen Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar selaku pimpinan satker rutin melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala terhadap seluruh bidang untuk memastikan apakah target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dicapai dan memastikan seluruh personil tidak keluar jalur, 1. Dokumentasi kegiatan rapat, 2. Laporan hasil rapat/notulen, 3. Tangkapan layar pengisian aplikasi e-monev secara periodik
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
telah menyusun dan mempunyai dokumen perencanaan Dokumen RENSTRA, RENJA, IKU dan PK
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
telah menyusun dan mempunyai dokumen perencanaan Dokumen RENSTRA, RENJA, IKU dan PK
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen IKU yang dilengkapi dengan (file scan)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
dokumen IKU
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja Kejari Tanah Datar telah disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh Pelaporan Kinerja Kejari Tanah Datar telah memberikan informasi tentang kinerja semua bidang
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja,1. Surat Perintah, 2. Laporan Pelaksanaan Diklat/ Seminar/Sosialisasi/Pelatihan Mandiri
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
Dokumentasi Diklat/ Seminar/Sosialisasi/Pelatihan Mandiri pegawai yang menangani akuntabilitas
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-dokumen/tangkapan layar dari website/medsos tentang anti gratifikasi, anti suap, dan anti korupsi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
-surat perintah pembentukan UPG atau petugas penerima laporan gratifikasi, laporan kegiatan, dan dokumentasi kegiatan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
-laporan kegiatan, dokumentasi kegiatan, dokumentasi identifikasi lingkungan pengendalian
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
-peta resiko yang dilengkapi dengan hasil identifikasi atau penilaian
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
sudah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
telah melakukan Sistem Pengendalian Internal pada Kejari Tanah Datar
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-dokumentasi kegiatan, buku agenda, laporan kegiatan, tangkap layar e-lapdu
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-laporan monitoring dan evaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-laporan tindak lanjut
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-foto ruangan sarana penerima laporan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-surat perintah kajari tentang pembentukan Unit UPP, laporan kegiatan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Laporan kegiatan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Laporan kegiatan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-dokumen peta benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-dokumen sosialisasi SOP penanganan dan penyelesaian
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Prosedur pelaporan benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Laporan monev benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Laporan kegiatan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-SOP pelayanan, Dokumentasi/tangkapan layar Standar pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Telah terdapat maklumat standar pelayanan pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar yang di tempelkan di lobby kantor.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Telah dibuat SOP pelaksanaan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan masing-masing bidang membuat SOP inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
sudah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar Pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi, 1. Laporan rapat evaluasi, 2. Dokumentasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
sudah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan penerapan budaya pelayanan prima kepada seluruh pegawai dibagian pelayanan (PTSP, Security, dan Piket kantor) yang dilatih oleh Instansi terkait
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Kejari Tanah Datar memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terkait pelayanan yang ditampilkan di berbagai media seperti IG, FB, website, whatsup dll, 1. Dokumentasi kegiatan, 2. Tangkapan layar
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
akan dilakukan sistem Reward dan Punishment bagi petugas pelayanan jika memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat atau melanggar SOP Pelayanan yang membuat masyarakat merasa dipersulit
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah ada Ruangan Khusus dan Terpadu untuk melayani masyarakat yang disebut dengan Ruangan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), ruang pelayanan Hukum, Ruang Pojok Konsultasi, Ruang Laktasi, Ruang tunggu dan pemeriksaan pidsus serta area bermain anak, 1. Dokumentasi ruangan 2. Dokumentasi fasilitas umum dll.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Banyak terdapat inovasi pelayanan pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar yang memberikan akses kemudahan bagi stakeholder internal maupun eksternal, 1. Dokumentasi kegiatan, 2. Tangkapan layar, 3. Melakukan evaluasi layanan
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan baik secara eksternal maupun internal dengan menggunakan sarana teknologi
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-link survey, dokumentasi
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-data tindak lanjut hasil survey
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan