Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI LINGGA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lingga Nomor : KEP-10/L.10.14/Cu.1/02/2021 tanggal 02 Februari 2021 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kejaksaan Negeri Lingga.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Berdasarkan hasil rapat Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di kejaksaan Negeri Lingga pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 pukul 14.00 WIB bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Lingga telah ditentukan Tim Kerja melalui prosedur atau mekanisme yang jelas.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Lingga telah membuat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) halaman yang telah di tandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lingga pada tanggal 02 Februari 2021.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dalam Dokumen Rencana Kerja telah terdapat target-target prioritas terhadap 6 (enam) area perubahan yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Telah dilakukan Upacara pencanangan ZI WBK/WBBM dan mensosialisasikan melalui media sosial serta pemasangan baner-baner di tempat umum.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kejaksaan Negeri Lingga telah melaksanakan beberapa kegiatan pembangunan ZI sesuai dengan rencana dan akan terus melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana dalam dokumen rencana kerja.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Sudah dilakukan hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim Internal.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Sudah dilakukan hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim Internal.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lingga Nomor : KEP-11/L.10.14/Cu.1/02/2021 tanggal 02 Februari 2021 tentang Penetapan Role Model Reformasi Birokrasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Lingga.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lingga Nomor : KEP-12/L.10.14/Cu.1/02/2021 tanggal 02 Februari 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Lingga. Agen Perubahan telah berkontribusi terhadap Unit Kerja.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Pola pikir dan budaya kerja seluruh pegawai telah di bangun dengan dibuktikan adanya peningkatan pelayanan prima dan akuntabilitas kinerja.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh anggota Tim Kerja terlibat dalam pembuatan yel-yel, slogan, baner, poster dan ide-ide kreatif guna mensukseskan pembangunan ZI WBK/WBBM.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Setiap bidang telah membuat SOP yang mengacu pada layanan prima dan inovasi yang telah dibentuk.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Setiap pelayanan telah sesuai SOP yang di buat oleh setiap bidang.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
SOP yang telah di buat di evaluasi secara terus menerus.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
C
Kejaksaan Negeri Lingga belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip).
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Seluruh operator bidang telah mengoperasionalkan teknologi informasi secara terpusat.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pelayanan terhadap publik sudah dipermudah dengan penggunaan teknologi seperti : pengaduan/konsultasi hukum/pengembalian barang bukti/e-tilang melalui SMS/WA dan pesan-pesan di media sosial.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi namun tidak secara berkala.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Lingga terus menerus menginformasikan kepada masayarakat setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejaksaan Negeri Lingga terus menerus menginformasikan kepada masayarakat setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dan pimpinan selalu melakukan monitoring dan evaluasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Telah diajukan pengusulan pengisian jabatan eselon V, Jaksa Fungsional serta pegawai untuk memenuhi peta jabatan dan analisis beban kerja yang telah di buat.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Seluruh pegawai telah menduduki jabatan sesuai dengan SK Jabatan maupun Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lingga.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah di buat sprint mutasi internal Kepala Kejaksaan Negeri Lingga kepada para pegawai Tata Usaha guna untuk pengembangan karir dan pengetahuan terhadap bidang-bidang lainnya.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Unit kerja telah memberikan pertimbangan terkait dengan mutasi pegawai.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Pegawai sudah mendapatkan training sesuai dengan jobdesk masing-masing
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
ya pipimpinan satker mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar 50%.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Pada Tahun 2020, 2 (dua) orang calon jaksa telah mengikuti diklat PPPJ yang dilakukan secara darring dan 5 (lima) orang CPNS segera akan mengikuti diklat TAK, baik itu di Kejaksaan Tinggi maupun Badan Diklat (BADIKLAT).
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah mengikuti training atau Pelatihan Baris Berbaris (PBB) yang di latih oleh TNI AD.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
sudah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Setiap pegawai telah membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan para eselon telah membuat perjanjian kinerja.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya (terdapat dalam SKP individu).
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
ya dilakukan Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Pada Tahun 2021 ada pemberian reward untuk para pegawai Kejaksaan Negeri Lingga.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Penegakan aturan disiplin telah dilaksanakan dengan mengimplementasikan aturan-aturan yang ada (PP Nomor 53 Tahun 2010, dll).
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Telah dilakukan pemutakhiran perubahan data pegawai melalui jaringan SIMKARI.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan turut serta dalam menyusun perencanaan untuk meraih predikat ZI WBK/WBBM.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan turut serta dalam menyusun Perjanjian Kinerja untuk meraih predikat ZI WBK/WBBM.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan terlibat langsung dalam pemantauan capaian kinerja.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Lingga telah membuat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) halaman yang telah di tandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lingga pada tanggal 02 Februari 2021.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Di dalam Dokumen Perencanaan telah di muat tujuan perubahan dari 6 (enam) area perubahan dan di saat ini telah berorientasi hasil yang baik.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
Tidak
Unit Satker sedang membuat Indikator Kinerja Utama (IKU).
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
D
-
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
ya dilakukan laporan kinerja telah disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
seluruh pegawai setiap hari melakukan pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
ya ada peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
ya pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Lingga telah memerintahkan/menunjuk salah satu pegawai sebagai petugas Penerimaan Pelaporan (UPP dan UPG Tingkat Daerah) Kejaksaan Negeri Lingga.guna untuk pengendalian gratifikasi serta mengaktifkan Nomor Whatsapp terhadap laporan Gratifikasi yang telah disebar luaskan ke masyarakat sesuai Surat Perintah Kajari Nomor : PRINT-73/L.10.14/03/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Petugas Penerimaan Pelaporan (UPP) Kejaksaan Negeri Lingga dan Surat Perintah Nomor : PRINT-74/L.10.14/03/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Petugas Penerimaan Pelaporan (UPG) Kejaksaan Negeri Lingga.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan sejak Tahun 2020 dan menjadi bagian dari prosedur seluruh kegiatan Kejaksaan Negeri Lingga.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
sudah dilakukan pembangunan lingkungan pengendalian
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
pimpinan satker telah melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
ya sudah dilaksanakan
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
sudah dilaksanakan dengan baik
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
sudah diimplementasikan dengan baik
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Belum ada laporan dari masyarakat sampai dengan Triwulan pertama.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Belum ada laporan dari masyarakat sampai dengan Triwulan pertama.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
sudah diinternalisasi masing-masing bidang satker
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
sudah diterapkan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
dilakukan evaluasi setiap hari
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
apabila ada Whistle Blowing System maka kami selalu menindaklanjutinya
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lingga Nomor : KEP-18/L.10.14/Cp.1/03/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lingga Tahun Anggaran 2021
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
sudah dilakukan sosialisasi dan internalisasi oleh pimpinan satker
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
sudah diimplementasikan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
dilakukan evaluasi setiap hari
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
apabila ada benturan kepentingan dalam penanganan perkara maka kami selalu menindaklanjutinya
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Telah di buat SOP per bidang dan SOP inovasi terkait dengan standar pelayanan.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
SOP telah di buat dan dimaklumatkan serta di tempel di setiap bidang.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
ada sop dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
sudah dilakukan setiap minggu
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
sudah dilakukan pelatihan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi tentang pelayanan Satker dapat di akses melalui medsos maupun papan pengumuman yang telah di pasang di tempat keramaian.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
ya terdapat punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah dibangunnya PTSP beserta jaringan.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
ada seperti pengembalian barang bukti secara gratis
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
yang kami sudah melakukan survey kepada masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh seluruh pegawai
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
ya dapat diakses secara terbuka
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
kami selalu menindaklanjutinya
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan