Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI GORONTALO UTARA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Telah dibentuk Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara nomor : KEP- 02/P.5.15/Cp.2/01/2021 tanggal 04 Januari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Melalui rapat tim Kerja yang dilaksnakan pada tanggal 04 Januari 2021 ( Notulen,Rapat dan Dokumentasi Rapat)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Terdapat Target didalam dokumen Rencana Aksi
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Melalui sarana Sosial media (Facebook, Youtube,Twitter, Instagram dan Website)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan melibatkan seluruh pegawai dan tenaga PPNPN ( Laporan Kegiatan Pencanangan , Undangan , Absen dan Dokumentasi)
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Telah melakukan monitoring dan evaluasi tehadap Pembangunan ZI ( Notulen , Absen, Dokumentasi serta Undangan rapat)
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindak lanjuti dengan membuat Laporan Hasil Rekomendasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan selalu berperan sebagai Role Model (dokumentasi keterlibata pimpinan dalam setiap kegiatan)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah ditunjuk Agen Perubahan berdasarkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara nomor : Kep-05/P.5.15/Cp.2/01/2021 Tanggal 04 Januari 2021 dan Dokumen Aksi Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dokumentasi Kegiatan Siraman rohani ,senam bersama dan quotes kata-kata bijak.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Telah melibatkan seluruh pegawai dan tenaga PPNPN dalam pembagunan ZI menuju WBK/WBBM ( Kegiatan Rapat ZI yang melibatkan seluruh pegawai dan PPNPN)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Dokumen SOP Telah Mengacu pada peta Bisnis masing-masing bidang ( BUKU Arsip SOP dan Peta Bisnis)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP telah diterapkan (dokumentasi penerapan SOP)
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Telah dilakukan evaluasi semua SOP yang telah ditetapkan (Dokumentasi Rapat berupa Notulen, Absen serta Undangan)
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Melaksanakan penginputan melalui Aplikasi : Monev BAPPENAS, Monev Anggaran, Monev TEPRA setiap bulan (tangkapan layar aplikasi)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-Telah melakukan update data Pegawai melalui aplikasi SIMKARI (tangkapan layar E-Dosir dan Update Data Kepeg pada Aplikasi SIMKARI)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Tangkapan Tv Informasi Kejari Gorontalo utara diruangan PTSP, adanya media online facebook dan instagram sebagai sarana dalam pemberian informasi kepada publik dan Aplikasi E Tamu pada layanan penerimaan Tamu
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Telah dilakukan monitoring dan evaluasi melalui rapat tim (Dokumentasi Rapat, Notulen dan Absensi)
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Telah dibuat Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara terkait Pejabat Pengelolah Informasi keterbukaan informasi publik terhadap kinerja melalui media sosial : FB, IG serta Koran Online
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Telah melakukan monitoring dan evaluasi melalui rapat dengan tim area 2 ( Dokumentasi Rapat , Notulen dan Absensi)
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Telah membuat peta Jabatan dan assesmen pegawai serta mengusulkan -jabatan eselon IV dan V serta jabatan fungional sesuai dengan perja 01/2021 (Dokumen Peta Jabatan)
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Adanya penambahan Pegawai yang berdasarkan Keputusan Jaksa Agung R.I (terlampir) sebanyak 4 (empat) orang Gol.II dan 3 orang Gol III yang ditempatkan sesuai dengan tupoksinya. (Bukti dukung area 3 point 1 huruf b) adanya penambahan Jaksa Fungsional berdasarkan Keputusan Jaksa agung R.I sebanyak 2 orang (data terlampir), Dokumen Sprint Penempatan CPNS sesuai SK
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai (dokumentasi Rapat , Notulen serta Absensi)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Telah melakukan usulan mutasi pegawai kekejaksaan tinggi ( Sirat Usulan Pegawai Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan telah mengikuti pola mutasi yang telah ditentukan ( Dokumen Usulan Promosi)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Telah dilakukan monev terhadap kegiatan mutasi lokal (Dokumentasi rapat , Notulen serta Absensi)
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Telah mengikuti pelatihan CMS
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-telah mengusulkan pegawai untuk mengikuti pelatihan CMS dan telah melakukan evaluasi terhadap pegawai tersebut, mengusulkan pegawai untuk pelatihan TAK dan telah melakukan evaluasi terhadap pegawai tersebut.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-telah melakukan assesment terhadap pegawai yang melakukan diklat CMS serta telah melakukan kegiatan sharng knowledge ( Dokumentasi Kegiatan Sharing Knowledge)
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-telah mengusulkan pegawai untuk mengikuti pelatihan CMS dan telah melakukan evaluasi terhadap pegawai tersebut, dan telah mengusulkan pegawai untuk mengikuti pelatihan TAK dan telah melakukan evaluasi terhadap pegawai tersebut. ( Dokumentasi Peserta Diklat pada Papan Pengumuman)
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Telah mengikuti pelatihan CMS , telah mengikuti in house training intelijen secara virtual dengan Tema " Strategi Komunikasi Organisasi " (Rabu 26 April 2021) (Bukti Dukung area 3 point 3 huruf e) telah mengikuti in House Training datun secara Virtual dengan Tema " Peningkatan kemampuan Jaksa Pengacara Negara sebagai mediator' (Selasa 04 Mei 2021)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Telah melaksanakan pengarahan Brifieng setiap bulannya. (dokumentasi rapat evaluasi dan monitoring , Notulen rapat dan absensi)
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Telah menandatangani perjanjian Kinerja dan sasaran kinerja Pegawai tahun 2021 (Dokumentasi fakta Integritas, serta PK dan SKP).
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Terlihat didalam Ukuran capaian kinerja yang ada didalam SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-Telah dilakukan pengukuran kinerja individu secara berkala/periodik (tangkapan layar aplikasi BAPENAS)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-telah dilakukan pemberian reward terhadap pegawai (dokumentasi terhadap pemberian reward kepada pegawai)
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Menjatuhkan hukuman Disiplin Ringan berupa teguran Lisan kepada An. TEGAR Mawang Dhita, SH dengan pelanggaran Disiplin berupa : Melakukan perjalanan ke luar daerah dan atau Aparatur Sipil Negara dalam upaya penyebran covid 19 tanpa Ijin dari Pimpinan. dan Penjatuhan Hukuman Dispilin ringan kepada AMINULLAH M MENTEMAS, SH yang melakukan pelanggaran disiplin berupa tiak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada ASN dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. ( Dokumentasi Buku Waskat dan rekapitulsi Absen wajah)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Telah dilakukan peremajaan dan Update Data melalui Aplikasi Simkari ( Dokumen Tangkapan Layar Lapbul Pembinaan melalui aplikasi SILABI)
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Pimpinan terlibat langsung dalam Penyusunan Rencana kerja dan rencana strategi Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara ( Dokumen RENJA, RENSTRA rapat, Absen serta notulen)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan Peranjian Kinerja ( Dokumen Perjanjian Kerja serta Dokumentasi Rapat, Notulen dan Absensi)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-pimpinan telah Melakukan evaluasi kinerja bidang secara berkala ( tangkapan layar monev dan bapenas )
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Tersusunnya renstra 2020 s.d 2024 dan renja 2021 serta perjanjian kinerja tahun 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-sebagian besar dokumen perencanaan renstra dan renja serta perjanjian kinerja berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-sebagian besar dokumen perencanaan renstra dan renja serta perjanjian kinerja berorientasi hasil
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Dokumen Indeks Kinerja Utama (IKU) mengacu Ke IKU Tahun 2015 s/d 2019
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Tersusunnya laporan kinerja (LKJ) Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Dokumen Laporan Kinerja yang memberikan informasi kinerja.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Mengikutsertakan pegawai yang berkompoten untuk mengikuti sosialisasi Sistem Akutansi Keuangan Tingkat Intansi (SAKTI) via virtual tahun 2021 ( Dokumen Surat Perintah Pelatihan Aplikasi SAKTI dan Undangan Sosialisasi Aplikasi SAKTI Via Virtual)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi SAKTI (sistem akuntansi keuangan tingkat instansi)
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Telah membuat Banner Anti Gratifikasi diruang PTSP dan Ruang Pelayanan Tamu serta ruang pemeriksaan dan Banner Satgas 53 ( Dokumentasi Sosialisasi Anti Gratifikasi)
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- telah diterbitkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara tentang Unit Pengendali Gratifikasi dan internalisasi pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
-dilakukan sosialsiasi SPIP, rapat identifikasi lingkungan pengendalian (dokumentasi kegiatan)
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
-Pemetaaan resiko terhadap penyelesaian barang rampasan (dokumentasi rapat pemetaan resiko)
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-Dokumentasi Rapat evaluasi monitoring, Notulen dan Absensi untuk kegiatan pengendalian resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
-Tindak lanjut hasil pemetaan resiko telah di informasikan kepada pegawai yang melakukan penyelesaian barang rampasan
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Dibentuk nya Unit Penerima Pengaduan Masyarakat berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Nomor:27/P.5.15/Cp.1/02/2021 tanggal 22 Februari 2021
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Rapat Monitoring tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat (dokumentasi rapat , notulen dan Absensi)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
C
-Laporan bulanan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-foto ruangan penerima laporan WBS dan Pemasangan Banner WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara tentang pembentukan unit WBS
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-rapat evaluasi penerapan Whistle Blowing System ( Dokumentasi Rapat, Notulen serta Absensi)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan SOP terkait WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Adanya surat perintah kepala kejaksaan negeri Gorontalo tentang unit Penanganan Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Telah Menerbitkan SOP terkait Benturan kepentingan.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Telah mengimplementasikan dengan mensosialisasikan SOP penanganan Benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan penanganan benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi terkait evaluasi atas penanganan benturan kepentingan,
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Telah dibuat standar pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Telah memasang Maklumat Pelayanan pada Ruang PTSP
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Adanya Buku SOP Pelayanan pada masing-masing bidang
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-adanya rapat tentang evaluasi SOP pada tanggal 4 Mei 2021.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Adanya duta pelayanan berdasarkan surat perintah kepala kejaksaan negeri gorontalo utara nomor : PRINT-234/P.5.15/Cp.1/06/2020.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Tangkapan sosialisasi media sosial Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara (Facebook, Instagram, Youtube) tentang standar pelayan PTSP
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Dokumen memorandum tentang pengenaan Denda sebesar Rp.100.000 untuk Jaksa, Tata Usaha sebesar Rp.50.000 dan PPNPN sebesar Rp,20,000 yang merokok diarea no smoking dan menerima tamu diruang kerja, dan memberikan reward terhadap pegawai yang disiplin setiap bulan berupa apresiasi oleh pimpinan dengan pemberian sertifikat.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Tersedianya Ruang PTSP yang berbasis IT, didukung fasilitas lain berupa Ruang Disabilitas,Ruang Laktasi,Mushola,Ruang Pelayanan,ruang tunggu tamu ,ruang pemeriksaan , perpustakaan, Toilet serta kantin.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
informasi layanan PTSP yang terintegrasi dengan pimpinan melalui aplikasi telegram. Selain itu juga diterapkan juga aplikasi e tilang untuk perkara tilang serta pengantaran BB ke Kediaman Penerima BB dan -
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Tersedianya sarana rating kepuasan dan kotak saran selain itu juga melalui aplikasi e tamu di PTSP Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Hasil Survey Kepuasan di publikasikan melalui sarana media online sepeti Facebook, Youtube, Instagram dan Website Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Hasil Survey masih terbatas hanya berlaku dilingkungan kantor,sehinnga hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan pembuatan Website Kejari Gorontalo Utara yang berisi content tentang kepuasan pelayanan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan