Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TANJUNG PINANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dengan nomor : Kep-12/L.10.10/03/2021 Tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Tanggal 04 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- dilakukan pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas secara rapat di pimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- ya terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kejaksaan Negeri Tanjungpinang
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- ya,terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM kejaksaan Negeri Tanjungpinang meningkatnya Komitmen seluruh user pimpinan dan Pegawai Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan membangun zona Integritas menuju WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- ada yaitu Facebook (kejari Tanjungpinang), Instagram (kejaritanjungpinang_), Twitter (@Kejaritjpinang)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Ya, sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Bahwa telah dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri kepada para Kasi sebagai penanggungjawab masing-masing aarea peruabahan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- ya, semua hasil monitoring dan evaluasi dari Kepala Kejaksaan Negeri telah di tindaklanjuti dan hal tersebut dilakukan pengecekan terhadap hasil evaluasi oleh Wakil Kepala Kejakasaan Tinggi Kepri dan Tim RB Kejati Kepri
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- ya, Kepala Kejakasaan Negeri Tanjungpinang telah menunjukkan komitmen sebagai role model dalam sikap dan perbuatan sehari-hari yang dapat dicontoh oleh seluruh Pegawai contohnya kebiasan Kajari datang tepat waktu
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- bahwa Agen Perubahan sudah ditetapkan pada saat pencanangan Zona Integritas WBBM Kejari Tanjungpinang Tanggal 10 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- dengan dibentuknya SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) dan juga telah dilakukan sosialisai dengan cara mendatangkan Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Kepri agar seluruh sadar akan pentingnya berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan bebas dari korupsi
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-ya, seluruh pegawai terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dimana telah dilakukan rapat bersama seluruh pegawai kejaksaan Negeri Tanjungpinang untuk menyampaikan saran dan aspirasi dari pegawai terkait pembangunan zona integritas menuju WBBM hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan dari Kajari, Notulen Rapat dan Poster
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Bahwa SOP yang dibuat masing-masing bidang telah mengacu kepada proses bisnis (pelayanan terbaik) dengan cara melakukan inovasi yang langsung bersentuhan kepada masyarakat
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- semua bidang telah menerapkan SOP yang telah ditetapkan dimana seluruh pegawai mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing disesuaikan dengan inovasi yang sudah dibuat
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Setelah dilakukan evaluasi Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan kepada para kasi sebagai Penanggungjawab setiap area perubahan membuat revisi dari SOP yang telah ada
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Bahwa setiap Kinerja Jaksa sudah diinput kedalam Case Management System (CMS) untuk penghitungan angka kredit, update status pegawai didalam SIMKARI dan semua surat masuk menggunakan aplikasi SIPEDE
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Ya, dalam operasional majamenen SDM kejaksaan negeri Tanjungpinang sudah menggunakan teknologi informasi contohnya dalam memberikan disposisi dari pimpinan ke pegawai Kejaksaan Negeri Tanjungpinang melalui aplikasi SIPEDE
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Bahwa dalam memberikan pelayanan kepada publik Kejaksaan Negeri Tanjungpiang sudah memanfaat teknolgi informasi hal tersebut dapat dirasakan masyarakat dalam pengambilan tilang menggunakan aplikasi E-Tilang dan juga setiap masyarakat yang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungpinang terdapat aplikasi E-Tamu dimana masyarakat yang datang tidak perlu lagi menulis secara manual identitas diri namun sudah dilakukan melalui aplikasi E-tamu tersebut beserta foto diri tamu tersebut
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Kepala Kejaksaan Negeri selaku pimpinan di Kantor Kejari Tanjungpinang melakukan evaluasi dan monitoring dengan membuat Nota Dinas kepada masing-masing kepala Seksi untuk melaporkan pencapaian kinerjanya
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Sudah ditunjuk Pejabat Pengelolaan Sistem Pelayanan Publik yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor : 18/L.10.10/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang menunjuk Sdr.Bambang Heri Purwanto dan Parwilah Qonitah
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Sudah dilakukan dilakukan monitoring dan evaluasi terkait informasi publik tersebut dan dari hasil evaluasi ditambah media informasi publik kedalam Layar Televisi yang ada di ruangan PTSP Kantor Kejari Tanjungpinang agar masyarakat lebih mudah melihat informasi yang ada di Kejari Tanjungpinang
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Bahwa kebutuhan pegawai telah disusun berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja menggunakan Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 23 April 2021
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Bahwa semua pegawai hasil penerimaan Penempatannya sesuai dengan kebutuhan yang telah disusun perjabatan seperti Pengemudi Mobil Tanahan dan Pengawal Tahanan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dimana saat rapat paripurna Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang meminta penjelasan kepada Para Kasi sebagai atasan langsung dari pegawai hasil penerimaan tersebut
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Bahwa setiap calon jaksa diwajibkan untuk setiap 6 bulan dilakukan rotasi guna memahami semua bidang dikarenakan seorang Jaksa harus menguasai pengetahuan di bidang Pidum,Pidsus,Intel dan Datun sehingga diperlukan adanya rotasi dan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang telah melakukan rotasi kepada Calon Jaksa An.Parwila Qonitah
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Iya dalam melakukan Mutasi Pegawai Kepala Kejaksaan Negeri memperhatikan kompetensi jabatan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan seperti Sdr.Syafaat dari bidang Pidsus ke bidang Barang Bukti dikarenakan tidak ada staf yang mengurusi administrasi Barang Bukti
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Bahwa hasil mutasi tersebut sudah dilakukan evaluasi dan monitoring dimana Kasi Barang bukti menyampaikan laporan kinerja An.Syafaat yang merupakan hasil dari mutasi jabatan mengikuti pola mutasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Setelah dilakukan analisis kebutuhan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang memerintahkan kepada sdri.Herlina untuk mengikuti Bimbingan Teknis Perpustakaan di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang menghadirkan Nara Sumber dari Kejaksaan Agung
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Iya dalam pengembangan pegawai Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sangat mempertimbangankan hasil pengelolaan Pegawai seperti Pegawai An.Agnesius Saud Halomoan Napitupulu mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang seminimal mungkin menghilangkan kesenjangan kompetensi pegawai dikarenakan informasi yang didapat oleh Pimpinan langsung disebarluaskan melalui Grup WA kepada seluruh pegawai agar semua pegawai mengetahui informasi tersebut sehingga tidak tercipta kesenjangan antar pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang semua pegawai mendapatkan hak sama untuk mengikuti diklat guna mengembangkan kompetensi masing-masing pegawai contohnya Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Kasubsi Pratut
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Bahwa Kejaksaan Negeri Tanjungpinang melakukan pengembangan kompetensi kepada Pegawai dengan cara mendatangkan ahli keuangan dari BPKP Kepri untuk melakukan mentoring kepada Bendahara dalam rangka Penyusunan laporan Keuangan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi guna perbaikan kinerja hal tersebut terbukti dengan adanya apresiasi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau perihal penggunaan aplikasi E-Monev
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Seluruh pegawai sudah menandatangani perjanjian kinerja agar setiap pegawai mempunyai acuan dalam bekerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Bahwa ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator inividu level diatasnya hal tersebut tertuang dalam Buku Catatan Penilaian
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik yang dituangkan dalam buku waskat dan Penilaian Prestasi Kinerja
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Hasil dari penilaian kinerja individu tersebut dijadikan dasar dalam pemberian Reward kepada pegawai contohnya adalah pemberikan piagam penghargaan kepada sdri.Zakiani sebagai pegawai terbaik tahun 2020
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Bahwa penegakan kode perilaku pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dalam hal ini telah dilakukan upacara penjatuhan hukuman kepada Sdr.Rizal, Pencegahan dan Penanggulanggan Covid 19 dengan cara di suntiik Vaksin, Laporan pembatasan keluar daerah bagi ASN selama hari libur wafat Isa Al Masih, Laporan Pembatasan keluar daerah bagi ASN selama hari libur Isra Miraj Nabi Muhammad SAW.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Iya semua data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan setiap bulannya melalui aplikasi Simkari Kepegawaian.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Iya, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebagai pimpinan Kantor ikut terlibat langsung dalam perencaan contohnya perencaan realisasi anggaran, Kepala Kejaksaan Negeri membuat Nota Dinas kepada seluruh Kasi terkait realiasasi anggaran
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang terlibat langsung dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Kajari ikut bertandatangan dalam Perjanjian Kinerja tersebut
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Iya,Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang melakukan pemantauan terkait E-Monev Realisasi Anggran
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Dokumen perencaan adalah sesuatu yang penting dikarenakan untuk mencapai tujuan haruslah ada perencaan terlebih dahulu sehingga Kejari Tanjungpinang sudah membuat perencanaan Kerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Beberapa perencanaan sudah berorientasi hasil hal tersebut sudah terlihat di beberapa bidang contoh Bidang Pidsus sudah melaksanakan penanganan Tindak Pidana Korupsi
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-ya terdapat Laporan Data Kinerja pada Masing-masing bidang
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Bahwa rencana strategis sudah mengacu kepada SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Bahwa laporan kinerja sudah dibuat tepat waktu seperti laporan bulanan yang dibuat setiap tanggal 25 perbulannya
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Iya setiap laporan kinerja memberikan informasi tentang kinerja contoh Laporan Bulanan Pidana Khusus dalam laporan tersebut terlihat kinerja bidang Pidsus setiap bulannya apakah ada kegaiatan atau tidak
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Kepala Kejaksaan Negeri mengirim pegawai Kejari Tanjungpinang mengikuti Teknis Administrasi Kejaksaan di Jakarta An. M.Alif
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Iya, sudah dilakukan oleh orang yang berkompeten bahwa sdr.M.Alif adalah calon jaksa yang harus memahami akuntabilitas kinerja
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Benner Tentang gratifikasi, anti suap dan pungli dan public campaign
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Bahwa sudah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi untuk menerima laporan tentang gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor Kep-15/L.10.10/03/2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tanggal 17 Maret 2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-adanya buku waskat
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Sudah dilakukan Sosialiasi dengan mengundang narasumber dari BPKP tentang topik penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-ket diinformasi ke semua instansi / dinas
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Ya, pada tahun 2019 terdapat Laporan dugaan Korupsi BPHTB dan pada tahun 2021 terdapat laporan dugaan penyalahgunaan keuangan dalam pengelolaan piutang non usaha
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- sudah dilakukan monitoring oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dengan meminta Laporan Hasil Penyelidikan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Bahwa setelah dilakukan monitoring oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tim Penyelidik melaporkan hasil penyelidikannya ke Kajari
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
-
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
-Penerapan WBS secara online telah ditindaklanjuti dengan penyediaan menu WBS di website http: //kejari.tpihosting.web.id
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-ya sudah dibuat pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-sudah dilakukan disosialisasikan di internal Kejaksaan Negeri Tanjungpinang
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Dibentuknya Tim Penanganan Benturan Kepentingan sesuai No.Kep.20.a/L.10.10/04/2021
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Bahwa Kajari telah melakukan evaluasi terkait benturan kepentingan tersebut dimana Kajari melakukan rapat Kasi dan Kasubag meminta agar mematuhi SOP yang sudah ada
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Setiap penanganan Perkara khusunya Perkara Tindak Pidana Korupsi semuanya mengacu pada Surat Edaran Jaksa Agung No.1 Tahun 2019 tentang Pedoman Tuntutan Tindak Pidana Korupsi,Laporan Identifikasi Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Sudah terdapat standar pelayanan yang terdapat di Pelayanan PTSP Kejari Tanjungpinang
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Bahwa telah dibuat Maklumat Pelayanan dan dipasang di PTSP
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Bahwa sudah dibuat SOP pelaksanaan standar pelayanan terpadu satu pintu
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- standar pelayanan dan SOP sudah dilakukan perbaikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yaitu SOP Menerima tamu Selama Covid 19 dan SOP E-Tilang
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Telah dilakukan sharing knowledge terkait pelayan prima yang diberikan oleh Bank BRI cabang Tanjungpinang kepada Para Pegawai Kejari Tanjungpinang
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Foto papan informasi layanan di PTSP dan Informasi di layar LCD, Facebook (kejari Tanjungpinang), Instagram (kejaritanjungpinang_), Twitter (@Kejaritjpinang)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- reward dan punishment sudah ada namun saat ini belum di implementasikan dikarenakan belum adanya laporan tentang keluhan pelayanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Sudah dibuat sarana layanan yang terpadu agar memudahkan masyarakat mencari informasi, adanya Adhyaksa Mitramedia (Media Center)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- sudah dibuat beberapa inovasi pelayanan seperti parkir disabilitas, ladies parking, Tersedianya parkiran kendaraan roda dua (2) yang layak, dan Pelayanan Tilang di Kantor Kecamatan di kota Tanjungpinang
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
- sudah dilakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Bisa dikarenakan Kejari Tanjungpinang selalu membuka diri sebagai pelayanan masyarakat
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
- iya sudah dilakukan tindak lanjut terkait survei kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan