Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KOTA GORONTALO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Ya, unit kerja telah dibentuk berdasarkan surat keputusan No. Kep-30/P.5.10/Cp.1/03/2021 tanggal 10 Maret 2021, dimana pemilihan pengurus dipilih secara voting di dalam rapat berdasarkan kapabilitas masing-masing pengurus, serta harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Selain itu, tim kerja juga selalu diperbaharui mengikuti mutasi yang terjadi di dalam satuan kerja, dibuktikan dengan dibuatnya surat keputusan No. Kep-44/P.5.10/Cp.1/05/2021 tangal 10 Mei 2021 yang berisi penyesuaian tim kerja dikarenakan adanya mutasi terhadap beberapa pegawai. Pembentukan tim kerja serta pembaharuan selalu melibatkan seluruh unsur pegawai dalam rapat yang dibuktikan dengan daftar hadir, undangan, serta notulen rapat.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Anggota Tim telah dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas, yaitu dengan mekanisme voting yang melibatkan seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, seperti yang tertuang di dalam notulen rapat pembentukan tim kerja dan dibuktikan dengan daftar hadir.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Kami sudah memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM berupa Rencana Aksi yang disusun per triwulan (terlampir Rencana Aksi untuk Triwulan I dan Rencana Aksi untuk Triwulan II), juga terdapat Buku Profil Pembangunan ZI dimana buku serta dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai acuan pembangunan Zona Integritas.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Kami memiliki target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM yang telah disusun dalam Rencana Aksi Triwulan I dan Triwulan II. Demi memastikan relevansi target prioritas dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM, kami mensosialisasikan Rencana Aksi yang telah dibuat kepada masing-masing Tim Kerja agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Telah terdapat media sosial berupa Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube, kemudian website, serta sosialisasi melalui banner yang untuk mensosialisasikan setiap kegiatan Kejaksaan Negeri Gorontalo, dalam hal ini pembangunan WBK/WBBM.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat. Selain itu, dilakukan juga rapat evaluasi yang diikuti oleh seluruh tim kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir untuk memastikan bahwa rencana yang telah dibuat dapat terus berjalan lancar, dan juga untuk menampung kritik, saran, serta ide-ide baru terkait dengan pembangunan Zona Integritas.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas agar pembangunan tetap sesuai dengan berjalan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditentukanTerdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas agar pembangunan tetap sesuai dengan berjalan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditentukan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil monitoring dan evaluasi selalu ditindaklanjuti untuk memastikan bahwa rencana aksi dapat terpenuhi secara keseluruhan, sebagai contoh rekomendasi untuk membuat beberapa layanan di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo (Layanan Siap Antar Barang Bukti Sampai Tuntas, Layanan Tilang Tanpa Turun, Sistem Pengawasan Pembebasan Bersyarat, Sistem Informasi Pengawasan Pembangunan, Layanan E-Tilang) langsung dimasukkan ke dalam Rencana Aksi Triwulan II dan selanjutnya telah langsung dilaksanakan seperti yang terlampir dalam bukti dukung.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Ya, mengingat bahwa pimpinan diharapkan menjadi contoh yang baik dalam membawa perubahan terkait pelaksanaan pembangunan ZI. Demi memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM berjalan dengan baik, pimpinan turut memberikan contoh seperti datang tepat waktu, mensosialisasikan nilai-nilai positif kepada para pegawai, serta memastikan bahwa seluruh bidang dalam satuan kerja menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Ya, agen perubahan telah ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan No. Kep-42/P.5.10/Cp/1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021. Setiap agen perubahan juga membuat Rencana Tindak sehingga tujuan kerja para agen perubahan lebih terukur dan terarah.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi yang berorientasi kepada semangat-semangat zona integritas menuju WBK/WBBM. Telah diadakan quote kata-kata bijak di lingkungan kerja, adanya penerapan reward bagi pegawai teladan, adanya SOP sebagai acuan para pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo terlibat dalam pembangunan zona integritas yang dibuktikan dengan daftar hadir dan notulen, termasuk pada saat pembentukan Tim Kerja hingga pada saat pelaksanaannya.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP unit telah mengacu pada peta proses bisnis
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Telah Dilakukan Monitoring dab Evaluasi SOP di Kejari Kota Gorontalo Dokumentasi dan Laporan hasil evaluasi penerapan SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Sistem pengukuran kinerja dengan teknologi informas menggunakan Aplikasi internal : SMART/Emonev, CMS, E-Dosir Aplikasi Inovasi : Abesensi Wajah dgn sistem Website, Sehingga pimpinan bisa langsung memantau dari ruangan ttg absenin jam kehadiran pegawai
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasiona manajemen melalui Aplikasi Internal : Simkari, Sipede, E-Tilang
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian pelayanan publik dengan menggunakan Aplikasi Internal : E-Tilang Aplikasi Inovasi : SiAbbas (Siap Antar Bukti Sampai Tuntas), SiTawasBesar (Sistem Pengawasan Bebas Bersyarat), Buku Tamu Elektronik, Informasi Penjabat Struktural dan TV Informasi
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Dilakuakn monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran Dokumentasi, Notulen Rapat Monev, Laporan Evaluasi, Survey Kepuasan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Diterbitkan SK Penunjukan Pejabat SIPPN, Koordinasi dengan Forwaka, Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Website Update
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Dilakukan monitoring pelaksanaan kebijakan keterbukaan publik, Dokumentasi, Notulen Rapat Monev, Laporan Monev, Survey Google.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Ya. Sesuai dengan kebutuhan pegawai yang ada dilingkungan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo maka dibuatkan Permohonan Penambahan Pegawai Negeri Sipil Golongan II
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Ya. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacau kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Ya. Telah dilakukan Rapat Staf antara pimpinan dan para staf untuk menentukan penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Ya. Berdasarkan Surat Perintah NOMOR : PRINT-32/P.5.10/Cp.1/01/2021 Dilakukan mutasi pegawai antar jabatan untuk pengembangan karir pegawai.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Ya. Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan komptensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil rapat staf pimpinan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Ya. Dengan dilakukannya rapat staf antara pimpinan untuk memonitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Ya. Dengan memenuhi surat pemanggilan untuk calon peserta diklat
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Ya. Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo sudah menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengen mengikutsertakan pegawai dalam pengelolaan kinerja.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompentsi yang ditetapkan di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo terdapat kesenjangan tidak terlalu jauh.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Ya. Semua pegawai yang ada di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo memperoleh kesempatan/Hak untuk mengikuti diklat ataupun pengembangan kompetensi lainnya.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo melakukan pengembangan kompetensi kepada pegawai dengan cara mengikut sertakan pegawai mengikuti pelatihan.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Ya. Setiap pegawai dilakukan monitoring terhadap hasil pengembangan kompetensi guna memperbaiki kinerja.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Ya. Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi. Dengan membuat aplikasi yang mempermudah dalam pengambilan tilang.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Ya. Ukuran kinerja individu yang berada di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya dengan memberikan pelayanan yang lebih cepat pada tilang
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- Ya. Pengukuran kinerja individu di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dilakukan secara periodik.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Ya. Dengan adanya aplikasi yang dibuat dan mempermudah dalam pengambilan tilang. Maka diberikan penghargaan kepada pegawai oleh jaksa penaggung jawab tilang tersebut.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- ya. aturan disiplin/kode etik telah dilakukan dengan cara apabila pegawai meninggalkan kantor harus mengisi form sesuai Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-D16/A/JA/07/2013 dan dilakukan absensi wajah secara online yang dimonitoring langsung oleh pimpinan.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Ya. Sistem dilakukan dengan 2 cara yaitu kita menggunakan Aplikasi SIMKARI untuk update data kepegawaian dan kita juga melakukan inovasi aplikasi kepegawaian yang berisi daftar hadir sampai kenaikan gaji berkala.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Seluruh pimpinan di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo terlibat dalam penyusunan perencanaan kinerja tahun 2021 (Penyusunan Renja, Renstra, IKU). Pimpinan yang hadir diantaranya adalah Kepala Kejaksaan Negeri, Para Kasi, dan Kasubsi. Terdapat juga Notulen dari Rapat tersebut. Rapat diadakan pada hari Selasa, 22 Desember 2020 di Ruang Kerja Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Seluruh pimpinan di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo terlibat dalam penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2021, diantaranya adalah Kepala Kejaksaan Negeri, Para Kasi, dan Kasubsi. Rapat diadakan pada hari Jumat, 5 Februari 2021 di Ruang Kerja Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan terdapat juga Notulen dari Rapat tersebut. Terdapat Pengantar Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan Nomor : B-467/pP.5.10/Cr.3/02/2021 tanggal 19 Februari 2021 Hal : Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021, serta Terdapat Draft Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo kerap melakukan pemantauan pada tiap unit kerja secara berkala. Kegiatan tersebut memiliki jadwal pemantauan dan Laporan/hasil kegiatan berdasarkan pada kinerja pegawai pada tiap unit kerja.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo telah memiliki Dokumen yang lengkap. Diantaranya yaitu RENSTRA, RENJA, IKU, dan PERJANJIAN KINERJA.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Setiap dokumen yang dimiliki Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo telah berorientasi dengan hasil yang dituangkan di dalam tiap dokumen (RENSTRA, RENJA, IKU, dan PERJANJIAN KINERJA).
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Setiap unit kerja di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator Kinerja Utama yang dimiliki tiap unit kerja di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo telah memiliki kualitas SMART (Specific, Measurable, Atainable, Relevant, Time bound).
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo telah menyusun Laporan Kinerja tetap waktu dan melaksanakan kewajiban untuk mengirimkan Laporan Kinerja tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Terdapat juga Dokumen pendukung seperti Surat Perintah Pengangkatan Panita Penyusunan Laporan Kinerja dengan Nomor : KEP-26a/P.5.10/Cp.01/01/2021 tanggal 8 Januari 2021 dan Terdapat Pengantar Penyusunan Laporan Kinerja dengan Nomor : B-58/P.5.10/Cr.1/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 Hal : Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2020.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan Kinerja yang dibuat oleh Satuan Kerja pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo sudah memuat informasi tentang kinerja (capaian kinerja).
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM di lingkungan kerja Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Yakni seperti Diklat PIM IV yang tengah dijalani oleh Kepala Seksi Intelijen. Terdapat juga dokumen pendukung seperti Surat Perintah Diklat dengan Nomor : PRINT-P.5.10/Cp.2/01/2021 tanggal 15 Maret 2021, Terdapat Jadwal Diklat, serta Terdapat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Diklat.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Akuntabilitas Kinerja di Kejaksaan Negeri Gorontalo telah dilaksankan oleh SDM yang kompeten yakni SDM yang telah mengikuti pelatihan. Contohnya adalah seperti para CPNS yang telah mengikuti Diklat TAK Golongan III Tahun 2021. Terdapat juga dokumen pendukung yakni Surat Perintah / Surat Tugas Pelaksanaan Diklat TAK dengan Nomor : PRINT-309/P.5/Cp.2/04 tanggal 06 April 2021.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
mencantumkan larangan pemberian/penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada tempat yang memberikan pelayanan publik dan juga di media sosial, melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo mengenai pengendalian gratifikasi.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
pembuatan tempat pelayanan pelaporan gratifikasi serta sprint penunjukan penerima pelaporan gratifikasi dan laporan tahunan pelaporan gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
mengikuti bimbingan teknis penilaian maturitas sistem pengendaian intern pemerintah (SPIP), serta membuat laporan kegiatan
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Diskusi bersama seluruh pegawai dalam rangka penilaian resiko, Dibuat peta risiko untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan unit kerjaWawancara acak dengan beberapa pegawai tentang penilaian risiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Monitoring risiko pelaksanaan tugas seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, dokumentasi dan laporan kegiatan
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
sosialisasi peta resiko terhadap seluruh karyawan, serta evaluasi berkala
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
membuat sarana pengaduan masyarakat secara manual maupun online, serta dibuat pos pelayanan pengaduan masyarakat apabila ada masyarakat yang ingin menyampaikan aduannya secara langsung
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Rapat monitoring dan evaluasi di internal seksi intelijen maupun rapat para kasi dan kasubagbin dengan kajari atas penanganan pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti pada rapat para kasi dan kasubagbin dengan kajari atas penanganan pengaduan masyarakat.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Internalisasi WBS di unit kerja dilakukan secara berkala setiap rapat paripurna dan apel pagi
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Whistle Blowing System telah diterapkan yaitu dengan membuat aplikasi Whistle blowing System berbasis Web yang bisa diakses oleh pegawai secara Online, serta adanya tempat pelayanan khusus WBS untuk pegawai kejaksaan negeri kota gorontalo
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Rapat monitoring dan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti ketika rapat para kasi dan kasubagbin dengan kajari.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
sudah terdapat peta benturan kepentingan di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan terhadap pegawai kejaksaan negeri kota gorontalo ketika rapat paripurna
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Diskusi Penanganan Benturan Kepentingan oleh kasubagbin dan staf pembinaan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
rapat para kasi dan kasubagbin dengan kajari secara rutin tentang penanganan benturan kepentingan dengan merujuk peta benturan kepentingan yang sudah ada agar benturan kepentingan dapat dihindari
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
rapat para kasi dan kasubagbin dengan kajari secara rutin tentang penanganan benturan kepentingan sekaligus dengan tindaklanjutnya
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Demi mewujudkan standar dan kualitas pelayanan yang baik, Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo mencetak standar pelayanan kedalam bentuk banner, sehingga dapat dilihat dan dibaca oleh semua pihak.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Demi mewujudkan standar dan kualitas pelayanan yang baik, Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo telah membacakan Maklumat Pelayanan pada upacara pencanangan, juga Terdapat SK Pengelola SIPPN dan Terdapat Motto Pelayanan dan Kata-Kata Bijak yang memberikan semagat Perubahan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Kerjaksaan Negeri Kota Gorontalo selalu melakukan reviu dan perbaikan secara berkala atas standar pelayanan dan SOP pelayanan , sehingga hasil dari riviu tersebut setiap unit kerja dapat berinisiatif untuk malakukan perbaikan-perbaikan standar pelayanan agar kualitas pelayanan di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dapat ditingkatkan dan menjadi lebih baik kedepannya
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Kerjaksaan Negeri Kota Gorontalo selalu melakukan reviu dan perbaikan secara berkala atas standar pelayanan dan SOP pelayanan , sehingga hasil dari riviu tersebut setiap unit kerja dapat berinisiatif untuk malakukan perbaikan-perbaikan standar pelayanan agar kualitas pelayanan di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dapat ditingkatkan dan menjadi lebih baik kedepannya
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Agar meningkatkan kualitas pelayanan prima Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo telah memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai, sehingga tamu ataupun pengunjung yang datang dapat terlayani dengan baik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo juga telah melakukan peningkatan standar pelayanan dengan pengembangan pelayanan berbasis internet, seperti: Layanan Digital, Website, sosial media (Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube), televisi dan radio (melalui program Jaksa Menyapa), sehingga dapat diakses dengan mudah kapanpun dan dimanapun oleh masyarakat dan juga melaui sosial media masyarakat dapat mengenal Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo lebih dekat dengan mengikuti postingan yang di up date secara berkala serta dapat menambah wawasan masyarakat mengenai kinerja Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan wawasan hukum lainnya yang disuguhkan dalam sosial media tersebut, serta telah dilakukan Publikasi SOP Melalui Media Sosial
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Demi tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan, Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo telah menerapka sistem reward/punishment kepada pegawai seagai pelaksana layanan serta memberikan konpensasi terhadap tamu yang merasa tidak terlayani dengan baik dan Tersedia Teh, Kopi dan Gula di ruang tunggu sebagai bentuk konpensasi bagi masyarakat dalam menunggu pelayanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo telah menerapkan sistem pelayanan yang terpadu/terintegritas yang diwujudkan dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), setiap tamu yang datang harus mendaftarkan identitas terlebih dahulu di PTSP serta maksud dan tujuan untuk datang ke Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, selanjutnya petugas PTSP akan mengarahkan tamu ke ruang pelayanan publik sesuai dengan standar pelyanan dan SOP Pelayanan yang telah ditetapkan untuk dapat memenuhi keperluannya di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, dan Terdapat Aula, Ruang Vidcon, Gudang BB, Sekretariat IAD. Ruang Diversi, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Petunjuk Arah, Ruang Klinik dan Laktasi, Toilet,Parkir Disabilitas, Kursi Roda, Jam Layanan, Tanda Pengenal Tamu, Graha Literasi, dispenser, loket tilang, Mushalla, hiburan (playground) Televisi dan ruang ramah anak, serta talah dilakukan upaya pencegahan Covid-19 dengan Pengecekan Suhu Badan, Budaya Cuci Tangan, Himbauan Memakai Masker, Pemeriksaan Kesehatan, Vaksinasi, Pelaksanaan WFH, penyemprotan Disinfektan
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Agar meningkatkan kualitas pelayanan prima Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo telah membuat inovasi layanan online seperti: Permohonan Bantuan Hukum Online, Laporan Pengaduan Online, Tanya Jawab Online, Jadwal Sidang Online, Info tilang Online, sehingga publik bisa mendapatkan pelayanan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Tersedianya Buku Tamu Online, Jadwal Sidang Online, Tanya Jawab Online, Permohonan Pelayanan Hukum Online, Laporan Pengaduan Hukum Online., serta sistem informasi Si-Tawasbesar, E-Tilang, SiAbbas, Si-Awasbang, Lantatur
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Agar mengevaluasi kepuasan publik terhadap pelayanan di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo telah dibuat suatu kotak penilaian pelayanan yang dipasang di PTSP serta survey pelayanan yang dapat dilakukan secara online melalui website Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo yang dilakukan secara berkala, sehingga para tamu ataupun pengunjung dapat memberikan penilaian terhadapa kualitas pelayanan dan atas hasil penilaian tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik kedepannya.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey terhadap kepuasan masyarakat atas pelayanan yang didapatkan dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui website Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Bahwa telah dilakukan analisa terhadap hasil survey masyarakat, terhadap hasil survey tersebut terdapat masukan dari masyarakat untuk memasang banner, selanjutnya
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan