Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PASANGKAYU
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
a. Melakukan rapat persiapan untuk melakukan pembangunan tim kerja pembangunan ZI menuju WBK b.Meneribitkan SK Tim pembentukan tim kerja ZI menuju WBK Bukti Dukung : - Telah Dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Melaui Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu Nomor:Kep-64/P.6.14/Cr.5/04/2021 tanggal 16 April 2021 - Notulen rapat, Absen rapat, Foto kegiatan / Dokumentasi rapat - undangan rapat
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
1. Menetapkan prosedur/ mekanisme pemilihan anggota TIM dengan syarat yang tertuang dalam ceklist yang berisikan : - memiliki kompetensi -tidak bermaslah - tidak pernah melakukan tindak pidana/melanggar kode etik - berdedikasi - berkinerja - mematuhi TUPOKSI 2. Hasil seleksi membuat dokumen rencana pembangunan ZI menuju WBK . Bukti dukung : - undangan seleksi TIM kerja ZI menuju WBK - Notulen Absensi Pegawai - Foto Dokumen - Ceklis lulus persaratan menjadi anggota tim pembangunan ZI menuju WBK - SK tim kerja pembangunan ZI
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Membuat dokumen rencana pembangunan ZI menuju WBK Bukti dukung : - undangan rapat penyusunan dokumen rencana kerja - Foto kegiatan/ dokumentasi - dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Membuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK Bukti dukung : - Rencana aksi dan Timline kegiatan prioritas yang ditargetkan oleh masing-masing kelompok kerja - Foto kegiatan/ dokumentasi - Absensi
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sosialisasi pembangunan ZI menuju WBK kepada seluruh ASN Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Deklarasi pembangunan Zona Integritas Bukti Dukung : Foto Banner Pembangunan Zona Integritas di Kantor dan Website
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Terlampir Notulen Rapat Evaluasi Pembangunan WBK
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Terlampir Notulen Rapat Evaluasi Pembangunan WBK
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Terlampir Photo Pimpinan sebagai Role Model Memimpin Apel, dan ikut serta dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah ditetapkan Agent Of Change Melalui Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu Nomor: KEP-65/P.6.14/Cr.5/04/2021 tanggal 17 April 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Terlampir Foto Quote Bijak di Setiap Sudut Kantor Kejari Pasangkayu guna membangun Budaya Kerja dan Perubahan Pola Pikir
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Telah Dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Melaui Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu Nomor:Kep-64/P.6.14/Cr.5/04/2021 tanggal 16 April 2021 Semua Unsur Seksi dan Kasubag terlibat
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Terlampir SOP
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Terlampir SOP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
SOP telah di evaluasi berdasarkan notulen rapat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
CMS, EMONEV, LKPP, SIPEDE
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Terlampir Screenshot SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Terlampir Screenshot Inovasi Pelayanan Publik Berbasis IT
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Terlampir Notulen Rapat Evaluasi Pemanfaatan IT
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu Nomor: PRINT-251/P.6.14/Cr.5/04/2021 Tanggal 27 April 2021
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Terlampir Notulen Rapat Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Terlampir Dokumen Usulan Permintaan Pegawai serta Peta Jabatan Kebutuhan Pegawai Kejari Pasangkayu
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Terlampir Dokumen Usulan Permintaan Pegawai serta Peta Jabatan Kebutuhan Pegawai Kejari Pasangkayu
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Terlampir Dokumen Usulan Permintaan Pegawai serta Peta Jabatan Kebutuhan Pegawai Kejari Pasangkayu
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan di Kejaksaan Negeri Pasangkayu berdasarkan surat perintah Nomor : Print - 182/P.6.14/04/2021 Tanggal 01 April 2021 An. DWI AGUSTIAWAN / dari Staf Pembinaan di pindahkan bagian Staf Bidang Intelijen
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan di Kejaksaan Negeri Pasangkayu berdasarkan surat perintah Nomor : Print - 180/P.6.14/04/2021 Tanggal 01 April 2021 An. INDRA DWI NURYANTO / dari Staf Bidang Tindak Pidana Khusus di pindahkan di bagian Staf Bidang Tindak Pidana Umum
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Buku Waskat / Buku Harian
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Terlampir Bendahara Bersertifikat dan Usulan Kenaikan Pangkat
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Pengusulan pegawai dalam mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi, seperti mengikuti diklat Human Trafficking angkatan II Tahun 2021 An. FRI HARMOKO,SH.,MH
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Terlampir SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
semua perjanjian kinerja individu dan SKP para pegawai telah dibuat selaras dengan indikator kinerja individu atasannya secara berjenjang mulai dari level atas sampai dengan level bawah
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
ya, Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan sesuai yang ditetapkan dalam sasaran kinerja pegawai / SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
terlampir foto pemberian Reward kepada pegawai yang berprestasi
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin / kode etik sesuai dengan PP No.53
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Semua data informasi kepegawaian telah dimutakhirkan secara berkala setiap triwulan melalui aplikasi Simkari Kepegawaian dan Lapbul Kepegawaian
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Terlampir Foto Kajari Rapat Penyusunan Perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Terlampir Foto Kajari Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Terlampir Foto Kajari Memantau Monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Terlampir Renstra, Renja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Terlampir Perjanjian Kinerja
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Negeri Pasangkayu Tahun 2021
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
terlampir indikator kinerja SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Dokumen Laporan Bulanan Masing-masing bidang disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Screenshoot Lapbul pada masing-masing bidang
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Dokumentasi kegiatan diklat pelatihan Cash Management System (CMS)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Ya, bendahara pengeluaran telah memiliki sertifikat
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Terdapat papan himbauan dan larangan di setiap sudut kantor Kejari Pasangkayu Gambar terlampir
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Perja Unit Pengendali Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu menerbitkan nota dinas anjuran pola hidup sederhan, pengisian buku tamu bagi yang akan masuk ke lingkungan kantor kejaksaan negeri pasangkayu, pemasangan CCTV, di tempat strategis
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
dibuat dokumen peta resiko dan dokumen hasil identifikasi penelian resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah dibuat dokumen analisis resiko dan rencana tindak pengendalian
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Ya, sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Terlampir Buku Agenda Lapdu dan E-Lapdu
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Terlampir Perja WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Ya, telah diterapkan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
-
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Terlampir Perja Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Ya, sudah dilaksanakan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Ya, sudah diimplementasikan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
-
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Surat perintah PTSP
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Terlampir Gambar Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Terlampir Buku SOP Pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Telah melakukan review SOP Bidang Pidum
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu memberikan pembekalan kepada petugas PTSP mengenai pelayanan prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Terlampir Screenshot Website, Facebook, Instagram, Twitter Kejari Pasangkayu
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Dokumentasi pemeberia reward pegawai
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Foto Ruang PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Inovasi pelayanan yang dimilki Kejaksan Negeri Pasangkayu Meliputi Pelayanan Pengaduan Masyarakat melalui Website dan Media Sosial, Pembayaran tilang menggunakan mesin EDC yang telah disediakan
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Terlampir Gambar Survey Kepuasan Masyarakat dan Hasilnya yang mudah diakses
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Terlampir Gambar Survey Kepuasan Masyarakat dan Hasilnya yang mudah diakses
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan