Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KARIMUN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Nomor : KEP-11/L.10.12/02/2021 Tanggal 3 Februari Tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota tim telah melalu mekanisme yang jelas dengan cara melaksanakan rapat pembentukan tim kerja yang mana nama yang termasuk di dalam tim adalah mewakili setiap unsur dalam unit kerja yang ada (notulen dan dokumentas terlampir)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Karimun telah memiliki dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas WBK/WBBM dengan schedule yang jelas. (terlampir)
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Target dan prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK / WBBM.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Dalam membangun Zona Intgeritas WBK / WBBM Kejaksaan Negeri Karimun menggunakan mekanisme sosialisasi melalui media sosial (IG, Facebook, Youtube) serta agen perubahan memiliki peranan penting untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM di setiap kesempatan kegiatan yang melibatkatkan stakeholder (masyarakat/instansi pemerintah/swasta/bumn)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang tertuang dalam dokumen rencana kerja
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Terdapat meonitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas dengan bentuk diadakannya rapat serta himbauan untuk perbaikan hal-hal yang perlu dievaluasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil monitoring dan evaluasi ditindak lanjuti dengan bukti konkret baik berupa dokumen maupun bentuk pelayanan dan kegiatan yang ada
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pemimpin menjadi contoh dengan menandatangani maklumat pelayanan serta memimpin instintusi dalam penandatanganan fakta integritas / komitmen bersama dalam perbaikan pelayanan dan komitmen bekerja secara profesional sesuai dengan SOP / Peraturan yang ditetapkan.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Nomor : KEP-09/L.10.12/02/2021 Tanggal 8 Februari 2021 tentang Agen Perubahan dalam Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
budaya kerja dan pola pikir untuk membangun ZI WBK/WBBM telah dibangun baik melalui himbauan2 (poster, kata bijak) maupun dalam kegiatan serta fasilitas yang nyata.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Semua anggota terlibat dalam pembangunan ZI integritas dengan wujud setiap area perubahan memiliki koordinator sebagai penanggungjawab di setiap area perubahan. telah dibuat yel-yel, sloga serta motto kerja yaitu
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP telah mengacu pada peta proses bisnis telah dilakukakn inovasi dengan menempatkan gambar-gambar bagan SOP di dinding untuk diketuhui publik (Foto SOP setiap bidang terlampir)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Unit kerja telah menerapkan SOP dan telah dilakukakn inovasi dengan menempatkan gambar-gambar bagan SOP di dinding untuk diketuhui publik (Foto SOP setiap bidang terlampir)
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan ditindaklanjuti berupa perbaikan atau usulan perbaikan SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Ya, unit memiliki sistem pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi yaitu terbukti dengan adanya pemantauan evaluasi atas penyerapan anggaran, capaian kinerja TA 2019 berdasarkan Aplikasi emonev SMART Kemenkeu dan BAPPENAS
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat, Aplikasi E-Tamu, Program Case Management System (CMS), Aplikasi Pak Tarno (Besuk Online) di Bidang Pidana Khusus, Pada Bidang Intelijen adanya SOP Pengamanan tamu, Pos Pelabuhan dan Penyuluhan hukum keliling, Aplikasi Simkari pada seluruh bidang
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Ya,unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi, Pengambilan tilang secara online, permohonan besuk secara online, Buku tamu elektronik yang menampilkan foto tamu dan juga melakukan inovasi website kejari karimun, laporan pengaduan dengan menggunanakan elektoronik
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Ya, laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, telah di dilakukan secara bulanan dalam rapat staf A.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Ya, keterbukaan informasi publik sudah diterapkan melalui layar LCD di ruang lobby kantor, publik dapat mengakses dalam sistem informasi yang ada di PTSP mengenai semua informasi tentang Kejari karimun
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Ya telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dengan cara mengumpulkan dari para tamu dan kotak saran/kepuasan yang ada di pelayanan tilang
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Ya, kebutuhan pegawai telah disusun oleh unit kerja mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Berhubung SDM sangat kurang kami telah mengajukan Surat Permintaan pengisian jabatan no : B-2723/L.10.12/11/2019 Terlampir
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Ya, penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan, namun berhubung SDM masih kurang maka penempatan disesuaikan dengan skala prioritas
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Ya, sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi, dalam rapat staf A, yang penempatannya dengan menggunakan skala prioritas kebutuhan (fotocopy sprint terlampir)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Ya, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karir pegawai (Sprint Mutasi Terlampir)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Ya, mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dalam mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan oleh organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan (Sprint Mutasi Terlampir)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Ya, telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya perbaikan kinerja.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
Tidak
-
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Ya, semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar 50%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Ya, seluruh pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan / hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya (Surat Usulan Mengikuti Diklat Pegawai di Wilayah Kejati Kepri Terlampir)
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Ya, unit telah melakukan upaya pengembangan kepada seluruh pegawai (in house training)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Ya, telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan melalui aplikasi e-Monev Bappenas dan SMART Kemenkeu dan sesuai dengan surat nomor : B-799/L.10.2/Cr.3/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil Pemantauan atas Penyerapan Anggaran Capaian Kinerja TA per 31 Juli 2019 Satker Se-Kejati Kepri berdasarkan Aplikasi E-Monev SMART dan BAPPENAS, laporan rapat staf A (fotocopy terlampir)
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Ya, seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi (fotocopy SKP terlampir)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ya, seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya (terdapat dalam SKP individu tsb
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Ya, pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan, didalam rapat staf A yang memberikan penilaian terhadap pegawai yang disiplin setiap bulannya dan telah diberikan piagam penghargaan kepada pegawai yang tertib disiplin jam kerja (fotocopy terlampir)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Ya, hasil penilaian kinerja individu dilakukan secara periodik telah dijadikan dasar pemberian reward (fotocopy Pemberian Satyalanca Karya Satya pada Pegawai Kejari Karimun terlampir)
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Ya, unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan: (1) Membuat surat untuk mengikuti apel (2) Melakukan klarifikasi atau terhadap pegawai yang tidak hadir (3) foto foto banner PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, (4) Daftar absensi apel kerja, (6) Daftar hadir finger print pegawai.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Ya, data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhiran setiap bulannya melalui aplikasi Simkari Kepegawaian terlampir (1) foto kegiatan update data kepegawaian di SIMKARI (2) papan kontrol pegawai secara elektronik yang memberikan keterangan hadir, tidak hadir, terlambat, tidak masuk.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Ya, pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan (Adanya surat yang ditandatangani pimpinan terkait permintaan kebutuhan Riil untuk tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Ya, pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja (fotocopy Adanya Penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh Kajari dan Para Kasi/Kasubbag terlampir)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Ya, pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala (Rekapitulasi Laporan Realisasi Per-Program setiap triwulan nya terlampir )
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Ya, unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan, terlampir foto copy Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Ya, seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil (fotocopy Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020 Terlampir)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
Tidak
belum memiliki indikator kinerja
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
D
belum
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Ya, seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi kinerja (fotocopy cover Laporan Kinerja dilaksanakan setiap tahun dan Laporan Keuangan dilaksanakan per semester terlampir)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Ya, seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi kinerja (fotocopy cover Laporan Kinerja terlampir)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Ya, unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang kompeten, terlampir dokumen diklat perencanaan keuangan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilakukan oleh SDM yang berkompeten, terlampir surat perintah operator laporan akuntabilitas intansi pemerintah (LAKIP), SK & SP, Sertifikasi.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Ya, public campaign telah dilakukan secara berkala. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi : (1) Telah membuat Banner tentang anti gratifikasi (2) foto alur pengaduan (3) Membuat Laporan pengaduan fratifikasi di website: Kejari-tbkarimun.go.id sehingga pelapor mudah dan cepat untuk melaporkan jika ada dugaan gratifikasi (4) Melakukan Sosialisasi tentang Pengendali Gratifikasi dalam Inspeksi Umum dan inspeksi Pemantauan
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Ya, unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi yaitu : (1) Membuat SOP tentang Unit Pengendali Gratifikasi (2) membuat alur proses penanganan gratifikasi (3) Membuatkan SK tentang Unit Pengendali Gratifikasi (2) Inovasinya membuat laporan gratifikasi di website Kejati-Kepri@go.id, sehingga pelapor mudah dan cepat untuk melaporkan jika ada dugaan gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Ya, unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja (fotocopy terlampir)
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Ya, unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk memimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait dengan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Ya, unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk memimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait dengan kegiatan pengendalian untuk memialisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Ya, SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Ya, unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Ya, monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan yaitu : (1) Membuatkan Laporan Hasil Klarifikasi/ Inspeksi Kasus atas Laporan Pengaduan tersebut. (2) Laporan Hasil Klarifikasi / Inspeksi Kasus di buatkan Nota Dinas kepada Pimpinan dengan Nota Dinas agar Pimpinan mengetahui penanganan laporan pengaduan tersebut.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Ya, seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Ya, unit kerja telah menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. (1) Membuat SOP Tentang Unit Whistle Blowing System (2) membuat alur penanganan Whistle Blowing System (3) Inovasinya Membuat Laporan Whistle Blowing System di Website Kejati-Kepri@go.id, sehingga pelapor mudah dan cepat untuk melaporkan dugaan penyimpangan.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Ya, telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System setiap bulan yaitu dengan membuat laporan evaluasi ke pimpinan tentang pelaksanaan penerapan Whistle Blowing System satker di wilayah hukum Kejari Karimun.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Ya, seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; yaitu dengan membuat nodis ke bidang-bidang lainnya untuk perbaikan penerapan Whistle Blowing System.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Ya, unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Ya Penanganan benturan kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan dalam bentuk rapat dan ekspose
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Ya telah diimplemetasikan dalam bentuk nota dinas
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Ya, Penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Ya, Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja, jika mendapatkan laporan adanya Benturan Kepentingan sesuai dengan Laporan Identifikasi Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
-
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
-
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
-
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
-
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Ya, seluruh sosialisasi / pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima antara lain : 1. briefing pegawai piket. 2. briefing kamdal.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Ya, informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media yaitu 1. website: kejati-tbkarimun.go.id, instagram : kejari_karimun, Facebook : Kejaksaan Negeri Karimun (foto terlampir). 2. banner pelayanan prima. 3. Alur pelayanan sesuai SOP.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Ya, terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan. Antar lain dengan dilakukan 1. briefing pegawai piket. 2. briefing kamdal.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
C
Ya, sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu .
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Ya, unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yaitu 1. PTSP Sementara; 2. Pelayanan hukum via Android; 3. pemeriksaan saksi yang terkoneksi antar pemeriksa dan pimpinan, 4. Website Kejaksaan Negeri Karimun, Facebook dan Instagram Besuk Online Layanan Hukum Online 5. peningkatan fasilitas pelayanan seperti tempat parkir difabel, tangga masuk difabel, mushola, kantin, fasilitas musik dan olah raga.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
C
Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
D
-
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan