Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI POLEWALI MANDAR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibentuk tim dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Nomor: KEP-07/P.6.12/Cp.1/05/2021 Tanggal 05 Mei 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
dengan dilaksanakannya rapat penentuan anggota sesuai dengan notulen rapat tanggal 04 Mei 2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
dengan melampirkan Rencana Kerja Pembangunan ZI KN Polman file.pdf, buku profil pembangunan ZI Polman serta dokumentasi
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
tertera dalam dokumen rencana kerja pembangunan ZI
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
melalui facebook, instagram website dan youtube
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Data Problematik, Dokumentasi Evaluasi I, Absensi, Undangan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
C
Dokumentasi Evaluasi II, Absensi, Undangan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
C
Dokumentasi Evaluasi I Pencapaian, Absensi, Udangan
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Iya didukung dengan pimpinanan satker dalam hal ini Kajari Polman selalu hadir dalam memimpin rapat ZI WBK/WBBM dilampirkan dengan dokumentasi pelaksanaan rapat serta dokumentasi role model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Sudah berdasarkan Surat Putusan Nomor : Putusan -27 / P.16.12/ 04 / 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
B
Telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir yang lebih baik untuk mendukung satuan kerja Kejaksaan Negeri Polewali Mandar menuju Zona Integritas yang WBK
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
iya dengan membuat slogan POLMAN yang bermakna Pelayanan OptimaL MAsyarakat Nyaman dan membuat yel-yel
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP unit sudah mengacu pada peta proses bisnis beserta dokumen terlampir
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Setiap bidang sudah menerapkan sebagian besar SOP yang di terapkan organisasi di sertai dokumen
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Dokumenatsi Sosialisasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
menggunakan aplikasi Simpeg simkari dibuktikan lampiran tangkapan layar aplikasi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
menggunakan aplikasi CMS (Case Manahemen System) lampiran tangkapan layar aplikasi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
menggunakan beberapa sosial media dengan satu admin seperti (Instagram, Twiter, Facebook, Youtube dan Website serta layanan Whatsapp
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Screenshot SOP di WEB
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
ada dibuktikan dengan dokumentasi pelayanan informasi publik serta bekerja sama dengan siaran radio..serta update kegiatan melalui sosial media yang tersedia (Instagram, Facebook, Twiter, dan Website
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Dokumentasi Keterbukaan Informasi di Instagram
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Telah Disusun Peta Jabatan sesuai Perja No.1 dan Kepja Tahun 2021 dan Sampel Analisis Beban Kerja
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
SK penempatan CPNS 2020 telah ditempatkan berdasarkan kebutuhan pada peta jabatan dan Rencana Kebutuhan Formasi Jabatan CPNS 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Adanya Laporan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penempatan Pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Adanya surat keputusan atas promosi kasubsi, wawancara terkait pengusulan jabatan struktural eselon IV terhadap salah satu pegawai, surat pengusulan menduduki eselon IV dari KAJARI POLMAN
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Surat usulan telah direkomendasikan oleh KAJATI SULBAR untuk di Promosikan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Adanya Laporan Monitoring dan Evaluasi Mutasi Internal Terkait Performa kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Adanya Analisis Tentang Kebutuhan Diklat
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Adanya surat Rekomendasi mengikuti Diklat dan Surat Usul KAJARI dipromosikan oleh Kejati menjabat Pada Kejari Tipe A
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Materi Diklat dan Dokumentasi Diklat Pemulihan Aset
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Jadwal diklat pada publikasi badiklat, surat rekomendasi mengikuti diklat, surat pernyataan belum pernah mengikuti diklat, dokumentasi kegiatan diklat virtual Pemulihan Aset , soft file materi diklat Pemulihan Aset
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Adanya Laporan Evaluasi
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Adanya Laporan Evaluasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
PK individu dan penguploadan SKP pada SIMKARI, RENJA Kejari Polman dan Renstra Kejari Polman 2020-2024
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
soft file PK individu seluruh pegawai dan screnshoot Pembuatan dan Penginputan SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
screenshot pada apalikasi penginputan SKP dan Sampel SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Piagam Penghargaan disertai SKP
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
adaAbsensi Manual dan Online, Buku Biru, Waskat, Layanan Pengaduan Kode Etik
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
screenshoot penginputan dan upload data pada Aplikasi SIMKARI dan SICANA kejaksaan
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
RENSTRA DAN RENJA
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
DOKUEMNTASI KETERLIBATAN SECARA LANGSUNG
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
B
Dokumentasi Emonev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen Perencanaan
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
Tidak
Belum
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
Tidak
Dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Dokumentasi Aplikasi SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Perjanjian Kinerja
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
C
Belum
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Laporan Pelaksanaan Diklat
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumentasi Diklat
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Dokumentasi Pengendalian Gratifikasi dan Notulen rapat Gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Dokumentasi Pengendalian Gratifikasi, Tangkap Layar dari Website tentang anti gratifikasi, anti suap menyuap, anti korupsi, Dokumentasi pemasangan banner himbauan anti korupsi, dokumentasi publikasi tentang anti korupsi kepada masyarakat di area pelayanan publik
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Terlampir SK SPIP dan Susuna Satuan Tugas Penyelenggara SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
adanya pemetaan resiko unit kerja pada Kejaksaan Polewali Mandar serta adanya target Priorotas Pembangunan zona Integritas
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
adanya pemetaan resiko unit kerja pada Kejaksaan Polewali Mandar serta adanya target Priorotas Pembangunan zona Integritas
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
adanya bahan materi untuk sosialisasi terkait penguatan SPIP pada pegawai Kejaksaan Negeri Polewali Mandar beserta Dokumentasinya
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Terlampir dokumentasi Kegiatan Layanan Pengaduan Masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Terlampir Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Dokumentasi
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Telah dilakukan Penunjukan Petugas Penerima Laporan pada Susunan Unit Whistle Blowing System berdasarkan SK No: KEPT 30/ P.6.12/ Cp.1/05/2021
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Terlampir Susunan Organisasi dan Personalia Pembentukan Unit Whistle Blowing System pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Terlampir Monitoring dan Evaluasi Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
Belum
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Terlampir Laporan LHKPN, LHKASN, SPT, SOP Bneturan Kepentingan dan Dokumentasi
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
adanya Notulen Rapat Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan beserta Dokumentasinya
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
adanya Identifikasi Potensi Benturan Kepenting
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
Belum
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Belum
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Buku Standar Pelayanan, SK SIPP dan Lampiran, SOP Pelayanan Penerimaan Tamu, Dokumentasi Sarpras, Parkiran, Ruang Diversi dan Barang Bukti Pidum, Ruang Sidang Saksi, Ruang Tahap 2, Ruang Tahanan Laki2 Perempuan dan Anak2, dan Tempat Tunggu Saksi
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Dokumentasi Maklumat, Dokumentasi Pelayanan Melalui Sosmed, Dokumentasi SOP Area Pelayana dan Dokumentasi Jam Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
File SOP Pelayanan Kantor, SOP Penerimaan Tamu, SOP Pengambilan Keputusan, SOP Persuratan Pidum, SOP Antar Barang Bukti Gratis, SOP Datun, SOP Tilang, SOP Intelijen, SOP Pidsus
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Dokumentasi Rapat Revium SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Dokumentasi Sosialisasi SOP
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Dokumentasi Facebook, Ig, Twitter, Website, dan Youtube
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Dokumentasi Panishment/Reward
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Dokumentasi PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Dokumentasi Inovasi Pelayanan Pembayaran Tilang
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Dokumentasi Survey Secara Langsung
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Dokumentasi Survey Secara Terbuka atau online
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Dokumentasi Laporan Hasil Survey
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan