Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI PAPUA BARAT
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Surat Keputusan Kajati Papua Barat Nomor KEP-10/R.2/Cr.5/04/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBVBM
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Undangan Rapat Pembentukan Tim Kerja, Notula rapat, dan Daftar hadir rapat pembentukan tim kerja
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokemen Rencana Aksi
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Target terdapat didalam Dokemen Rencana Aksi dan Notula Rapat Target Pembangunan ZI
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
C
Media Sosialisasi / Kampanye Pembangunan ZI melaui Videotron, Website, Youtube, Facebook, Instagram
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Notula Rapat Evaluasi Tim Kerja
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Notula Rapat Informasi Publik, Rapat Evluasi Pokja I, Rapat Evaluasi Pokja VI
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Monev pembangunan ZI telah ditindak lanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kajati tiba dikantor 20 menit sebelum waktu jam masuk kantor dan pulang 2 jam setelah waktu jam kerja, Dokumentasi Role Model, Notula Rapat keterlibatan Role Model, Maklumat Pelayanan, Dukungan Forkopinda, Kajati sebagai Narasumber di KPK
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Penetapan Pegawai sebagai Agen Perubahan pada Kejaksan Tinggi Papua Barat melalui Surat Keputusan Kajati Papua Barat Nomor ; Kep-15/R.2/06/2021 Tanggal 10 Juni 2021 Penetapan Pegawai sebagai Agen Perubahan pada Kejaksan Tinggi Papua Barat
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Budaya tertib masuk kerja dan kebiasaan patuh protokol kesehatan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
semu anggota terlibat dalam pembnguna ZI, Notula Rapat Pembentukan Tim Kerja, Notula dan Dokumen Rapat Evaluasi Tim Kerja, Rapat evaluasi pokja I, rapat evaluyasi pokja VI
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP Bin, intel, pidum, pidsus, datun, was
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP telah diterapkan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
SOP telah dievaluasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Telah dilakukan upload data SKP pada e-dosir pegawai, Surat Perintah Kajati Papua Barat Nomor : Print-04/R.2/Kti.2/01/2021 tentang Penunjukan Operator CMS, Tangkapan layar CMS Pidum, tangkapan layar pengisian Kinerja SKP
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Telah dilakukan update peremajaan data kepegawan setiap pegawai pada aplikasi simkari, Tangkapan layar pemutakhiran data pegawai pada aplikasi Simkari, E-Dosir DRP pegawai, E- Pangkat
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Dokumentas Layanan Publik berbasis IT
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Nomor : KEP-08/R.2/Cs/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penghubung Pengelola Sisten Informasi Pelayanan Publik Nasional
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
C
-
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Surat Permintaan Usulan Penambahan Pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai mengacu pada kebutuhan pegawai tahun 2019 dan telah melaksanakan tugas sesuai penempatan berdasrkan SK Jaksa Agung yang diterima masing-masing CPNS, Sprint Rotasi Kordinator, Sprint Kajati Papua Barat Nomor : Print-21/R.2/Cp.3/02/2021 untuk melaksanakan tugas sebagai Jaksa Fungsional pada Kejakti Papua Barat AN. Fedrika Y. Uriway, S.H., Permintaan Usulan Penambahan Pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejari yang mendapatkan penambahan pegawai rekrutmen tahun 2019, seperti Kejari Manokwari, Sorong, Fakfak dan Bintuni dapat bekerja dengan baik dan tidak rangkap, sehingga dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan pimpinan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan mutasi lokal dengan adanya Surat Kajari Bintuni Nomor : B-94/R.2.13/Cp.3/02/2021 hal Usul Mutasi An. Rico Sibuea, Surat Keputusan Kajati Papua Barat Nomor : KEP-04/R.2/Cp.3/03/2021 tentang Pemindahan PNS An. Rico Sibuea
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Ya, implementasinya Usulan Kajati Papua Barat Nomor : B-555/R.2/Cp.3/05/2021 hal Usulan Promosi An. Apris R. Lugua, S.H.,Usulan Kajari Bintuni An. Rico Sibuea
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
Tidak
Ya, implementasinya surat Usulan Mutasi An. Elmin Palyama
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Ya, telah dilaksanakan. Foto dokumentasi assesmen, Diklat Online
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Surat Kajati papua Barat Nomor : B-648/R.2/Cp.2/06/2021 hal Peserta DiklatPertambangan Angkatan II Tahun 2021 an. Gerei Sambine, S.H.,M.H., Sprint Kajati Papua Barat Nomor : Prin-43/R.2/1/Cpl.2/02/021 An. Hadjat, S.H., untuk megikuti Diklat Peralatan Sistem Pengawasan TI
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
semua pegawai mendapat kesempatan yang sama, implementasinya Sprint Kajati Papua Barat Nomor : Print-44/R.2.1/Cp.1/02/2021 Foto dokumentasi assesmen, Diklat Online
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
-
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Dokumentasi Kegiatan Inhouse Taning dengan Jampidsus, Puspenkum
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Ya, terdapat IKU, Perjanjian Kinerja,Kertas Kerja (POK), Renja, SKP,Tangkapan Layar Simpeg SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ya, implementasinya Perjanjian Kinerja, SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Ya, implementasinya Perjanjian Kinerja, SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Ya, implementasinya Reward kepada Sub Bagian Keuangan, Perjanjian Kinerja, SKP
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Ya telh dilaksanakan sebagaimana terdapat Buku waskat, buku catatan penilaian pegawai, dok absensi manual, lampiran absensi manual, kotak pengaduan kritik dan saran
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Ya telah dilakukan peremajaan data pegawai kedalam aplikasi simkari dan telah dilakukan update edosir. seperti tangkapan layar pemuktahiran data pegawai, e-dosir SKP, e-pangkat, Lapbul Pemuktahiran Data Perencanaan L.Cr.1a, Lapbul Rekap Bezeting formasi pegawai L.Cr.4
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Ya, pimpinan terlibat secara lansung.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Ya, pimpinan terlibat secara lansung dalam penyusunan Dok Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Ya, pimpinan terlibat secara lansung. sebagaimana Dok giat entri data e-monev dan smart, tangkapan layar e-Monev Bappenas dan SMART Kemenkeu
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dok Renstra 2020-2024, IKU, dan Perjanjian Kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dok Renstra 2020-2024, IKU, dan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dok Renstra 2020-2024, IKU, dan Perjanjian Kinerja
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Dok Renstra 2020-2024, IKU, dan Perjanjian Kinerja
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Ya, sebagaimana pelaporan dan pengiriman Laporan Bulanan, Laptri I Thun 2021, Laporan kinerja 2020
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Ya
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Ya, sebagaimana terdapat Laporan Kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Ya, sebagaimana terdapat Sertifikasi Bendahara Pengeluaran dansertifikat Perhargaan Terbaik Pertama dari KPPN Manokwari
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Ya, telah dilakukan kampanye anti gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Ya, impleentasinya telah dibuatkan Banner anti gratifikasi, Spanduk Hari Anti Korupsi Sedunia, Monitor CCTV yang terpasa diruangan pimpinan, Surat Jamwas ttg pengendalian gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
C
Ya, implementasinya yaitu Surat Kajati Papua Barat Nomor : B-34/R.2/Ft.1/01/2021 pengendalian perkara Pidsus, Surat Asisten Pembinaan Nomor : B-1101/R.r/Cp.3/10/2020 hal Pengawasan melekat pada Satker di lingkungan Kejaksaan RI, Nota Dinas Asisten Pengawwasan tentang Kepatuhan penyampaian LHKPN
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Ya
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Ya
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Ya, implementasinya yaitu Surat Kajati Papua Barat Nomor : B-34/R.2/Ft.1/01/2021 pengendalian perkara Pidsus, Surat Asisten Pembinaan Nomor : B-1101/R.r/Cp.3/10/2020 hal Pengawasan melekat pada Satker di lingkungan Kejaksaan RI,
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Ya telah diimplementasikan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   6
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   4
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Ya, Surat Asisten pengawasan Nomor : B-193/R.2/7/Hs.1/02/2020
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
-
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Ya telah disosialisasikan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
C
Ya, pada sebagian kecil
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
ya telah dievaluasi
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Ya, terdapat standar pelayanan seperti Standar Pelayanan, SOP Pelayanan, SKEP Kajati Papua Barat Penunjukan Pejabat Penghubung Pengelolaan SIPPN Nomor : KEP-08/R.2/Cs/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penghubung Pengelola Sisten Informasi Pelayanan Publik Nasional
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Ya, telah dibuatkan maklumat pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Ya, terdapat SOP pelayanan setiap bidang
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Ya, telah dilakukan reviu seperti Sprint Kajati Papua Barat Nomor : Print-136/R.2/Ds/06/2021 Pengendalian pengelolaan Penyuluhan Hum dan Penerangan Hukum secara online gratis, Sprint Kajati Papua Barat Nomor : Print-137/R.2/Gs/06/2021 Pengendalian pengelolaan bantuan hukum, pendampingan hukum, dan pelayan hukum online secara gratis
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Ya, telah disosialisasikan kepada petugas
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Ya, terdapat informasi pelayanan seperti brosur, banner, website, youtube, media sosial, dan videotron
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Ya, terdapat ruang PTSP dan fasilits umum lainnya
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
C
Ya, terdapat inovasi pelayanan
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
Telah dilakukan survey secara manual dan e-survey
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
C
-
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
C
Ya, telah dilakukan tindak lanjut
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan