Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BINTAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Tim Pembanguan Zona Integritas telah dibentuk. SK Nomor : KEP-06/L.10.15/Cu.1/03/2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Penentuan Tim Kerja melalaui rapat seluruh pegawai dan melibatkan seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Bintan sebagai anggota Tim
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Kejari Bintan telah memiliki Dokumen Rencana Kerja
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-terdapat target-target prioritas relevan pada dokumen kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-web : Kejari-Bintan.go.id; FB : KEJARI BINTAN; Twitter : Kejari_Bintan; Instagram : Kejari_Bintan; Email : kejaribintan@gmail.com; Youtube : Kejaksaan Negeri Bintan
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Pelaksanaan Monotoring dan eavluasi melaui rapat TIM ( Notulen terlampir)
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-masing-masing area perubahan telah melaksanakan hasil monitoring dan evaluasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Ya, Pimpinan memberikan contoh dengan cara melaksanakan apel pagi setiap senin pagi dan melakukan absen pagi dan sore tepat waktu dan ikut serta dalam kegiatan senam pagi di hari jumat, mengikuti siraman rohani dan memimpin rapat staf (Foto terlampir)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Agen perubahan ditetapkan berdasarkan SK Nomor : KEP - 02/L.10.15/Cu.1/03/2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Ya, telah dilakukan pelatihan dan sosialisasi untuk peruahan budaya kerja berbasis Teknologi di setiap bidang seperti pengunaan aplikasi CMS, Camelon, E-Office; membuat quote kata- kata mutiara tentang perubahan (Sprint dan photo terlampir)
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-SOP telah mengacu pada peta proses bisnis Kejaksaan Negeri Bintan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- SOP telah diterapkan oleh setiap bidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan ditindaklanjuti berupa perbaikan atau usulan perbaikan SOP menyesuaikan dengan kondisi kantor Kejaksaan Negeri Bintan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Ya, unit memiliki sistem pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi yaitu terbukti dengan adanya pemantauan evaluasi atas penyerapan anggaran, capaian kinerja berdasarkan Aplikasi emonev SMART Kemenkeu dan BAPPENAS, Penggunanaan Aplikasi untuk administrasi PIDUM dan E-Piutang untuk layanan Tilang
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat, Program Case Management System (CMS), E-SPDP di Bidang Pidana Khusus dan Pidum, Data Simkari, Absensi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- unit memeberikan pelayanan publik dengan menggunakan aplikasi CAMELON yang bisa diakses oleh masyarakat melalui komputer di Lobi utama Kejaksaan Negeri Bintan
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Ya, laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit melalui rapat staf AA
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Terdapat pejabat pengelola informasi publik yang menyebarkan informasi publik memlai website dan media sosial kejaksaan negeri bintan, informasi publik juga dapat diperoleh oleh masyarakat melalu layar LCD yag disediakan di lobi PTPS dan juga dapat mengakses aplikasi CAMELON yang disediakan di Komputer yg terdapat di lobi PTSP
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dengan menyediakan kotak saran untuk digunakan oleh masyarakat yang mendapatkan pelayanan oleh petugas Kejaksaan Negeri Bintan
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Ya, kebutuhan pegawai telah disusun oleh unit kerja mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Berhubung SDM sangat kurang kami telah mengajukan Surat Penambahan dan Permintaan Pegawai yang ditujukan ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan dokumen analisis beban kerja serta peta jabatan; surat usulan Nomor B-363/L.10.15/Cp.1/02/2021 Tanggal 19 Pebruari 2021
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan di setiap bidang
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Ya, sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi, yang penempatannya menggunakan skala prioritas kebutuhan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- unit melakukan pengembangan karir pegawai dengan cara mengusulkan Promosi Jabatan Eselin V bagi pegawai yang memenuhi kopetensi untuk menduduki jabatan tersebut
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Ya, mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dalam mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan oleh organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan dengan mengajukan Surat Usulan Promosi Jabatan Ke Kejaksan Tinggi (Lampiran SK Pegawai yang menduduki jabatan ditetapkan oleh Kejagung)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
Tidak
-
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
Tidak
-
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
D
-
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
D
-
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi; Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bintan No : PRINT - 1034/L.10.15/Cp.3/11/2020
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
D
-
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
C
-
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
D
-
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
D
-
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
E
-
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
Tidak
-
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
D
-
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
C
-
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam rapat penyusunan Perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Pimpinan terlibat secara langsung untuk mnentukan target - target yang akan dicapai pada Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
D
-
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Unit Kerja telah memiliki dokumen Rencana Aksi Zona Integritas menuju WBK / WBBM
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
Tidak
-
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
D
-
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
Tidak
-
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
C
-
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
- upaya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sosialisai;
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- setiap pegawai ditempatkan di posisi yang sesuai dengan pelatihan (diklat) yang di ikuti
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
B
- pengendalian gratifikasi dilakukan dengan cara memasang banner anti gratifikasi dan mencantumkan nomor pengaduan gratifikasi serta membentuk unit pengendalian gratifikasi kejaksaan negeri bintan
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- - Memasang CCTV pada ruang Pemeriksaan, menggunakan aplikasi Teamviewer pada saat pemeriksaan sehingga Komputer Jaksa Pemeriksa terhubung langsung ke Komputer Kasi dan Kajari
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
E
-
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
C
-
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
C
-
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
C
-
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
C
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
C
-
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
Tidak
-
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
C
-
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
C
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
-
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
D
-
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
D
-
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
D
-
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
-
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
C
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
C
-
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
E
-
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
C
-
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
C
-
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
D
-
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
C
-
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
-
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
D
-
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
E
-
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
C
-
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
C
-
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
D
-
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan