Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KEPULAUAN MERANTI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI NOMOR : KEP-186/L.4.21/Cr.5/02/2021, TANGGAL 26 FEBRUARI 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI NOMOR : KEP-186/L.4.21/Cr.5/02/2021, TANGGAL 26 FEBRUARI 2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) KEJARI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 TANGGAL 1 MARET 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) KEJARI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 TANGGAL 1 MARET 2021
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) KEJARI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 TANGGAL 1 MARET 2021
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-NOTULEN RAPAT PERSIAPAN DANEVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI SELASA TANGGAL 16 MARET 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-NOTULEN RAPAT PERSIAPAN DANEVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI SELASA TANGGAL 16 MARET 2021
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
-NOTULEN RAPAT PERSIAPAN DANEVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI SELASA TANGGAL 16 MARET 2021
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-NOTULEN RAPAT PERSIAPAN DANEVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI SELASA TANGGAL 16 MARET 2021
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI NOMOR : KEP-188/L.4.21/Cp.2/03/2021 TANGGAL 01 MARET 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
B
-KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI NOMOR : KEP-188/L.4.21/Cp.2/03/2021 TANGGAL 01 MARET 2021
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI NOMOR : KEP-186/L.4.21/Cr.5/02/2021, TANGGAL 26 FEBRUARI 2021
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
SOP Penerimaan Tamu dan SOP Pelayanan Tilang Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
SOP Penerimaan Tamu dan SOP Pelayanan Tilang Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
C
SOP Penerimaan Tamu dan SOP Pelayanan Tilang Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Sample SKP Kasubag Pembinaan Kejari Kepulauan Meranti
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Screenshot penggunaan aplikasi manajemen SDM seperti SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
Screenshot penggunaan aplikasi yang digunakan oleh PTSP
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Laporan Bulanan Pemutakhiran Data dan Perencanaan Bulan April Tahun 2021
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor : Print-187/N.4.21/Cp.1/03/2021 Tentang Surat Perintah Penugasan Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor : Print-187/N.4.21/Cp.1/03/2021 Tentang Surat Perintah Penugasan Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor: Print-131/L.4.21/Cp.2/02/2021 Tentang Surat Perintah Melaksanakan Tugas sebagai staff pembinaan di Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor: Print-131/L.4.21/Cp.2/02/2021 Tentang Surat Perintah Melaksanakan Tugas sebagai staff pembinaan di Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Lampiran Foto Rapat
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Surat Usulan Jabatan Eselon V Nomor: B-416/L.4.21/Cp.2/01/2020, Tanggal 12 Desember 2020
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Sertifikat Bendahara
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Surat Usulan Jabatan Eselon V Nomor: B-416/L.4.21/Cp.2/01/2020, Tanggal 12 Desember 2020
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
Tidak
Sertifikat Bendahara
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Sertifikat Bendahara
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Sertifikat Bendahara
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Sertifikat Bendahara
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Sertifikat Bendahara
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Sertifikat Bendahara
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Tanggal 03 Maret 2021
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Tanggal 03 Maret 2021
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
Reviu Kinerja Triwulan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Piagam Penghargaan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Piagam Penghargaan Pegawai Terbaik
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Laporan Bulanan Pemutakhiran Data Pegawai Nomor: B-456/L.4.21//Cp.3/04/2021, Tentang Laporan Bulanan Pemutakhiran Data Pegawai Bulan April Tahun 2021 Tanggal 30 April 2021
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Laporan Bulanan Nomor : B-257/L.4.21/Cp.2/03/2021 Perihal Laporan Bulanan Pemutakhiran Datadan Perencanaan Bidang Pembinaan Tahun 2021 Tanggal 17 Maret 2021
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Foto Rapat
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Rencana Pembangunan Zona Integritas
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Rencana Pembangunan Zona Integritas
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Rencana Pembangunan Zona Integritas
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Rencana Pembangunan Zona Integritas
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Rencana Pembangunan Zona Integritas
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor: Print-298/L.4.21/Cp.2/04/2021 tentang Perintah melaksanakan Diklat TAK
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor: Print-298/L.4.21/Cp.2/04/2021 tentang Perintah melaksanakan Diklat TAK
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Banner Stop Gratifikasi dan Banner Stop Korupsi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
Laporan Pengendalian Gratifikasi Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor: KEP-415/L.4.21/Cr/03/2021 Tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Tanggal 08 Maret 2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Buku Jurnal Pengawasan Melekat Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Buku Jurnal Pengawasan Melekat Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
Foto Rapat
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor: KEP-414/L.4.21/Hkt/03/2021 Tentang Pembentukan Unit Perlindungan Pelapor Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor: KEP-414/L.4.21/Hkt/03/2021 Tentang Pembentukan Unit Perlindungan Pelapor Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor: KEP-414/L.4.21/Hkt/03/2021 Tentang Pembentukan Unit Perlindungan Pelapor Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor: KEP-188/L.4.21/Cp.2/03/2021 Tentang Penetapan Agen Perubahan (Change Agent) dan Whistle Blowing di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Tahum 2020
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor: KEP-188/L.4.21/Cp.2/03/2021 Tentang Penetapan Agen Perubahan (Change Agent) dan Whistle Blowing di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Tahum 2020
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Foto Rapat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor: SK-413/L.4.21/Cp/03/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepualuan Meranti, Tanggal 08 Maret 2021
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor: SK-413/L.4.21/Cp/03/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepualuan Meranti, Tanggal 08 Maret 2021
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor: SK-413/L.4.21/Cp/03/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepualuan Meranti, Tanggal 08 Maret 2021
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Foto Rapat
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Maklumat Pelayanan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
Maklumat Pelayanan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP Penerimaan Tamu dan SOP Pelayanan Tilang Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
SOP Penerimaan Tamu dan SOP Pelayanan Tilang Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
Foto Penerapan Budaya Pelayanan Prima Oleh Pegawai Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Screenshoot Media Sosial Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Piagam Penghargaan Piagam Terbaik
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Foto Ruang Pelayanan Terpada Satu Pintu Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
-
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
Foto dan Banner Survey Kepuasan Masyarakat
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Banner Survey Resepsi Pelayanan Publik Yang Dapat Diakses Secara Online
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan