Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI GORONTALO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibentuknya Tim Kerja zona Integritas dalam rangka mempertahankan predikat Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Tahun 2021 dengan nomor surat Kep.-08/P.5/Cp/02/2021 tanggal 08 Februari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Prosedur/mekanisme yang jelas sesuai dengan Standart Operating Prosedur (SOP) yang telah diterapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Kejaksaan Tinggi Gorontalo telah menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dalam Dokumen Rencana Aksi sudah terdapat target dan tujuan yang akan dicapai
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Kejaksaan Tinggi Gorontalo telah mensosialisaikan Pembangunaan WBK/WWBBM : Dokumentasi, tangkapan layar media sosial, Webside, foto spanduk, brosur
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan Pembangunan ZI : Laporan Kegiatan, absensi Kehadiran, dan Dokumentasi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Laporan pembangunan ZI telah dievaluasi : Absensi Kehadiran, Notulen Rapat dan Dokumentasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Laporan hasil tindak lanjut : Absensi Kehadiran, Notulen Rapat, Dokumentasi, Hasil rekomdasi dan Laporan tindak lanjut rekomndasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kegiatan Pembangunan ZI : Laporan Kegiatan, absensi Kehadiran, Notulen Rapat dan Dokumentasi
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah ditetapkan agen perubahan dengan Surat Keptusan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Nomor : KEP-07/Cp.2/02/2021 tamggal 8 Pebruari 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah mensosiaalisasikan tentang budaya kerja, peningkatan pelayanan prima dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan Dokumentasi Suasana Kantor
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Dokumentasi kegiatan rapat dimana ada keterwakilan dari setiap seksi atau bidang dalam pembangunan ZI.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP menngacu pada Peta Proses Bisnis (Peta Bisnis dan SOP)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP, JUKLAK dan JUKNIS telah diterapkan.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
SOP telah dievaluasi : Foto Kegiatan, Notulen Rapat dan Laporan Hasil Evaluasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Pengkuran Kinerja sudah menggunakan teknologi (Tayangan Layar Aplikasi SMART, Bappenas)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Manajemen SDM telah mengunakan teknologi informasi seperti kenaikan pangkat, gaji berkalah : yaitu Aplikasi STIP (tangkapan layar aplikasi )
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Tangkapan layar mengunakan teknologi informasi seperti TV Infornasi, Aplikasi seperti SIAGA, SIYANKUM, SITIKUS Tanya Jaksa dan STIP
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan Monev terhadap pemanfaatan teknologi {Notulen, Undangan dan Daftar hadir)
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Telah dibuatkan Surat Keputusan Nomor : B33/P.5/Cr.5/03/2021 tentang PPI (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen tentang penerapan sarana informasi publik.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Laporan Monitoring dan Evaluasi , Notulen rapat dan dokumentasi kegiatan.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Dokumen Usulan kebutuhan pegawai, peta dan analiasa jabatan, dokumen asesmen pegawai dokumentasi
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan yaitu SK CPNS dan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen Tahun 2021.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
SK Mutasi Lokal Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
SK Tim Penilai Kinerja Daerah.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Laporan hasil monitoring dan evluasi terhadap mutasi yang telah dilakukan
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Laporan dan dokumentasi kegiatan traning need analysis untuk pengembagan komptensi.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Usulan pegawai untuk mengikuti diklat / hasil evaluasi kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Laporan kegiatan / dokumentasi kegiatan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Surat Nomor : B-327/P.5/Cp.2/04/2021 perihal Pemanggilan perserta mengikuti diklat.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Pelaksanaan Sharing Knowlegde dan Dokumentasi Kegiatan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Laporan evaluasi dan monitoring terhadap pola pengembangan kompetensi dalam perbaikan kinerja.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Rekapitulasi capaian SKP triwulan / bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Dokumentasi Pemberian Reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
a. Rekapitulasi Absensi, b. Surat dan Dokumentasi Penjatuhan Disiplin
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
SIMKARI / Aplikasi STIP Kepegawaian
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Dokumentasi kegiatan rapat, Notulen dan Dokumen Perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Dokumentasi kegiatan rapat, laporan hasil rapat/notulen, dokumen perjanjian kinerja.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Dokumentasi kegiatan rapat, laporan hasil rapat/notulen, Tangkapan Layar Pengisian aplikasi E-Monev secara periodek..
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja telah berorientasi hasil.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Belum ada IKU dari Eselon I maupun petunjuk Pengisian IKU Tahun 2021 masih mengacu pada Iku tahun 2019
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Belum melalkukan SMART karena IKU dari Eselon I maupun petunjuk Pengisian IKU Tahun 2021 masih mengacu pada Iku tahun 2019
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- - Laporan Kinerja Trwulan I 2021 menggambarkan capaian hasil kinerja dan rencana kedepan.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Laporan Kinerja Trwulan I 2021 menggambarkan capaian hasil kinerja dan rencana kedepan.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Surat Perintah Mengikuti Bimtek/Pelatihan dan Penyusunan Laporan Keuanagan.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh pegawai yang berkompoten.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Pemasangan Banner Pengendalian Gratifikasi pada ruang Tamu PTSP. • Foto kegiatan Pembagian Brosur Ttg Anti Korupsi dan anti suap menyuap pada masyarakat • Tangkapan layar paa Medsos kegiatan Publikasi/sosialisasi tentang anti Korupsi kepada masyarakat di Area Publik ( belum dilaksanakan) • Tangkapan layar Tersedianya layanan Pengaduan “SIAGA”
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
SK. Kajati Gorontalo Nomor : Print-68/P.5/Hjw/03/2021 Tgl. Maret 2021 ttg Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kajati Gorontalo • SP. Kajati Gorontalo Nomor : Print-249/P.5/Hjw/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 Ttg Petugas Penerima laporan UPG Kejati Gorontalo. • Laporan Triwulan penanganan gratifikasi Triwulan I, II, III IV Tahun 2020 dan Triwulan I Tahun 2021 • Foto Ruangan UPG
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
SK Kajati Gorontalo Nomor : KEP-70/P.5/Hjw/03/2021 tanggal 01 Maret 2020 tentang Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kejati Gorontalo • SP. Kajati Gorontalo Nomor : Print-433/P.5/Hjw/06/2020 Tgl. 4 Juni 2020. Ttg Penunjukan Pejabat/Pegawai untuk melaksanakan Penilaian Maturitas SPIP • Foto kegiatan pendampingan oleh BPKP Perwakilan Gorontalo atas penilaian maturitas SPIP • Hasil Penilaian Sementara dari Perwakilan BPKP Propinsi Gorontalo atas Maturitas SPIP pada Satker Kejaksaan Tinggi Gorontalo dengan nilai skor 3,0602
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
• Peta / Manajemen Resiko Kejaksaan Tinggi Gorontalo • Daftar Resiko Dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Pada Satker Kejaksaan Tinggi Gorontalo
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Nota Dinas Nomor : ND-25/P.5.7/Hjw/03/2021 tgl. 03 Maret 2021 ditujukan masing-masing bidang di Kejati Gorontalo terkait Manajemen Resiko Keja di Lingkungan Kejati Gorontalo. • SP Kejati Gorontalo Nomor: Print-149/P.5/Hjw/02/2021 tgl. 22 Pebruari 2021 Ttg Pelaksanaan Inspeksi Umum Bidang Pengawasan. • Foto Inspeksi Umum Bidang Pengawasan • Jubtib Hasil Inspeksi Umum tahun 2021.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
• Foto Sosialisasi Bidang Pengawasan dalam program “AWASI HATI” terkait peta resiko dan upaya pengenalian resiko. • Foto sosialisasi kepada pegawai terkait peta resiko dan upaya pengendaliannya
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Tangkapan layar aplikasi “SIAGA” sarana /saluran pengaduan mayarakat bagi pegawai yang melakukan perbuatan tercela atau indispilner. • Tangkapan Layar terkait sosialisasi sarana pengaduan masyarakat melalui Medsos. • SOP penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan SK Kejati Nomor : KEP-53/P.5/Hjw/06/2020 Tentang SOP Teknis Penanganan Laporan pengaduan dan Tata Kelola Adminstrasi Bidang pengawasan di Kejati Gorontalo • SP. Kajati Gorontalo Nomor : Print-247/P.5/Hjw/03/2021 tgl. 1 April 2021 ttg Klarifikasi atas laporan pengaduan masyarakat. • SP. Kajati Gorontalo Nomor : Print-820/P.5/Hjw/10/2020 tgl. 12 Oktober 2020 ttg Inspeksi Kasus (LHP) .
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
Laporan Bulanan Monev penanganan dan pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
• SK. Penjatuhan Hukuman atas pelanggaran Disiplin. • Foto pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Foto sosialisasi Unit Penanganaqn Pelaporan kepada pegawai dilingkup Kejati Gorontalo dengan pemasangan Banner dan pembagian brosur prosedur pelaporan palanggaran hukum • Foto ruangan penerimaan pelaporan ( UPP) • Surat Perintah Kajati Gorontalo Nomor : Print-69/P.5/Hjw/04/2021 tanggal Maret 2021 Ttg Penanganan dan Perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hokum di Lingkungan Kejati Gorontalo
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Surat Kajati Gorontalo Nomor : KEP-381/P.5/Hjw/04/2021 Tgl. 21 April Ttg Petugas Penerima /Penanganan Laporan dan Perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hukum (WBS / UPP) di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. • Foto ruangan UPP • Surat Keputusan Kajati Gorontalo Nomor : KEP-52/P.5/Hjw/06/2020 tanggal Juni 2020 Ttg SOP Penanganan Laporan dan Perlindungan Terhadap Pelapor
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Laporan pelaksanaan Monev Penerapan WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Laporan bulanan Mei 2021 Penanganan dan Perlindungan terhadap pelapor. • TangkaPan layar laporan Bulanan WBS pada aplikasi “ SADAP”
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Surat Keputusan Kajati Gorontalo Nomor :KEP-54/P.5/Hjw/06/2020 Tgl. 10 Juni 2020 Ttg Dokumen Identifikasi Benturan Kepentingan • Foto rapat bidang Pengawasan terkait Penerapan Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Surat Keputusan Nomor : KEP-51/P.5/Hjw/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 Tentang SOP Benturan Kepentingan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Gorontalo • Nodis dari Asisten Pengawasan kepada Para Asisten Kejati Gorontalo Nomor: ND-26/P.5.7/Hjw/05/2021 Tgl 19 Mei 2021 Terkait SOP dan Identifikasi Benturan Kepentingan. • Foto sosialisasi terkait penanganan benturan kepentingan pada bidang di Kajati Gorontalo
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Kegiatan penempatan Banner Alur Penanganan Benturan Kepentingan pada masing-masing bidang di Kejati Gorontalo
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Data penanganan benturan kepentingan masing-masing bidang (Nihil)
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Dokumen Akta Pengawasan Melekat dari masing-masing Bidang terkait Benturan Kepengan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Standar Layanan dan Kep.Kajati No.Kep-45/P.5/Cp.2/04/2021 tentang SOP PTSP dan Kep.Kajati No.Kep-38/P.5/Cp.2/04/2021 tentang Tentang Tata Cara Penerimaan Tamu dan Pengunjung dan Kep.Kajati
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Tinggi Gorontalo telah memaklumatkan standar pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP Standar Layanan Kep.Kajati No.Kep-45/P.5/Cp.2/04/2021 tentang SOP PTSP dan Kep.Kajati No.Kep-38/P.5/Cp.2/04/2021 tentang Tentang Tata Cara Penerimaan Tamu dan Pengunjung dan Kep.Kajati No.Kep-39/P.5/Cp.2/04/2021 Penataan Parkir
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Telah dilakukan reviu dan perbaikan atas Standar Layanan dan SOP data dukung Notulen, Absensi, dan Dokumentasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah melakukan pelatihan terhadap peningkatan budaya pelayanan prima data dukung Notulen, absensi da dokumentasi
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Dokumentasi dan Tangkapan Layar.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Dokumeantasi kegiatan sanksi/reward bagi pelaksana layanan.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Sarana Layanan terpadu (Dokumentasi ruangan-ruangan dan Dokumentasi fasilitas umum)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- • Dokumentasi kegiatan • Tangkapan layar • Melakukan evaluasi layanan
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- • Laporan hasil survey
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Dokumentasi Kegiatan dan Tangkapan Layar
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- • Data tindak lanjut hasil survey
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan