Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KABUPATEN GORONTALO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo telah membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas WBBM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri No:Kep- 22/P.5.11/Cp.2/03/2021 Tanggal 08 Maret 2021. Dalam rapat Pembentukan Tim Kerja WBBM pada tanggal 08 Maret 2021 yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo, Kajari menunjuk Tim Kerja Inti dan koordinator di 6 area perubahan. Kemudian dilanjutkan dengan Upacara Pencanganan Zona Integritas Menuju WBBM pada tanggal 24 Maret 2021,bertempat di Halaman Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo yang disaksikan oleh Pihak BPS Kab. Gorontalo dan Ombudsman Kab. Gorontalo.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota Tim Kerja telah dipilih melalui prosedur dan mekanisme yang jelas yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo Nomor : Kep-23/P.5.11/Cp.2/03/2021 tanggal 08 Maret 2021. Terdapat kriteria umum dan kriteria khusus dalam pemilihan anggota tim selain itu kemampuan setiap pegawai akan menjadi pertimbangan dalam proses seleksi. Untuk memaksimalkan persiapan pembangunan Zona Integritas , selanjutnya diadakan rapat tim kerja di mana masing-masing koordinator area memaparkan rencana dan progres kerja masing-masing serta mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dan cara mengatasinya.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo telah memiliki dokumen Rencana Kerja yang disusun sebagai acuan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dokumen Renja disusun untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBBM.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Pembangunan Zona Integritas telah memuat target-target Prioritas yang Relevan dengan tujuan Pembanguna WBBM sebagai acuan dalam pencapaian setiap tahap pembangunan ZI menuju WBBM di Kejakasaan Negeri Kabupaten Gorontalo berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi dan dokumen pendukung yang disajikan
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Menindaklanjuti Instruksi Jaksa Agung RI No. 1 Tahun 2021 tentang Publikasi Kinerja dan Pemberitaan Positif Mengenai Kejaksaan di Media Massa dan Media Sosial, Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo merasa perlu membangun komunikasi publik yang baik. Salah satu pemberitaan positif yaitu sosialisasi Pembangunan WBBM , Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo telah mensosialisasikan pembangunan WBBM ini melalui berbagai sarana publikasi di media sosial seperti membuat Podcast pada Chanel Youtube Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, melalui Website (kejarikabgorontalo.co.id), twitter (@kejarikab_gtlo), instagram (@kejarikab.gorontalo), facebook (Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo). serta pemberitaan di berbagai media online.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Sebagian Besar Kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang tersusun dalam dokumen Perencanaan.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Dalam proses pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM, Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi secara Berkala melalui Rapat Tim Kerja WBBM. Dalam surat undangan Rapat Internal Nomor : B-507/P.5.11/Cp.1/05/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang membahas perkembangan persiapan WBBM di masing-masing area Perubahan, ditemukan beberapa bahan evaluasi seperti SOP yang harus diperbaharui, pemangkasan alur pelayanan, Peningkatan dan layanan Drive Thru, Klinik, area Wudhu, Command Centre, dan Pos Jaga, selanjutnya evaluasi tersebut dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo selaku Pimpinan Kantor dan Pengarah dalam Tim Kerja WBBM dan dibuatkan Rekomendasinya untuk segera ditindaklanjuti.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi persiapan pembangunan WBBM, kemudian tim Kerja menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan persiapan Pembangunan Zona Integritas.Kemudian Hasil tindaklanjutnya dilaporkan dalam rapat Tim Kerja WBBM dengan Surat undangan nomor : B-524/P.5.11/Cp.1/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, dengan hasil sebagai berikut : Tim Kerja WBBM telah melakukan pembaharuan terhadap SOP-SOP pelayanan yang kurang relevan dan telah disesuikan dengan kondisi Pandemi Covid-19 saat ini, Tim Kerja WBBM Kejari Kab. Gorontalo akan melakukan peningkatan Pelayanan Klinik yang awalnya hanya diperuntukan untuk pegawai, saat ini akan ditingkatkan menjadi Klinik Pratama dengan membuat MOU bersama Dinas Kesehatan, sehingga masyarakat umum dapat berobat disana juga. Pembuatan aplikasi E-PERPUS, yaitu peningkatan layanan perpustakan yang awalnya hanya untuk pegawai Kejaksaan dan pencatatannya hanya secara manual, kini ditingkatkan menggunakan IT berbasis android digiital dan dapat diakses oleh masyarakat umum yang membutuhkan literatur terkait Hukum.Peningkatan Fasilitas tempat Wudhu yang semula kurang tertata kini telah ditata lebih baik dengan adanya pemisahan tempat wudhu antara Laki-laki dan wanita. Peningkatan Pelayanan DRIVE THRU Tilang, yang sebelumnya agak jauh dari loket tilang, saat ini akan ditingkatkan dengan pembuatan skema jalur kendaraan yang berdekatan dengan loket tilang. Command Centre yang telah terkoneksi dengan semua aplikasi yang ada di Kejari Kab. Gorontalo seperti CMS, Simkari, dan Aplikasi Arsyys. Peningkatan Fasilitas Pos Jaga yang akan dibuat pada pintu keluar dan dilengkapi dengan pemasangan CCTV sebagai tindak lanjut evaluasi kegiatan dilapangan.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo dan seluruh Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Pembinaan sebagai Role Model pada Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo Nomor : KEP-25/P.5.11/Cp.2/03/2021 tanggal 30 Maret 2021. Sebagai Role Model, Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo memberikan contoh positif dalam pelaksanaan budaya kerja yang prima seperti hadir tepat waktu sesuai SOP Jam Masuk Kantor, menjadi tauladan dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja, menjadi contoh dalam menerapkan Protokol Kesehatan.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Dalam Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo Nomor : Kep-27/P.5.11/Cp.2/04/2021 tanggal 02 April 2021, telah ditetapkan dua orang agen perubahan sebagai motor penggerak perubahan di Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo.Agen Perubahan bertugas menggerakkan seluruh elemen kantor untuk melakukan perubahan dan peningkatan dalam pelayanan kepada publik, salah satunya memberikan pelayanan menggunakan IT untuk meningkatan performa dan proses kinerja. Memberikan informasi kepada publik tentang semua layanan yang dimiliki Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo dan bagaimana cara mengaksesnya. Menjadi wajah Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo sebagain pimpinan satker telah menanamkan budaya kerja dan Pola pikir melalui petunjuk dan arahan kepada masing-masing bidang kerja. Mewajibkan setiap bidang selalu melakukan kegiatan berdasarkan SOP dan Juklak maupun Juknis sebagai acuan pelaksanaan kinerja yang akuntabel. untuk menumbuhkan semangat perubahan seluruh pegawai, telah diberlakukan sistem reward dan punishment yaitu pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi dan surat teguran kepada pegawai yang melakukan perbuatan tercela. Diadakan ceramah agama dan Family gathering pada tanggal 19 Mei 2021 bertempat diKantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo untuk meningkatkan rasa kebersamaan seluruh pegawai dan meningkatkan etos kerja.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Dalam meraih predikat WBK pada tahun 2019 lalu dan persiapan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM saat ini, Semua anggota dan elemen pada Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo turut serta terlibat dan aktif dalam semua tahapannya, sebagai contoh membuat yel-yel, slogan atau jargon Kantor, aktif dalam penyebaran informasi Positif seluruh kegiatan yang berlangsung di Kejari Kab, Gorontalo pada sosial media yang mereka miliki. Seluruh pegawai Turut memberi masukan dan saran kepada pimpinan terkait peningkatan kualitas layanan dan selalu memberi dukungan kepada pimpinan untuk kinerja Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo yang lebih prima.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo telah mengacu pada peta proses bisnis Kejaksaan, antara lain ada 41 (empat puluh satu) SOP yang telah di terapkan. Seluruh pembentukan SOP tersebut melalui Rapat Kajari, Para Kasi, Kasubbag dan Seluruh Pegawai Kejaksan Negeri Kabupaten Gorontalo.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- Standar Operasional Prosuder (SOP) telah diterapkan mengacu pada Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Kejaksaan RI,
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
- Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi baik secara internal dan eksternal hal ini telah diwujudkan dengan adanya Rapat Staf secara berkala, Apel Kerja seluruh Pegawai dan Dinamika Kelompok. Beberapa Prosedur operasional tetap (SOP) telah mengalami perbaikan diantaranya SOP dibidang PElayanan Tamu dimana jika tamu menunggu lebih dari 5 menit makan akan diberikan souvenir secara cuma-cuma.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi diantaranya yakni CMS, Sipede, E-dosir, Sicana dan ARSSYS.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi dan terintegrasi dengan Biropeg dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi hal ini diwujudkan dalam bentuk Website, E-Visitor bagi tamu yang datang, E-Survey untuk mengukur kepuasan tamu terhadap pelayanan yang telah diberikan serta E-Tilang untuk memudahkan bagi para pelanggar tilang yang akan mengambil barang bukti baik berupa SIM, STNK dan Kendaraan Bermotor.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik telah dilakukan secara berkala melalui rapat evaluasi dan melihat persentase kepuasan masyarakat.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan melalui beberapa sarana di antaranya : Sosial media (Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube), Command Centre, Siladu, Papan Banner.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan melalui rapat staff dan rapat bulanan.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai disusun menurut peta jabatan dan analisis beban kerja. Penempatan pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi dan kemampuan pegawai bersangkutan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
CPNS adalah hasil rekruitmen dari panitia pusat. Penempatan CPNS di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo berdasarkan kebutuhan organisasi dan kemampuan pegawai yang bersangkutan sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berjenjang oleh pejabat eselon IV kemudian dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo untuk dilaksanakan perbaikan ataupun mutasi.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Mutasi dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi dari atasan langsung pegawai yang bersangkutan dalam rangka perbaikan ataupun peningkatan kinerja dalam rangka kebutuhan organisasi, penyegaran serta dalam rangka pegawai bersangkutan. Dalam rangka mengisi kebutuhan pegawai di Seksi PB3R, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo telah menerbitkan Surat Perintah Tugas nomor PRINT-425/P.5.11/Cp.1/05/2021 tanggal 19 Mei 2021 atas nama Ibrahim Abdul Azis.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Terhadap mutasi antar jabatan pengemudi kendaraan tahanan dengan pengawal tahanan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi karena keterbatasan jumlah personel sehingga jika ada pengawal tahanan mendapatkan mutasi jabatan menjadi petugas administrasi berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi dan kemampuan pegawai yang bersangkutan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk mengetahui apakah pada seksi atau subbagian tersebut apakah terjadi peningkatan atau penurunan kinerja dengan adanya mutasi lokal. Hasil tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan kinerja organisasi.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Training Need Analysis dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga yang kompeten. Dalam rangka meningkatkan public speaking dan asesmen sederhana, Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan kegiatan tersebut bersama lembaga Smart Resources. Selanjutnya telah dijadwalkan in house training SPIP dengan BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo pada tanggal 7 Juli 2021.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Pengembangan kompetensi pegawai didasarkan pada data hasil kinerja pegawai, kebutuhan organisasi dan kemampuan pegawai yang bersangkutan. Jabatan fungsional tertentu (Bendahara dan Pejabat Pengadaan) sesuai dengan kriteria kemampuan dan kompetensi pegawai yang dibutuhkan. Dalam pengembangan juga diperhatikan apakah ada permasalahan yang membuat kinerja pegawai bersangkutan menurun dengan selalu membuka ruang konsultasi.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Pegawai telah menguasai kompetensi jabatan yang diperlukan. Setiap pegawai telah memahami dan melaksanakan SOP sesuai dengan bidang masing-masing.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Setiap pegawai diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi. Untuk diklat yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI. Permintaan peserta Diklat dari Badan Diklat Kejaksaan RI diteruskan kepada seluruh pegawai. Setiap CPNS diajukan untuk mengikuti Diklat TAK dan LATSAR. Pegawai yang berminat mengikuti diklat, akan diusulkan secara berjenjang ke Kejaksaan Tinggi untuk kemudian diteruskan kepada Kejaksaan Agung.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kompetensi pegawai, Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo bersama Smart Resource telah melaksanakan In-House Training Public Speaking untuk meningkatkan teknik komunikasi pegawai dalam melakukan pelayanan publik. Selain itu juga telah dilaksanakan Asesmen Sederhana untuk mendapatkan gambaran karakter yang dibutuhkan dalam jabatan pengawal tahanan dan petugas administrasi dalam melakukan tugas sehari-hari.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan saran dari pejabat eselon IV sebagai atasan langsung. Pegawai yang kinerjanya menurun akan dievaluasi apa yang menjadi permasalahan dan jika perlu dilakukan mutasi untuk penyegaran dan kebutuhan organisasi.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Penetapan kinerja individu selalu dimonitor capaiannya setiap bulan secara berjenjang oleh Pejabat Pengawas selaku atasan langsung pegawai yang bersangkutan hingga kepada Pejabat Administrator Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo untuk memastikan apakah kinerja pegawai yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh ukuran kinerja individu disesuaikan dengan indikator kinerja pada PK dan SKP pegawai yang bersangkutan, yang juga mendukung PK serta SKP atasan langsungnya. PK dan SKP pegawai di Subbagian Pembinaan akan mendukung PK dan SKP Kepala Subbagian Pembinaan demikian juga untuk Seksi yang lainnya.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan mengacu pada Perjanjian Kinerja dan SKP pegawai yang bersangkutan.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu dilaporkan kepada pimpinan untuk menentukan siapa pegawai yang memiliki kinerja terbaik setiap semester.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai mengacu pada Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Selain itu Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo akan melakukan inovasi pengawasan internal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tentang Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku Secara 360˚ (Tiga Ratus Enam Puluh Derajat) Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Secara online.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawaian selalu diupdate secara berkala pada SIMKARI yang terdiri dari dosir kepegawaian, kepangkatan, kenaikan gaji berkala. Setiap pegawai yang telah selesai melaksanakan diklat segera diupdate data kepegawaiannya dengan melampirkan file sertifikat diklat yang bersangkutan.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Seluruh pimpinan turut terlibat dalam penyusunan perencanaan diawali dengan membuat surat undangan yang ditujukan kepada para peserta rapat. Surat undangan Rapat Renstra Nomor: B-28/P.5.11/Cp.1/01/2021 tanggal 15 Januari 2021, undangan rapat penyusunan IKU B-165/P.5.11/Cp.1/02/2021 tanggal 10 Februari 2021, undangan rapat rencana kerja B-166/P.5.11/Cp./02/2021 tanggal 10 februari 2021
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Seluruh pimpinan unit kerja terlibat penyusunan dengan mengundang seluruh pegawai dalam penyusunan perjanjian kinerja dan menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian kinerja. surat undangan nomor: B-181/P.5.11/Cp.1/02/2021 tanggal 15 februari 2021
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-seluruh pimpinan turut serta memantau pencapain kinerja secara berkala dengan membaca laporan bulanan yang dibuat oleh masing-masing bidang setiap tanggal 20 per bulannya, pimpinan juga memantau langsung ke bidang-bidang pengisian data pada aplikasi secara langsung
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen perencanaan dibuat pada awal tahun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien. dokumen perencanaan berupa Renstra, IKU, Renja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen perencanaan dibuat dengan berorientasi pada hasil capaian dengan melihat pencapaian yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini bertujuan agar target yang direncanakan dapat tercapai dengan baik ditahun-tahun sesuai rencana
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Pada unit kerja terdapat IKU yang dibuat berdasarkan rencana strategis yang sebelumnya telah dibuat. IKU dibuat dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Nomor: KEP-14/P.5.11/Cp.1/02/2021 tanggal 15 Februari 2021
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Indikator Kinerja pada unit kerja telah disesuaikan dengan Rencana Strategis yang dibuat dan disesuai secara SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Unit kerja telah menyusun laporan kinerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu setiap tanggal 20 perbulannya dibuat Laporan Kinerja Bulanan, dan pada akhir tahun dibuat Laporan Kinerja tahunan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan Kinerja telah memuat seluruh informasi tentang kinerja termasuk capaian, kendala yang dihadapi serta realisasi anggaran
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
terdapat upaya yang dilakukan unit kerja dalam peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, yang diataranya megikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan, inhouse training, self assessment. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM pada unit agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan zaman
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang telah dilengkapi dengan sertifikasi sesuai keahlian. diantaranya memiliki sertifikat bendahara dan sertifikat ahli pengadaan nasional
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo telah membuat banner/spanduk pengendalian gratifikasi yang ditempatkan di depan kantor, PTSP dan di setiap lorong yang dilalui oleh tamu dan pegawai serta telah melakukan kampanye atau postingan melalui media sosial dan website Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi dengan membuat Standar Operasional Prosedur dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo telah menerbitkan Surat Perintah Petugas Unit Pengendalian Gratifikasi, dan telah menyediakan ruang Unit Pengendalian Gratifikasi.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
berdasarkan pada PERPRES No. 60 Tahun 2008 ; KEPJA No. : KEP-255/A/JA/12/2011 tanggal 7 Desember 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kejaksaan RI; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan No. 4 Tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo telah melakukan upaya pengendalian pada satuan kerja, yaitu: 1) Penegakan Integritas dan Nilai Kode Etik, berupa pembentukan dan penerapan SOP dalam setiap tugas dan pekerjaan yang dilaksanakan pegawai, nota dinas Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo terkait pencegahan benturan kepentingan, dan pemberian sanksi melalui suratb teguran nota dinas kepada Kasi Pidum terkait pengendalian penanganan perkara. 2) Komitmen Terhadap kompetensi, berupa mengikutsertakan CPNS dalam pendidikan dan pelatihan TAK dan LATSAR serta mewajibkan CPNS membuat laporan hasil kegiatan diklat.3) Pembentukan Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan, yaitu dengan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 4) Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab Yang Tepat, dengan Disposisi Surat dan pembuatan Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. 5) Kebijakan dan Praktik Pembinaan SDM, dengan Diklat Pegawai, Workshop, Bimtek Penilaian Maturitas SPIP se-wilayah Kejati oleh BPKP Provinsi 6) Kepemimpinan Yang Kondusif, melalui penyusunan RENJA.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo telah melakukan penilaian resiko secara internal yang tertuang dalam bentuk Peta Risiko Pelaksanaan Kegiatan yang memuat Risiko Potensil, Penyebab Risiko, Dampak Risiko dan Probalitas Risiko untuk menjadi penilaian apakah risiko yang mungkin terjadi masuk kedalam kriteria Rendah, Moderat atau Tinggi. Selain itu Kejari Kab. Gorontalo telah membuat Standar Operasional Prosedur yang dapat menjadi acuan dalam penilaian risiko kebijakan.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan kegiatan pengendalian untuk mengatasi resiko di internal Kantor adalah dengan menerapkan Akta Pengawasan Melekaat dalam setiap administrasi persuratan, memasang Door Access terbatas pada pintu masuk dalam kantor sebagai bentuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi antara pihak Internal Kejaksaan dan pihak berperkara. Menempatkan CCTV pada ruang pemeriksaan Pidsus, ruang Koordinasi dan di setiap sudut Kantor yang terkoneksi langsung dengan pimpinan. Menyediakan ruang koordinasi khusus bagi pihak internal Kantor dan pihak eksternal Kantor.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo telah menginformasikan dan mengkomunikasikan Sistem Pengendalian Internal melalui Nota Dinas dan penyampaian lisan Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo terkait pembuatan akta waskat dalam setiap administrasi persuratan semua bidang, membuat banner/spanduk unit pengendalian gratifikasi dan anti suap, menyebarkan informasi terkait ke semua media sosial Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo, menyediakan Unit Pelayanan Pengaduan dan Hotline centre yang dapat dihubungi apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan pihak internal Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo memiliki Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat (SILADU) yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam proses pelaporan pengaduan dan mencegah tereksposenya identitas pelapor.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   5
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   3
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pengaduan masyarakat dan membuat Nota Dinas kepada Kepala Seksi Intelijen untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Berdasarkan hasil pengaduan masyarakat yang masuk lewat aplikasi SILADU maupun secara manual, staff pada bidang Intelijen kemudian membuat Nota Dinas kepada Kajari, kemudian berdasarkan petunjuk Kajari selanjutnya dibuat Telaahan dan menerbitkan SPRIN-OPS atau SPRIN-TUG sebagai tindak lanjut hasil penanganan pengaduan.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo telah menginternalisasi Kebijakan Whistle Blowing System lewat pembentukan UPP (Unit Pelayanan Pengaduan) dan menyampaikannya kepada seluruh pegawai untuk diterapkan.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Bahwa Whistle Blowing System telah diterapkan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan mensosialisasikannya dengan memasang banner di sudut-sudut area Pelayanan Publik. Pegawai maupun masyarakat dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oknum Kejari Kab. Gorontalo lewat aplikasi media online, dan data dari pelapor akan teramankan.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Whistle Blowing System, berdasarkan laporan dari UPP belum terdapat laporan yang masuk terkait WBS.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Bahwa hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System (WBS) telah ditindaklanjuti lewat penyampaian Laporan secara berjenjang kepada Pimpinan.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
Bahwa benturan kepentingan sudah diidentifikasi/dipetakan di bidang-bidang yang terdapat pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Bahwa Benturan Kepentingan yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo telah disosialiasikan/internalisasi dengan dibuatnya Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo yang ditujukan kepada semua Kepala Seksi pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan membuat SOP Benturan Kepentingan sesuai Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo No : Kep- /P.5.11/Cp.2/05/2021 tanggal Mei 2021.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Bahwa penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan pada semua bidang dengan cara semua pegawai atau saudara tidak mengikuti semua tender pengadaan barang dan jasa, tidak terikat dengan kedekatan kekeluargaan pada saat menangani perkara, Pelaksanaan rekrutmen Tenaga PPNPN dilakukan secara terbuka dan transparan.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Bahwa sistem dalam penanganan benturan kepentingan selalu dievaluasi secara rutin meskipun belum ditemukan kasus benturan kepentingan, hal tersebut dilakukan demi menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan pada internal Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Bahwa evaluasi atas penanganan benturan kepentingan selalu ditindaklanjuti Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo yang ditujukan kepada semua bidang dengan berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Dalam memberikan pelayanan publik ,Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo memiliki kebijakan standar Pelayanan yang sama dengan yang ditetapkan organisasi, selain itu Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo juga memiliki inovasi terkait standar pelayanan diantaranya adalah Timer Pelayanan 5 menit yang tertuang dalam Surat Keputusan No: Kep- 30/P.5.11/Chk.3/05/2021 tanggal 03 Mei 2021, SOP Drivethru Tilang sesuai Surat Keputusan No: Kep- 41/P.5.11/Chk.3/05/2021 tanggal 03 mei 2021, SOP E-Perpustakaan yang tertuang dalam Surat Keputusan No : Kep-/P.5.11/Chk.4/05/2021 tanggal 03 Mei 2021. Selain itu melalui Tagline
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo telah memaklumatkan standar pelayanan beserta inovasinya yang tertuang dalam banner informasi maupun melalui media sosial yang dimiliki Kejari Kab. Gorontalo antara lain Website, Instagram,Youtube, Twitter dan Facebook
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat , Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo mengacu pada SOP Pelayanan yang telah ada. SOP ini kemudian dijadikan dasar dalam melakukan pelayanan agar terdapat kesepaham dan keteraturan bagi para pegawai dalam memberikan pelayanan.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Terhadap standar Pelayanan dan SOP, Kejaksaan Negeri Kab, Gorontalo telah melakukan reviu dan perbaikan secara berkala. Kajari selaku pengarah dalam Tim Kerja melakukan monitoring dan evaluasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Guna meningkatkan Budaya Pelayanan Prima Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo telah melakukan Sosialisasi Pelatihan Public Speaking dan Assesment Sederhana yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei dengan tema
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi mengenai pelayanan yang tersedia di Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo telah disosialisasikan melalui berbagai media penyebaran informasi baik offline maupun online. Tersedia banner informasi dilingkungan Kantor, melalui media sosial seperti website (kejarikabgorontalo.co.id), twitter (@kejarikab_gtlo), facebook dan Youtube (Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo).
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab setiap pegawai, dalam sistem manajemen SDM Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo menerapkan sistem Reward and Punishment, sebagai bentuk apresiasi terhadap pegawai berprestasi, diberikan piagam penghargaan pertriwulan. Triwulan pertama diberikan penghargaan kepada Ibu Warni Badu dan Bapak Azis Aliwu staff pada Bidang Pidum dan Pidsusatas dedikasinya dalam kinerja. Sebagai bentuk pengawasan melekat pimpinan dan teguran terhadap Pegawai yang melakukan perbuatan tidak tercela, Kajari memberikan surat peringatan terhadap Pegawai yang bersangkutan karena kurang profesional dalam pelaksanaan kinerja sebagaimana dalam Nota Dinas Nomor : ND-02/P.5.11/Cp.2/04/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Surat Teguran terkait penanganan penyelesaian perkara. Sesuai dengan standar pelayanan Timer 5 Menit, terhadap petugas yang melakukan pelayanan lebih dari 5 menit akan diberikan surat teguran.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
Salah satu unggulan Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo adalah Command Centre yang terintegrasi dengan semua aplikasi yang ada di Kejari Kab. Gorontalo.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo, maka dibangunlah beberapa inovasi pelayanan, diantaranya : Klinik pratama bekerjasama serta membuat MOU dengan Dinas Kesehatan, terutama pada Masa Pandemi Covid-19 , layanan klinik ini dikonsepkan sebagai peningkatan klinik yang tadinya hanya terbatas bagi pegawai menjadi klinik pratama yang pelayanannya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Layanan drive thru tilang yang sebelumnya lokasinya agak jauh dari loket tilang, dalam peningkatan layanan kami mebuat skema yaitu kendaran yg datang untuk membayar denda tilang dan mengambil barang bukti tilang dapat langsung bersentuhan. Layanan Perpustakan, yang tadinya Perpustakan hanya diperuntukan bagi pegawai, yang prosesnya masih secara manual, ditingkatkan dengan digitalisasi dan bisa diperuntukan untuk masyarakt umum maupun mahasiswa Fakultas Hukum . peningkatan IT melaui pembuatan command centre yang terintegrasi dengan semua aplikasi yang ada di kab Gorontalo. fasilitas tempat wudhu di Masjid yang ada dilingkungan kantor kejari kab, Gorontalo yg sebelumnya tidak tertata, sekarang sudah lebih tertata, sduah terdapat pemisahan untuk laki-laki maupunperempuan. peningkatan layanan di lapangan, kami menambahkan pos jaga di pintu keluar, yang gunanya untuk mengarahkan masyarakat yang merasa kebingungan terhadap layanan di Kejari Kab. Gorontalo. Selain 6 layanan perubahan terdapat inovasi pelayanan lain, yaitu Layanan antar jemput saksi, pengembalian barang bukti, layanan timer 5 menit.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Untuk menilai kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan secara berkala melalui barcode scan dan link pelaksanaan Survey pada link htpp://forms.gle/VsTskKCwfPHWPtgjM7
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
Sebagai bentuk keterbukaan informasi terhadap publik, nantinya hasil survey kepuasan masyarakat ini akan terpublikasi pada media informasi offline maupun online, hal ini juga bertujuan untuk menjadi bahan evaluasi bersama atas kekurangan dari kinerja Kejari Kab. Gorontalo dan menjadikan lebih prima.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Untuk mengoptimalkan kinerja layanan Kejari Kab. Gorontalo, kami terus melakukan pembenahan dan perbaikan di semua area perubahan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat, hasil survey ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi kami untuk melakukan perubahan dan peningkatan kualitas pelayanan.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan