Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI ROKAN HILIR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
BUKTI 1 : Telah Dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir nomor : KEP-10/L.4.20/Cp.1/03/2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas, BUKTI 2 : Notulen Rapat, absen rapat, foto rapat dan mewakili seluruh bidang pada masing-masing asisten Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Terdapat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Rokan Hilir BUKTI 3 : - DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN - DOKUMEN RENCANA AKSI - BUKU PROFIL
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Rokan Hilir memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan WBK BUKTI SAMA BUKTI 3
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
BUKTI 4 : Kejaksaan Rokan Hilir telah mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM melalui website (http://kejari-rokanhilir.kejaksaan.go.id/ , Media sosial youtube , Facebook , Instagram, dan Twitter dengan alamat : kejarirohil maupun sosialisasi melalui banner banner BUKTI 5 : Dokumentasi Pencanangan Pembangunan ZI dihadiri para saksi dan di dukung oleh Forkopinda kota Pekanbaru.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
kegiatan Pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan dan terus melakukan perbaikan perbaikan serta meningkatkan inovasi terbaru BUKTI 6 : - LAPORAN PERKEMBANGAN
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Telah ada monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada setiap bulan. BUKTI 7 : LAPBUL Cr.5
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-Hasil monitoring dan evaluasi berdasarkan rekomendasi atas hasil Monev telah ditindaklanjuti BUKTI 8 : - REKOMENDASI - DOKUMENTASI TIM TPD MELAKSANAKAN MONITORING KE SATKER DAN MEMBERIKAN ARAHAN DAN SARAN UNTUK MENUJU WBK WBBM
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Pimpinan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir memberi teladan nyata, datang lebih awal pada pukul 07.00 wib pagi,melakukan absensi wajah (dalam hal ini telah melakukan upgrade aplikasi yang ada), tertib gamjak sesuai dengan peraturan, tertib jam kerja BUKTI 9 : - Foto Kegiatan Kajari sebagai Role Mode, datang absen tepat waktu, memberikan pengarahan, ikut serta dalam kegiatan berjemur. -Video testimoni wawancara pegawai bahwa kajari sebagai role model.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Kejaksaan Rokan Hilir telah menetapkan Agen Perubahan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melalui musyawarah mufakat pada tahun 2021 berdasarkan surat Keputusan kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir nomor ; KEP-11/L.4.20/Cp.1/03/2021 BUKTI 10 : SK AGEN PERUBAHAN DAN TINDAK AGEN PERUBAHAN
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Membangunan budaya Kerja dan pola pikir di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir BUKTI 11 : DOKUMENTASI SOSIALISASI PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA BERSAMA SATPAM BUKTI 12 : DOKUMEN DAN FOTO PENANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS BUKTI 13 : DOKUMENTASI PENANDATANGAN KOMITMEN BERSAMA DAN DUKUNGAN DARI FORKOPIMDA BUKTI 14 : DOKUMENTASI KEGIATAN ARAHAN APEL SENIN BUKTI 15 : DOKUMENTASI KEGIATAN CERAMAH AGAMA BUKTI 16 : DOKUMENTASI KEGIATAN VAKSINASI STAFF KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-seluruh pegawai di kejaksaan Negeri Rokan Hilir terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM karena Kejaksaan Negeri Rokan Hilir selalu melakukan evaluasi serta mengumpulkan inovasi dari para anggota maupun pegawai yang ada di lingkungan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir BUKTI 17 : DOKUMENTASI YEL-YEL , MOTO dan BANNER BUKTI 18 : NOTULEN RAPAT ZI SETIAP POKJA
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengacu pada yang ditetapkan Kejagung dan melakukan beberapa inovasi seperti pada SOP Persuratan. BUKTI 19 : - PETA BISNIS SOP - INOVASI SOP PELAYANAN - SOP UTAMA KEJAKSAAN - FOTO PETA BISNIS PADA PTSP
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan dan juga melakukan inovasi pada SOP Pelayanan yang diterapkan. BUKTI sama dengan BUKTI 19 : - PETA BISNIS SOP - INOVASI SOP PELAYANAN - SOP UTAMA KEJAKSAAN - FOTO PETA BISNIS PADA PTSP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah mengevaluasi sebagian besar SOP dan telah menindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP, seperti membuat kembali peta bisnis SOP utama, dan dipajang pada ruang PTPS. BUKTI sama dengan BUKTI 19 : - PETA BISNIS SOP - INOVASI SOP PELAYANAN - SOP UTAMA KEJAKSAAN - FOTO PETA BISNIS PADA PTSP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Pengukuran Kinerja pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir selain menggunakan sistem pengukuran kinerja yang sudah ada seperti pengukuran penilaian sasaran kerja pegawai negeri sipil (SKP). BUKTI 20 : DOKUMEN SKP
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksaan Rokan Hilir telah memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dengan melaksanakan operasionalisasi sistem aplikasi e-office yang telah ada dan ditetapkan oleh Kejaksaan Agung RI, seperti aplikasi SIPEDE, SILABIN, CMS, MONEV, SIMKARI , dan sebagainya. Kejaksaan Negeri Rokan Hilir juga melakukan inovasi dengan membuat aplikasi SISTEM SITENAR, PAPAN KONTROL DIGITAL, DAN ARSIP ONLINE sebagi aplikasi penunjang aplikasi e-office yang sudah ada, dalam aplikasi tersebut terdapat informasi perkara, tv informasi, e-buku tamu, e-survey dll. BUKTI 21 : Screenshot Aplikasi SIPEDE, CMS serta aplikasi lainnya. BUKTI 22 : FOTO PRESENTASI PENGGUNAAN APLIKASI KEPADA PIMPINAN SATKER OLEH CPNS
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi media sosial yaitu Youtube channel, Twitter, Instagram dan Facebook dengan alamat : /rokanhilir BUKTI 23: Screenshoot media sosial
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan setiap bulannya, ini dibuktikan dengan dokumentasi rapat WBK/WBBM setiap bulannya. BUKTI 24 : Notula rapat Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TI dan Layanan Publik PTSP.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kebijakan keterbukaan informasi oleh PPID tentang kegiatan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir apa saja yang akan diunggah ke pada masyarakat, kapan akan diupdate, siapa yang men-update. BUKTI 26 : -SK PPID - DOKUMEN KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksaan kebijakan keterbukaan informasi publik. BUKTI 27 : - NOTULA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai yang disusunKejaksaan Negeri Rokan Hilir mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan, ini dapat didukung oleh : BUKTI 28 : - Dokumen Usulan kebutuhan Pegawai - PETA JABATAN
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan. BUKTI 29: Surat Rencana Kebutuhan Pegawai berdasarkan per jabatan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja. BUKTI 31 : Foto Rapat dan Notulen Penerimaan Pegawai Baru (CPNS) dan Mutasi internal
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai dukungan pengembangan karier pegawai. BUKTI 32 : Surat mutasi pegawai internal
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan. BUKTI sama dengan BUKTI 32 : Surat mutasi pegawai internal BUKTI 33 : - Laporan wawancara tentang pola mutasi internal eselon, pegawai dan honor dipa guna mendukung pengembangan karier serta penyegaran
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. BUKTI sama dengan BUKTI 32 : Surat mutasi pegawai internal
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sudah melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi yang di dukung oleh dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Seperti kegiatan sebagai berikut : - DOKUMENTASI KEGIATAN APEL TIAP SENIN DAN PENGARAHAN DARI KAJARI PADA SETIAP 2 KALI SEMINGGU - DOKUMENTASI SOSIALISASI PELATIHAN PELAYANAN PRIMA BERSAMA SATPAM - DOKUMENTASI KEGIATAN SWAP TEST SELURUH PEGAWAI BUKTI sama dengan BUKTI 11-16 : Dokumen dan Foto Kegiatan BUKTI 34 : - DIKLAT TAK & LATSAR 2021 - Laporan Wawancara upaya pengembangan Kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Persentase kesenjangan kompetensi pegawai Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% BUKTI 35: Hasil presentase pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. - Usulan Diklat diberikan sesuai dengan kompetensi bidang masing-masing, pada daerah dan bidang masing-masing para pegawai secara bergantian memiliki hak untuk mengikuti diklat tersebut BUKTI 36 : - FOTO HASIL DIKLAT LATSAR CPNS - Sprint diklat TAK
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai BUKTI sama dengan BUKTI 36 : - Laporan wawancara upaya pengembangan kompetensi - Perbandingan surat perintah diklat antara tahun 2020 dengan 2021 (sampel)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir berupa : BUKTI 39 : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BUKTI 40 : Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang isinya terdapat Job Desk para pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh ukuran kinerja individu di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya. BUKTI sama dengan BUKTI 40 : Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah dijadikan dasar pemberian reward. BUKTI 42 : Dokumen Hasil penilaian untuk pegawai teladan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. BUKTI 43 : Dokumen absensi elektronik (faceprint) BUKTI 44 : Dokumen Penilaian Perilaku Kerja (Buku biru / Waskat) yang dinilai oleh pimpinan BUKTI 45 : - Memorandum kepatuhan LHKPN; - Bukti Kirim Laporan Kepatuhan Jaksa/Wajib LHKPN
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data Informasi kepegawaian Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah dilakukan pemutakhiran setiap bulanan. BUKTI 46 : Screenshoot SIMKARI data pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Para pimpinan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan. BUKTI 47 : - NOTULEN PENYUSUNAN RENCANA AKSI - NOTULEN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZI - NOTULEN PENYUSUNAN BUKU PROFIL
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Para pimpinan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian. BUKTI 48 : NOTULEN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Para pimpinan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir memantau pencapaian kinerja secara berkala. BUKTI 49 : - DOKUMEN REALISASI ANGGARAN
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah memiliki seluruh dokumen perencanaan sebagai berikut : BUKTI 50 : Dokumen Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Rokan Hilir BUKTI 51 : Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Negeri Rokan Hilir untuk pencapaian tujuan organisasi dan mengevaluasi kinerja organisasi
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Seluruh dokumen perencanaan pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah berorientasi hasil, sebagai contoh yaitu : Dengan memiliki dokumen Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dapat mengevaluasi Kinerja Setiap Tahunnya. BUKTI sama dengan BUKTI 50-51 (sda)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir memiliki IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
BUKTI sama dengan BUKTI 52: Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah menyusun laporan kinerja tepat waktu BUKTI 53: SCREENSHOOT SILABIN
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah memberikan informasi tentang kinerja, seperti : BUKTI sama dengan BUKTI 53: SCREENSHOOT SILABIN
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. BUKTI SAMA DENGAN BUKTI 11-16
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Bukti Dukung : sertifikat bendahara, dll
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
BUKTI sama dengan BUKTI 11 : Dokumen dan Foto Penandatangan Pakta Integritas dan Pencanangan kembali seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Rokan Hilir BUKTI 12 : Dokumentasi Foto Penandatangan Komitmen Bersama Dan Dukung korfopimda BUKTI 55 : - BALIHO DAN SPANDUK GRATIFIKASI - DOKUMENTASI PUBLIC CAMPAIGN LAINNYA
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
BUKTI 58 : - Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor : KEP – 49/L.4/H.1/03/2021 tentang Tim Penyelenggaran SPIP di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir - Foto dan Dokumen Notula Rapat Perencanaan kegiatan SPIP -Surat permohonan pendampingan SPIP kepada BPKP Foto Rapat dengan BPKP - Nodis Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
BUKTI SAMA DENGAN BUKTI 58 - FOTO DOKUMENTASI MENGIKUTI BIMTEK OLEH BPKP RIAU UNTUK MANAJAMEN RESIKO
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
BUKTI SAMA DENGAN BUKTI 58 - FOTO DOKUMENTASI MENGIKUTI BIMTEK OLEH BPKP RIAU UNTUK MANAJAMEN RESIKO
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
BUKTI 60 : - Surat Keputusan Nomor : KEP -48/L.4/H.I/03/2021 tentang TIM Pembentukan Petugas Pengaduan Masyarakat pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir - Screenshot Menu Pengaduan masyarakat pada Menu Pelayanan PTSP - Notulen Rapat Pengaduan Masyarakat BUKTI 61 : Foto tempat pelaporan/pengaduan di meja PTSP;
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
BUKTI sama dengan BUKTI 62 : REKAPITULASI PENYELESAIAN LAPORAN PENGADUAN MASYARKAT JANUARI s/d MEI 2021
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
BUKTI 63 : Dokumen klarifikasi terhadap terlapor, pelapor dan saksi dengan diterbitkan surat perintah kepada PIC.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
BUKTI 64 : - Surat Keputusan No : KEP-51/L.4/H.I/03/2021 tentang unit perlindungan pelapor. - NOTULEN RAPATWBS - STIKER DAN BROSUR WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
BUKTI SAMA DENGAN BUKTI 64 BUKTI 65 : Screenshot menu Whistle Blowing System di website http://kejari-rokanhilir.kejaksaan.go.id/ dan pada menu pelayanan di PTSP
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
BUKTI 66 : - DOKUMEN LAPORAN MONEV ATAU LAPBUL WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Seluruh hasil evaluasi atas penerapan WBS telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dengan Hasil untuk semester ini Nihil (belum ada pelaporan) BUKTI SAMA DENGAN BUKTI 66
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
BUKTI 67 : - Surat Keputusan Nomor : KEP -47/L.4/H.I/03/2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan -Foto dan Notula rapat penanganan benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
BUKTI 68 : Dokumen Nota Dinas kepada para Kasi dan KasubbagbinKejaksaan Negeri Rokan Hilir perihal identifikasi potensi benturan kepentingan sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
BUKTI sama dengan BUKTI 68 : Dokumen Nota Dinas kepada para Kasi dan Kasubbag bin Kejaksaan Negeri Rokan Hilir perihal identifikasi potensi benturan kepentingan sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan secara berkala oleh unit kerja dengan melakukan rapat Staf secara berkala sesuai dengan kebutuhan. BUKTI sama dengan BUKTI 67 : -Foto dan Notula rapat penanganan benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Hasil evaluasi terhadap adanya potensi penanganan benturan kepentingan dalam hal pelaksanaan tugas telah ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja. Dengan cara mengirimkan surat nota dinas sehubungan dengan apabila ada pelaksanaan tugas yang berbenturan dengan bidang lain. misalnya Bidang Pidsus dalam hal melakukan tugas penyelidikan sebelum memulai berkolaborasi dengan bidang datun atau intel. apakah terkait penyelidikan yang dilaksanakan tidak ada pendampingan atau pengawalan dari Bidang Intel dan Datun. BUKTI sama dengan BUKTI 67 dan BUKTI 68
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. BUKTI 69 : - Dibentuknya Duta Pelayanan dengan SPRINT Nomor : - Berita Acara standar pelayanan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir - Screenshot Menu Pelayanan pada Aplikasi di PTSP BUKTI 70 : - INOVASI LAYANAN BERBASIS IT YAITU APLIKASI SITENAR, PAPAN KONTROL DIGITAL, DAN ARSIP DIGITAL.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. BUKTI 71: - Foto tampilan Maklumat Pelayanan di ruang PTSP - SOP Pelayanan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir - BA Standart Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi a SOP Kejaksaan Negeri Rokan Hilir BUKTI sama dengan BUKTI 19 : - PETA BISNIS SOP - INOVASI SOP PELAYANAN - SOP UTAMA KEJAKSAAN - FOTO PETA BISNIS PADA PTSP
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima. BUKTI sama dengan : BUKTI 11 : DOKUMENTASI SOSIALISASI PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA BERSAMA SATPAM BUKTI 14 : DOKUMENTASI KEGIATAN APEL SENIN BUKTI 15 : DOKUMENTASI KEGIATAN CERAMAH AGAMA BUKTI 16 : DOKUMENTASI KEGIATAN SWAP TES
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir memberikan informasi pelayanan yang dapat diakses melalui berbagai media seperti Media , website resmi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, media sosial Instagram, Twitter, Facebook, Youtobe, BUKTI sama dengan BUKTI 69: Screenshot Aplikasi di PTSP
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan. BUKTI sama dengan BUKTI 71: Foto tampilan Maklumat Pelayanan di ruang PTSP BUKTI 73 : PIAGAM REWARD
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah membangun sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan sudah melaksanakan seluruh pelayanan secara terpadu/terintegritas BUKTI 74 : Foto Fasilitas Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu BUKTI 75 : FOTO SARANA DAN PRASARANA
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit kerja lain pada umumnya yang telah sesuai standar pelayanan BUKTI sama dengan BUKTI 69 : - Screenshot Menu Pelayanan Aplikasi di PTSP BUKTI sama dengan BUKTI 70 : - INOVASI LAYANAN BERBASIS IT
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah melakukan Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala. BUKTI 76 : Foto aplikasi kepuasan pelayanan dengan menggunakan media komputer pada ruang PTSP
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Untuk saat ini hasil survey kepuasan masyarakat Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dapat diakses dan Media Sosial Kejaksaan Negeri Rokan Hilir BUKTI 78 : Screenshoot Hasil Survey
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Dari hasil survey tersebutKejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat untuk terus meningkatkan kepuasan terhadap Pelayanan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir BUKTI sama dengan BUKTI 78 : Screenshoot Hasil Survey pada Aplikasi
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan