Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PELALAWAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
BUKTI 1 : Telah dibentuk Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Tahun 2021 Nomor : KEP-06/L.4.19/Cr.5/01/2021 tanggal 26 Januari 2021. BUKTI 2 : Telah dibentuk Perubahan Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Tahun 2021 Nomor : KEP-09/L.4.19/Cr.5/03/2021 tanggal 01 Maret 2021;
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penetuan anggota tim dipilih melalui prosedure mekanisme yang jelas BUKTI 3 : Telah dilakukan Rapat Pembentukan Tim Kerja ZI pada tanggal 19 Januari 2021 dilengkapi dengan Undangan, Notulen Rapat, dan Dokumentasi Kegiatan. BUKTI 4 : Telah dilakukan Rapat Lanjutan Pembentukan Tim Kerja ZI pada tanggal 26 Januari 2021 dilengkapi dengan Undangan, Notulen Rapat, dan Dokumentasi Kegiatan. BUKTI 5 : Telah dilakukan Rapat Perubahan Pembentukan Tim Kerja ZI pada tanggal 01 Maret 2021 dilengkapi dengan Undangan, Notulen Rapat, dan Dokumentasi Kegiatan. BUKTI 6 : Telah dibuat Tata cara Pemilihan Anggota dan Kriteria Tim Pembangunan ZI berdasarkan NOMOR : KEP -13 /L.4.19/Cr.5/01/2021 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Kejaksaan Negeri Pelalawan Tahun 2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Terdapat dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Kejaksaan Tinggi Riau BUKTI 7 : Dokumen Rencana Kerja Pembangunan BUKTI 8 : Dokumen Rencana Aksi BUKTI 9 : Buku Profil Kejaksaan Negeri Pelalawan tahun 2020
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dalam dokumen Rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kejari Pelalawan memuat target target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK BUKTI SAMA BUKTI 7 BUKTI 10 : Telah dilakukan rapat sosialisasi Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI pada tanggal 03 Februari 2021. BUKTI 11 : Telah dibuat memorandum Penyerahan Dokumen Rencana Aksi Pembangunan kepada selurh tim kerja
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
BUKTI 12 : Dokementasi Sosialisasi Pembangunan WBK dan WBBM melalui Apel Pencanangan Zona Integritas dan Rapat. BUKTI 13 : Laporan Cakupan Audience Media Sosial per Maret 2021 BUKTI 14 : Tangkapan Layar Media Sosial Facebook : Kejari Pelalawan, Intagram : @kejari.pelalawan Youtube : Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Website : https://kejari-pelalawan.kejaksaan.go.id/ dan Twitter : @knpelalawan BUKTI 15 : Foto Spanduk dan banner mengenai WBK dan WBBM
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan dan terus melakukan perbaikan serta meningkatkan inovasi terbaru BUKTI 16 : Telah dilakukan Rapat Perkembangan Pembangunan ZI pada tanggal 22 Februari 2021 berserta Undangan Rapat, Notulen dan Dokumentasi BUKTI 17 : Laporan Bulanan Perkembangan Zona Integirtas Reformasi Birokrasi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas BUKTI 18 : Telah dilakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM tanggal 05 Maret 2021 (Undangan Rapat, Notulen Rapat dan Dokumentasi) BUKTI 19 : Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Maret BUKTI 20 : Telah dilakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM tanggal 01 April 2021 (Undangan Rapat, Notulen Rapat dan Dokumentasi) BUKTI 21 : Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM April
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil monitoring dan evalusasi berdasarkan rekomendasi atas hasil monev telag ditindak lanjuti BUKTI 22 : Telah dilakukan Rapat Monitoring dan evaluasi terhadap pembangnan ZI menuju WBK dan WBBM tanggal 03 Mei 2021 (Undangan Rapat, Notulen Rapat dan Dokumentasi) BUKTI 23 : Hasil Rekomendasi Monev Rencana Aksi BUKTI 24 : Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan Kejaksaan Negeri Pelalawan memberi teladan nyata, datang lebih awal pada pukul 07.00 Wib pagi, tertib gamjak sesuai dengan peraturan, tertib jam kerja, selalu menggerakkan bawahannya untuk selalu berubah kearah lebih baik BUKTI 25 : Dokumentasi Peran Pimpinan sebagai role model BUKTI 26 : Sample kuisioner tentang perilaku pimpinan
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Kejaksaan Negeri Pelalawan telah menetapkan agen perubahan melalui rapat dan dilakukan vote dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan BUKTI 27 : Notulensi dan dokumentasi tentang pembentukan agen perubahan tanggal 26 Januari 2021 BUKTI 28 : Telah dibuat SK Nomor : KEP-14 /L.4.19Cr.5/02/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Penetapan Pejabat/Pegawai sebagai Agen Perubahan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pelalawan. BUKTI 29 : Dokumen Rencana Tindak Agen Perubahan berserta laporan kegiatan BUKTI 30 : Dokumen Monev rencana tindak agen perubahan BUKTIK 31 : Dokumentasi kegiatan agen perubahan.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Membangun budaya kerja dan pola pikir di Kejaksaan Negeri Pelalawan : BUKTI 32 : Telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan semangat perubahan , budaya kerja, peningkatan pelayanan prima dan peningkatan akuntabilitas kinerja melalui : - Kegiatan siraman rohani, - Arahan dan masukan kepada Cpns Tentang Pola Pikir Dan Budaya Kerja Kejari Pelalawan, - Pelatihan peningkatan akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kasubbag Bin dan para Kaur kepada tenaga honorer - Pelatihan peningkatan budaya pelayanan prima kepada para penyedia layanan, agen perubahan dan duta pelayanan yang berkerja sama dengan Bank BNI - Kegiatan berjemur pagi yang diselingi dengan kegiatan motivasi diri peningkatan akuntabilitas kinerja, dan kegiatan pemberian arahan BUKTI 33 : Dokumentasi Telah dipasang banner-banner dan Stiker yang memuat tentang Quote dan kata-kata bijak di Lingkungan Kerja BUKTI 34 : Telah dibuat Pola Pikir dan Budaya Kerja di Kejaksaan Negeri Pelalawan BUKTI 35 : Telah diterapkan reward and punisment secara konsisten kepada pegawai dan honorer berprestasi serta penyedia layanan terbaik.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Pelalawan terlibat dalam pembangunan zona Integritas menuju WBK / WBBM karena Kejaksaan Negeri Pelalawan selalu melakukan evaluasi serta mengumpulkan inovasi dari para anggota maupun pegawai yang ada di lingkungan Kejaksaan Negeri Pelalawan BUKTI 36 : Notulen Rapat mengenai Pembangunan ZI pada tanggal 26 Januari dan 1 Maret yang melibatkan seluruh Pegawai dan Tenaga Honorer berserta Dokuementasi Kegiatan
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP Kejaksaan Negeri Pelalawan mengacu pada yang diterapkan oleh Kejaksaan Agung dan melakukan beberapa inovasi seperti SOP Pelayanan dan SOP Persuratan BUKTI 37 : Telah dibuat Seluruh SOP di Kejaksaan Negeri Pelalawan yang mengacu pada peta proses bisnis dan telah membuat SOP layanan dan SOP Inovasi (Scan SOP Pelayanan dan Inovasi)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Kejaksaan Negeri Pelalawan telah menerapkan seluruh SOP yang diterapkan dan juga melakukan inovasi pada SOP pelayanan yang diterapkan BUKTI 38 : Tersedianya seluruh Juklak, Juknis, dan SOP sesuai tugas dan fungsi bidang masing-masing dan telah pula dilakukan sosialisasi SOP melalui rapat dan sosial media (Dokumentasi rapat, dokumentasi Juklak dan Juknis bidang serta sosialisasi SOP memalui Sosmed)
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Kejaksaan Negeri Pelalawan telah melakukan evaluasi sebagian besar SOP dan telah menindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP seperti SOP persuratan dan SOP pelayanan yang berbasis online BUKTI 39 : Telah dilakukan rapat Monitoring dan evaluasi SOP pada tanggal 29 Maret 2021 (undangan rapat. Notulen Rapat, dan Foto kegiatan rapat) BUKTI 40 : Laporan Hasil Evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-BUKTI 41 : Tangkapan Layar aplikasi CMS
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-BUKTI 42 : Tangkapan layar aplikasi Simkari Kepegawaian
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-BUKTI 43 : Pemberian Layanan sudah menggunakan Teknologi Informasi yaitu melalui Website https://kejari-pelalawan.kejaksaan.go.id/ dan Sosmed BUKTI 44 : Tersedianya TV Monitor informasi yang memuat kegiatan kegiatan
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Kejaksaan Negeri Pelalawan melakukan laporang monitoring dan evaluasi tergadap pemanfaatan TI BUKTI 45 : Laporan Hasil Rapat Evaluasi terhadap Pemanfaatan IT beserta dokumentasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Kebijakan keterbukaan informasi oleh PPID tentang kegiatan Kejari Pelalawan BUKTI 46 : Telah dibuat Surat Perintah Pejabat Pengelola Informasi Publik BUKTI 47 : Dokumentasi tentang penerapan sarana informasi publikberupa tersedianya ruang informasi publik dan sosial media yang selalu menginformasikan segala kegiatan-kegiatan dan kebijakan informasi publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Kejaksaan Negeri Pelalawan telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan informasi publik BUKTI 48 : Telah dilakukan rapat monitoring pelaksanaan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Ya kebutuhan pegawai yang disusun oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan mengacu kepada peta jabatan dan hasil analilis beban kerja BUKTI 49 : Telah dibuat Dokuemen Rencana Kebutuhan Pegawai BUKTI 50 : Telah dibuat Dokumen Usulan Kebutuhan Pegawai BUKTI 51 : Telah dibuat Dokumen Peta Jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Ya, semua penempatan pegawai hasil rekrutmen di Kejaksaan Negeri pelalawan murni mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan BUKTI 52 : Surat Perintah Kajari terhadap tentang penempatan pegawai baru
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-BUKTI 53 : Telah dilakukan rapat mengenai monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-BUKTI 54 : Telah dilakukan upaya untuk mutasi internal dengan membuat surat usulan mutasi ke Kejati (An. Zulfi Hadi) BUKTI 55 : Telah dilakukan mutasi lokal antar bidang dengan membuat surat perintah (An. Bryan dan Abu)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-BUKTI 56 : telah dibuat surat usulan promosi pegawai mengisi jabatan struktural Eselon V
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-BUKTI 57 : Laporan hasil evaluasi terhadap mutasi lokal antar bidang An. Bryan Saputra Tambuwun dan Abu Abdurrachman
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-BUKTI 58 : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Training Need Analysis dan Dokumentasi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Ya, semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja BUKTI 59 : Usulan pegawai untuk mengikuti Diklat
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-BUKTI 60 : Melakukan Assesment Pegawai dan dokumentasinya. BUKTI 61 : Mastrixs Hasil Assesment
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Ya seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklatmaupun pengembangan kompetensi lainnya, yang mana jika ada informasi diklat dari Kejati Riau yang diteruskan ke Kejari Pelalawan maka informasi tersebut segara mungkin langsung disampaikan oleh Kasubbag Pembinaan melalui grup whatsapp dan papan pengumuman internal serta surat dari Kejari mengenai diklat diserahkan ke masing-masing pegawai BUKTI 62 : Surat Perintah Mengikuti Diklat BUKTI 63 : Publikasi informasi diklat kepada seluruh pegawai BUKTI 64 : Dokumentasi mengikuti Diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Kejaksaan Negeri Pelalawan telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dengan sharing knowledge, ekspose bersama dan dinamika kelompok BUKTI 65 : Dokumentasi kegiatan sharing knowledge, ekspose bersama, dinamika kelompok, dan In House Training
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Ya telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Perkembangan Kompetensi BUKTI 66 : Laporan Monev terhadap Perkembangan Kompetensi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Ya terdapat Penetapan Kinerja Individu yang terkait dengan Kinerja Organisasi di Kejaksaan Negeri Pelalawan berupa Dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kerja dan sasaran kerja pegawai BUKTI 67 : Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Pelalawan BUKTI 68 : PK Individu BUKTI 69. SKP BUKTI 70 : IKU BUKTI 71 : POK
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Ya, seluruh ukuran kinerja individu Kejaksaan Negeri Pelalawan sudah memiliki kesesuaian dengan indikator Kinerja Individu level diatasnya BUKTI SAMA DENGAN BUKTI 68 DAN BUKTI 69
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
-Pengkuran Kinerja Individu dilakukan secara tahunan BUKTI 72 : Laporan Capaian Kinerja Pegawai Tahunan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Ya, penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward : BUKTI 73 : Usulan Pegawai Berprestasi Ke Kejati Riau Periode Triwulan 1
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-BUKTI 74 : Penilaian Perilaku Kerja (buku biru/waskat) BUKTI 75 : Telah dibuat kotak pengaduan untuk mengetahui pelanggaran disiplin Pegawai BUKTI 76 : Daftar Absensi Harian (manual) BUKTI 77 : Memorandum tentang pemberlakuan Absensi Hari Kerja BUKTI 78 : Bukti Pemotongan Remun apabila telat atau tidak masuk kantor BUKTI 79 : Laporan Kasatker mengenai pegawai yang terinfeksi Covid-19
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Ya, data informasi kepegawaian telah dilakukan pemutakhiran setiap bulannya BUKTI 80 : Tangkapan Layar Simpeg Simkari. BUKTI 81 : Sample salah satu DRP Pegawai BUKTI 82: Capaian Kinerja penilaian pengisian e-DosIr BUKTI 83 : Laporan Bulanan bidang Pembinaan
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Pimpinan terlibt secara langsung pada saat penyusunan perencanaan BUKTI 84 : Notulen Penyusunan Perencanaan Kerja BUKTI 85 : Dokumentasi Kegiatan Rapat BUKTI 86 : Dokumen Perencanaan seperti Renja, Renstra dan IKU
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Kajari Pelalawan terlibat secara langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja BUKTI 87 : Notulen Penyusunan Penetapan Kinerja BUKTI 88 : Dokumentasi Kegiatan Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja BUKTI 89 : Dokumen Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Dilakukannya Monitoring dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja secara berkala. BUKTI 90 : Tangkapan Layar Aplikasi E-Monev perbulan Maret BUKTI 91 : Laporan Hasil Rapat monev capaian kinerja dan lampiran
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Kejaksaan Negeri Pelalawan telah memiliki seluruh dokumen perencanaan sebagai berikut : BUKTI 92 : Dokumen Renja BUKTI 93 : Dokumen Renstra BUKTI 94 : Dokumen IKU BUKTI 95 : Dokumen PK
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-BUKTI SAMA DENGAN BUKTI 92 - 95
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-BUKTI SAMA DENGAN BUKTI 94
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-BUKTI SAMA DENGAN BUKTI 93 DAN 94
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-BUKTI 96 : Surat Pengantar Laporan Kinerja BUKTI 97 : Laporan Kinerja Tahunan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-BUKTI SAMA DENGAN BUKTI 97
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
-Kejaksaan Negeri Pelalawan selalu berupaya untuk melakukan peningkatan terhadap kapasitas SDM yang menangani Akuntabilitas Kinerja seperti selalu ikut serta dalam bimtek mengenai SIPEDE, CMS, Aplikasi Keuangan Atau Bendahara, hal ini terbukti dengan selalu mengikuti BIMTEK, Kejakasaan Negeri Pelalawan mendapatkan penghargaan sebagai Kejari No, 3 seindonesia kategori entry data CMS jumlah perkara setahun <250, Penanganan Perkara Pidsus mendapatkan penghargaan terbaik 2 se Riau periode 2020, mendapatkan penghargaan penyelesaian perkara Gakkumdu terbaik 1 se Riau BUKTI 98 : Surat Perintah Kasatker untuk mengikuti Diklat BUKTI 99 : Dokumentasi bimtek mengenai akuntabilitas kinerja BUKTI 100 : Dokumentasi penghargaan Pidum ( CMS dan Gakkumdu) BUKTI 101 : Dokumentasi penghargaan Pidsus BUKTI 102 : Dokumen Surat peringkat kinerja dari Bidang Pengawasan Kejati Riau
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten BUKTI SAMA DENGAN BUKTI 99 SAMPAI 102
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-BUKTI 103 : Dokumentasi pemasangan banner banner tentang himbauan anti korupsi BUKTI 104 : Public Campaign tangkapan Layar dari website dan Sosmed tentang anti gratifikasi BUKTI 105 : Nodis Penyampaian E-Book Pengendalian Gratifikasi kepada Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Pelalawan
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-BUKTI 106 : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Nomor : KEP - 16 /L.4.19/Cr.5/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi BUKTI 107 : Surat Laporan Tahunan penanganan gratifikasi BUKTI 108 : Laporan Kegiatan penanganan Gratifikasi BUKTI 109 : Dokumentasi ruangan penerimaan laporan gratifikasi dan buku Agenda Penerimaan Pengaduan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-BUKTI 110 : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Nomor : KEP- 17/L.4.19/Cr.5/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Tim Penyelenggara SPIP di Kejaksaan Negeri Pelalawan BUKTI 111 : Surat Permohonan Pendampingan SPIP kepada BPKP BUKTI 112 : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi SPIP BUKTI 113 : Dokumentasi kegiatan BIMTEK manajemen resiko terhadap penyelenggaran SPIP secara virtual
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-BUKTI 114 : Dokumen Peta Resiko yang dilengkapi dengan penetapan tujuan dan Daftar Resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
BUKTI 115 : Laporan Monev Penerapan SPIP Kejaksaan Negeri Pelalawan Bulan Mei 2021 BUKTI 116 : Rencana Aksi Penanganan Resiko BUKTI 117 : Evaluasi Resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-SPI telah diinfokan dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dalam hal rapat monev SPIP BUKTI SAMA DENGAN BUKTI 115
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-BUKTI 118 : Surat Keputusan Nomor : KEP- 18 /L.4.19/Cr.5/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Tim Pembentukan Petugas Pengaduan Masyarakat pada Kejaksaan Negeri Pelalawan BUKTI 119 : Dokumentasi buku agenda pengaduan masyarakat BUKTI 120 : Tangkapan Layar menu Pengaduan Masyarakat pada website BUKTI 121 : SOP Pengaduan masyarakat BUKTI 122 : Sarana Ruang Pengaduan Masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-BUKTI 123 : Surat Pengaduan Masyarakat BUKTI 124 : Laporan Tindak Lanjut dari Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-BUKTI SAMA DENGAN BUKTI 124
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-BUKTI 125 : Foto Sarana WBS di Website Kejaksaan Negeri Pelalawan dan pada menu pelayanan di E-PTSP dan Brosur / banner tentang WBS BUKTI 126 : Foto ruang Sarana Penerimaan WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-BUKTI 127 : SK Nomor : KEP-19 /L.4.19/Cr.5/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pembentukan Unit Perlindungan Pelapor pada Kejaksaan Negeri Pelalawan BUKTI 128 : SOP TENTANG WBS
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-BUKTI 129 : Hasil Monev WBS tanggal 10 Mei 2021
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-BUKTI 130 : Laporan Kegiatan WBS ke Kejati
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-BUKTI 131 : SK Nomor : KEP-20 /L.4.19/Cr.5/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Penangnana Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Pelalawan BUKTI 132 : SK Nomor : KEP-21 /L.4.19/Cr.5/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan BUKTI 133 : Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-BUKTI 134 : SOP penyelesaian /Penangana Benturan Kepentingan BUKTI 135 : Dokumentasi sosialisasi penanganan benturan kepentingan BUKTI 136 : Dibuat Memorandum tentang Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-BUKTI 137 : Laporan Upaya untuk memininimalisir Benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-BUKTI 138 : Hasil Monev Penanganan benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-BUKTI 139 : Laporan tindak lanjut Penanganan Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-BUKTI 140 : Buku Standart Pelayanan BUKTI SOP Pelayanan SAMA DENGAN BUKTI 37 BUKTI 141 : Dokuemntasi Pelayanan PTSPx BUKTI 142 : Tangkapan Layar Pelayanan PTSP di Website dan publikasi di Sosmed BUKTI 143 : SK Nomor : KEP-15/L.4.19/Cr.1/03/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SPIPN) di Kejaksaan Negeri Pelalawan Tahun 2021
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-BUKTI 144 : Dokumentasi Maklumat Pelayanan BUKTI 145 : SOP Pelayanan di sosialisasikan melalui brosur yang tersedia di meja PTSP dan Sosial Media BUKTI 146 : Pengumuman pelayanan dan jam pelayanan melalui papan neonbox yang mudah terlihat BUKTI 147 : Pengumuman tarif biaya layanan gratis yang diumumkan di brosur dan papan running text
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Kejaksaan Negeri Pelalawan menerapkan seluruh SOP Pelayanan seperti : a) SOP Pelayanan PTSP b) SOP Pelayanan Penerimaan Tamu c) SOP Pelayanan Surat Masuk e) SOP Pelayanan Hukum f) SOP Pelayanan Pendapat Pendampingan Hukum g) SOP Pelayanan Informasi Publik h) SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat i) SOP Pelayanan WBS j) SOP Pelayanan Pinjam Pakai Barang Bukti k) SOP Pengambilan Barang Bukti l) SOP Pelayanan Izin Mengunjungi Tahanan q) SOP Pelayanan Tilang r) SOP Prima Bakti BUKTI SAMA DENGAN BUKTI 37
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-BUKTI SAMA DENGAN BUKTI 39 DAN BUKTI 40
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-BUKTI 147 : Surat Perintah Nomor : PRIN-303/L.4.19/Cr.5/02/2021 tentang Penunjukan Duta Pelayanan BUKTI 148 : Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima yang dilakukan oleh bidang Pembinaan dan bekerja sama dengan Bank BNI
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-BUKTI 149 : Dilakukan Sosialisai SOP Pelayanan dan standart Pelayanan melalui berbagai media sosial, website dan brosur
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Kejaksan Negeri Pelalawan telah menerapkan reward and punishment kepada Penyedia Layanan yang mana jika layanan yang diberikan baik, maka penyedia layanan akan mendapatkan penghargaan sedangkan jika penyedia layanan melakukan kesalahan maka penyedia layanan harus meminta maaf kepada penerima layanan dan mendapatkan teguran dari Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan BUKTI 150 : Dokumentasi Penghargaan bagi penyedia layanan yang dipajang di ruang PTSP BUKTI 151 : Kotak kritik dan Saran untuk Penyedia Layanan dari penerima layanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-BUKTI 152 : Dokumentasi fasilitas ruang pelayana Terpadu Satu Pintu BUKTI 153 : Dokumentasi sarana dan prasarana fasilitas umum
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-BUKTI 154 Kejaksaan Negeri Pelalawan telah menerapkan inovasi pelayanan seperti : - Sepatu Elang = Sistem Pelayanan Terpadu E-Tilang yang memudahkan masyarakat untuk pengambilan tilang yang jika pelayanan tilang ke loket hanya membutuhkan waktu 2 menit, pembayaran delivery tilang mandiri, Pembayaran tilang via pos dan tilang priority online - Prima Bakti = Pelayan Prima Antar Barang Bukti yang mana pada saat barang bukti diantar ke alamat pemilik BB dipastikan Barang Bukti yang di antar telah dibersihkan dan di pompa serta dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh petugas BB - Tuah Berseri Pelalawan = Tunjuk Ajar Hukum bersama Kejari Pelalawan sebagai salah satu penyuluhan hukum atau informasi publik yang disiarkan di radio bono setiap 1 bulan sekali - Barcode Barang Bukti memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan pengecekan status barang bukti - Layanan Informasi Sidang secara online atau di TV informasi - PTSP Online (E-PTSP) - Kopasus = Kontrol Pemeriksaan Pidsus
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-BUKTI 155 : Tangkapan Layar survey kepuasan masyarakat melalui web Sinori BUKTI 156 : Tangkapan Layar survey masyarakat melalui Website BUKTI 157 : Dokumentasi kotakpenilaian untuk penyedia layanan dan kotak kritik saran untuk PTSP Kejari Pelalawan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-BUKTI 158 : Tangkapan Layar Hasil Survey pada Websiten Kejari Pelalawan dan aplikasi Sinori
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
-Dari hasil survey tersebut Kejaksaan Negeri Pelalawan telah melakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat untuk terus meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Pelalawan BUKTI SAMA DENGAN BUKTI 158
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan