Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI NATUNA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Tim telah dibentuk dengan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Natuna dan telah dibuatkan SK tim kerja
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Prosedur/mekanisme penentuan anggota sudah jelas, mewakili seluruh unsur unit kerja, dilengkapi dengan bukti dukung berupa surat perintah pembentukan tim kerja dan lampiran dokumentasi kegiatan rapat pembentukan tim kerja;
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana kerja telah dibuat mencakupi 6 area perubahan dan terus dievaluasi
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Target prioritas sudah relevan dengan tujuan sesuai dengan 6 area perubahan seperti yang ada pada dokumen rencana kerja
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Terdapat media yang digunakan untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM seperti media sosial (facebook, twitter, instagram, youtube) dan website
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dibuat dan akan dievaluasi lebih lanjut lagi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Tim internal terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesiapan pembangunan zona integritas di Kejaksaan Negeri Natuna melalui rapat bulanan tim
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Beberapa rekomendasi hasil monev sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rencana yang akan dibuat, seperti sarana prasarana maupun kegiatan yang diperlukan dalam pembangunan zona integritas
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Natuna berperan sebagai role model yang memberikan contoh dan terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang memerlukan putusan dari pimpinan
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Terdapat 3 agen perubahan yang ditunjuk dan telah ditetapkan melalui rapat dan apel penunjukan agen perubahan, telah dibuatkan SK agen perubahan dan didokumentasikan. Agen perubahan juga telah membuat rencana tindak agen perubahan.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dilakukan upaya untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan semangat perubahan, seperti kegiatan keagamaan dan kegiatan olahraga
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Semua pegawai maupun pegawai tidak tetap di lingkungan Kejaksaan Negeri Natuna ikut terlibat langsung serta memberikan pendapat masing-masing guna pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
SOP telah dibuat dengan mengacu pada peta proses bisnis yang ada pada Kejaksaan Negeri Natuna
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
SOP yang telah dibuat juga telah diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsi SOP tersebut di Kejaksaan Negeri Natuna
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Sebelum diterapkan SOP yang dibuat dievaluasi terlebih dahulu, jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian SOP langsung diperbaiki sesuai dengan usulan serta tugas dan fungsinya
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Natuna telah dilengkapi dengan teknologi informasi seperti SIMKARI untuk kepegawaian, CMS pada Pidum dan Pidsus yang terus di update
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Data yang dimasukkan ke dalam database seperti data kepegawaian pada aplikasi SIMKARI terus diupdate dan dilengkapi jika belum lengkap, terdapat SDM yang terus melakukan update data
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi seperti penggunaan aplikasi buku tamu, penggunaan website dan media sosial untuk memberikan informasi kepada publik
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Pemanfaatan IT dalam operasional Kejaksaan Negeri Natuna terus dilakukan monitoring dan evaluasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Informasi publik dapat diakses melalui sosial media (facebook, twitter, instagram, youtube) dan website yang terus diupdate
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Informasi yang diberikan kepada publik terus dimonitor dan dievaluasi melalui rapat serta diupdate dengan informasi terbaru
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Telah diajukan surat permohonan pengisian jabatan yang kosong di Kejaksaan Negeri Natuna secara berjenjang kepada jaksa agung muda pembinaan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Bahwa penempatan pegawai disesuaikan dengan jabatan atau fungsi sesuai dengan SK pegawai yang bersangkutan seperti jabatan pranata komputer ditempatkan pada bidang pembinaan (simkari), pengawalan tahanan ditempatkan di bidang pidsus dan pidum
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Bahwa setelah dilakukan monitoring dan evaluasi pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan telah mendorong percepatan kinerja dan memperbaiki kekurangan sebelum jumlah pegawai memadai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan mutasi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan pegawai tersebut
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
Mutasi pegawai dilakukan dengan memperhatikan kompetensi dari pegawai tersebut dan disahkan ke dalam surat perintah yang ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Terkait dengan mutasi telah dilakukan monitoring dan akan dievaluasi pegawai tersebut ditempatkan di tempat yang sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Bahwa terhadap CPNS telah ditempatkan di bidang yang sesuai dengan SK pengangkatannya dan mengikutsertakan dalam Diklat TAK kemudian kembali dari diklat dievaluasi kembali kompetensinya dan setelah dinilai layak meneruskan pekerjaannya pada bidang tersebut lalu diberikan tanggungjawab pekerjaan yang lebih besar untuk dipersiapkan pada peningkatan kompetensi berikutnya (Latsar)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Bahwa kinerja pegawai dievaluasi setiap bulannya yang dituangkan dalam buku waskat oleh atasan langsungnya dan apabila kinerja pegawai yang bersangkutan dinilai baik maka dipertahankan pada bidang tersebut dan apabila dinilai kurang baik maka pegawai yang bersangkutan dipindahkan ke bidang lain
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Tidak ada kesenjangan karena masing-masing pegawai ditempatkan pada bidang yang sesuai dengan SK pengangkatannya
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Bahwa setiap pegawai yang ingin mengembangkan kompetensi jabatannya diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat dengan harapan hasil diklat tersebut dapat meningkatkan kinerja pada bidang kompetensinya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Bahwa setelah dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap setiap pegawai yang dinilai perlu meningkatkan kompetensinya maka perlu diikutsertakan dalam diklat dengan harapan hasil diklat tersebut dapat meningkatkan kinerja pada bidang kompetensinya
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Bahwa setelah dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap setiap pegawai yang dinilai perlu meningkatkan kompetensinya maka perlu diikutsertakan dalam diklat dengan harapan hasil diklat tersebut dapat meningkatkan kinerja pada bidang kompetensinya
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Bahwa hasil kinerja pegawai akan tertuang dalam sasaran kinerja pegawai setiap tahunnya
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Bahwa individu pada level atas memberikan contoh dan dorongan kepada individu level dibawahnya untuk meningkatkan kinerja pada bidang masing-masing
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Bahwa penilaian SKP dilakukan secara berjenjang setiap tahunnya
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Bahwa pegawai yang dinilai memiliki kinerja yang baik yang diukur dari tingkat penyelesaian pekerjaan yang dibebankan kepadanya, disiplin kehadiran dan disiplin perilaku sehari-hari diberikan penghargaan berupa foto dan nama pegawai yang bersangkutan dalam bentuk banner yang ditempatkan pada tempat yang dapat dilihat oleh pegawai yang lain sehingga dapat menjadi contoh dan motivasi
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Disiplin dan kode etik perilaku pegawai dilaksanakan dengan cara memberikan contoh dari level individu atas ke bawah sehingga masing-masing pegawai dapat menyepakati ketentuan kode etik yang berlaku, dan telah dilakukan inovasi terkait dengan proses absensi pegawai dari yang sebelumnya manual menjadi absensi online yang dapat diakses di handphone masing-masing pegawai
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Bahwwa telah ditempatkan pegawai yang bertugas sebagai operator pada sistem digital informasi kepegawaian dan pengoperasiannya dilakukan dengan berbasis pada sistem informasi terpadu yang berpusat di kejaksaan agung
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan, didukung dengan dokumen perencanaan serta dokumentasi kegiatan penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Natuna memimpin langsung rapat penyusunan perjanjian kinerja, memberikan arahan serta melakukan penandatanganan perjanjian kinerja disaksikan oleh seluruh pegawai
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Setiap permasalahan yang menghambat capaian kinerja akan diidentifikasi, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dibuat agar menjadi pedoman dan evaluasi hasil kinerja serta tolak ukur keberhasilan masing-masing individu dimulai dari level atas ke bawah
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Perencanaan dengan berorientasi pada hasil akan memudahkan pencapaian kinerja yang belum diperoleh pada periode sebelumnya dengan melihat indikator faktor penghambat tercapainya kinerja
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Bahwa hasil kinerja masing-masing bidang telah ditentukan tanggal pelaporannya secara periodik dan telah dilaporkan sebelum batas waktu pelaporan
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Bahwa hasil kinerja masing-masing bidang telah ditentukan tanggal pelaporannya secara periodik dan telah dilaporkan sebelum batas waktu pelaporan
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Bahwa hasil kinerja masing-masing bidang telah ditentukan tanggal pelaporannya secara periodik dan telah dilaporkan sebelum batas waktu pelaporan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Bahwa hasil kinerja masing-masing bidang telah dituangkan dalam bentuk laporan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan dan telah dicapai
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Setiap pegawai yang dinilai memerlukan peningkatan kapasitas kinerjanya maka akan diikutsertakan dalam diklat yang seusai dengan kompetensinya
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Bahwa pengelola akuntabilitas kinerja dilakukan oleh pegawai yang telah mengikuti berbagai diklat kompetensi
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Melakukan pemasangan banner tentang himbauan pengendalian gratifikasi, mempublikasikan tentang anti korupsi dan anti suap menyuap di area pelayanan publik dan sarana media online
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Bahwa penerimaan tamu hanya dilakukan pada area tamu yang sifatnya tidak tertutup sehingga memperkecil peluang terjadinya gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah tersedia ruang khusus penerimaan tamu yang sifatnya tidak tertutup dan transparan
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Bahwa setiap pegawai tidak diperkenankan menerima tamu selain daripada tempat penerimaan tamu yang telah ditentukan oleh pimpinan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Bahwa pimpinan melakukan monitoring terhadap ruangan para pegawai secara acak untuk mengantisipasi adanya pegawai yang menerima tamu diluar area yang telah ditentukan
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
C
Bahwa setiap pelanggaran ketentuan dalam hal penerimaan tamu diluar area yang telah ditentukan dan pegawai yang menerima tamu yang memiliki potensi mempengaruhi kinerja dari pegawai maka pimpinan tidak memperkenankan pegawai untuk melakukan komunikasi maupun pertemuan dengan tamu tersebut
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
C
Bahwa sampai saat ini belum ada pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
C
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
C
-
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Bahwa pengawasan dilakukan melalui sistem pengawasan melekat secara berjenjang yang dituangkan dalam buku waskat
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Bahwa pengawasan dilakukan melalui sistem pengawasan melekat secara berjenjang yang dituangkan dalam buku waskat
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Bahwa pimpinan meminta hasil evaluasi pengawasan terhadap masing-masing pimpinan bidang yang membawahi para pegawai yang berada pada level dibawahnya
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Bahwa hasil evaluasi akan mempengaruhi SKP pegawai pada setiap akhir tahun
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Bahwa pimpinan dalam mengantisipasi adanya benturan kepentingan dalam pelayanan adalah dengan cara memperingatkan pegawai mengenai adanya aturan kode etik kepegawaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan prioritas kepentingan institusi diatas kepentingan pribadi
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Bahwa dalam setiap apel dan rapat pimpinan selalu memperingatkan dan mengingatkan pegawai untuk menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
D
Bahwa sampai saat ini belum terdapat benturan kepentingan namun pimpinan selalu mengingatkan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengantisipasi adanya benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
Bahwa belum dilakukan evaluasi mengingat sampai saat ini belum ada benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Bahwa hasil evaluasi belum ditindaklanjuti mengingat sampai saat ini belum ada benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Telah membuat dan menetapkan standar prosedur, biaya dan waktu pada semua jenis layanan,
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Bahwa telah dibuat maklumat dalam bentuk banner yang ditempatkan pada tempat strategis dan dapat dilihat oleh seluruh pegawai
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Bahwa pimpinan telah menetapkan standar pelayanan yang dituangkan dalam bentuk banner atau bentuk pengumuman lainnya yang diketahui oleh seluruh pegawai
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Pimpinan selalu melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan dan pelaksanaan SOP dan menempatkan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya dalam pelayanan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Menunjuk duta pelayanan, memberikan sosialisasi mengenai standar pelayanan dan etika pelayanan kepada petugas PTSP
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Akses pelayanan terhadap masyarakat dapat diperoleh secara mudah karena telah menggunakan media sosial yang populer di masyarakat, seperti penggunaan media sosial (facebook, twitter, instagram, youtube) dan penggunaan website
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Bahwa penilaian pelayanan dilakukan dengan memberikan penghargaan dalam bentuk banner dengan gambar dan nama pegawai yang bersangkutan sehingga menjadi contoh bagi pegawai yang lain kemudian dalam SKPnya diberikan nilai yang baik namun apabila kualitas pelayanannya dianggap masih kurang maka nilai SKPnya juga diberikan penilaian yang standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Tersedia PTSP yang memiliki fungsi sebagai tempat pemberian informasi dan pelayanan kepada tamu serta sebagai loket penerimaan surat dan dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
D
Bahwa pengembangan IT dalam pelayanan mengacu pada satuan kerja yang dinilai telah berhasil dalam mengembangkan pelayanan masyarakat yang berbasis IT
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Telah tersedianya menu pada website yang memberikan kesempatan kepada masyarakat secara luas dan terbuka untuk menilai tingkat kepuasan pelayanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Telah tersedianya menu pada website yang memberikan kesempatan kepada masyarakat secara luas dan terbuka untuk menilai tingkat kepuasan pelayanan
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Hasil survey kepuasan masyarakat akan menjadi acuan pimpinan untuk mendorong atau memperbaiki kualitas pelayanan sehingga mencapai hasil yang optimal
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan